Tugas Diklat Kelompok 4 Tentang Tata Cara Persidangan Perkara Pidana.docx

MAKALAH “TATA CARA PERSIDANGAN PERKARA PIDANA” Diajukan untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Diklat Kemahiran Hukum Semester VI

Kelompok 4 FILA FITRIYANTI

: 1216.041

FATMA NELI WATI

: 1216.076

SANDI PRATAMA PUTRA : 1216.047 FIKRI RAIF

: 1216.073

Dosen Pembimbing : Rika Aryanti, A.Md., SH, MH

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI 1440H/2019

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr.Wb Alhamdulillahhirabbil’alamin puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan kekuatan dan keteguhan hati kepada kami untuk menyelesaikan makalah ini. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahan kepada Nabi Muhammad Saw. Yang menjadi tauladan para umat manusia yang merindukan keindahan surga. Kami menulis makalah ini bertujuan untuk mempelajari dan mengetahui ilmu tentang tahapan acara persidangan perkara pidana di pengadilan negeri. Dalam penyelesaian makalah ini, penulis banyak mengalami kesulitan terutama disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan. Namun, berkat kerja sama yang solid dan kesungguhan dalam menyelesaikan makalah ini, akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Kami menyadari, sebagai seorang pelajar yang pengetahuannya tidak seberapa dengan masih perlu belajar dalam penulisan makalah, bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang positif demi terciptanya makalah yang lebih baik lagi, serta berdaya guna dimasa yang akan datang. Besar harapan mudah-mudahan makalah yang sederhana ini dapat bermanfaat dan bermaslahat bagi semua orang. Aamiin.

Bukittinggi, April 2019

Penulis

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dalam meneggakkan hukum material pidana tentulah memiliki hukum acara (hukum formilnya). Hukum formil ini berfungsi menyelesaikan masalah yang memenuhi hukum material melalui sebuah proses yang berpedomankan kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara. Hukum acara adalah alat penegak dari hukum material yang tidak membebankan kewajiban sosial dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, makalah ini disusun untuk memberikan wawasan kepada pembaca untuk mengetahui seperti apa tahap-tahap dan tata cara perkara pidana di pengadilan negeri. Hukum material dalam penegakkannya tidak terlepas dari alat untuk menegakkannya yakni hukum acara sebab bila tiak ada hukum acara maka amburadullah peradilan itu, karena tidak memiliki pedoman untuk meneggakkan hukum materialnya. B. RUMUAN MASALAH 1. Bagaimana tata cara persidangan perkara pidana? 2. Bagaimana pembuktian, tuntutan, pledoi? 3. Bagaimana yang dimaksud dengan putusan? 4. Bagaimana upaya hukum ?

BAB II PEMBAHASAN

A. tata cara acara perkara persidangan pidana di pengadilan negeri1 1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum); 2. PU diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas; 3. Terdakwa ditanyakan identitasnya dan ditanya apakah sudah menerima salinan surat dakwaan; 4. Terdakwa ditanya pula apakah dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa di depan persidangan (kalau bersedia sidang dilanjutkan); 5. Terdakwa ditanyakan apakah akan didampingi oleh Penasihat Hukum (apabila didampingi apakah akan membawa sendiri, kalau tidak membawa sendiri akan ditunjuk PH oleh Majlis Hakim dalam hal terdakwa diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih/pasal 56 KUHAP ayat (1); 6. Dilanjutkan pembacaan surat dakwaan; 7. Atas pembacaan surat dakwaan tadi terdakwa (PH) ditanya akan mengajukan eksepsi atau tidak; 8. Dalam terdakwa/PH mengajukan eksepsi maka diberi kesempatan dan sidang ditunda; 9. Apabila ada eksepsi dilanjutkan tanggapan JPU atas eksepsi (replik); 10. Selanjutnya dibacakan putusan sela oleh Majlis Hakim; 11. Apabila eksepsi ditolak dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara (pembuktian) 12. Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh PU (dimulai dari saksi korban); 13. Dilanjutkan saksi lainnya; 14. Apabila ada saksi yang meringankan diperiksa pula, saksi ahli Witness/expert) 15. Pemeriksaan terhadap terdakwa; 16. Tuntutan (requisitoir); 1

Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Buku II, (Jakarta, 2007), hal. 26-28.

17. Pembelaan (pledoi); 18. Replik dari PU; 19. Duplik 20. Putusan oleh Majlis Hakim. B. Pembuktian Kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti” artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, kemuidan mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya “proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, demikian pula pengertian membuktian yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, menyakinkan dengan bukti. Menurut J.C.T Simorangkir, dkk., bahwa pembuktian adalah “usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang brekenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut. Adapun menurut Darwan Prints, bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukan nya, sehingga harus memepertanggungjawabkannya. Tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakimkepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. 2 Terkait masalah pembuktian, terdapat beberapa istilah yang dapat ditemukan dalam KUHAP, antara lain:3 1. Alat-alat bukti, artinya alat-alat bukti macam apa yang dapat digunakan untuk menetapkan kebenaran dalam penuntutan pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa). 2. Peraturan pembuktian, artinya peraturan cara-cara bagaimana hakim boleh menggunakan alat-alat bukti itu (cara penyumpahan saksi-saksi, cara pemeriksaan saksi dan terdakwa, pemberian alasan-alasan pengetahuan pada kesaksian dan lainlain). 3. Kekuatan alat-alat bukti artinya ketentuan banyaknya alat-alat bukti yang harus ada untuk dapat menjatuhkan pidana (misalnya keterangan terdakwa itu hanya

2 3

Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 231. Ibid, hal. 232.

merupakan alat bukti yang syah apabila memenuhi syarta-syarat yang ditentukan dalam pasal 189 KUHP). Sistem atau Teori Pembuktian : 1. Berdasar Undang-undang Secara Positif (Positif Wettelijke Bewijs Theory) Teori ini dikatakan “secara positif”, karena hanya didasarkan kepada undangundnag melulu, artinya jika sesuatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undnag-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Jadi sistem pebuktian ini disebut juga teori pembuktian formal (formale bewijstheori). Dengan demikain menurut teori ini, bahwa “bersalah atau tidaknya tergantung sepenuhnya kepada sejumlah alat-alat bukti yang telah ditetapkan terlebih dahulu, sedangkan keyakinan hakim harus dikesampingkan “. Teori ini berkembang pada abad pertengahan dan sekarang ini sudah ditinggalkan, artinya teori ini tidak dianut lagi untuk diterapkan di Indonesia.4 2. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim melulu (conviction intivie) Hal yang perlu disadari bahwa alat bukti pengakuan seorang terdakwa tidak harus membuktikan kebenaran kesalahan terdakwa, sehingga pengakuan itu pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu diperlukan bagaimanapun juga adanya keyakinan hakim sendiri untuk memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa. Jadi teori sangat sederhana, sebab sama sekali tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian dan menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijkasanaan dan pendapat hakim, yang bersifat perseorangan (subjektif).5 3. Sistem atau teori pembuktian bebas Menurut teori ini, bahwa alat-alat dan cara pembuktian tidka ditentukan atau terikat dalam undang-undang, namun demikian teori ini mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian, tetapi hakim dapat menentukan alat-alat bukti dan cara pembuktian yang tidak diatur dalam undnag-undang. Jadi dasar putusan hakim bergantung atas keyakinan dan pendapatnya sendiri (subjektif).6

4

Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal.

5

Andi Sofyan, Op.Cit, hal. 234. Ibid, hal. 235.

229. 6

4. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (la conviction rais onne) Menurut teori ini, bahwa hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (conclusie) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motifasi. 7 Berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa termasuk alat bukti yang sah adalah:8 a. Keterangan saksi b. Keterangan ahli c. Surat d. Petunjuk e. Keterangan terdakwa 1. Keterangan saksi9 Menurut pasal 1 angka 27 KUHAP keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dnegar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. 2. Keterangan ahli10 Didalam KUHAP telah merumuskan pengertian tentang keterangan ahli sebagai berikut: 1. Menurut pasal 1 angka 28 KUHAP, bahwa “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. 2. Menurut pasal 186 KUHAP, bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidnag pengadilan.

7

Ibid, Lihat KUHAP 9 Andi Sofyan, Op.Cit, hal. 239. 10 Ibid, hal. 245. 8

3.

Keterangan surat Menurut pasal 187 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan surat sebagaimana tersbeut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah: 1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaaan yang ia dnegar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dnegan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu 2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundnag-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan 3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat beradasrkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya 4. Surat lain hanya dapat berlaku jika ada hubungannnya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4.

Alat bukti petunjuk Menurut pasal 188 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti

petunjuk adalah: 11 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuainnya, baik antara yang satu dnegan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahw atelah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a. Keterangan saksi b. Surat c. Keterangan terdakwa 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia

11

Lihat KUHAP

mengadakan pemeriksaan dnegan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. 5.

Alat bukti keterangan terdakwa Menurut pasal 189 KUHAP, bahw ayang dimaksud dengan alat bukti keterangan terdakwa adalah:12 a. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. b. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh sebuah alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. c. Keterangan terdakwa hnaya bisa digunakan terhadap dirinya sendiri. d. Keterangan terdakwa saja tidka cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

6.

Barang bukti KUHAP hanya menjelaskan tentang alat bukti sebagaimana uraian diatas, namun pengertian barang bukti tidak dijelaskan, namun dalam HIR pasal 63 sampai 67 HIR disebutkan, bahwa “barang-barang yang dapat digunakan sebagai bukti, dapatlah terbagi atas:13 a. Barang yang merupakan objek peristiwa pidana b. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana c. Barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana d. Barang-barang yang terkait didalam peristiwa pidana.

C. Tuntutan Menurut Darwan Prints, bahwa Requisitor adalah surat yang dibuat oleh penuntut umum setelah pemeriksaan selesai dan kemudian dibacakan dan diserahkan kepada hakim dan terdakwa atau penasihat hukum”. Demikian pula menurut J.C.T Simorangkir, bahwa requisitor ini biasa disebut juga “surat tuntutan hukum”. Jadi requisitor atau tuntutan hukum diajukan sebagaimana menurut ketentuan pasal 182 ayat

12 13

Lihat KUHAP Andi Sofyan, Op.Cit, hal. 266.

(1) huruf a KUHAP , yaitu “setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana”. 14 Adapun isi dari pada requisitor atau surat tuntutan hukum pada umumnya, antara lain berisi hal-hal sebagai berikut:15 1. Identitas terdakwa secara lengkap, yaitu: a. Nama lengkap b. Tempat lahir, umur/tanggal lahir c. Jenis kelamin d. Kebangsaan e. Tempat tinggal f. Agama g. Pekerjaan dan sebagainya 2. Isi dakwaan 3. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, antara lain seperti: a. Keterangan saksi b. Keterangan terdakwa c. Keterangan ahli d. Barang bukti 4. Visum et repertum dan bukti-bukti surat lainnya 5. Fakta-fakta yuridis dan lain sebagainya 6. Pembahasan yuridis 7. Pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa 8. Tuntutan hukum 9. Diberi nomor dan tanggal, serta ditanda tangani oleh penuntut umum. D. Pleidoi / Pembelaan Istilah pembelaan atau pleidio meurut J.C.T Simorangkir, yaitu ”pidato pembelaan yang diucapkan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya yang berisikan tangkisan terhadap tuntutan/tuduhan penuntut umum dan mengemukakan hal-hal yang meringankan dan kebenaran dirinya. Dasar hukum pembelaan (pleidoi) sebagaimana diatur dalam pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP, bahwa “selanjutnya terdakwa dan atau

14 15

Ibid, hal. 342. Ibid,

penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum...”.16 Adapun isi atau sistematika pembelaan (pleidoi) tidak ada ketentuan atau diatur dalam KUHAP, namun dmeikian pada pokoknya suatu pembelaan (pleidoi) dapat berisikan antara lain:17 1. Pendahuluan a. Pengantar b. Uraian bahasan tentang dakwaan penuntut umum c. Uraian bahasan tentang tuntutan penuntut umum 2. Fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan: a. Keterangan saksi-saksi b. Keterangan terdakwa c. Uraian tentang alat bukti dan barang bukti d. Fakta-fakta yuridis dan nonyuridis 3. Pembahasan atau uraian, tentang: a. Socio psychologis b. Yuridis dan nonyuridis 4. Kesimpulan, yaitu: a. Terdakwa minta dibebaskan dari segala dakwaan atau vrispraak b. Terdakwa supaya dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena dakwaan terbukti, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana c. Terdakwa minta dihukum yang seringan-ringannya karena telah terbukti melakukan suatu tindka pidana yang didakwakan kepadanya. E. Putusan Adapun yang dimaksud dengan putusan pengadilan menurut pasal 1 angka 11 KUHAP, adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP sebagai berikut:18 1. Menurut pasal 191 bahwa: 16

Ibid, hal. 344. Ibid, 18 Ibid, hal. 348. 17

1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. 2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. 3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan. 2. Menurut pasal 192 bahwa:19 1) Perintah untuk membebaskan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 191 ayat (3) segera dilaksanakan oleh jaksa sesudah putusan diucapkan. 2) Laporan tertulis mengenai pelaksanaan perintah tersebut yang dilampiri surat penglepasan, disampaikan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam. 3. Menurut pasal 193, bahwa :20 1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. 2) a) Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan, cukup untuk itu. b) dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahapan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

4. Menurut pasal 194, bahwa: 1) Dalam hal putusan pemindanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang

19 20

Lihat KUHAP Lihat KUHAP

bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat diguakan lagi. 2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai. 3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. 5. Menurut pasal 195, bahwa “semua putusna pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum:. 6. Menurut pasal 196, bahwa: 21 1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain. 2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada. 3) Segera sesudah putusan pemindahan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu: a. Hak segera menerima atau segera menolak putusan b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini c. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusna dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan d. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan e. Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang ini. 7. Menurut pasal 197, bahwa:22 1) Surat putusan pemidanaan memuat:

21 22

Lihat KUHAP Lihat KUHAP

a. Kepala surat yang dituliskan berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa c. Dakwaan; sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusna tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera 2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) hurug a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal dmei hukum 3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini. 8. Menurut pasal 198, bahwa:23 1) Dalam hal seorang hakim atau penuntut umum berhalangan, maka ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut.

23

Lihat KUHAP

2) Dalam hal penasihat hukum berhalangan, ia menunjuk penggantinya dan apabila pengganti ternyata tidak ada atau juga berhalangan, maka sidang berjalan terus. 9. Menurut pasal 199, bahwa:24 1) Surat putusna bukan pemidanaan memuat: a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e,f dan h b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar putusan c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan. 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini. 10. Menurut pasla 200, bahwa “surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan. 11. Menurut pasla 201, bahwa:25 1) Dalam hal terdapat surat palsu atau dipalsukan, maka panitera melakukan petikan putusan yang ditandatanganinya pda surat tersbeut yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) huruf j dan surat palsu atau yang dipalsukan tersbeut diberi catatan dengan menunjuk pada petikan putusan itu. 2) Tidak akan diberikan salinan pertama atau salinan dari surat asli palsu atau yang dipalsukan kecuali penitera sudah membubuhi catatan pada catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan salinan putusan petikan. F. Upaya Hukum Upaya hukum menurut R. Atang Ranoemihardja, yaitu suatu usaha melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan hakim yang dianggapnya kurang adil atau kurang tepat.

26

Yang dimaksud dengan upaya hukum

perkara pidana ialah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau

24

Lihat KUHAP Lihat KUHAP 26 Andi Sofyan, Op.Cit, hal. 267. 25

kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, yang isinya menunjukkan peristiwa pidana yang disertai dengan ancaman hukuman pada penyelenggaranya. Adapun didalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP, bahwa upaya hukum yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Demikian pula menurut Pasal 1 butir 12 KUHAP, yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undnag ini.27 Jadi upaya hukum menurut Pasal 1 butir 12 KUHAP diatas telah membedakan antara upaya hukum biasa (Bab XVII) dan upaya hukum luar biasa (Bab XVIII), terdiri atas dua yaitu: 1. Upaya hukum biasa: a. Banding Pemeriksan banding adalah pemeriksaan perkara pada tingkat II atau pengadilan tinggi, maka pengertian banding sebagaimana menurut J.C.T.Simongkir adalah suatu alat yang merupakan hak terdakwa dan penuntut umum untuk memohon, supaya putusan pengadilan negeri diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi. Tujuan daripada hak ini adalah untuk memperbaiki kemungkinan adanya kekhilafan pada putusan pertama. Hak memohon banding ini sennatiasa diperingatkan oleh hakim kepada terdakwa sesudah putusnya diucapkan. Pengadilan tinggi dapat membenarkan, mengubah atau membatalkan putusan pengadilan negeri. 28 Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi atas semua putusan pengadilan negeri (tingkat pertama) kecuali: 1. Putusan bebas (Vrispraak) 2. Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum

27 28

Ibid, hal. 268. Ibid, hal. 270.

3. Putusan pengadilan dalam acara cepat (perkara rol). Selain dimaksud tersebut diatas, terhadap pemeriksaan pra-peradilan yang tidak dapat dimintakan banding, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 83 KUHAP, bahwa:29 1) Terhadap putusan pra-peradilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, 80, 81 tidak dapat dimintakan banding. 2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan pra-peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. Demikian pula terhadap putusan perkara pelanggaran lalu lintas jalan pada prinsipnya tidak dapat diajukan upaya banding, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 67 KUHAP. b. Kasasi Menurut Wirjono Prodjodikroro, bahwa kasasi adalah pembatalan, yaitu suatu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawasan tertinggi atas putusanputusan

pengadilan-pengadilan

lain.

Jadi

kasasi

sendiri

berarti

pembatalan/vernietiging dan hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai yang melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain (pasal 10,11, dan 12 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).30 Kasasi diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan dalam kesatuan hukum, demikian pula menurut M.H Tirtaamidjaja bahwa tujuan utama dari pada lembaga kasasi itu adalah usaha untuk mencapai kesatuan hukum. Adapun dasar pengajuan kasasi, sebagaimana pasal 244 KUHAP, bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Adapun alasan untuk mengajukan permohonan kasasi dalam KUHAP yang dipakai Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP

29 30

Lihat KUHAP Andi Sofyan, Op.Cit, hal. 279.

yaitu pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 249 guna menentukan: a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana metsinya b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undangundnag; maka mahkamah agung menetapkan disertai penunjuk agar pengadilan yang memutuskan perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan atau berdasarkan alasan tertentu mahkamah agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Maka mahkamah agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut (pasal 255 KUHAP) Dasar hukum tentang peninjauan kembali, sebagaimana diatur dalam pasal 23 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa: 1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undnag-undang. 2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali. Demikian pula diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP, bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Berdasarkan penjelasan pasal 263 KUHAP, bahwa alasan-alasan tersebut merupakan alasan limitif untuk dapat digunakan meminta peninjauan kembali suatu putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Apabila prasyarat pada pasal 263 ayat (1)) KUHAP sudah dipenuhi, maka pada ayat (2) bersifat limitatif, artinya salah satu persyaratan pada ayat (2) sudah terpenuhi maka peninjauan kembali dapat dimohonkan ke Mahkamah Agung.

2. Upaya hukum luar biasa: a. Kasasi demi kepentingan hukum Pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yang hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung berdasarkan penyampaian dari pejabat kejaksaan yang menurut pendapatnya perkara ini perlu dimintakan kasasi demi hukum. 31 Adapun putusna pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap yang dapat dimintakan kasasi demi kepentingan hukum oleh jaksa agung, adalh putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, kecuali putusan Mahkamah Agung. Dalam pengajuan kasasi dmei kepentingan hukum oleh Jaksa Agung dimaksudkan untuk menjaga kepentingan terpidana, sebab putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan (terpidana) (Pasal 259 ayat (2) KUHAP), artinya hukuman yang akan dijatuhkan oleh Mahkamah Agung atas permintaan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung tidka boleh lebih berta dari hukuman semula yang telah dijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi permintaan kasasi demi hukum oleh Jaksa Agung, tidak lain dimkasudkan adalah membuka kemungkinan bagi perubahan atas putusan pengadilan dibawah keputusan Mahkamah Agung, yang dirasakan kurang tepat oleh Jaksa Agung, dengan kata lain putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri atau pengadilan tinggi terlalu berta yang tidka sesuai dengan tuntutan penuntut umum. Untuk lebih jelasnya dapat dikemukakan pasal-pasal yang diatur didalam Bab XVIII Bagian Kesatu dari pasla 259 sampai dengan pasal 262 KUHAP. 32 b. Peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (herziening). Selain upaya hukum tersebut diatas, masih terdapat upaya hukum lainnya yang diatur dalam KUHAP yaitu upaya hukum verset atau upaya hukum perlawanan. Disamping itu, selain upaya hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut diatas, terdapat pula upaya hukum yang tidak diatur dalam KUHAP.

31 32

Ibid, hal. 287. Ibid, hal. 288.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan Pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukan nya, sehingga harus memepertanggungjawabkannya. Tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakimkepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Requisitor adalah surat yang dibuat oleh penuntut umum setelah pemeriksaan selesai dan kemudian dibacakan dan diserahkan kepada hakim dan terdakwa atau penasihat hukum”. Demikian pula menurut J.C.T Simorangkir, bahwa requisitor ini biasa disebut juga “surat tuntutan hukum”. Jadi requisitor atau tuntutan hukum diajukan sebagaimana menurut ketentuan pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP , yaitu “setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana”. Istilah pembelaan atau pleidio meurut J.C.T Simorangkir, yaitu ”pidato pembelaan yang diucapkan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya yang berisikan tangkisan terhadap tuntutan/tuduhan penuntut umum dan mengemukakan hal-hal yang meringankan dan kebenaran dirinya. Dasar hukum pembelaan (pleidoi) sebagaimana diatur dalam pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP, bahwa “selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum...” Upaya hukum menurut Pasal 1 butir 12 KUHAP diatas telah membedakan antara upaya hukum biasa (Bab XVII) dan upaya hukum luar biasa (Bab XVIII), terdiri atas dua yaitu: 1. Upaya hukum biasa: a. Banding b. Kasasi 2. Upaya hukum luar biasa: a. Kasasi demi kepentingan hukum b. Peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (herziening)

Selain upaya hukum tersebut diatas, masih terdapat upaya hukum lainnya yang diatur dalam KUHAP yaitu upaya hukum verset atau upaya hukum perlawanan. Disamping itu, selain upaya hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut diatas, terdapat pula upaya hukum yang tidak diatur dalam KUHAP, yaitu grasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undnag-undang No.22 Tahun 2002 tentang Undang-undang Grasi. B. Saran Demikianlah isi dari makalah ini. Untuk selanjutnya kami mengharap apresiasi berupa saran maupun kritik dari pembaca, supaya makalah ini bisa menjadi lebih lengkap dan lebih sempurna. Semoga makalah ini bisa memberikan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, Amin. Jazakumullah khairan katsir.

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, Andi. 1983. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. KUHP dan KUHAP. RI, Mahkamah Agung. 2007. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Buku II. Jakarta. Sofyan, Andi. 2014. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Kencana.