Ah_makalah Kel 7.docx

PATEN MAKALAH UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis dibina oleh Ibu Andy Prasetyo Wati, M.Pd Oleh Ahmad Rizky Romadhani

170413618134

Ariska Dyan

170413618090

Ashiila Yasmin Subekti

170413618214

Muhammad Fahmi Rizal

170413618098

Rina Safitri

170413618059

Offering I

UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS EKONOMI JURUSAN MANAJEMEN SEPTEMBER 2018

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR ISI ............................................................................................... i BAB 1

PENDAHULUAN .............................................................. 1 1.1 Latar Belakang Masalah ................................................. 1 1.2 Rumusan Masalah .......................................................... 2

BAB 2

PEMBAHASAN ................................................................. 3 2.1 Ruang Lingkup Paten ..................................................... 3 2.2 Permohonan dan Pembatalan Paten ............................... 5 2.3 Aturan Pengalihan dan Lisensi Paten ............................. 10 2.4 PTC dan TRIPs ............................................................... 12

BAB 3

PENUTUP ........................................................................... 14 3.1 Kesimpulan ..................................................................... 14

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. x

i

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kata paten berasal dari kata patere yang berarti membuka diri untuk pemeriksaan publik, di Inggris istilah patent dikaitkan dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu (inventor) atau pelaku bisnis tertentu. Dari definisinya konsep paten mendorong inventor untuk membuka pengetahuan yang dimilikinya untuk kemajuan masyarakat dan sebagai kompensasinya inventor memperoleh hak eksklusif selama jangka waktu tertentu. Karena pemberian hak paten kepada inventor tidak mengatur dan menentukan siapa saja yang harus melaksanakan invensi yang dipatenkan tersebut, maka paten tidak digolongkan sebagai hak monopoli. Di Indonesia terdapat dua bentuk paten. Yang pertama Paten biasa (paten) dan yang kedua paten sederhana. Menurut undang-undang nomor 13 tahun 20016 tentang Paten, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (UU no. 13 tahun 2016, psl 1, ayt 1). Arti invensi menurut undang-undang tersebut, adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. (UU 13 tahun 2016, ps. 1, ay. 2). Arti inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. (UU 13 tahun 2016, ps. 1, ay. 3). Paten sederhana adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil-hasil invensinya berupa produk atau alat yang baru dan memiliki nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya. Perlindungan paten di Indonesia menganut sistem FIRST-TO-FILE, yaitu individu yang pertama kali mengajukan paten setelah semua

1

2

persyaratannya terpenuhi dianggap sebagai pemegang paten. Jika satu invensi yang sama diajukan lebih dari satu pemohon, maka individu yang mengajukan pertama kali adalah sebagai pemegang paten. Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat menganut sistem FIRST-TO- INVENT, yaitu paten diberikan kepada individu yang pertama kali menemukan. Di Indonesia faktor ‘sudut pandang’ atau konseptual masyarakat terhadap paten menjadi penentu penerimaan atau penolakan atas sebuah paten. Keterbatasan masyarakat akan pengetahuan tentang paten mendasari munculnya berbagai permasalahan paten. 1.2 Rumusan Masalah Dari uraian di atas, rumusan masalah yang dapat kami ambil adalah : 1. Bagaimana Ruang Lingkup Paten? 2. Bagaimana Penjelasan Permohonan dan Pembatalan Paten? 3. Bagaimana Aturan Pengalihan dan Lisensi Paten? 4. Apakah Korelasi Antara PTC dan TRIPS?

BAB 2 PEMBAHASAN 2.1 Ruang Lingkup Paten Pengertian paten menurut Undang Undang No.14 Tahun 2001 pasal 1, yang dimaksud dengan paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, pengaturan dan perlindungannya diatur dalam Undang –undang No 14 Tahun 2001. Jangka waktu perlindungan paten diatur dalam pasal 8 (1) Undang –undang No 14 Tahun 2001, paten sederhana selama 10 tahun dan paten biasa 20 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Paten sederhana adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil-hasil invensinya berupa produk atau alat yang baru dan memiliki nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya. Suatu penemuan dapat dikelompokkan menjadi paten sederhana karena penemuan tersebut tidak melalui proses penelitian dan pengembangan (research and development) yangn mendalam. Paten sederhana hanya mempunyai hak untuk 1 (satu ) klaim, pemerikasaan substantif langsung dilakukan tanpa permintaan dari pihak penemu. Hal ini berbeda dengan paten biasa yang melalui proses penelitian dan pengembangan (research and development) yang mendalam dan bisa memiliki banyak hak untuk mengklaim. Sedangkan pemahaman Invensi menurut Undang Undang No.14 Tahun 2001, adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. 2.1.1 Invensi dapat diberi paten Hak paten dapat diberikan untuk invensi yang baru sebagai langkah inventif serta dapat di terapkan di suatu industri. Suatu invensi dapat dikatakan sebagai langkah inventif apabila invensi tersebut mengandung hal tak terduga sebelumnya. Penilaian tak terduga berdasarkan keahlian

3

4

pada saat permohonan. Suatu invensi dikatakan baru jika tanggal penerimaan tidak sama dengan tanggal penerimaan tidak sama dengan tanggal yang di ungkapkan sebelumnya baik dari dalam negeri atau pun luar negeri. 2.1.2 Tanggal penerimaan atau tanggal prioritas Suatu invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan sebelum tanggal penerimaan : a. Invensi telah dipertunjukan dalam pameran internasional baik berlokasi di Indonesia maupun manca negara. b. Invensi tersebut digunakan oleh inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian. Setiap invensi berupa produk atau alat baru yang memiliki nilai guna praktis dapat memperoleh perlindungan hukum paten sederhana yang diatur oleh Undang Undang No.14 tahun 2001 pasal 7. Tetapi produk tidak dapat diberikan paten sederhana jika invensinya : a. Produk yang bertentangan dengan peraturan undang-undang, moraltias agama, ketertitban umum, dan kesusilaan. b. Metode pemeriksaan perawatan, pengobatan, pembedahan yang diterapkan pada manusia dan hewan. c. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. d. Semua mahluk hidup kecuali jasad renik. 2.1.3 Jangka Waktu Ketentuan menurut Undang Undang No.14 Tahun 2001 pasal 8 diberikan waktu selama 20 tahun terhitung dari tanggal penerimaan dan jangka waktu di perpanjang. Tanggal akhir waktu paten dicatat diumumkan. Sedangkan paten sederhana 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tidak di perpanjang.

5

2.1.4 Subjek Paten Pihak yang berhak menerima paten adalah inventor, apabila inventif tersebut dikerjakan bersama-sama maka hak paten adalah milik bersama.lalu pihak yang dapat memperoleh paten tersebut adalah pihak yang memberikan pekerjaan pada inventor. a. Jumlah tertentu dan sekaligus. b. Persentase. c. Gabungan antara jumlah tertentu sekaligus dengn hadiah atau bonus. d. Gabungan persentase dan hadiah atau bonus. e. Bentuk yang disetujui para pihak. 2.2 Permohonan dan Pembatalan Paten 2.2.1 Pengaturan Permohonan dan Pemberian Paten a. Permohonan Paten Syarat-syarat pengajuan permohonan paten kepada Direktorat Jenderal menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 : 1) Setiap permohonan paten hanya diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi (Pasal 21). 2) Membayar biaya kepada kepada Direktorat Jenderal (Pasal 22). 3) Pernyataan yang dilengkapi bukti yang cukup mengenai hak atas invensi jika permohonan diajukan oleh bukan inventor (Pasal 23 ayat 1) 4) Dapat diajukan melalui konsultan hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal selaku kuasa (Pasal 25 ayat 1 dan ayat 2). 5) Bagi yang menggunakan prioritas harus diajukan dalam waktu 12 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan paten yang pertama kali diterima di negara mana pun yang juga ikut serta dalam Konvensi Paris atau yang menjadi anggota World Trade Organization dengan dilengkapi dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan paling lama 16 bulan terhitung sejak tanggal prioritas (Pasal 27).

6

6) Permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal yang memuat : a) Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan. b) Alamat lengkap dan jelas pemohon. c) Nama lengkap dan kewarganegaraan inventor. d) Nama dan alamat lengkap kuasa serta surat kuasa khusus apabila dikuasakan. e) Pernyataan pemohon untuk diberi paten. f) Judul invensi. g) Klaim yang terkandung dalam invensi. h) Deskripsi tertulis tentang invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi. i) Gambar yang disebut dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi. j) Abstraksi invensi. Permohonan paten yang telah dilengkapi persyaratan diajukan pada Direktorat Jenderal. Permohonan paten dianggap diajukan pada tanggal penerimaan permohonan paten oleh Direktorat Jenderal setelah diselesaikan pembayaran biaya. b. Pengumuman Permohonan Paten Menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Paten 2001, Direktorat

Jenderal

mengumumkan

permohonan

yang

telah

memenuhi ketentuan Pasal 24. Pengumuman dilakukan : 1) Dalam hal paten, segera setelah 18 bulan sejak tanggal penerimaan atau segera setelah 18 bulan sejak tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, atau 2) Dalam hal paten sederhana, segera setelah 3 bulan sejak tanggal penerimaan. Pengumuman dalam hal paten dapat dilakukan lebih awal atas permintaan pemohon dengan dikenai biaya. Pengumuman dilaksanakan selama 6 bulan sejak tanggal diumumkannya permohonan paten, dan 3 bulan sejak diumumkannya

7

permohonan paten sederhana (Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Paten 2001). Pengumuman dilakukan dengan : 1) Menempatkannya dalam berita resmi paten yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal, dan/atau 2) Menempatkannya pada sarana khusus yang disediakan oleh Direktorat Jenderal yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat. c. Pemeriksaan Substantif Dalam proses pemeriksaan substantif permohonan paten, harus diajukan permohonan tertulis kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya (Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Paten 2001). Permohonan pengajuan pemeriksaan substantif harus diajukan paling lambat dalam 36 bulan sejak tanggal penerimaan. Bila permohonan pemeriksaan substantif tidak diajukan dalam batas waktu tersebut atau biaya untuk itu tidak dibayar, permohonan akan dianggap ditarik kembali. Untuk keperluan pemeriksaan substantif, Direkktorat Jenderal dapat meminta bantuan ahli dan / atau menggunakan fasilitas yang diperlukan dari pemerintah terkait atau pemeriksa paten dari Kantor Paten negara lain. Penggunaan bantuan ahli, fasilitas, atau pemeriksa paten dari Kantor Paten negara lain tetap dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi yang dimohonkan paten (Pasal 50 Undang-Undang Paten 2001). Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan substantif pada Direktorat Jenderal berkedudukan sebagai pejabat fungsional. Pemeriksa diberi jenjang dan tunjangan fungsional selain hak-hak lainnya sesuai Pasal 51 Undang-Undang Paten 2001.

8

d. Persetujuan atau Penolakan Permohonan Direktorat

Jenderal

wajib

memberi

keputusan

untuk

menyetujui atau menolak permohonan : 1) paten, paling lama 36 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud Pasal 48 atau terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman sesuai dimaksud dalam Pasal 44 ayat 1 apabila permohonan pemeriksaan itu diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman tersebut. 2) paten sederhana, paling lama 24 bulan sejak tanggal penerimaan (Pasal 54 Undang-Undang Paten 2001). Ketentuan waktu 36 bulan dalam memberikan keputusan terhadap permohonan dimaksudkan untuk mendekati pengaturan internasional dalam rangka kerja sama paten. Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sesuai Pasal 56 ayat 1 atau Pasal 56 ayat 3. Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal. Permohonan banding diajukan paling lama 3 bulan terhitung sejak

tanggal

pengiriman

surat

pemberitahuan

penolakan

permohonan. Bila melewati jangka waktu tanpa adanya permohonan banding, penolakan permohonan dianggap diterima oleh pemohon. 2.2.2 Pembatalan Paten dan Akibat Hukumnya Undang-Undang Paten mengatur 3 jenis pembatalan paten yaitu : a. Batal demi hukum Paten dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan (Pasal 88 Undang-Undang Paten 2001). Paten yang batal demi hukum diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat

9

Jenderal kepada pemegang paten serta penerima lisensi dan mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan tersebut. b. Pembatalan karena permohonan Paten dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal untuk seluruh atau sebagian atas permohonan pemegang paten yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal. Pembatalan paten tidak dapat dilakukan jika penerima lisensi tidak memberi persetujuan tertulis yang dilampirkan pada permohonan pembatalan tersebut. c. Pembatalan Karena Gugatan Menurut Pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Paten 2001, gugatan pembatalan paten dapat dilakukan bila : 1) Paten tersebut menurut ketentuan Pasal 2, Pasal 6 atau Pasal 7 seharusnya tidak diberikan. 2) Paten tersebut sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk invensi yang sama berdasarkan undang-undang ini. 3) Pemberian lisensi wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan paten dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka waktu 2 tahun sejak tanggal pemberian lisensi wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian lisensi wajib pertama dalam hal diberikan beberapa lisensi wajib. Gugatan pembatalan karena alasan : 1) Ketentuan pasal 2, Pasal 6 atau Pasal 7 diajukan oleh pihak ketiga kepada pemegang paten melalui Pengadilan Negara. 2) Paten tersebut sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain dapat diajukan oleh pemegang paten atau pemegang lisensi kepada Pengadilan Negara agar paten lain yang sama dengan patennya dibatalkan. 3) Pemberian lisensi wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan paten dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dapat diajukan oleh jaksa

10

terhadap pemegang paten atau penerima lisensi wajib kepada Pengadilan Niaga (Pasal 91 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 UndangUndang Paten 2001). Isi putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan paten disampaikan ke Direktorat Jenderal paling lama 14 hari sejak putusan diucapkan. Direktorat Jenderal mencatat dan mengumumkan putusan tentang pembatalan paten tersebut. Pemegang lisensi paten yang dibatalkan karena alasan sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada orang lain untuk penemuan yang sama tetap berhak melaksanakan lisensi yang dimilikinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi. 2.3 Pengalihan dan Lisensi Paten Pemegang paten memiliki hak khusus (eksklusif) untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menggunakan hak tesebut baik untuk paten produk maupun paten proses. Terhadap pihak lain yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang disebut Pasal 16 UU Paten No. 14 Tahun 2001 tersebut, maka pemegang paten dan pemegang lisensi berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan niaga. Di Indonesia, pemegang paten wajib melaksanakan patennya namun tetap diberikan pengecualian jika pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional yang disetujui Direktorat Jenderal Paten Departemen Hukum dan HAM. Pasal 66 s/d Pasal 87 UU No. 14 Tahun 2001 mengatur tentang Pengalihan dan Lisensi Paten, yang dapat dilakukan dalam hal : a. Paten bisa beralih atau dialihkan, baik seluruhnya mauapun sebagian, karena pewarisan, hibah wasiat , perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan oleh perundang – undangan. (Pasak 66) b. Pengalihan hak tidak menghapus hak penemu (inventor) untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya dalam paten yang bersangkutan. (Pasal 68)

11

c. Lisensi adalah izin tertulis untuk melaksanakan paten dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu, lisensi paten hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi suatu paten. d. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada direktorat jenderal dengan dikenai biaya, apabila tidak dicatatkan perjanjian tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. (Pasal 72) e. Lisensi wajib adalah lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal atas dasar permohonan : Setiap pihak dapat mengajukan permohonan setelah lewat 36 bulan sejak pemberian paten, dengan alasan paten tersebut tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia oleh pemegang paten, atau dilaksanakan dengan cara yang merugikan masyarakat (Pasal 75). Meskipun demikian Direktorat Jenderal Paten dapat menunda apabila mempunyai alasan lain karena memang pelaksanaan oleh pemegang paten secara komersial belum memungkinkan (Pasal 75). f. Permohonan dapat diberikan ketika : 1) Mempunyai kemampuan secara penuh 2) Mempunyai fasilitas sendiri 3) Telah menempuh langkah untuk mendapatkan lisensi dengan cara yag wajar tetapi tidak memperoleh hasil 4) Bahwa pelaksanaan lisensi wajib tersebut dapat memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat 5) Apabila mengandung unsur – unsur pembaruan teknologi yang lebih maju dari yang ada. (Pasal 82) g. Lisensi wajib tidak dapat dialihkan kecuali pewarisan. (Pasal 86) h. Membayar royalty kepada pemegang paten. i. Keputusan pemberian lisensi wajib paling lama 90 hari sejak diajukan permohonan. (Pasal 81) Lisensi wajib dapat sewaktu – waktu dimintakan pemegang paten dengan dasar pelaksanaan patennya tidak mungkin dilaksanakan tanpa melanggar paten lain yang telah ada. (Pasal 82)

12

2.4 PTC dan TRIPs 2.4.1 PTC PTC atau Patent Corporate Treaty adalah program pioner dari kegiatan patent worksharing yang secara administratif sama dengan ASPEC (...). Dimana diungkapkan bahwa disamping Pemohon mengajukan permohonan paten di negara asal, juga melakukan pengajuan ke beberapa negara tujuan lainnya. Di dalam program PCT/PTC

ini

pemohon

akan

mendapatkan

hasil

pemeriksaan

permohonan awal yang mengindikasikan bagaimana sistem pemeriksaan permohonan paten tersebut. Dengan demikian, pekerjaan pemeriksaan paten akan dipermudah dan pengambilan keputusan paten pun akan lebh cepat. 2.4.2 TRIPs TRIPs (Trade Related aspects of Intellectual Property Rights) merupakan perjanjian internasional di bidang HaKI terkait perdagangan. Perjanjian ini merupakan salah satu kesepakatan di bawah organisasi

perdagangan

dunia

atau

WTO

(World

Trade

Organization) yang bertujuan menyeragamkan sistem HaKI di seluruh negara anggota WTO. Persetujuan TRIPs terdiri dari 73 pasal yang terbagi atas 7 bab. Seperti kesepakatan lain dalam WTO, trips mengandung peraturanperaturan yang sangat teknis. Ketentuan spesifik dan ruang lingkup mengenai Haki dimuat dalam bab II perjanjian trips, yang secara ringkas adalah sebagai berikut : a. Hak Cipta (pasal 9-14) meliputi ekspresi (ungkapan), program komputer dan kompilasi data. Jangka waktu perlindungan minimum 50 tahun. b. Merek (pasal 15-21) perlindungan bagi tanda yang mampu membedakan suatu barang atau jasa dari yang lain. Pemilik merek terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk melarang pihak lain menggunakannya tanpa ijin. Jangka waktu perlindungan minimum tujuh tahun dan dapat diperbarui.

13

c. Indikasi Geografis (pasal 22-24) tanda yang mengidentifikasi bahwa suatu benda berasal dari wilayah negara anggota, atau kawsan di dalam suatu negara anggota, dimana reputasi, kualitas dan ciri barang tersebut sangat ditentukan oleh faktor geografis. d. Desain produk industri (pasal 25-26) perlindungan untuk desain industri yang baru dan asli dengan jangka waktu minimum 10 tahun. Desain tekstil harus dilindungi dengan ketentuan ini atau hak cipta. e. Paten (pasal 27-35) hak eksklusif bagi penemuan produk maupun proses dalam semua bidang teknologi. Obyek perlindungan paten harus bersifat penemuan baru, inventif dan dapat diterapkan dalam skala industri. Masa perlindungan 20 tahun. Untuk kepentingan publik, pemerintah bisa mengijinkan pihak ketiga memanfaatkan paten tanpa ijin pemegang paten, yaitu melalui ketentuan lisensi wajib. Pasal 27.3 memberikan perlindungan bagi bahan hayati yang akan dibahas pada bagian lain. f. Lay-out rangkaian elektronik terpadu (pasal 35-38) jangka waktu perlindungan 10 tahun sejak pendaftaran atau pemanfaatan secara komersial. g. Perlindungan

bagi

informasi

yang

dirahasiakan

(pasal

39)

perlindungan bagi informasi yang dianggap rahasia bagi perusahaan atau individu dan bersifat komersial. 2.4.3 TRIPs di Indonesia Untuk mematuhi ketentuan TRIPs, Indonesia harus mengharmonisasikan peraturan perundangan di bidang HaKI. Tiga undang-undang baru telah disahkan yaitu : UU No. 31/2000 tentang Desain Industri, UU No. 32/2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan UU No.29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Tiga undang-undang direvisi yaitu berkaitan dengan merek (UU No. 15/2001), paten (UU No. 14/2001) dan Hak Cipta (UU No. 19/2002).

BAB 3 PENUTUP 3.1 Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. a. Ruang lingkup dari paten mencakup pemberian paten pada invensi, tanggal pemberian, dan jangka waktu. b. Permohonan untuk paten, dapat disetujui maupun ditolak oleh Direktorar Jenderal, tentu berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. c. Lisensi paten juga dapat dialihkan, apabila terdapat kondisi yang mengharuskan untuk demikian. d. PTC adalah program pemeriksaan paten di kawasan regional ASEAN. Sedangkan TRIPs adalah perjanjian mengenai paten di bidang perdagangan bebas. Korelasi keduanya adalah sama-sama digunakan dalam hal paten.

14

DAFTAR PUSTAKA Mastur, M. (2012). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten. QISTIE JURNAL ILMU HUKUM, 6(1). (https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/vie wFile/545/667) https://bebaspikir.com/2016/01/memahami-trips-hak-kekayaan-intelektual-terkaitperdagangan/ https://pse.ugm.ac.id/389/

x