Tugas Hukum Laut Dan Peraturan Perikanan Fix.docx

TUGAS HUKUM LAUT DAN PERATURAN PERIKANAN MENCARI TUJUAN DAN KETERKAITAN DENGAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS)

OLEH: NI KOMANG TRI KUSUMAADI PURNADI ANDREA THERESIA HERNAN BAGUS WICAKSONO FAISAL

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN JURUSAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN SEKOLAH TINGGI PERIKANAN JAKARTA 2019

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/PERMEN-KP/2014 TENTANG USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) memiliki potensi untuk kegiatan pembudidayaan ikan sehingga perlu dilakukan pengelolaan yang optimal dengan memperhatikan daya dukung dan kelestariannya; b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha pembudidayaan ikan, perlu mengatur kembali usaha pembudidayaan ikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha Pembudidayaan Ikan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24); 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan

Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25); 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN. 1.Tujuan dari PP ini adalah : Untuk mengelola kegiatan pembudidaya ikan guna memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol dengan cara dilakukannya pengolahan yang optimal dengan memperhatikan daya dukung dan kelestariannya. Selain itu berguna juga untuk memperjelas perizinan usaha pembudidaya ikan. 2. Keterkaitan dari PP ini dengan UNCLOS 1982 : 1. Keterkaitannya adalah PP ini mengatur tentang akses kapal pengangkut hasil budidaya yang berkaitan dengan pasal 125 pada UNCLOS 1982 2. Serta PP ini mengatur tentang batasan wilayah yang diizinkan untuk kapal yang berbendera asing yang berkaitan dengan pasal 231 pada UNCLOS 1982