Pengaturan Hukum Laut Internasional.docx

Pengaturan Hukum Laut Internasional 1. Konvensi-konvensi Tahun 1958, terdiri dari :  Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone (Konvensi mengenai Laut Wilayah dan Zona Tambahan)  Convention on the High Seas (Konvensi mengenai Laut Lepas)  Convention on Fishing and Conservation on the Living Resources of The High Seas (Konvensi mengenai Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Lepas)  Konvensi on the Continental shelf (Konvensi mengenai Landasan Kontinen) 2. Konvensi Tahun 1982, mengenai Konvensi Hukum Laut  Resolusi Majelis Umum PBB tgl 21 Feb 1957 menyetujui untuk mengadakan konferensi Internasional tentang hukum laut pada bulan Maret 1958.  Konferensi ini akhirnya diadakan pada tgl 24 Feb – 27 April 1958 yang dihadiri oleh 700 delegasi dari 86 negara, yang dikenal dengan UNCLOS I (United Nations Convention on The Law of The Sea) atau konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut. 4 buah konvensi dari UNCLOS I 1. Konvensi tentang laut teritorial dan jalur tambahan (convention on the territorial sea and contiguous zone)  belum ada kesepakatan dan diusulkan dilanjutkan di UNCLOS II 2. Konvensi tentang laut lepas (convention on the high seas) a. Kebebasan pelayaran b. Kebebasan menangkap ikan c. Kebebasan meletakkan kabel di bawah laut dan pipa-pipa d. Kebebasan terbang di atas laut lepas Konvensi ini telah disetujui. 3. Konvensi tentang perikanan dan perlindungan sumber-sumber hayati di laut lepas (convention on fishing and conservation of the living resources of the high seas) 4. Konvensi tentang landas kontinen (convention on continental shelf) Konferensi Hukum Laut PBB III  Konvensi hukum laut 1982 merupakan puncak karya dari PBB tentang hukum laut, yang disetujui di Montego Bay, Jamaica (10 Des 1982), ditandatangani oleh 119 negara.  Ada 15 negara yang memiliki ZEE besar: Amerika Serikat, Australia, Indonesia, New Zealand, Kanada, Uni Soviet, Jepang, Brazil, Mexico, Chili, Norwegia, India, Filipina, Portugal, dan Republik Malagasi. Dalam dekade abad ke-20 telah 4 kali diadakan usaha untuk memperoleh suatu himpunan tentang hukum laut, diantaranya adalah: 1. Konferensi kodifikasi Den Haag (1930), di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa 2. Konferensi PBB tentang hukum laut I (1958)  UNCLOS I 3. Konferensi PBB tentang hukum laut II (1960) UNCLOS II 4. Konferensi PBB tentang hukum laut III (1982) UNCLOS III LAUT LEPAS Laut lepas adalah semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Hakekatnya laut lepas hanya dapat digunakan untuk tujuan damai dan tidak ada satu negarapun yang berwenang menerapkan kedaulatan diatas wilayah laut lepas Prinsip-Prinsip kebebasan di laut lepas Prinsipnya setiap negara memiliki kebebasan di laut lepas, yang mencakup : 1. Kebebasan berlayar 2. kebebasan penerbangan 3. Kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut 4. kebebasan untuk membangun pulau buatan berdasarkan hukum internasional 5. kebebasan untuk menangkap ikan berdasarkan hukum internasional 6. kebebasan untuk melakukan riset imiah berdasarkan hukum internasional Natur Yuridik Laut Lepas  Res Nullus, bahwa laut lepas adalah bebas karena tidak ada yang memilikinya  Res Cummunis, bahwa laut lepas adalah milik bersama, karena itu negara-negara bebas menggunakannya  Sebagai bagian dari domain publik internasinal, sifat kegunaan laut dapat digunakan untuk kepentingan bersama masyarakat internasionaL

PEMBAGIAN WILAYAH LAUT (Laut Wilayah)  Laut Wilayah adalah bagian yang paling dekat dengan pantai yang sepenuhnya tunduk kepada ketentuan negara pantai  Lebar laut wilayah (teritorial) diukur sepanjang 12 mil dari garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta skala besar yang diakui resmi oleh negara pantai tersebut  Prinsipnya kedaulatan suatu negara pantai meliputi ruang udara diatas laut wilayah serta dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya Natur yuridik (laut wilayah)  Dokrin Hak Milik, laut merupakan bagian integral dari wilayah negara. Negara pantai memiliki kekuasaan penuh atau dominium penuh, yang dapat berakibat : dapat ditutup dan dibukanya laut wilayah atas kehendak negara ybs, dapat melarang masuknya kapal-kapal asing dan monopoli negara untuk pelayaran dan penangkapan ikan  Dokrin hak kedaulatan, negara pantai tidak mempunyai dominium, tetapi hanya merupakan imperium. Praktek internasional beriorientasi pada dokrin ini WEWENANG NEGARA PANTAI 1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam laut wilayahnya untuk mencegah lintas yang tidak damai ; 2. Mempunyai hak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran apapun 3. Hak untuk menangkap ikan; hak untuk mendirikan zona pertahanan 4. Hak pengejaran seketika (hot pursuit) ZONA TAMBAHAN  Merupakan Zona transisi antara laut lepas dan laut wilayah  Zona tambahan tidak dapat melebihi lebih dari 24 mil laut dari garis pangkal dimana lebar laut wilayah diukur (Zona Ekonomi Eksklusif)  Lebarnya 200 mil dari garis pangkal. Lebar laut teritorial = 12 mil, maka sebenarnya lebar ZEE 188 mil  Hak-hak berdaulat atas negara pantai untuk leperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan SDHayati maupun non hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah dibawahnya LANDAS KONTINEN  Lebar landas kontinen akan membentang sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut wilayah diukur  Prinsipnya kewenangan negara pantai pada zona ini sebagaimana pada ZEE SENGKETA HUKUM LAUT  Prinsipnya, jika pihak lain setuju untuk membiarkan sengketa itu tidak terselesaikan, maka konvensi tidak memiliki daya ikat untuk diselesaikannya sengketa itu melalui mekanisme hukum internasional  Jika salah satu pihak berkeinginan untuk menyelesaikan sengketa itu, maka pihak lain berkewajibannya mengikuti mekanisme yang sudah diatur oleh konvensi  Prosedur penyelesaiaan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 Paragraf 1 Piagam PBB: mekanisme bilateral maupun regional  Apabila tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian melalui salah satu badan peradilan yang telah ditetapkan konvensi, yaitu : a. -Tribunal Internasional untuk hukum laut b. -Mahkamah Internasional c. -Tribunal Arbitrasi d. -Tribunal Arbitrasi Khusus DEFINISI  Jurisdiction (Inggris) yurisdictio (Latin) yuris (kepunyaan) dan dictio(ucapan, sabda, sebutan, firman).  Yurisdiksi negara: berarti kekuasaan atau kewenangan dari suatu negara untuk menetapkan dan memaksakan (To declaire dan enforce) hukum yang dibuat oleh negara atau bangsa itu sendiri. PENGERTIAN  Yurisdiksi negara terkait dengan kapan hukum suatu negara dapat diberlakukan baik terhadap warga negaranya sendiri maupun warga negara asingnya  Berdasarkan yurisdiksi aparat penegak hukum dapat menjalankan kewenangannya



Polisi dapat melakukan penangkapan dan penahanan, Jaksa dapat menuntut dan pengadilan dapat menyidangkan  Dalam hukum internasional Negara dapat menjalankan yurisdiksi berdasarkan empat asas berikut: a. Asas Teritorial b. Asas Nasionalitas/Personalitas c. Aktif dan Pasif d. Asas Kepentingan Negara e. Asas Universal Asas Teritorial  Asas teritorial menentukan bahwa Negara dapat menjalankan yurisdiksi atas hukumnya terhadap setiap individu dan badan hukum yang berada di wilayah teritorialnya tanpa melihat status kewarganegaraan individu ataupun badan hukum  WNA bila melakukan kejahatan di Indonesia dapat ditangkap, ditahan dan diadili di Indonesia Asas Nasionalitas/Personalitas  Asas Nasionalitas/Personalitas menentukan bahwa Negara dapat menjalankan yurisdiksinya berdasarkan kewarganegaraan dari individu atau badan hukum  Asas Nasionalitas dapat didasarkan pada kewarganegaraan pelaku (Nasionalitas Aktif) dan kewarganegaraan korban (Nasionalitas Pasif) Asas Kepentingan Negara  Asas Kepentingan Ngara menentukan bahwa Negara dapat menjalankan yurisdiksinya berdasarkan kepentingan dan keamanan Negara yang merasa terancam, meskipun tindakan di luar negara tersebut dan oleh pelaku yang tidak berkewarganegaraan dari Negara yang terancam Asas Universal  Asas Universal menentukan bahwa Negara mana saja dan kapan saja dapat menjalankan yurisdiksinya apabila ada individu yang melakukan kejahatan internasional  Asas ini terkait erat dengan individu sebagai subyek hukum internasional Hubungan antara kedaulatan negara dan yurisdiksi negara Kedaulatan pada dasarnya mengandung 2 aspek: 1. Internal : berupa kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala sesuatu yang ada atau terjadi dalam batas-batas wilayahnya; 2. Eksternal : kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat internasional maupun mengatur segala sesuatu yang berada atau terjadi di luar wilayah negara itu tetapi sepanjang masih ada kaitannya dgn kepentingan negara itu; Berdasarkan kedaulatan itu maka dapat diturunkan hak, keuasaan, ataupun kewenangan negara untuk mengatur masalah intern maupun ekstern. Yurisdiksi negara dalam hukum internasional  Imre Anthony state jurisdiction in public international law means the right of state to regulate or affect by legislative, executive or judicial measure the right of persons, property, acts or events with respect to matter not exclusively of domestic concern.  (Yurisdiksi negara dalam HI publik berarti hak suatu negara untuk mengatur atau mempengaruhi dengan langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang bersifat legislatif, eksekutif, yudikatif atas hak-hak individu, milik atau harta kekayaan, perilaku-perilaku atu peristiwa-peristiwa yang tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri) Macam-macam yurisdiksi negara: Berdasar hak, kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur: 1.

Yurisdiksi legislatif (legislative jurisdiction), adalah yurisdiksi suatu negara untuk membuat atau menetapkan suatu peraturan perundang-undangan untuk mengatur suatu obyek atau masalah (tdk bersifat domestik). Muncul apabila atas suatu masalah tidak terdapat pengaturannya dalam undang-undang nasionalnya.

2.

Yurisdiksi Eksekutif (Executif jurisdiction) Berkenaan dgn hak kekuasan dan kewenangan suatu negara untuk menerapkan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan nasional yang telah dibuatnya itu atas suatu masalah yang tidak sematamata bersifat domestik.

3.

Yurisdiksi yudikatif (judicative jurisdiction) Merupakan yurisdiksi duatu nagara utuk mengadili dan atau menghukum si pelanggar peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh negara yang bersangkutan Yurisdiksi negara atas obyek (hal, masalah, peristiwa, orang dan benda) 1) Yurisdiksi personal atau jurisdiction in personal, disebut jg yurisdiksi atas orang atau subyek hukum orang dan badan hukum. Titik beratnya terletak pada subyek hukumnya yang dapat ditundukan pada yurisdiksi tersebut orang didasarkan pada kewarganegaraanya (WNI ato WNA) dan (active&passive nationality), sedang badan hukum didasarkan pada badan hukum nasional dan badan hukum asing. 2) Yurisdiksi kebendaan/ jurisdiction in rem, asas ini menitikberatkan pada adanya hubungan langsung dan aktif antara negara itu sendiri dengan warga negaranya. Kemungkinan benda ditinjau dari letaknya: a) benda yang selamanya terletak atau benda di dalam batasbatas wilayah suatu negara. b) benda pada suatu waktu berada dalam didalam suatu negara , pada waktu lain berada di wilayah negara lain. c) Suatu benda sebagian atau berada di dalam wilayah suatu negara dan sebagian lain di dalam wilayah negara lain. Criminal jurisdiction: Kejahatan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik, kadangkala tidak menyangkut 1 negara, tapi menyangkut kepentingan lebih dari suatu negara. Variasinya: A. peristiwa pidana, akibat-akibatnya maupun pelakunya terjadi atau berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara; B. pidana sebagian terjadi pada wilayah suatu negara sedangkan sebagian lagi terjadi dalam batas-batas wilayah negara lain. C. pidana yg terjadi dalam wilayah suatu negara tetapi akibat yang ditimbulkan terjadi di negara lain. D. pidana yg terjadi di wilayah suatu negara  akibatnya terjadi diluar batas-batas wilayah negara ybs. E. pidana yg terjadi pada suatu tempat di luar batas wilayah negara tetapi akibat-akibatnya terjadi dalam batas-batas wilayah dari 2 negara atau lebih. F. peristiwa yang terjadi dalam batas-batas wilayah suatu negara tetapi korbannya adalah orang-orang yang berkewargnegaraan berbeda2. G. pelbagai variasi peristiwa pidana lain. Yurisdiksi sipil Menyangkut hak atau yurisdiksi negara atas suatu peristiwa hukum sipil yang terjadi pada suatu waktu tempat tertentu. Variasi peristiwa hukum sipil: a. dari subyek hukum atau pribadi hukum yang terlibat dalam peristiwa sipil tersebut. b. dari sudut tempat terjadinya peristiwa hukum maupun akibat yang ditimbulkan. c. jenis atau macam dari peristiwa hukum tersebut. dll Yurisdiksi negara berdasarkan ruang atau tempat dari obyek atau masalah yaitu: 1) Yurisdiksi teritorial; 2) Yurisdiksi quasi teritorial; 3) Yurisdiksi ekstra teritorial; 4) Yurisdiksi universal; 5) Yurisdiksi Eksklusif; Yurisdiksi teritorial, hak dan kewenangan untuk mengatur, menerapkan dan memaksakan hukum nasionalnya terhadap segala yang ada atau yang terjadi ( bisa berupa orang, benda, peristiwa) di dalam batas-batas wilayahnya. Dakam HI yang termasuk dalam tuang lingkup HI adalah: 1) Wilayah daratan; 2) Tanah dibawah wilayah daratan tersebut yang batasnya kearah bawh tidak terhingga; 3) Wilayah perairan atau disebut juga perairan teritorial;  Namun demikian tidak berarti setiap negara dapat berbuat menurut kehendaknya sendiri, dia tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional.  Obyek atau haL yang dikecualikan dari yurisdiksi teritorial adalah; 1. Kepala negara atau kepala pemerintah dari negara asing yang sedang berada di suatu negara; 2. Staf diplomatik dan staf konsuler dari negara asing yang ditempatkan di suatu negara;

3. 4. 5. 6.

Angkatan bersenjata dari negara asing yang sedang menjalankan tugas kenegaran di suatu negara; Kepala dan staf lembaga-lembaga internasional yang bertugas di suatu negara; gedung-gedung atau kantor-kantor perwakilan diplomatik negara sing di suatu negara; gedung-gedung atau kantor-kantor pusat maupun perwakilan dari lembaga internsional di suatu negara besrta segala arsip-arsipnya; 7. Kapal-kapal dan pesawat udara (publik) milik negara asing yang sedang berada di suatu nagara; Yurisdiksi quasi teritorial  Disebut quasi teritorial karena ruang atau tempat area dimana yurisdiksi negara itu ditetapkan sebenarnya bukanlah wilayah negara. Hanya saja berdekatan atau bersambungan dengan wilayah negara.  Yurisdiksi quasi teritorial sebenarnya adalah yurisdiksi teritorial yang diterapkan pada area yang bukan merupakan wilayah negara tetapi berdekatan dan bersambungan dengan wilayah negara lain . Area tersebut seakan-akan merupakan semi wilayah negara. Yurisdiksi ekstra teritorial  Kepentingan negara tidak hanya cukup di dalam batas-batas wilayahnya atau pada area di dekat wilayahnya, tetapi juga meluas sampai pada area yang bukan merupakan wilayah negara. Seperti dilaut lepas, diruangn udara internasional (ruang udara bebas), atau pada area lain yang status yuridisnya sama dengan laut lepas maupun ruang udara internasional.  Oleh karena hukum internasional tidak mungkin mengatur secara langsung atas peristiwa itu, maka HI melimpahkan kepada masing-masing negara untuk mengaturnya. Yurisdiksi Universal  Tidak semata-mata berkaitan dengan tempat, waktu maupun pelaku dari peristiwa hukum tersebut, melainkan berdasar pada corak dan sifatnya sendiri.  HI menetapkan bahwa terhadap peristiwa seperti ini tunduk pada yurisdiksi semua negara didunia (sifatnya universal).  Dasar pertimbangan untuk menempatkan suatu peristiwa hukum tertentu dibawah yurisdiksi universal adalah: 1. Supaya peritiwa-peristiwa hukum tersebut yang tidak tercakup oleh jenis yurisdiksi lain, tetapi membahayakan bagi manusia dan bertentangan dengan rasa keadilan umat manusia, tidak terlepas dari jangkauan hukum; 2. Adalah merupakan kewajiban dari semua negara untuk mencegah terjadinya peristiwa hukum yang demikian itu maupun untuk memberantasnya, dimanapun dan kapanpun terjadinya serta siapapu yang menjadi pelaku maupun korbannya. Yurisdiksi eksklusif  Muncul karena didorong oleh keinginan dan kemampuan negara-negara untuk mengeksplorasi dasar laut dan tanah dibawahnya dan mengeksplorasi SDA-nya. Sebagai akibat perkembangan dan kemajuan teknologi (kelautan).  Dalam konvensi hukum laut 1982, walaupun isi dan ruang lingkup dari landasan kontinen ini sudah semakin tegas batas-batsnya, namaun hak atau kewenangan atau yurisdiksi negara pantai atas landasan kontinennya maupun atas SDA yang terkandung didalamnya tetaplah yurisdiksi eksklusif.  Negara lain yang hendak melakuakn kegiatan serupa pada landasan kontinennya maupun pada zona ekonomi eksklusif tersebut haruslah mendapt ijin atau persetujuan dari negara pantai yang yang memiliki yurisdiksi eksklusif tersebut.  Dalam yurisdiksi eksklusif ini terkandung sesuatu yang khusus dgn ciri khas tertentu: 1. Subyeknya yaitu pihak yang memiliki yurisdiksi tersebut adalah khusus negara pantai itu sendiri; 2. Obyeknya yaitu yang menjadi sasaran dari yurisdiksi tersebut khusus menganai hal-hal tertentu saja; sperti SDA yang dikandung didalamnya. 3. Perilaku atau tindakan dari subyek terhadap obyek yaitu hanya untuk perbuatan atau tindakan tertentu saja; 4. Area, ruang atau tempat yang secara khusus bagi berlakunya yurisdiksi tersebut yaitu pada zona seperti pada landas kontinen atau pada zona ekonomi eksklusif. Pada masa milenial sekarang ini kemungkinan besar yurisdiksi eksklusif ini semakin meluas, tidak terbatas pada landas kontinen dan ZEE saja.