Aspek Hukum Jadi.docx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Peningkatan pengetahuan dan teknologi yang sedemikian cepat dalam segala bidang serta meningkatnya pengetahuan masyarakat berpengaruh pula terhadap meningkatnya tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan termasuk pelayanan keperawatan atau kebidanan. Hal ini merupakan tantangan bagi profesi keperawatan dan kebidanan dalam mengembangkan profesionalisme selama memberi pelayanan yang berkualitas. Kualitas pelayanan yang tinggi memerlukan landasan komitmen yang kuat dengan basis pada etik dan moral yang tinggi. Sikap etis profesional yang kokoh dari setiap perawat atau bidan akan tercermin dalam setiap langkahnya, termasuk penampilan diri serta keputusan yang diambil dalam merespon situasi yang muncul. Oleh karena itu pemahaman yang mendalam tentang etika dan moral serta penerapannya menjadi bagian yang sangat penting dan mendasar dalam memberikan asuhan keperawatan atau kebidanan dimana nilai-nilai pasen selalu menjadi pertimbangan dan dihormati. Banyak permasalahan yang terjadi dalam praktik kebidanan yang sering kita jumpai. Permasalahan yang terjadi semakin kompleks karena kurang diterapkannya hukum, etika dan moral yang berlaku dalam ruang lingkup kebidanan, masyarakat, bangsa dan Negara. Hukum yang berkaitan erat dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku dan harus ditaati, jika melanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan berat dan ringannya perilaku hukum yang dilanggar. Hukum bersifat mengikat, maka dari itu keterikatan tersebut membuat tingkat kesadaran untuk menaati aturan sangatlah tinggi.

1

Dengan keterkatan antara hukum, etika dan moral,

diharapkan

permasalahan yang terjadi dalam praktik kebidanan dapat diseleaikan dengan baik dengan tetap memperhatikan sisi kenyamanan dan keamanan masyarakat.

B. Rumusan Masalah 1. Apa pengertian dari aspek hukum dalam praktek kebidanan ? 2. Apa sajakah aspek hukum di dalam praktek kebidanan ?

C. Tujuan Penulisan Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah agar mahasiswa mampu memahami tentang aspek hukum dalam praktek kebidanan dan hukum, disiplin hukum.serta peristilahan hukum.

ii

BAB II LANDASAN TEORI

A. Definisi Hukum Pengertian hukum menurut para ahli hukum di antaranya: 1. Definisi Hukum dari Kamus Besar Bahasa Indonesiaa (1997): a.

Peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas.

b. Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat. c.

Patokan (kaidah, ketentuan).

d. Keputusan (pertimbangan) yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan, vonis. 2. Plato Dilukiskan dalam bukunya Republik. Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. 3. Aristoteles Hukum yaitu kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. 4. Austin Hukum adalah sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk berakal oleh makhluk berakal yang berkuasa atasnya (Friedmann, 1993: 149). Jadi, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau pemerintah secara resmi melalui lembaga atau intuisi hukum untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, bersifat memaksa, dan memiliki sanksi yang harus dipenuhi oleh masyarakat. ii

B. Disiplin Hukum Disiplin hukum adalah :

 

Suatu sistem ajaran tentang hukum Ilmu hukum merupakan satu bagian dari disiplin hukum

Bagian Disiplin Hukum antara lain : 1) Ilmu Hukum a) kaidah hukum (validitas sebuah hukum) b) kenyataan hukum (sejarah, antropologi, sosiologi, psikologi, c) pengertian hokum 2) Filsafat hukum sistem ajaran yang pada hakikatnya menjadi kerangka utama dari segala ilmu hukum dan hukumitu sendiri beserta segala unsur penerapan dan pelaksanaan. 3) Politik Hukum Arah atau dasar kebijakan yang menjadi landasan pelaksanaan dan penerapan hukum yang bersangkutan. Disiplin Hukum merupakan suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau realita hukum. Hukum mencakup paling sedikit tiga bidang, yakni ilmu-ilmu hukum, politik hukum dan filsafathukum. Dalam hal ini dapat dikatakan, bahwa filsafat hukum mencakup kegiatan perenungan nilai-nilai, perumusan nilai-nilai dan penyerasian nilai-nilai yang berpasangan, akan tetapi yangtidak jarang bersitegang. E. Macam-macam Hukum Hukum itu dapat dibedakan/digolongkan/dibagi menurut bentuk, sifat, sumber, tempat berlaku, isi dan cara mempertahankannya. Menurut bentuknya, hukum itu dibagi menjadi : 1). Hukum Tertulis Adalah hukum yang dituliskan atau dicantumkan dalam perundang-undangan.

ii

Contoh : hukum pidana dituliskan pada KUHPidana, hukum perdata dicantumkan pada KUHPerdata. Hukum tertulis sendiri masih dibagi menjadi dua, yakni hukum tertulis yang dikodifikasikan danyang tidak dikodifikasikan. Dikodifikasikan artinya hukum tersebut dibukukan dalam lembarannegara dan diundangkan atau diumumkan. Indonesia menganut hukum tertulis yang dikodifikasi. Kelebihannya adalah adanya kepastian hukum dan penyederhanaan hukum serta kesatuanhukum. Kekurangannya adalah hukum tersebut bila dikonotasikan bergeraknya lambat atau tidak dapat mengikuti hal-hal yang terus bergerak maju. 2). Hukum Tidak Tertulis Adalah hukum yang tidak dituliskan atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan. Contoh: hukum adat tidak dituliskan atau tidak dicantumkan pada perundangundangan tetapi dipatuhioleh daerah tertentu. Menurut sifatnya, hukum itu dibagi menjadi : a) Hukum yang mengatur Hukum yang dapat diabaikan bila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri. b) Hukum yang memaksa Hukum yang dalam keadaan apapun memiliki paksaan yang tegas. Menurut sumbernya, hukum itu dibagi menjadi : 1) Hukum Undang-Undang Hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 2) Hukum Kebiasaan (adat), Hukum yang ada di dalam peraturan-peraturan adat. 3) Hukum Jurisprudensi Hukum yangterbentuk karena keputusan hakim di masa yang lampau dalam pe rkara yang sama. ii

4). Hukum Traktat Hukum yang terbentuk karena adanya perjanjian antara negara yang terlibat di dalamnya. Menurut tempat berlakunyanya, hukum itu dibagi menjadi : a. Hukum Nasional b. Hukum yang berlaku dalam suatu negara. c. Hukum Internasional d. Hukum yang mengatur hubungan antar negara. e. Hukum Asing f. Hukum yang berlaku di negara asing. Menurut isinya, hukum itu dibagi menjadi : 1) Hukum Privat (Hukum Sipil) Hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan dan orang yang lain. Dapat dikatakanhukum yang mengatur hubungan antara warganegara dengan warganegara. Contoh: HukumPerdata dan Hukum Dagang. Tetap dalam arti sempit hukum sipil disebut juga hukum perdata 2) Hukum Negara (Hukum Publik) Dibedakan menjadi hukum pidana, tata negara dan administrasi negara. a.

Hukum Pidana Hukum yang mengatur hubungan antara warganegara dengan Negara

b. Hukum Tata Negara Hukum yang mengatur hubungan antara warganegara dengan alat perlengkapan negara. c. Hukum Administrasi Negara Hukum yang mengatur hubungan antar alat perlengkapan negara, hubungan pemerintah pusatdengan daerah.

ii

BAB III PEMBAHASAN A. Aspek Hukum Dalam Praktik Kebidanan Akuntabilitas bidan dalam praktik kebidanan merupakan suatu hal yang penting dan dituntut dari suatu profesi, terutama profesi yang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia, adalah pertanggung jawaban

dan tanggung

dilakukuannya.

gugat

Sehingga

(accountability)

semua tindakan

atas

yang

semuatindakan

dilakukan

oleh

yang bidan

harus berbasis kompetensi dan didasari suatu evidence based. Accountability diperkuat dengan satu landasan hokum yang mengatur batas-batas wewenang profesi yang bersangkutan. Dengan adanya legitimasi kewenangan bidan yang lebih luas, bidan memiliki hak otonomi dan mandiri untuk bertindak secaraprofesional yang dilandasi kemampuan berfikir logis dan sitematis serta bertindak sesuai standar profesi dan etika profesi. Praktek

kebidanan

merupakan

inti

dari berbagai

kegiatan

bidan

dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus terus-menerus ditingkatkan mutunya melalui: 1. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan 2. Pengembangan ilmu dan teknologi dalam kebidanan 3. Akreditasi 4. Sertifikasi 5. Registrasi 6. Uji kompetensi 7. Lisensi Beberapa dasar dalam otonomi pelayanan kebidanan antara lain sebagai berikut: 1. Kepmenkes 900/Menkes/SK/VII/2002 tentanng registrasi dan praktik bidan ii

2. Standar Pelayanan Kebidanan 3. UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 4. PP No 32/ Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan 5. Kepmenkes 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang oraganisasi dan tata kerja Depkes 6. UU No 22/1999 tentang Otonomi daerah 7. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 8. UU tentang aborsi, adopsi, bayi tabung dan transplantasi

B. Peraturan dan perundang-undangan yang melandasi tugas, fungsi dan praktik bidan. Hukum kesehatan adalah rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur tentang pelayanan medik dan sarana medik. Perumusan hukum kesehatan mengandung pokok-pokok pengertian sebagai berikut : a. Kesehatan menurut WHO, adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan, jiwa dan sosial, bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. Adapun istilah kkesehatan dalam undang-undang kesehatan No. 36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. b. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. c. Tenaga kesehatan adalah adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. d. Tenaga kesehatan meliputi tenaga kesehatan sarjana, sarjana muda. Adapun yang dimaksud dengan tenaga adalah tenaga kesehatan pada tingkat sarjana ii

dan sarjana muda. Dibidang kebidanan adalah bidan yang terdiri dari diploma III dan IV kebidanan. e. Kesehatan medik meliputi rumah sakit umum, rumah sakit khusus dan rumah bersalin, praktik bberkelompok, balai pengobatan/klinik dan sarana lain yang diterapkan menteri kesehatan. f. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. g. Transplantasi adalah rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manussia yang berasal dari tubuh seseorang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. C. Legislasi pelayanan kebidanan Pelayanan legislasi adalah: a. Menjamin perlindungan pada masyarakat pengguna jasa profesi dan profesi sendiri b. Legislasi sangat berperan dalam pemberian pelayanan professional Bidan dikatakan profesional, mematuhi beberapa criteria sebagai berikut: 1. Mandiri 2. Peningkatan kompetensi 3. Praktek berdasrkan evidence based 4. Penggunaan berbagai sumber informasi Masyarakat membutuhkan pelayanan yang aman dan berkualitas, serta butuh perlindungansebagai pengguna jasa profesi. Ada beberapa hal yang menjadi sumber ketidak puasan pasien atau masyarakat yaitu: 1) Pelayanan yang aman 2) Sikap petugas kurang baik 3) Komunikasi yang kurang ii

4) Kesalahan prosedur 5) Saran kurang baik 6) Tidak adanya penjelasan atau bimbingan atau Informasi atau pendidikan kesehatan Legislasi adalah proses pembuatan UU atau penyempurnaan perangkat hukum yangsudah ada melalui serangkaian sertifikasi (pengaturan kompetensi), registrasi (pengaturankemenangan) dan lisensi (pengaturan penyelenggaraan kewenangan). Tujuan legislasi adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan yangtelah diberikan. Bentuk perlindungan tersebut antara lain : 1. Mempertahankan kualitas pelayanan 2. Memberikan kewenangan 3. Menjamin perlindungan hukum 4. Meningkatkan profesionalisme D. Peristilahan Hukum Sebelum melihat masalah etik yang Mungkin timbul dalam pelayanan kebidanan, maka ada baiknya dipahami beberapa Istilah berikut ini : 1) Legislasi (Lieberman, 1970) Ketetapan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan tindakan. 2) Lisensi Pemberian izin praktek sebelum diperkenankan melakukan pekerjaan yang telah diterapkan. Tujuannya untuk membatasi pemberian wewenang dan untuk meyakinkan klien. 3) Deontologi/Tugas

Keputusan

yang

diambil

berdasarkan

keserikatan/berhubungan dengan tugas. Dalam pengambilan keputusan, perhatian utama pada tugas. 4) Hak Keputusan berdasarkan hak seseorang yang tidak dapat diganggu. Hak berbeda dengan keinginan, kebutuhan dan kepuasan. ii

5) Instusioner Keputusan diambil berdasarkan pengkajian dari dilemma etik dari kasus per kasus. Dalam teori ini ada beberapa kewajiban dan peraturan yang sama pentingnnya. 6) Beneficience Keputusan yang diambil harus selalu menguntungkan. 7) Mal-efecience Keputusan yang diambil merugikan pasien 8) Malpraktek/Lalaia. Gagal melakukan tugas/kewajiban kepada klien. Tidak melaksanakan tugas sesuai dengan standar. Melakukan tindakan yang mencederai klien. Klien cedera karena kegagalan melaksanakan tugas. 9) Malpraktek terjadi karena. Cerobohan. Lupa. Gagal mengkomunikasikan. Bidan sebagai petugas Kesehatan sering berhadapan dengan masalah etik yang berhubungan dengan hukum. Sering masalah dapat diselesaikan dengan hukum, tetapi belum tentu dapat diselesaikan berdasarkan prinsipprinsip dan nilai-nilai etik. Banyak hal yang bisa membawa seorang bidan berhadapan dengan masalah etik.

ii

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Jadi, dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam memberikan pelayanan kebidanan,

hokum,

etika

dan

moral

sangat

diperlukan

karena

untuk

menyeimbangkan antara hak. Kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing serta menjadi pedoman dalam mengambil keputusan dan berprilaku. Hukum kesehatan yang terkait dengan etika profesi dan pelanyanan kebidanan. Ada keterkaitan atau daerah bersinggunan antara pelanyanan kebidanan, etika dan hokum atau terdapat “grey area”. Sebagaimana di ketahui bahwa bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan. Sebelum menginjak kehal – hal yang lebih jauh, kita perlu memahami beberapa konsep dasar dibawah ini : Bidan adalah seorang yang telah menyelesaikan Program Pendidikan Bidan yang diakui Negara serta memperoleh kualifikasi dan diberi izin untuk menjalankan praktek kebidanan di Negara itu. Dia harus mampu memberikan supervise, asuhan dan memberikan nasehat yang dibutuhkan kepada wanita selama masa hmil , persalinan dan masa pasca persalinan, memimpin persalianan atas tanggung jawab sendiri serta asuhan pada bayi baru lahir dan anak. Pekerjaan itu termaksud pendidikan antenatal, dan persiapan untuk menjadi orangtua dan meluas kedaerah tertentu dari ginekologi, KB dan Asuhan anak, Rumah Perawatan, dan tempat – tempat pelayanan lainnya (ICM 1990).

B. Saran Sikap etis profesional berarti bekerja sesuai dengan standar, melaksanakan advokasi, keadaan tersebut akan dapat memberi jaminanbagi keselamatan pasen, penghormatan terhadap hak-hak pasen, akan berdampak terhadap peningkatan ii

kualitas asuhan kebidanan. Sebagai calon tenaga kesehatan hendak nya kita bisa memahami lebih dalam apa yang jadi dasar pada aspek hukum praktek kebidanan serta kaitan hukum terhadap etika dan moral disini gunanya kita untuk menindak lanjuti pasien. Dengan adanya hukum, etika, dan moral yang berlaku dalam memberikan pelayanan kebidanan diharapan agar pelayana kesehatan terutama bidan dapat menaati hukum, menerapkan kebijakan yang telah dibuat serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum, etika dan moral yang ada dalam memberikan pelayanan akan menghasilkan pelayanan yang bermutu di masyarakat.

ii

DAFTAR PUSTAKA Wahyuningsih, Heni Puji. Etika Profesi Kebidanan. Fitramaya; Yogyakarta. 2008 Marimba, Hanum. Etika dan Kode Cendikia Press;Yogyakarta.2008

Etik

Profesi Kebidanan.

Mitra

Carol Taylor,Carol Lillies, Priscilla Le Mone, 1997, Fundamental Of Nursing Care, Third Edition, by Lippicot Philadelpia, New York. http://dinopawesambon.blogspot.com/2011/07/ (diunduh tanggal 06 maret 2014) Jein Asmar Yetty.2005.ETIKA PROFESI KEBIDANAN.YOGJAKARTA : Fitra Maya Wahyuningsih, Heni Puji.2005.ETIKA PROFESI KEBIDANAN.Yogjakarta : Fitra Maya Jein Asmar Yetty.2005.ETIKA PROFESI KEBIDANAN.YOGJAKARTA : Fitra Maya

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN dengan judul “ASPEK HUKUM DALAM PRAKTIK KEBIDANAN” ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Saya menyadari bahwa makalah ini jauh dari sempurna untuk itu saya selaku penulis makalah mengharapkan saran dan kritik yang membangun dami kesempurnaaan tugas saya selanjutnya. Demikian saya selaku penulis makalah mohon maaf bila dalam pembuatan makalah ini ada hal-hal yang kurang berkenan. semoga makalah yang saya buat ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak.

Tasikmalaya, Maret 2019

Penyusun

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................

i

DAFTAR ISI ...................................................................................................

ii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang ......................................................................................

1

B. Rumusan masalah.................................................................................

2

C. Tujuan penulisan ..................................................................................

2

BAB II LANDASAN TEORI A. Definisi Hukum ....................................................................................

3

B. Disiplin Hukum ....................................................................................

4

C. Macam-macam Hukum ........................................................................

4

BAB III PEMBAHASAN A. Aspek Hukum Dalam Praktik Kebidanan ............................................

7

B. Peraturan dan perundang-undangan yang melandasi tugas, fungsi dan praktik bidan.........................................................................................

8

C. Legislasi pelayanan kebidanan .............................................................

9

D. Peristilahan Hukum .............................................................................

10

BAB IV PENUTUP A. Kersimpulan .........................................................................................

12

B. Saran .....................................................................................................

12

DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................

13

ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Peningkatan pengetahuan dan teknologi yang sedemikian cepat dalam segala bidang serta meningkatnya pengetahuan masyarakat berpengaruh pula terhadap meningkatnya tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan termasuk pelayanan keperawatan atau kebidanan. Hal ini merupakan tantangan bagi profesi keperawatan dan kebidanan dalam mengembangkan profesionalisme selama memberi pelayanan yang berkualitas. Kualitas pelayanan yang tinggi memerlukan landasan komitmen yang kuat dengan basis pada etik dan moral yang tinggi. Sikap etis profesional yang kokoh dari setiap perawat atau bidan akan tercermin dalam setiap langkahnya, termasuk penampilan diri serta keputusan yang diambil dalam merespon situasi yang muncul. Oleh karena itu pemahaman yang mendalam tentang etika dan moral serta penerapannya menjadi bagian yang sangat penting dan mendasar dalam memberikan asuhan keperawatan atau kebidanan dimana nilai-nilai pasen selalu menjadi pertimbangan dan dihormati.

B. Rumusan Masalah Dari latar belakang diatas maka penulis dapat mengambil rumusan masalah dengan mengangkat masalah tentang “Aspek Hukum Dalam Praktik Kebidanan” C. Tujuan Penulisan

ii

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah Agar mahasiswa mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam praktek kebidanan. D. Manfaat Adapun manfaat penuliasan makalah ini yakni agar profesi kebidanan agar dapat diterima dan dihargai oleh pasien, masyarakat atau profesi lain.

MAKALAH ASPEK HUKUM DALAM PRAKTIK KEBIDANAN Makalah disusun untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan Dosen pengampu : Rani Tien Subarkah,Am.Keb.,SKM.,MH.Kes

disusun oleh:

MAYA NURFATIMAH PUAN PUTI RAHAYU

ii

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PROGRAM STUDI D3 KEBIDANAN TASIKMALAYA 2019

ii