Ap.1.3 Ep 1 Sk Pedoman Kebijakan Igd.pdf

PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE BLU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NABIRE Alamat : Jl. R.E. Marthadinata, Siriwini Telp. 0984-21846, 0984 21846, Fax : 098423272, e-mail mail : [email protected] Kode Pos : 98117 Nabire PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SURAT KEPUTUSAN ………………………………. TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT DI RUMAH SAKIT BLU RSUD NABIRE

MENIMBANG :

a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Di BLU RSUD Nabire,, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan Instalasi Gawat Darurat yang bermutu tinggi. b. Bahwa agar pelayanan Instalasi Gawat Darurat Di RSUD NABIRE dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur Rumah Sakit Di BLU RSUD Nabire sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan Instalasi Gawat Darurat Di RSUD NABIRE. c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Kebijakan Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Di BLU RSUD Nabire dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Di BLU RSUD Nabire. Nabire

MENGINGAT : 1. Undang – Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 2. Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 3. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit. 4. Penatalaksanaan Korban Bencana Massal, Departemen Kesehatan Kesehata Republik Indonesia tahun 2002 5. Pedoman Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat di Rumah Sakit, Departemen Kesehatan Republik Indonesia Indonesia tahun 2005

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERTAMA : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT BAPTIS BATU TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT DI BLU RSUD NABIRE.

KEDUA

: Kebijakan Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Di BLU RSUD Nabire sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Kebijakan Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Di BLU RSUD Nabire sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua harus dijadikan acuan dalam menyelenggarakan pelayanan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Di BLU RSUD Nabire.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nabire pada tanggal ………….2018 Direktur BLUD RSUD Nabire

Dr. Johni Ribo Tandisau, Sp.B.KBD NIP. 19610716 198812 1002

Lampiran Surat Keputusan Direktur RS Di BLU RSUD Nabire Nomor : …………………………………………………………………………………..

KEBIJAKAN PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT

Kebijakan Umum : 1. Peralatan di IGD harus selalu dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Pelayanan di IGD harus selalu berorientasi kepada mutu dan keselamatan pasien. 3. Semua petugas IGD wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Setiap petugas atau staf Instalasi Gawat Darurat wajib meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan yang sudah diprogramkan. 5. Dalam melaksanakan tugasnya setiap petugas wajib mematuhi ketentuan dalam K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), termasuk penggunaan alat pelindung diri (APD) serta selalu mengacu pada pencegahan dan pengendalian infeksi. 6. Setiap petugas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, etiket, menghormati hak pasien, dan mengutamakan keselamatan pasien. 7. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat dilaksanakan 24 jam dalam sehari dan tujuh hari dalam seminggu, yang didukung dengan pelayanan radiologi dan laboratorium 24 jam. 8. Penyediaan tenaga harus mengacu kepada pola ketenagaan. 9. Untuk melaksanakan koordinasi dan evaluasi wajib dilaksanakan rapat rutin bulanan minimal satu bulan sekali. 10. Setiap bulan wajib membuat laporan.

Kebijakan Khusus : 1. Instalasi Gawat Darurat dipimpin oleh Dokter yang memiliki sertifikat PPGD yang masih berlaku. 2. Pelayanan gawat darurat Di RSUD NABIRE merupakan pelayanan gawat darurat level II. 3. Pelayanan gawat darurat terutama life saving dilaksanakan tanpa membayar uang muka. 4. Dalam memberikan pelayanan harus selalu menghormati dan melindungi hak-hak pasien.

5. Selain menangani kasus “true emergency” IGD juga melayani kasus “false emergency” pada ruang pemeriksaan yang terpisah. 6. Observasi dilakukan pada pasien dengan kebutuhan khusus sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

7. Pada pasien “death on arrival” (DOA) tidak dilakukan resusitasi kecuali atas permintaan keluarga dan harus diberi nomor Rekam Medis. 8. Dokter yang bertugas di IGD harus memiliki sertifikat PPGD / ACLS dan BLS yang masih berlaku. 9. Pada setiap shift jaga, salah satu perawat yang bertugas harus memilliki sertifikat PPGD / ACLS yang masih berlaku sebagai Penanggung Jawab Shift. 10. Obat dan alat kesehatan sesuai standar yang berlaku harus selalu tersedia. 11. Setiap pasien yang datang ke IGD dilakukan triage untuk mendapatkan pelayanan yang tepat dan sesuai dengan kondisi pasien. 12. Triage di IGD dilakukan oleh dokter jaga IGD atau perawat penaggung jawab shift. 13. Setiap pasien yang memerlukan pemeriksaan diagnostik / terapi / spesimen yang tidak tersedia di Rumah Sakit dapat dilakukan rujukan ke Rumah Sakit lain, termasuk juga bagi pasien yang memerlukan rujukan rawat inap yang diindikasikan karena penyakitnya. 14. Bila terjadi bencana, baik yang terjadi di dalam atau di luar Rumah Sakit, IGD siap untuk melakukan penanggulangan bencana. 15. Setiap petugas / staf IGD wajib mengikuti pelatihan yang sudah diprogramkan. 16. Setiap tindakan medis yang mempunyai risiko tinggi harus mendapat persetujuan tertulis dari pasien atau keluarganya / penanggung jawabnya, kecuali pada kondisi gawat darurat yang mengancam kehidupannya. 11. Skrining dan triase :  Skrining dilakukan pada kontak pertama untuk menetapkan apakah pasien dapat dilayani oleh RS.  Yang bisa diterima di RS adalah kasus selain yang dibawah ini : a. Pasien dengan diagnosis : 1) TBC dengan XDR / MDR. 2) Gaduh Gelisah ec Psikiatri. 3) Gagal ginjal on HD. 4) CVA Hemorraghic peserta BPJS. 5) Kasus Orthopedi peserta BPJS. 6) HIV AIDS yang memerlukan ARV atau terapi definitif HIV AIDS. 7) Kanker yang perlu konsultan hematologi dan onkologi medis. 8) Kasus Urologi dengan kepesertaan BPJS. 9) Flu burung (kasus dengan hasil Laboratorium penunjang positif).

10)

Flu babi (kasus dengan hasil Laboratorium penunjang positif).

11)

SARS (kasus dengan hasil Laboratorium penunjang positif).

12)

Pasien KLL indikasi bedah syaraf dengan kepesertaan BPJS.

b. Tidak ada DPJP yang bertugas kecuali pasien menghendaki atau menyetujui dirawat dokter lain atau asisten DPJP. c. Tidak tersedia bed, peralatan dan pemeriksaan yang sangat diperlukan oleh pasien tidak ditunda pengadaannya. d. Pasien BPJS dengan indikasi IRI.  Triase dilaksanakan melalui kriteria triase, visual atau pengamatan, pemeriksaan fisik, psikologik, laboratorium klinik atau diagnostik imaging sebelumnya.  Kebutuhan darurat, mendesak, atau segera diidentifikasi dengan proses triase berbasis bukti untuk memprioritaskan pasien dengan kebutuhan emergensi. 12. Kegiatan outcare (hotel care, P3k komersiel dan non komersiel) diatur dalam prosedur tersendiri.. Ditetapkan di Nabire pada tanggal ………….2018 Direktur BLUD RSUD Nabire

Dr. Johni Ribo Tandisau, Sp.B.KBD NIP. 19610716 198812 1002