41496_pengadilan Niaga - Haki 1.pptx

Hukum Acara Pengadilan Niaga: Hak Kekayaan Intelektual

Pelanggaran Merek Pasal 83 ayat (1) UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MEREK”) 

Pemilik Merek terdaftar dan atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a. gugatan ganti rugi; dan atau b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Alur Gugatan Sengketa Pelanggaran Merek Panitera mendaftarkan gugatan

Panitera menyampaikan gugatan ke Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 hari sejak gugatan didaftarkan

Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan harus diselesaikan dalam jangka waktu 90 hari setelah perkara diterima oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara

Pemanggilan para pihak paling lama 7 hari setelah gugatan didaftarkan

Dalam jangka waktu 3 hari sejak gugatan disampaikan ke Ketua Pengadilan Niaga, Ketua Pengadilan Niaga memperlajari gugatan dan menunjuk Majelis Hakim

Dapat diperpanjang selama 30 hari dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung

Putusan disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 hari setelah putusan diucapkan dalam sidang

Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Niaga sesuai domisili Tergugat

Kasasi Permohonan Kasasi diajukan dalam jangka waktu 14 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan Kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada Para Pihak dengan mendaftarkan pada Panitera Pengadilan Niaga

Panitera mendaftarkan permohonan Kasasi

Panitera memberitahukan permohonan kasasi kepada Termohon Kasasi paling lambat 7 hari setelah permohonan Kasasi didaftarkan

Termohon Kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi paling lambat 14 hari setelah tanggal Termohon Kasasi menerima memori kasasi

Panitera wajib menyampaikan memori kasasi kepada Termohon Kasasi paling lambat 2 hari setelah memori kasasi diterima oleh Panitera

Pemohon Kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada Panitera paling lambat 14 hari sejak permohonan kasasi didaftarkan

Panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada Pemohon Kasasi paling lambat 7 hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh Panitera

Panitera menyampaikan berkas Kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat 7 hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh Panitera

Sidang pemeriksaan dan putusan Permohonan Kasasi diputus dalam jangka waktu 90 hari setelah Permohonan Kasasi diterima oleh Majelis Kasasi

Putusan Kasasi

Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada Panitera paling lama 7 hari setelah tanggal putusan kasasi diucapkan

Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada Pemohon Kasasi dan Termhon Kasasi paling lambat 2 hari sejak putusan kasasi diterima

Pelaksanaan atau Eksekusi Isi Putusan

Pelaksanaan pembatalan merek berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah Menteri menerima salinan resmi putusan yang berkekuatan hukum tetap

Pembatalan atau penghapusan pendaftaran merek dilakukan dengan mencoret merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan atau pembatalan

Pembatalan atau penghapusan merek diberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Merek atau Kuasanya

Pencoretan merek terdaftar diumumkan dalam Berita Resmi Merek

Pemberitahuan tersebut menyebutkan alasan pembatalan/penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan, sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi

Sengketa Paten Pasal 142 juncto Pasal 10 juncto Pasal 11 juncto Pasal 12 juncto Pasal 13 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (“UU PATEN”) Pihak yang berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Niaga adalah Pihak yang memperoleh Paten, yaitu:    

Inventor atau orang yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan; (Pasal 10) Seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai Inventor; (Pasal 11) Pemegang paten yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan kerja; (Pasal 12) Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah. (Pasal 13).

Sengketa Paten (2) Pasal 143 ayat (1) juncto Pasal 19 ayat (1) UU PATEN Pemegang Paten atau Penerima Lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga kepada setiap orang yang sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagai berikut: a. membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten; b. menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Pasal 143 ayat (2) UU PATEN

Gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut dapat diterima jika produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan Invensi yang telah diberi Paten.

Alur Gugatan Paten di Pengadilan Niaga Gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga pada domisili Tergugat

Ketua Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang dalam waktu paling lama 14 hari sejak tanggal gugatan didaftarkan

Juru sita melakukan pemanggilan para pihak paling lama 14 hari sebelum sidang pertama dilaksanakan

Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak yang tidak hadir paling lambat 14 hari sejak putusan dibacakan

Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lambat 180 hari sejak tanggal gugatan didaftarkan

Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak tanggal gugatan di daftarkan

Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusannya tentang Penghapusan Paten kepada DIRJEN HKI paling lama 14 hari sejak putusan diucapkan

Menteri mencatat dan mengumumkan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Pemeriksaan Gugatan Paten di Pengadilan Niaga Pasal 145 UU PATEN (1) Dalam pemeriksaan gugatan terhadap proses yang diberi Paten, kewajiban pembuktian dibebankan kepada pihak tergugat jika: a. produk yang dihasilkan melalui proses yang diberi Paten dimaksud merupakan produk baru; atau b. produk diduga merupakan hasil dari proses yang diberi Paten, meskipun telah dilakukan upaya pembuktian yang cukup, Pemegang Paten tetap tidak dapat menentukan proses yang digunakan untuk menghasilkan produk dimaksud. (2) Dalam melakukan pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengadilan Niaga berwenang: a. memerintahkan kepada Pemegang Paten untuk terlebih dahulu menyampaikan salinan sertifikat Paten bagi proses yang bersangkutan dan bukti awal yang menjadi dasar gugatannya; dan b. memerintahkan kepada pihak tergugat untuk membuktikan bahwa produk yang dihasilkannya tidak menggunakan proses yang diberi Paten.

(3) Dalam melakukan pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hakim wajib menjaga kepentingan tergugat untuk memperoleh pelindungan terhadap proses yang telah diuraikan di persidangan. (4) Dalam melakukan pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hakim atas permintaan para pihak dapat menetapkan agar persidangan dinyatakan tertutup untuk umum.

Kasasi Permohonan Kasasi didaftarkan ke Pengadilan Niaga yang memutus gugatan paling lama 14 hari sejak tanggal diucapkan atau diterimanya putusan yang dimohonkan Kasasi

Pemohon Kasasi menyampaikan memori kasasi paling lama 14 hari sejak permohonan kasasi didaftarkan

Panitera memberitahukan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada Termohon Kasasi paling lambat 2 hari sejak memori kasasi diterima

Panitera mengirimkan berkas kasasi ke Mahkamah Agung palig lama 7 hari sejak kontra memori kasasi diterima oleh Pemohon Kasasi

Panitera menyampaikan kontra memori kasasi kepada Pemohon Kasasi paling lama 7 hari sejak kontra memori kasasi diterima

Termohon Kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi paling lambat 14 hari sejak memori kasasi diterima

Mahkamah Agung menetapkan hari sidang paling lama hari sejak berkas kasasi diterima

Sidang dilaksanakan paling lama 60 hari sejak berkas kasasi diterima

Putusan diucapkan paling lama 180 hari sejak berkas kasasi diterima

Kasasi (2)

Panitera Mahkamah Agung menyampaikan salinan putusan kasasi ke Panitera Pengadilan Niaga paling lambat 7 hari sejak putusan kasasi diucapkan

Pengadilan Niaga, paling lama 7 hari sejak putusan kasasi diucapkan wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi dan Menteri

Menteri mengumumkan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Rahasia Dagang Pasal 4 UU No. 30/2000 tentang Rahasia Dagang (“UU RAHASIA DAGANG”): Hak Pemegang Rahasia Dagang Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk :  menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;  memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Pasal 11 UU RAHASIA DAGANG:

(1) Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa : a. gugatan ganti rugi; dan/atau b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri.

Alur Gugatan Rahasia Dagang Pendaftaran Gugatan ke Panitera Pengadilan Negeri

Penetapan dan Penunjukan Majelis Hakim

Majelis Hakim menetapkan hari sidang dan memanggil Para Pihak

Medasi

Duplik

Replik

Jawaban

Pembacaan Gugatan

Pembuktian

Kesimpulan

Putusan Hakim

Upaya Hukum: Banding Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding paling lambat 14 hari sejak putusan yang dimintakan banding dibacakan atau diberitahukan

Panitera membuat akta banding dan mencatatnya dalam Daftar Register Banding

Putusan Banding harus diucapkan paling lambat 3 bulan (SEMA No. 2 Tahun 2014)

Panitera memberitahukan Permohonan Banding kepada Termohon Banding paling lambat 14 hari setelah permohonan banding diterima

Upaya Hukum: Kasasi Permohonan Kasasi disampaikan oleh Pemohon Kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri

Panitera Pengadilan Negeri mencatat permohonan kasasi dan membuat akta permohonan kasasi

Panitera Pengadlan Negeri memberitahukan permohonan kasasi kepada Termohon Kasasi paling lambat 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan

Termohon Kasasi berhak mengajukan kontra memori kasasi paling lambat 14 hari sejak diterimanya memori kasasi oleh Termohon Kasasi

Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan memori kasasi kepad Termohon Kasasi paling lambat 30 hari sejak memori kasasi diterima

Pemohon Kasasi wajib membuat memori kasasi paling lambat 14 hari sejak permohonan kasasi didaftarkan

Panitera mengirimkan berkas kasasi ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu 30 hari setelah kontra memori kasasi diterima

Putusan Kasasi harus diucapkan paling lambat 250 hari sejak berkas kasasi diterima oleh Mahkamah Agung (SK Ketua MA No. 214/KMA/SK/XII/2014)

Upaya Hukum Luar Biasa: Peninjauan Kembali 

Pasal 66- 77 UU No. Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi.

 

Upaya Hukum Luar Biasa: Peninjauan Kembali (2) Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali 

   



Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada buktibukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu; apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan; apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut; apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tan pa dipertimbangkan sebab-sebabnya; apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain; apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau sua tu kekeliruan yang nyata.

Upaya Hukum Luar Biasa: Peninjauan Kembali (3) Tata Cara Pengajuan: 



Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.

Tenggang Waktu Pengajuan Peninjauan Kembali Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali adalah 180 hari terhitung:  Alasan putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan: terhitung sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara  Alasan ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (novum): ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (novum)  Alasan: 1. telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, atau; 2. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya,atau; 3. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata: terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

Tenggang Waktu Pengajuan Peninjauan Kembali (2) 

Alasan apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain: sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

Pengajuan Permohonan PK 

 



Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan. Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pad a tingkat pertama dan terakhir. Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon secara tertulis dengan menyebutkan sejelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Apabila pemohon tidak dapat menulis, maka ia menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut.

Pengajuan Permohonan PK (2) 

Setelah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan peninjauan kembali, maka Panitera berkewajiban untuk selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari memberikan salinan permohonan tersebut kepada Termohon PK



Tenggang waktu bagi fihak lawan untuk mengajukan jawabannya sebagaimana dimaksudkan ayat (1) huruf a adalah 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan peninjauan kembali.



Surat jawaban diserahkan atau dikirimkan kepada Pengadilan Negeri, yang salinannya disampaikan atau dikirimkan kepada pihak pemohon untuk diketahui.



Berkas Permohonan Peninjtersebut lengkap oleh Panitera dikirimkan kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.



Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya.

Pengajuan Permohonan PK (3) 



Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali, dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan. Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan atas permohonan peninjauan kembali kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam Tingkat Pertama dan. selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan menyampaikan salinan putusan itu kepada pemohon serta memberitahukan putusan itu kepada pihak lawan dengan memberikan salinannya, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.