20091007 Gratifikasi Lhkpn Dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Gratifikasi, LHKPN dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Disampaikan pada Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian dengan Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI

Guntur Kusmeiyano

Jakarta, 7 Oktober 2009 1

AGENDA Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Pelaporan Gratifikasi Pelaporan LHKPN

Pengertian Korupsi 

Asal kata dari bahasa latin corruptio atau corruptus



Dari bahasa latin turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris: corruption, corrupt; Perancis corruption; dan Belanda: corruptie (korruptie)



Dari bahasa belanda itulah turun ke bahasa Indonesia menjadi korupsi



Arti harfiah kata tersebut ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral.



Menurut kamus umum bahasa Indonesia Purwadarminta, korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dsb.



Di Malaysia dipakai istilah resuah yang diambil dari bahasa Arab riswah yang sama artinya dengan korupsi. 3

Rumusan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999 jo UU 20/2001) Delik yg terkait dg kerugian keuangan negara Pasal 2(1); 3 Delik pemberian sesuatu/janji Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2); 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b; kpd Peg Neg/PN (Penyuapan) Ps Ps 6(2); Ps 12 c,d Delik Penggelapan dalam Jabatan Pasal 8; 9; 10 a,b,c Delik Perbuatan Pemerasan Pasal 12 huruf e,f,g Delik Perbuatan Curang

Pasal 7 (1) huruf a,b,c,d; Ps 7 (2); Ps 12 huruf h

Merupakan delik-delik yg diadopsi dari KUHP (berasal dari pasal 1 ayat 1 sub c UU no. 3/71)

Delik Benturan kepentingan Pasal 12 huruf i dalam Pengadaan Delik Gratifikasi Pasal 12B jo Pasal 12C

Selama ini sebagian kita memandang korupsi hanya dari sisi korupsi sebagai delik tindak pidana (bahkan hanya yg memenuhi kriteria merugikan keuangan negara), hal ini mendorong strategi pemberantasan yang sifatnya represif saja. 4

DAMPAK DARI KORUPSI

• Rendahnya kualitas infrastruktur dan pelayanan publik; • Timbulnya ekoniomi biaya tingggi; • Berkurangnya penerimaan negara; • Runtuhnya lembaga dan nilai-nilai demokrasi; • Membahayakan kelangsungan pembangunan dan supremasi hukum; • Meningkatnya kemiskinan dan kesengsaraan rakyat; • Bertambahnya masalah sosial dan kriminal • Adanya mata rantai antara korupsi dengan bentuk-bentuk lain dari kejahatan, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi.

Kualitas TPK-makin sistematis & merasuki seluruh aspek kehidupan masy. Sehingga membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional & pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat

TPK adalah kejahatan luar biasa

Pemberantasan TPK yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami bbg hambatan shg perlu metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan badan khusus dengan kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan TPK, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan

UU No. 30 Th. 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 6

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (pasal 3)

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (ps. 1 butir 3) adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyidikan-penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat.

Koordinasi (Pasal 7)

Supervisi (Pasal 8)

1. networking  counterpartner

Monitoring (Pasal 14)

TUGAS KPK Pencegahan (Pasal 13)

Penyelidikan, Penyidikan & Penuntutan (Pasal 11)

2. tidak memonopoli

tugas dan wewenang liddik-tut;

3. trigger mechanism 7

Tugas Pencegahan

(Pasal 13) UU No. 30 Tahun 2002

KPK berwenang melakukan tugas dan langkah pencegahan sbb: Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan thd laporan harta kekayaan penyelenggara negara Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan TPK Melakukan kampanye antikorupsi kpd masyarakat umum Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan TPK

Depdiknas & semua Lemb. pendidikan lain

Media Massa, LSM, Lemb keagamaan Masy umum

Luar negeri 8

PERSPEKTIF PERTUMPERSPEKTI STAKEHOLDER BUHAN & PEMBELAJARAN

Berkurangnya Korupsi

Preventif Membangun Budaya Anti Korupsi

Sosialisasi, komunikasi, pendidikan

Mendapatkan Kepercayaan Publik

Mendorong Reformasi Sektor Publik

Perbaikan peraturan per-UUan

Represif

Pengkajian/ reviu sistem, rekomendasi

Lid Dik yang kuat & proaktif

Catching Big Fish

Operasi/ kerjasama dg instansi lain

Mendorong penegakan hukum

Supervisi & Koordinasi

Dumas, penelaahan, dan pemeriksaan

PERSPEKTIF INTERNAL

Transparansi

Terciptanya Budaya KPK yang Unik

Tim Kerja Multi Disiplin Ilmu

Rekrutmen

SDM yang Tepat

Training

Dukungan Infrastruktur & Teknologi

Produktivitas

Tingkat Produktivitas yang tepat

Collective leadership

PERSPEKTIF KEUANGAN

Anggaran yg Efisien & Efektif

9

Denah Pencegahan Korupsi Pencegahan Korupsi LHKPN

Pemetaan Korupsi

Gratifikasi Pendidikan Anti Korupsi

Partisipasi Masyarakat Reformasi Birokrasi • • • • • • •

Kompetensi SDM; ‘right sizing’ Transparansi dan penyederhanaan Sistem Anggaran e-government Perbaikan Remunerasi PNS Pengukuran Kinerja Menerapkan Kode Etik yang Konsisten Pakta Integritas

Penguatan Pengawasan Internal

Strategi Pemberantasan Korupsi  Penindakan-Pencegahan • Penindakan untuk memberikan efek jera; • Pencegahan mengikuti penindakan • Penindakan apabila instansi lamban dalam melakukan upaya pencegahan Dengan peran serta masyarakat meliputi ketiga pilar; aparat pemerintah, sektor swasta dan masyarakat harus bergerak bersama

Strategi Pemberantasan Korupsi  Strategi

jangka pendek  strategi yang diharapkan mampu segera memberikan manfaat/ pengaruh dalam pemberantasan korupsi.

 Strategi

jangka menengah strategi yang secara sistematis mampu mencegah terjadinya TPK Perbaikan sistem administrasi dan manajemen penyelenggara negara

 Strategi

jangka panjang  diharapkan mampu merubah budaya/ pola pandang dan persepsi masyarakat terhadap korupsi

AGENDA Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Pelaporan Gratifikasi Pelaporan LHKPN

PENGERTIAN dan LATAR BELAKANG GRATIFIKASI Menurut UU No.31/1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, Penjelasan Pasal 12 b ayat (1), Gratifikasi adalah :

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Gratifikasi 

Korupsi Seringkali berasal dari kebiasaan yang tidak disadari oleh Pegawai Negeri dan Pejabat Penyelenggara Negara, Misal: penerimaan hadiah oleh Pejabat dan Keluarganya dalam suatu acara pribadi , menerima pemberian tertentu seperti diskon yang tidak wajar atau fasilitas perjalanan.



Banyak orang berpikir dan berpendapat bahwa pemberian itu sekedar tanda terima kasih dan sah-sah saja.



Namun perlu disadari, bahwa pemberian tersebut selalu terkait dengan jabatan yang dipangku oleh penerima serta kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan dari pemberi.



Karena itulah Undang-undang mengatur tentang Gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Penyelenggara Negara.

Pemberian hadiah (Gratifikasi)

f.

Uang ( didalam segala bentuk dan semua jenis mata uang ). Barang yang mempunyai nilai ( misal : Perhiasan, rumah, mobil, HP, dll), termasuk Perjalanan Wisata (Tour), barang promosi, discount terhadap pembelian barang tertentu, saham, dll. Pinjaman : rumah, mobil, uang, dll. Pengobatan : rawat jalan, rawat inap & pengobatan gigi. Keanggotaan dalam club OR atau Sosial. Asuransi : Jiwa, Kecelakaan, Pendidikan, dll.



( c s/d f, yang biasanya juga disebut benefit non tunai )

a. b.

c. d. e.

Perbedaan antara Gratifikasi, Suap, dan Pemerasan Pengusaha/Masyarakat atau PN atau Peg. Negeri PEN YU APAN P a sa l 5, 6 & 11 UU No. 31/99 Jo. 20/01

PEMER ASAN D LM JAB ATAN

PN atau Peg. Negeri

Pengusaha/Masyarakat atau PN atau Peg. Negeri GR ATIFIK ASI Pasal 12B , 12C & 13

P a sa l 12 UU No. 31/99 Jo. 20/01

Pengusaha/Masyarakat atau PN atau Peg. Negeri

Pelaporan Gratifikasi 

Korupsi Seringkali berasal dari kebiasaan yang tidak disadari oleh Pegawai Negeri dan Pejabat Penyelenggara Negara, Misal: penerimaan hadiah oleh Pejabat dan Keluarganya dalam suatu acara pribadi , menerima pemberian tertentu seperti diskon yang tidak wajar atau fasilitas perjalanan.



Banyak orang berpikir dan berpendapat bahwa pemberian itu sekedar tanda terima kasih dan sah-sah saja.



Namun perlu disadari, bahwa pemberian tersebut selalu terkait dengan jabatan yang dipangku oleh penerima serta kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan dari pemberi.



Karena itulah Undang-undang mengatur tentang Gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Penyelenggara Negara.

Gratifikasi Pasal 12 UU No. 20/2001

Didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar:

–

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

–

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Pasal 12B ayat (1) UU No. 20/2001 Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp 10 juta atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi (pembalikan beban pembuktian); b. yang nilainya kurang dari Rp 10 juta pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Sanksi Pasal 12B ayat (2) UU No. 20/2001

Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

21

Pelanggaran terhadap penerimaan Gratifikasi oleh PN atau Pegawai Negeri menurut UU 31/1999 yo UU No.20 Tahun 2001 Pasal 12B ayat (2) adalah : TINDAK PIDANA KORUPSI

KETENTUAN PIDANA • UU 31/1999 yo UU No. No. 20/2001 Pasal 12C ayat (1) : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketentuan Tentang Gratifikasi Bagi Pemberi UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 Pasal 13 :

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Data Pelaporan Gratifikasi Berdasarkan Wilayah di Indonesia No

Wilayah

Tahun

Total

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1

Sumatera

0

5

11

18

30

0

64

2

Jawa

0

11

127

100

244

116

598

3

Kalimantan

1

1

82

0

6

0

90

4

Sulawesi

0

0

0

0

2

3

5

5

Bali, Nusra, Maluku

0

0

1

20

0

1

21

6

Maluku & Maluku Utara

0

0

0

0

0

1

1

6

Papua & Irian Jaya Barat

0

0

0

0

2

0

2

TOTAL

1

17

221

138

284

120

781

Note : Pelaporan Internal KPK Periode Tahun 2004 – April 2009 berjumlah 754 laporan

Keterangan

Termasuk pelaporan dari instansi Pusat

Sulsel 2 Laporan tahun 2008

Peta Laporan Gratifikasi Januari – Juli 2009

Kesimpulan : Apabila Anda Seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima Gratifikasi ?

UU No. 20 tahun 2001 Pasal 12 C UU No. 30 tahun 2002 Pasal 16

LAPORKAN KEPADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Apabila Anda mengetahui adanya pemberian gratifikasi atau suap kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Laporkan ke KPK Telp: (021) 2557 8440 Fax : (021) 5289 2448 Attn: Dit Gratifikasi E-Mail : [email protected]

27

AGENDA Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Pelaporan Gratifikasi Pelaporan LHKPN

DASAR HUKUM PENDAFTARAN DAN PEMERIKSAAN LHKPN 1. TAP MPR NO. XI/MPR/1998 tentang Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN 3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

DASAR HUKUM PENDAFTARAN DAN PEMERIKSAAN LHKPN 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. UU No. 7/2006 (UN Convention Againts Corruption, 2003) 3. SK KPK Nomor 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan pemeriksaan LHKPN 4. SE Menpan Nomor SE/03/M.PAN/01/2005

Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004

  



Kepada: Para Menteri; Jaksa Agung; Panglima TNI; Kepala Kepolisian RI; Para Gubernur; Para Bupati dan Walikota Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Diktum pertama: kepada seluruh Pejabat Pemerintah yang termasuk dalam kategori PN sesuai dengan UU Nomor 28 tahun 1999 yang belum melaporkan harta kekayaannya untuk segera melaporkannya kepada KPK Diktum kedua: membantu KPK dalam rangka penyelenggaraan pelaporan, pendaftaran, dan pemeriksaan LHKPN di lingkungannya

Pengelolaan LHKPN SK KPK No. 07/KPK/02/2005  

Tentang: Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan pemeriksaan LHKPN Siapa itu Penyelenggara Negara:    



Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 SE Menpan No. SE/03/M.PAN/01/2005 Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004

Formulir ada 2 macam:  

Form LHKPN Model KPK-A Form LHKPN Model KPK-B

Penyelenggara Negara (UU No.28 Tahun 1999) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara; Pejabat negara pada lembaga tinggi negara; Menteri; Gubernur; Hakim; Pejabat Negara yang lain sesuai dengan peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;  Duta Besar;  Wakil Gubenur;  Bupati/Walikota. Pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis:  Komisaris, Direksi, Pejabat Struktural pada BUMN & BUMD;  Pimpinan BI;  Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri  Pejabat Eselon Satu dan pejabat lain yang disamakan pada lingkungan sipil dan militer;  Jaksa;  Penyidik;  Panitera Pengadilan;  Pimpinan Proyek atau Bendahara Proyek

SE Menpan No. SE/03/M.PAN/01/2005 

      

Pejabat eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan Pemeriksa Bea dan Cukai Pemeriksa Pajak Auditor Pejabat yang mengeluarkan perijinan Pejabat/Kepala Kantor Pelayanan Masyarakat Pejabat pembuat regulasi

PENYELENGGARA NEGARA YANG BERKEWAJIBAN MENGISI FORMULIR LHKPN MODEL KPK - A 1.

Formulir LHKPN Model KPK – A, diisi oleh Penyelenggara Negara yang berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan atau Peraturan yang berlaku di lingkungan instansinya, berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya.

1.

Formulir LHKPN Model KPK – A, hanya diisi oleh Penyelenggara Negara, yang untuk pertama kalinya melaporkan Harta Kekayaannya.

1.

Bacalah Petunjuk Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Model KPK – A dengan teliti dan seksama sebelum mengisi formulir.

PENYELENGGARA NEGARA YANG BERKEWAJIBAN MENGISI FORMULIR LHKPN MODEL KPK - B 1.

Formulir LHKPN Model KPK – B adalah formulir perubahan harta kekayaan diisi oleh Penyelenggara Negara (PN) yang telah memiliki Nomor Harta Kekayaan (NHK) yaitu PN yang telah menyampaikan LHKPN (Model KPK – A /Form – A) kepada Lembaga yang berwenang melakukan pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN, dengan kreteria antara lain meliputi :

a. PN yang mengalami mutasi dan atau promosi jabatan b. PN yang mengakhiri jabatan atau pensiun, c. PN yang telah menduduki jabatannya selama 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu atas permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan kekayaan PN 2. LHKPN Model KPK-B yang telah diisi dan disampaikan kepada KPK akan diumumkan pada Tambahan Berita Negara dan atau media lain yang ditetapkan oleh KPK 3. Bacalah Petunjuk Pengisian LHKPN Modek KPK-B debgab teliti dan seksama sebelum mengisi formulir

PENGUMUMAN LHKPN     

LHKPN diverifikasi terlebih dahulu Pengumuman dilakukan sebelum, selama, dan setelah PN menjabat Pengumuman 30 hr setelah LHKPN lengkap Pengumuman melalui Berita Negara RI/Tambahan Berita Negara Media lain:    

Web site KPK dgn format khusus Papan Pengumuman di KPK Papan Pengumuman di instansi Koran Harian Nasional atau lokal di Kab/Kota/Prov.

PEMERIKSAAN LHKPN  

Pemeriksaan LHKPN sebelum, selama, dan setelah PN menjabat Pemeriksaan:  



Pemeriksaan Administrasi: kebenaran materil isi formulir dan keabsahan bukti pendukung Pemeriksaan Substansi: analisis sebelum, selama, dan setelah menjabat, asal-usul harta kekayaan, analisis perbandingan penghasilan dan pengeluaran, analisis riwayat jabatan, analisis perkembangan Pemeriksaan Khusus: tindak lanjut pemeriksaan substansi dan pengaduan masyarakat untuk membuktikan ada tidaknya TPK

PEMERIKSAAN LHKPN 



Dilakukan oleh pegawai KPK atau pemeriksa lain yang diberi tugas untuk dan atas nama KPK Berdasarkan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pimpinan KPK atau pejabat KPK yang ditunjuk oleh Pimpinan KPK

AKSES INFORMASI LHKPN

•

Untuk kepentingan publik, akuntabilitas dan transparansi, KPK membuka akses informasi LHKPN yang telah diumumkan kepada publik dengan syarat-syarat akses informasi yang ditetapkan oleh KPK.

•

Syarat-syarat akses informasi yang ditetapkan oleh KPK adalah persyaratan yang wajib diikuti oleh publik dengan mengisi nota permintaan/ peminjaman data/informasi/dokumen LHKPN yang formatnya ditetapkan oleh KPK.

a:kp\kape9\yulian\101199

SANKSI 

PN yang tidak melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sesuai dengan batas waktu dan format pengumumam yang ditetapkan, dan tidak bersedia diperiksa harta kekayaannya, Pimpinan KPK dapat merekomendasikan kepada penyidik atau pimpinan yang bersangkutan agar dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

PELAPORAN LHKPN

Ke patuhan Wajib Lapor LHKPN (2001 - Juli 2009) 98.841

2009

95.359

2008 76.116

2007

110.892

84.813

65.448

2006

116.66

52.137

2005

102.229 43.668

2004

88.823 32.002

2003

75.917

18.098

2002 2001

114.8

47.025 9.833

23.656

44

PELAPORAN LHKPN T ingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN per Bidang (31 Juli 2009) 79.181 67.294 58.745

16.301 16.127 15.917 9.713 8.406 6.861

Ekse kutif

Le gislatif

Wajib Lapor LHKPN

Y udikatif

Yang M elaporkan

9.608

7.014 6.069

BUM N/D

Diumumkan (T BN)

Hambatan-hambatan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

•

Masih rendahnya “political will” pemerintah yang menyeluruh ke setiap lapisan birokrasi. Korupsi sudah menjadi penyakit kronis di Indonesia sehingga setiap upayaupaya menangani kasus korupsi akan menghadapi resistensi yang tinggi, ingin mempertahankan status quo.

•

Masyarakat sendiri masih banyak yang bersikap permissive. Sistem kepegawaian yang belum mendukung untuk pegawai termotivasi dan ber intergritas. Sistem keuangan dan anggaran yang belum mendukung operasional pada lembaga penegak hukum secara penuh. Masih belum terciptanya sinergi yang baik di antara lembaga-lembaga penegak hukum maupun lembaga pengawasan yang ada.

•

Corruptor Fightback.

Penutup  KPK secara strategis telah mengidentifikasi dan melaksanakan aktivitas dalam area-area utama kegiatan pencegahan  Agar pemberantasan korupsi berjalan efektif, maka semua pihak harus bergerak bersama memerangi musuh bersama bangsa yaitu korupsi. Masing masing instansi harus melakukan upaya pencegahan dengan bekerjasama dengan KPK dan lembaga yang mempunyai fungsi pembinaan administrasi sektor publik. KPK siap bergandengan tangan dalam melakukan upaya pencegahan.  Kita harus berbuat sesuatu untuk generasi yang akan datang, karena sebetulnya kita berhutang kepadanya, yaitu TATANAN KEHIDUPAN YANG LEBIH BAIK.

TERIMA KASIH

www. kpk .go.id



Website:



Alamat dan nomor-nomor kontak: 

Jalan HR. Rasuna Said Kav. C1

Jakarta Selatan 

PO Box 575, Jakarta 10120



Laporan: pengaduan @ kpk.go.id



Telepon: 6221-25578437



SMS:0811959575 atau 08558575575

Lihat, Lawan, Laporka n

48