Uas Mata Kuliah Administrasi ( Terkait Dengan Studi Visit Stia Lan )

UJIAN AKHIR SEMESTER 1

PENGANTAR ADMINISTRASI Dosen : DR. Muh Taufik, DEA

20 Mei 2008

Oleh

Nyoman Rudana NPM 08.D.040

Magister Administrasi Publik Manajemen Pembangunan Daerah STIA LAN Jakarta 1. Bagaimana praktek pemerintahan daerah mencerminkan reformasi birokrasi / administrasi.

 Reformasi adalah perubahan yang mendasar menuju tatanan baru yang lebih baik.  Birokrasi menurut Max Weber mempunyai cirri – cirri :: 1. Organisasi fungsi fungsi pemerintahan yang berlangsung terus menerus dan stabil yang didasarkan pada peraturan. 2. Pembagian pekerjaan berdasarkan bidang bidang kompetensi yang terspesialisasi. 3. Fungsi fungsi organisasi yang ditata berdasarkan prinsip hirarki. Ini menggambarkan sistem yang dominasi dan subordinasi tertata sedemikian rupa sehingga setiap post berada dibawah kontrol seorang atasan. 4. Adanya peraturan baik bersifat yuridik mapun teknik yang menentukan pola sikap dan pekerjaan. Untuk alasan ini maka pelatihan khusus dan terstandardisasi diperlukan untuk menentukan kelayakan seorang staf dalam menduduki jabatan tertentu. 5. Pemisahan antara staf administratif dan sarana parasarana yang digunakan dalam menjalankan tugasnya. 6. Tindakan, keputusan, dan peraturan administratif dilakukan secara tertulis. 7. Pemberian imbalan menurut jabatan dalam hirarki. Reformasi administrasi / birokrasi menurut Montgomerry adalah merupakan suatu proses politik yang dilakukan untuk menyesuaikan hubungan antara birokrasi dan komponen – komponen lain dalam masyarakat, atau untuk memperbaiki kinerjanya sendiri, dimana tujuan dan alasan dalam reformasi tsb bergantung kepada keadaan politik yang ada. Secara singkat reformasi administrasi merupakan kemampuan administrasi dalam memenuhi harapan para stakeholdernya, dalam hal ini menuju kesejahteraan rakyat. Praktek pemerintahan daerah dapat mencerminkan reformasi birokrasi bilamana pemerintahan daerah tsb melakukan suatu perubahan yang mendasar, terus menerus, tidak hanya kepada struktur organisasinya saja namun yang terpenting adalah perubahan mindset - reinventing government adalah : 1. pemerintah katalis. 2. pemerintah yang berorientasi kepada pelanggan. 3. pemerintah yang berorientasi kepada hasil. 4. pemerintah yang mendorong peraingan dalam penyediaan pelayanan publik. 5. pemerintah yang berorientasi kepada misi. 6. pemerintah partisipatif. 7. pemerintah yang terdesentralisir. 8. pemerintah yang memberdayakan pasar. 9. pemerintah yang memberdayakan pegawai. Bila dicermati, maka ciri – ciri reinventing government di atas merupakan cara kerja manajemen di sektor swasta. Oleh sebab itu pemerintah daerah perlu menerapkan New Public Management yaitu penerapan prinsip dan cara kerja manajemen sektor swasta untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, yaitu dengan cara : 1. Memberdayakan peran para pelaksana sektor publik sebagai manager. Jadfi tidak hanya menekankan unsur kepatuhan terhadap peraturan yang akhirnya hanya membelenggu kreativitas dan menimbulkan mental ABS ( Asal Bapak Senang ). Dalam kaitannya dengan pemberdayaan SDM, maka perlu dsususn pula sistem diklat yang berorientasi kinerja. Utuk itu perlu dilakukan asessment terhadap PNS agar diketahi pendidikan dan pelatihan apa yang sesungguhnya diperlukan.

2

2. Penyusunan standard dan pengukuran kinerja yang jelas, dengan menetapklan KPI ( key Performance Indicator ) yang jelas dan terukur. Sistem kepegawaian negara merupakan sistem karir yang tidak berfokus kepada profesionalisme dan kinerja. Oleh sebab itu pemerintah daerah, di era otonomi daerah, perlu melakukan terobosan dan inovasi, dengan melihat kembali potensi PNS dan potensi daerah yang ada ( misal dengan analisa SWOT ), dengan merancang suatu sistem insentif yang berbasis kinerja dengan fokus kepada pelayanan baik pelayanan publik ( external customer ) maupun pelayanan antar instansi ( internal customer ), sehingga para PNS dapat lebih perform karena hasil kerjanya dihargai. 3. Orientasi dan pengendalian terhadap output. Hal ini terkait dengan no 2, namun tetap harus memperhatikan proses, sehingga para PNS tidak menghalalkan segala cara hanya untuk mencapai hasil. 4. Disagregation unit – unit organisasi ( pemisahan fungsi pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya ). Hal ini dilakukan agar obyektivitas tetap terjaga dan tidak ada conflict of interest antara pembuat kebijakan dan pelaksana. 5.

Mendorong kompetisi sektor publik. Pemerintah daerah membuat kebijakan yang mendorong bertumbuhnya sektor swasta, misalnya dengan memangkas pungli, mempermudah pelayanan pengurusan ijin – ijin dll. Contoh : pemda Bali yag tergabung dalam Bali Tourism Board, mempererat hubungan antara pemerintah dengan sektor swasta dan sektor swasta mendorong terciptanya tourism government. 6. Penekanan kepada gaya manajemen sektor swasta, yang ditekankan kepada unsur profesionalisme. Di era otonomi daerah,dimana kepala daerah dipilih langsung, hal ini sangat memungkinkan, karena kepala daerah yang diangkat bisa saja berasal dari kalangan swasta ( misalnya pebisnis ), sehingga gaya kepemimpinannya otomatis akan mengacu kepada manajemen sektor swasta. Contoh : kabupaten Jembrana, dimana bupatinya Prof.drg. Winasa telah berhasil membangun institusinya menjadi institusi yang efisien, mislanya dengan penerapan pelayanan satu atap dalam pengurusan berbagai hal yang menyangkut pelayanan publik. 7.

Penguatan disiplin dalam penggunaan sumber daya. Termasuk di sini adalah pencegahan penggelembungan anggaran dan praktek mark up dalam pengadaan barang dan jasa.

2. Bagaimana saudara menjelaskan penerapan prinsip – prinsip good governance dalam penyelenggaraan lokasi yang saudara kunjungi. Jelaskan dengan data dan fakta yang saudara peroleh. Governance, yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah pengelolaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan – urusan negara pada semua tingkat. Dadang Solihin, Good Governance suatu konsepsi tentang pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai penyelenggaraan dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani. merupakan suatu gagasan mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta,νdan nilai untuk dan masyarakat. Jadi pengertian good governance adalah adanya perimbangan antara negara , pasar dan masyarakat. Good governance sangat terkait dengan dua hal yaitu : 1. good governance tidak dapat dibatasi hanya pada tujuan ekonomi

3

2. tujuan ekonomi tidak dapat dicapai tanpa prasyarat politik tertentu. Prinsip – prinsip Good Governance menurut Bappenas : 1. Wawasan ke Depan (Visionary) 2. Keterbukaan & Transparansi (Openness &Transparency) 3. Partisipasi Masyarakat (Participation) 4. Tanggung Gugat / Akuntabilitas (Accountability) : pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat. 5. Supremasi Hukum (Rule of Law) 6. Demokrasi (Democracy) 7. Profesionalisme & Kompetensi (Profesionalism & Competency ) 8. Daya Tanggap (Responsiveness) 9. Keefisienan & Keefektifan (Efficiency & Effectiveness) 10. Desentralisasi (Decentralization) 11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private Sector & Civil Society Partnership) 12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality) 13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental Protection) 14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market ) Pelaksanaan good governance pada Dinas Pariwisata Propinsi Bali diselaraskan dengan visi dari Pemerintah Daerah Propinsi Bali yaitu Terwujudnya Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana. Bali Dwipa Jaya dalam konteks pembangunan, merupakan suatu proses pembangunan yang dinamis dilandasi oleh nilai, norma, tradisi, dan kearifan lokal yang bersumber pada budaya Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu sehingga terwujud kesejahteraan sosial (jagadhita), ekonomi, kelestarian budaya dan lingkungan hidup yang harmonis dan berkesinambungan. Sedangkan filosofi Hindu Tri Hita Karana yang artinya hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan sesamanya serta manusia dengan alam sekitarnya, merupakan hal yang diterapkan juga dalam manajemen pemda Bali. Hal tsb Nampak pada hal – hal di bawah ini : 1. Wawasan ke depan : Menuju kepada tourism government, dan hal itu dibuktikan dengan berhasilnya Bali sebagai tempat konvensi internasional seperti 116th IPU ( Inter Parliamentary Union ) Assembly, 29 April – 4 Mei 2007, UN Climate Change 3 – 14 Desember 2007. Menggunakan media internet sebagai sarana informasi kepada masyarakat termasuk di manca negara, dengan membuat website berbahasa Inggris.. (http://www.tourism.baliprov.go.id/index.htm ). yang juga dapat diakses dari situs resmi Pemerintah Propinsi Bali ( http://www.baliprov.go.id/ ). Website ini cukup representatif karena sangat ter update. 2. Beberapa best practices sebagai hasil nyata keberhasilan good governance terkait komitmen kepada lingkungan hidup serta kemitraan dengan pihak masyarakat adalah : a. Terpilihnya Bali sebagai World’s Best Island ( http://www.c151.net/press/bali-worldsbest-island-2007.html ) selama enam kali berturut- turut versi majalah Travel and Leisure, mengalahkan Hawaii dan Yunani meurpakan bukti yang nyata.

4

b. Beberapa wilayah di Bali, seperti Rice Terrace di Jatiluwih dan peninggalan sejarah sepanjang sungai Pakerisan masuk menjadi World Cultural Heritage oleh Unesco. c. Pemerintah daerah Bali juga mampu mendorong masyarakatnya sebagai living cultural heritage yang dapat dilihat dari terselenggaranya berbagai upacara keagamaan yang mampu diintegrasikan sebagai bagian dari atraksi budaya, dimana masyarakat yang menjalani upacara tsb tetap dapat menjalankan ritual keagamaannya, dan wisatawan dalam hal – hal tertentu dapat aktif berpartisipasi dan larut dalam kegiatan tsb dan tidak hanya sebagai penonton / outsider. 3. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta serta partisipasi masyarakat serta akuntabilitas : a. Meningkatnya turis asing yang berkunjung ke Bali tentunya merupakan bukti berhasilnya kemitraan antara pemerintah dnegan pihak swasta dan masyarakat. Periode 2002 pasca Bomb Bali I ( 1 Oktober 2002 ) sampai degan pertengahan April 2006 ( 6 bulan pasca Bomb Bali II 12 Oktober 2005 ) merupakan periode yang kritis, namun dari tabel di bawah ini nampak bahwa pemda Bali bersama dengan pelaku industri pariwisata, yang tergabung ke dalam Bali Tourism Board ( BTB ) seperti yang dijelaskan pada alinea berikut, berhasil mengangkat kembali image Bali di mata dunia. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kunjungan wisatawan pada bulan Mei 2006 sampai terakhir data didapat yaitu Maret 2008.

Jumlah Turis Asing ke Bali Per Bulan, 1997 - 2007 TAHUN 1997 +/-

JAN

FEB

MAR

APR

83,223 97,456 112,714

MAY

JULY AUGUS SEPT T

OCT

DES

TOTAL

88,009

94,295

1,230,316

-

-

-

-

66,326 67,446 105,352 127,030 126,281 120,607

111,200

106,775

1,187,153

24.61

26.35

13.24

-3.51

1999 102,280 105,240 117,172 104,028 104,526 119,357 143,920 146,209 134,688 104,251 +/15.46 20.44 34.31 11.94 57.59 76.97 36.61 15.10 6.66 -13.56

87,763

86,365

1,355,799

-21.08

-19.11

14.21

2000 92,604 104,083 110,582 109,634 103,939 122,352 142,946 144,324 140,008 129,932 110,145 102,290 +/-9.46 -1.10 -5.62 5.39 -0.56 2.51 -0.68 -1.29 3.95 24.63 25.50 18.44

1,412,839

2001 108,897 99,040 115,997 117,040 111,115 128,792 138,150 145,290 133,667 +/17.59 -4.85 4.90 6.76 6.90 5.26 -3.36 0.67 -4.53

96,537

72,806

89,443

1,356,774

-25.70

-33.90

-12.56

-3.97

2002 87,027 96,267 113,553 104,960 119,284 130,563 147,033 160,420 150,747 +/-20.08 -2.80 -2.11 -10.32 7.35 1.38 6.43 10.41 12.78

81,100

31,497

63,393

1,285,844

-15.99

-56.74

-29.12

-5.23

2003 +/-

97,435

83,853

94,196

993,029

-29.18

20.14

166.23

48.59

-22.77

2004 104,062 84,374 99,826 +/71.05 25.06 38.14

111,022 117,191 131,707 148,117 155,628 141,952

128,399

110,506 125,525

1,458,309

32.96

31.78

31.79

33.26

46.85

2005 101,931 100,638 117,149 +/-2.05 19.28 17.35

116,272 116,615 136,369 158,453 157,229 162,102

81,109

62,705

75,877

1,386,449

14.19

-36.83

-43.26

-39.55

-4.93

2006 +/-

103,886 101,776 109,651 121,988 118,104 118,331

112,629

113,844

122,848

1,260,317

38.86

81.55

61.90

-9.10

-

-

-

1998 88,582 87,377 87,241 +/6.44 -10.34 -22.60

92,936 2.53

91,924 105,141 117,873 127,675 124,582

NOV

96,784

-

90,640

JUNE

-27.85

-35.85

-10.62

-0.51

1.36

60,836 67,469

72263

53,726

47,858 81,256 111,828 115,546 106,763

-30.10

-36.36

-48.81

-59.88

-29.91

79,721 73,430 84,109 -21.79

-27.04

-28.20

106.64 4.73 -10.65

144.87 -0.49 -12.72

-37.76 62.09

-23.94 32.45

3.54 -19.59

6.98 -23.01

5

-27.97 34.69 1.03 -24.88

-27.00

4.21

2007 109,504 118,275 119,163 +/37.36 61.07 41.68

125,140 128,693 145,174 164,618 166,633 152,532 20.46

26.45

32.40

34.95

41.09

28.90

146,150

141,768

147,204

1,664,854

29.76

24.53

19.83

32.10

2008 139,872 153,465 153,216 +/27.73 29.75 28.58

446,553

Bermitranya Pemerintah Daerah Bali ( Dinas Pariwisata ) dengan pelaku bisnis pariwisata, BUMD terkait, institusi pendidikan, asosiasi lain yang terkait pariwisata dalam Bali Tourism Board ( BTB ), merupakan komitmen dari pemda Bali untuk menggerakkan pariwisata di Bali. Dari bagan struktur organisasi di bawah ini nampak bahwa pemerintah, dalam hal ini Gubernur Bali, bertindak sebagai patron, dalam arti, dalam organisasi BTB ini, pemerintah daerah tetap menduduki peran utama sebagai pembuat kebijakan. Selain itu dengan masuknya pemerintah ke dalam BTB membuat akuntabilitas khususnya akuntabilitas kebijakan publik dapat dipertanggung jawabkan, mengingat ada mekanisme kontrol dari pihak pengguna kebijakan yaitu para pengusaha industri pariwisata.

6

3. Sebutkan / jelaskan kelemahan / keterbatasan reformasi birokrasi / administrasi yang dilakukan di pemerintah daerah yang saudara kunjungi. Khusus untuk Propinsi Bali, yang walaupun belum masih jauh dari sempurna, merupakan contoh nyata dari tourism government di Indonesia, peran pemerintah daerah diwakili oleh Dinas Pariwisata Propinsi Bali, yang merupakan salah satu stakeholder dari Bali Tourism Board ( BTB ). BTB merupakan institusi penggerak pariwisata di Bali, yang terdiri dari tiga unsur utama yaitu pemerintah, pelaku industri pariwisata dan masyarakat. BTB mempunyai misi untuk : 1. mempromosikan, membangun dan mengelola Bali sebagai daerah tujuan wisata unggulan. 2. Sebagai koordinator dari asosiasi industri pariwisata di Bali dan memfungsikannya untuk tujuan memperjuangkan kepentingan industri pariwisata. 3. Memperlihatkan dan mempromosikan Bali sebagai daerah tujuan wisata dengan jalan memberikan masukan kepada pemerintah terhadap obyek-obyek wisata didaerahnya sehingga dapat dipromosikan oleh industri pariwisata. Pemerintah daerah Bali, melalui peran Dinas Pariwisatanya, belum sepenuhnya bisa menjalankan fungsi sebagai tourism government, mengingat belum jelas terdefinisi apa yang disebut dengan tourism government. Hal ini terkait dengan perubahan mindset yang harus dilakukan, dari mindset birokrat yang mengurus pemerintahan menjadi pemerintah yang mengutamakan pelayanan publik, khususnya dalam pariwisata. Adanya BTB sangat membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan -kebijakan yang pro pasar namun tetap menjalnkan fungsinya sebagai pelindung masyarakat. Reformasi birokrasi khususnya di dalam bidang kepariwisataan yang menjadi andalan utama Bali haruslah difokuskan kepada perbaikan pelayanan publik. Beberapa keterbatasan / kelemahan yang masih ada dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Propinsi Bali, khususnya di Dinas Pariwisata nya adalah : 1. Belum sinkronnya kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Bali, misalnya terkait dengan : a. Branding : Bali Shanti Shanti Shanti ( Bali Damai – Damai Damai ) yang dilansir 16 Juni 2007 pada pembukaan Bali Art Festival 2007 oleh Presiden SBY belum tersosialisasikan ke masyarakat luas sehingga terkesan bahwa branding tsb hanya sebagai slogan dan tidak terintegrasi dengan kegiatan pariwisatanya, termasuk pada Visit Indonesia Year 2008. Dalam hal ini pemerintah Bali harus lebih proaktif dalam mencitrakan Bali sebagai tempat wisata yang aman dan damai sebagaimana tersirat oleh branding tsb. b.

Diterapkannya visa on arrival sejak tahun 2002, setelah Bomb Bali I, dimana seharusnya pemerintah pusat membuat kebijakan – kebijakan yang bisa memberi kemudahan bagi wisawatan untuk berkunjung ke Bali. Di sini nampak kelemahan pemerintah daerah Bali yang belum mampu meyakinkan pemerintah pusat.

c.

Masih terkait dengan masalah visa on arrival, prosedur pembayaran VOA bagi pada wisawatan terkesan lamban, dimana pihak imigrasi kurang mendukung pemda Bali dalam menjalankan fungsinya sebagai tourism government. Dalam hal ini pemda Bali seharusnya terus menerus memperjuangkan ke pemerintah pusat agar dibuat suatu sistem untuk pelayanan VOA dengan bekerjasama dengan pihak imigrasi dan Angkasa Pura dengan memanfaatkan teknlogi, mengingat playanan bandara merupakan hal yang mencerminkan wajah dan karakter Bali yang pertama kali dirasakan oleh wisatawan manca negara.

7

d. Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Dinas Pariwisata padahal ada anggaran dari pusat ke daerah untuk diklat. Selain itu kebutuhan pendidikan dan pelatihan di daerah tidak sinkron dengan jenis platihan yang disediakan oleh pusat, sehingga diklat yang diperoleh kurang bisa meningkatkan kinerja. 2. Belum adanya kebijakan / Perda yang mengatur pemerataan kunjungan wisatawan ke seluruh obyek wisata di Propinsi Bali dimana kunjungan obyek wisata difokuskan hanya pada beberapa obyek – obyek wisata utama saja. 3. Perda yang dibuat oleh Pemprov Bali terutama yang menyangkut nilai ekonomis seringkali diabaikan oleh pemerintah kabupaten, sebagai dampak negatif dari otonomi daerah, dimana kewenangan ada di tingkat kabupaten /kota. 4. Belum dibentuknya sistem pelayanan satu atap, untuk melayani perijinan tempat hiburan, hotel, restoran dll, dan hal – hal lain terkait dengan industri pariwisata, padahal sudah dibentuk BTB yang menyatukan ketiga pilar utama pariwisata. 5. Masih kurangnya kerjasama antar dinas di Propinsi Bali, misalnya dengan Dinas Kesehatan setempat, sehingga informasi adanya penyakit terutama penyakit menular seperti flu burung dan traveller’s diseases seperti diare, kholera, demam berdarah kurang tersosialiasi ke masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai interpretasi mengenai tingkat kegawatannya, serta kurang tersosialisasi pula cara pencegahannya. Demikian juga misalnya antara Dinas Pariwisata dengan Dinas PU, terkait perbaikan infrastruktur / jalan. Sebaiknya perbaikan sebelum hari libur / hari besar, sehingga tidak mengganggu kelancaran transportasi para wisatawan. 6. Belum adanya sistem penilaian kinerja yang mampu mendukung peningkatan kinerja di institusi birokrasi Propinsi Bali. 4. Bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan prinsip – prinsip good governance secara sustainable. Dalam upaya mewujudkan prinsip – prinsip good governance, atau lebih tepatnya good local governance yang berkesinambungan , maka pemerintah harus melakukan reinventing government, seperti yang sudah diuraikan pada jawaban no 1 dengan memfokuskan kepada perannya sebagai good tourism government. Mengingat turisme adalah berfokus kepada pelayanan, maka good tourism government haruslah merupakan good public serving government, yaitu pemerintah daerah yang berbasis kepada pelayanan publik, dimana publik ini menyangkut unsur masyarakat umum serta kalangan pelaku bisnis / investor, baik di bidang pariwisata atau bidang lain. Konsep sustainable artinya berkesinambungan, untuk itu pemerintah daerah Bali seharusnya menjalankan kebijakan dari pemda periode sebelumnya, sehingga kebijakan dan program kerja pemerintah daerah sebelumnya dapat dilanjutkan, tentunya dengan catatan bahwa program tsb baik dan ditujukan untuk mensejahterakan rakyat. Sehingga tidak terjadi kebijakan serta program kerja yang sifatnya setengah – setengah hanya karena menuruti ego pemdanya. Untuk itu pemda Bali dapat melakukan perbaikan yang mengacu kepada prinsip – prinsip good governance sbb :

8

1. Visionary : tetap berpegang kepada visi misi Propinsi Bali yaitu : Terwujudnya Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana. Visi misi ini dijabarkan ke dalam RPJM lima tahunan dan apa yang sudah dilakukan sekarang, dengan mengacu kepada renstra 2004 – 2009 sudah cukup baik. Visi ini merupakan blue print yang harus dijabarkan dalam bentuk program di tahun – tahun selanjutnya. 2. Keterbukaan & Transparansi (Openness &Transparency), yang dapat dicapai dengan misalnya penggunaan media massa serta internet untuk melalukan pengumuman lelang barang dan jasa sehingga masyarakat luas dapat mengetahuinya. Selain itu sudah tersedianya wesbite dari Propinsi Bali serta masing - masing kabupaten / kota yang senantiasa terupdate sudah merupakan suatu hal yang baik, terlebih bila dilengkapi dengan website berbahasa Inggris. Ke depan media website ini harus mamopu m,enjadi sarana komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya, khususnya masyarakat di daerahnya sendiri dan dapat bersifat intraktif ( masyarakat bertanya, pemerintah menjawab ). Hal ini akan mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakat. 3. Partisipasi masyarakat. Merupakan hal terpenting dalam keberhasilan pemerintah daerah Bali, mengingat masyarakat merupakan living asset, dan wisawatan datang ke Bali untuk melihat langsung ritual – ritual agama Hindu yang tentunya melibatkan masyarakat sebagai aktor utama. Oleh sebab itu pemda Bali semakin jelas perannya dalam tourism government, dengan meningjatkan pelayanan publik. Pelayanan publik yang baik, misalnya sistem pelayanan satu atap dalam pengurusan ijin – ijin di kabupaten Jembrana merupakan contoh positif yang dapat ditiru oleh kabupaten lain. 4. Menjalin kerjasama yang lebih baik dengan pemerintah pusat sehingg mampu memperjuangkan hal – hal yang menjadi concern utama dalam hal perannya sebagai good tourism government. Contoh : memperjuangkan pelayanan terpadu untuk pengelolaan visa on arrival serta hal – hal terkait keimigrasian lain bersama dengan pihak Angkasa Pura dan pihak Imigrasi, sehingga semua pihak bersama – sama mendukung terciptanya pelayanan publik yang baik. Bandara Ngurah Rai sebagai pintu gerbang pariwisata merupakan wajah yang pertama dilihat oleh wisawatan, oleh sebab itu kesan yang baik harus diciptakan pada kesan pertama. Dalam kaitan dengan good governance, hal ini erat terkait dnegan akuntabilitasnya kepada masyarakat pemberi mandat. Juga terkait dengan prinsip : a. Profesionalisme & Kompetensi (Profesionalism & Competency ) b. Daya Tanggap (Responsiveness)

c. Keefisienan & Keefektifan (Efficiency & Effectiveness) 5. Supremasi Hukum : Penegakan hukum merupakan hal utama dalam menegakkan keamanan yang kondusif di Bali. Pengawasan yang ketat di bandara terutama dalam pengendalian narkoba merupakan hal yang penting. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik dengan pihak kepolisian dan institusi kepolisian serta intelijen asing. Selain itu pengendalian terorisme merupakan hal yang sangat penting. Unsur pengamanan lokal ( pecalang ) harus tetap dilibatkan dan mereka harus dibekali dengan pengetahuan terkait dengan bidang pengamanan. Diadilinya para pelaku Bomb Bali merupakan contoh positif bagi penegakan hukum khsususnya di Bali, mengingat peristiwa tsb berdampak internasional. Adanya filosofi Karma Pala bagi masyarakat Bali dimana masyarakat Bali percaya hukum karma, merupakan unsur yang memperrmudah diberlakukannya supremasi hukum, terlebih di Bali berlaku juga hukum adat yang masih dihormati oleh masyarakatnya. Selain itu,

9

filosofi tsb juga mendukung terciptanya situasi keamanan di Bali sehingga tingkat kejahatan di Bali relatif rendah dibandingkan dnegan daerah lain. 6. Demokrasi : Pilkada yang berlangsung aman merupakan perwujudan demokrasi yang nyata, bahkan seperti pemilihan anggota DPD tahun 2004 misalnya, kampaney dilakukan dengan pawai ytang berlangsung damai sehingga kampanye yang berlangsung terintegrasi dengan kegiatan pariwisata. 7.

Melanjutkan penyusunan Sistem Integritas Publik di antara instansi – instansi pemerintahan, yang sudah pernah diprakarsai oleh DPD RI dan diseminarkan di Bali bulan Pebruari 2007 lalu, dengan bekerjasama dengan Griffith University of Melbourne, Australia. Sistem Integritas Publik ini pada akhirnya mengintegrasikan instansi – instansi pemerinth ke dalam suatu sistem, yang bersama – sama mencapai tujuan yang sama, yaitu Bali sebagai tourism government. Apa nyang sudah dijelaskan pada ad. 4 terkait pula dengan hal ini. Dengan demikian akuntabilitas pemerintah daerah dapat dipertanggung jawabkan dan pelayanan publik dapat ditingkatkan.

8. Komitmen pada pengurangan kesenjangan : Kemitraan BTB dengan industri kecil pendukung pariwisata termausk industri kerajinan merupakan salah satu contohnya. Pemfokusan area – area ke dalam sentra industri tertentu mislanyya Ubud yang terkenal dengan seni lukisnya, merupakan suatu upaya yang harus dilestarikan, dengan catatan dilakukan upaya pembinaan dengan erat melibatkan unsur swasta. Berdirinya galeri – galeri di Ubud yang bekerjasama dengan pelukis lokal dengan ciri khasnya masing – masing misalnya, mendorong peningkatan kualitas lukisan dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi setempat. 9. Komitmen pada Lingkungan Hidup Pemerintah daerah Bali harus memperhatikan kelestarian lingkungan pada saat pembutan kebijakan, terlebih kebijakan yang terkait dengan investasi bernilai besar namun berpotensi merusak lingkungan. Dengan demikian image Bali yang terkenal dengan kelestarian alam ( termasuk lautan ), dapat dipertahankan. Konvensi Perubahan Iklim yang diselenggarakan di Bali 3 – 14 Desember 2007 harus menjadi motivasi dan momentum bagi Pemda Bali untuk membuat kebijakan dan program yang berpihak kepada pelestarian lingkungan, dengan melibatkan partisipasi swasta dan masyarakat serta NGO – NGO asing.

10