Bpjs 1.pptx

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Pengertian BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Dan jaminan sosial sendiri adalah salah satu bentuk perlindungan sosial dari pemerintah untuk menjamin masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

2

Sejarah BPJS Kesehatan Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 1998 Perum Husada Bhakti (PHB) Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 Tahun 1984

PT Askes (Persero) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992

BPJS Kesehatan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

Program BPJS Kesehatan a) Pelayanan kesehatan tingkat pertama (yaitu: nonspesialistik)

b) Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan.

4

Sejarah BPJS Ketenagakerjaan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS) PMP No.5 Tahun 1964 Asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK) PP No.34/1977

PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) PP No.36/1995

BPJS Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

Program BPJS Ketenagakerjaan Menurut Pasal Pasal 6 ayat 2 UU Nomor 24 Tahun 2011 : a) Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) b) Program Jaminan Hari Tua (JHT) c) Program Jaminan Kematian (JKM) d) Program Pensiun

6

Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Program JKK meliputi jaminan terhadap kecelakaan kerja dan jaminan terhadap penyakit akibat kerja. Kedua jenis jaminan tersebut merupakan konsekuensi dan resiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Jaminan kecelakaan kerja memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang yang mengalami kecelakaan kerja pada saat berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja.

Program Jaminan Hari Tua (JHT) Program jaminan hari tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program jaminan hari tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang akan dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu. 7

Program Jaminan Kematian (JKM) Program jaminan kematian diperuntukkan oleh ahli waris dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan kematian ini diperlukan sebagai salah satu upaya meringankan beban keluarga yang ditinggalkan baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.

Program Pensiun Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia. 8

Pendaftaran Peserta dan Pembayaran Iuran.

▷

Setiap warga negara Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Selain warga negara Indonesia, warga negara asing (WNA) yang bekerja minimal 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Oleh karena itu pihak pemberi kerja harus mendaftarkan lembaga dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.

▷

Setelah tedaftar sebagai peserta program jaminan sosial, maka peserta wajib untuk membayar iuran. Bagi pekerja yang bekerja di suatu perusahaan atau organisasi maka iuran BPJS dipungut oleh pihak pemberi kerja untuk kemudian disetorkan kepada BPJS. dan bagi peserta yang bukan karyawan, iuran bisa disetorkan langsung kepada BPJS melalui loket-loket atau bank-bank yang telah ditunjuk oleh BPJS 9

Tugas BPJS Sesuai dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS antara lain adalah : a) Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta b) Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja. c) Menerima bantuan iuran dari pemerintah. d) Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta. e) Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial. f) Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan. g) kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial. h) Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada masyarakat. 10

Wewenang BPJS Wewenang yang diberikan kepada BPJS sesuai dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2011: a) Menagih pembayaran iuran b) Menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai. c) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional. 11

d) e) f) g) h)

Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan. Mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial.

12

Hak BPJS Hak-hak yang dimiliki oleh BPJS antara lain adalah :

a)

Memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari dana jaminan sosial dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b)

Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) setiap 6 bulan. 13

Kewajiban BPJS Kewajiban BPJS menurut UU No.24 Tahun 2011: a) Memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta b) Mengembangkan aset dana jaminan sosial dan asset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. c) Memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya. d) Memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan undang-undang tentang system jaminan sosial nasional. e) Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku. 14

f) g) h) i)

j) k)

Memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya. Memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 kali dalam 1 tahun. Memberikan informasi kepada peserta mengenai besar hak pension 1 kali dalam 1 tahun. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria yang lazim dan berlaku secara umum. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 bulan sekali kepada presiden dengan tembusan kepada DJSN. 15

Aset BPJS 1.

Aset BPJS :

a)

Modal awal dari pemerintah, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal awal ditetapkan masing-masing paling banyak adalah Rp 2 triliun yang berasal dari APBN. Modal tersebut berlaku untuk masing-masing BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program jaminan sosial. Hasil pengembangan aset BPJS. Dana operasional yang diambil dari dana jaminan sosial. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

b) c) d) e)

16

2. Aset Dana Jaminan Sosial: a) Iuran jaminan sosial termasuk bantuan iuran b) Hasil pengembangan dari dana jaminan sosial

c) Hasil dari pengalihan aset program jaminan sosial d) Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 17

Larangan bagi BPJS a) b) c) d) e)

Memiliki hubungan keluarga antar anggota dewan pengawas, antar anggota direksi, dan antar anggota dewan pengawas dan anggota direksi. Memiliki bisnis yang mempunyai hubungan dengan program jaminan sosial Melakukan perbuatan tercela. Merangkap jabatan sebagai anggota partai politik, pengurus ormas atau organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan program jaminan sosial, pejabat pada lembaga pemerintahan, dan pejabat di adan usaha atau badan hukum lain. Membuat atau mengambil keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan.

18

f)

g) h) i) j) k)

Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyeakan dihapuskannya suatu laporan, dokumen, atau laporan kegiatan usaha, atau lapoan transaksi BPJS. Menyalahgunakan dan/atau menggelapkan aset BPJS dan/atau dana jaminan sosial. Melakukan subsidi silang antar program. Menempatkan investasi aset BPJS dan/atau dana jaminan sosial pada jenis investasi yang tidak terdaftar pada peraturan pemerintah. Menanamkan investasi kecuali surat berharga tertentu dan/atau investasi peningkatan kualias sumber daya manusia dan kesejaheraan sosial. Membuat atau menyebabkan adanya laporan palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, atau dalam laporan, atau dalam dokumen atau laporan transaksi BPJS. 19

Struktur Organisasi BPJS ▷

▷

Dewan pengawas

Direksi