Peradilan Tata Usaha Negara (ptun)

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Daluarsa merupakan batas waktu akhir untuk memperoleh atau melepaskan sesuatu hak secara sah. Menurut pasal 1946 KUH Perdata adalah suatu alat untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pada praktiknya atau pada hukum formilnya daluarsa meberi pengaruh yang besar dalam membantu hakim untuk memutuskan masalh dalam perkara. Meskipun dalursa ini dibahas secara spesifik di hukum materilnya, terutama di kitab undang-undang Hukum Perdata (BW). Dalam hal ini terdapat berbagai macam pula hukum acara yang dianut Negara kita. Diantaranya adalah Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, dan Hukum Acara Tata Usaha Negara. Dengan adanya beberapa jenis hukum acara yang berbeda-beda tersebut tentu daluarsa mempunyai spesifikasi dan karakteristik tersendiri dalam bidang hukum masing-masing. Daluarsa merupakan salah satu contoh yang terjadi di dalm kehidupan manusia sehari-hari dalam bernegara. Di dalam makalah ini terdapat penjelasan-penjelasan mengenai pengertian daluarsa, batas daluarsa, cara menghitung daluarsa, dan penangguhan daluarsa.

B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa yang dimaksud dengan daluarsa ? 2. Apa saja macam-macam daluarsa ? 3. Berapa batas waktu daluarsa ? 4. Bagaimana cara menghitung daluarsa ? 5. Bagaimana cara penangguhan daluarsa ?

1

C. TUJUAN PENULISAN 1. Untuk mengetahui maksud daluarsa 2. Untuk mengetahui macam-macam daluarsa 3. Untuk mengetahui batas waktu daluarsa 4. Untuk mengetahui cara menghitung daluarsa 5. Untuk mengetahui penagguhan daluarsa

2

BAB II PEMBAHASAN A. PENGERTIAN DALUARSA Daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau membebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan syarat-syarat yang ditentukan dalam UU (Pasal 1946 KUH Perdata; Pasal 1983 NBW).1 Istilah “lampau waktu” adalah terjemahan dari dalam bahasa Belanda verjaring atau dalam bahasa Inggris prescription. Sebagaimana telah diterangkan dalam bagian tentang hukum perbendaan seorang bezitter yang jujur atas suatu benda yang tak bergerak (dengan mana dipersamakan benda yang tertulis atas nama) lama kelamaan dapat memperoleh hak milik atas benda tersebut. Apabila ia dapat menunjukkan suatu titel yang sah, maka dengan lewatnya waktu dua putuh tahun lamanya sejak ia mulai menguasai benda tersebut, ia menjadi pemilik yang sah deri benda tersebut. Misalnya, seorang yang membeli sebidang tanah eigendom secara jujur dari seorang yang sebenarnya tidak berhak untuk menjualnya. Setetah lewat dua puluh tahun – jika selama waktu itu tak pemah ada suatu pihak yang membantah haknya akan nnenjadi pemilik yang sah juga atas tanah itu. Sebelum waktu dua puluh tahun itu lewat, oleh undang-undang ia hanya dianggap sebagai seorang bezitter yang jujur saja jika ia memang sungguh-sungguh mengira bahwa ia memperoleh hak milik itu dari seorang yang berhak memindahkan hak milik tersebut. Dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, malahan bezitter yang jujur tersebut tidak diharuskan mempertunjukkan sesuatu titel lagi, artinya ia dapat menolak tiap tuntutan dengan hanya menunjukkan bezitnya selama tiga puluh

1

Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 201

3

tahu berturut-turut dengan tidak pernah mendapat gangguan dan ia akan dianggap teleh memperoleh hak milik yang sah juga. Jelaslah, bahwa segala apa yang diterangkan di atas ini, tidak berlaku basi barang yang bergerak, karena terhadap barang yang bergerak ini berlaku pasal 1977 B.W. yang menetapkan, bahwa bezit berlaku sebagai suatu titel yang sempurna, dengan itu dimaksudkan bahwa siapa saja yang dengan jujur memperoleh suatu barang bergerak dari suatu bezitter, seketika itu juga memperoleh hak milik atas barang itu.2 Selain apa yang diterangkan di atas, yaitu lewat waktu sebagai cara untuk memperoleh hak milik atas suatu benda (acquisitive veriaring) ada juga suatu akibat dari lewatnya waktu, yaitu seorang dapat dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum (extintieve verjaring). Oleh undang-undang ditetapkan, bahwa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun setiap orang dibebaskan dari semua penagihan atau tuntutan hukum. Ini berarti, bila seseorang digugat untuk membayar suatu hutan yang yang sudah lebih dari tiga puluh tahun lamanya, ia dapat menolak gugatan itu dengan hanya mengajukan tuntutan bahwa ia selama tiga puluh tahun belum pernah menerima tuntutan atau gugatan itu. Dengan begitu, seorang bezitter yang tidak jujur juga dapat membela dirinya terhadap suatu tuntutan hukum dengan mengajukan lewatnya waktu selama tiga puluh tahun itu, meskipun sudah terang ia akan menjadi pemilik benda yang menjadi perselisihan itu karena ia tidak jujur. Dan karena ia sendiri tidak dapat menjadi pemilik dari benda tersebut, teranglah ia akan berhak untuk memindahkan benda itu secara sah kepada orang lain. Di samping pembebasan secara umum dari semua penagihan atau tuntutan setelah lewatnya waktu tiga puluh tahun tersebut diatas oleh undangundang ditetapkan secara khusus bahwa beberapa macam penagihan sudah

2

file:/ Downloads\hukum-perdata-bab-vii-tiar-pembuktian-daluarsa1.docx

4

hapus dengan lewatnya waktu yang pendek. Yang dimaksudakan disini, ialah berbagai macam penagihan yang biasanya dalam waktu yang singkat sudah dimintakan pembayaran. Misalnya rekening dokter atau rekening toko. Rekening dokter harus ditagih dalam waktu paling lama dua tahun. Rekening toko mengenai penjualan barang-barang untuk keperluan orang sehari-hari, harus ditagihkan paling lambat lima tahun. Dari

daluarsa

atau

verjaring

yang

ditetapkan

diatas,

harus

diperbedakan “pelepasan hak” atau “ rechtsverwerking” yaitu hilangnya suatu hak bukan karena lewatnya waktu, tetapi karena sikap atau tindakan seorang yang menunjukkan bahwa ia sudah tidak akan mempergunakan suatu hak. Misalnya seorang membeli suatu barang yang ternyata mengandung suatu cacad yang tersembunyi. Jika ia tidak mengembalikan barang itu, tetapi terus dipakainya, maka ia kehilangan haknya untuk menuntut ganti rugi dari sipenjual barang. Adakalanya undang-undang memberikan hak hanya untuk waktu tertentu. Apabila tidak dipergunakan dalam jangka waktu tersebut, gugurlah hak tersebut. Dalam hukum, jangka waktu seperti itu dinamakan “decheanc”" atau “vervaltermijn.” Misalnya hak reklame diberikan untuk waktu 30 hari setelah penyerahan barangnya (Pasal 1145 KUH Perdata). Perbedaannya dengan “verjaring” atau daluwarsa, bahwa “decheance” pasti dan tidak dapat dicegah. Lagi pula daluwarsa itu harus dikemukakan oleh salah satu pihak sedangkan decheance harus diindahkan oleh hakim meskipun tidak diminta.3

B. MACAM-MACAM DALUARSA Lewat waktu (daluarsa) ini dapat dibedakan atas dua macam yaitu:4 a. Lewat waktu untuk memperoleh hak milik

3 4

Ibid Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2017) hlm, 332-333

5

Siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan atas suatu hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, dapat memperoleh hak milik atas benda tersebut dengan jalan kedaluarsa dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Dengan lewat waktu tiga puluh tahun, malahan bezitter yang beritikad baik tersebut tidak diharuskan mempertunjukkan sesuatu alas haknya (Pasal 1963 KUH Per). Dari ketentuan pasal tersebut, maka dapat disimpulkan unsur-unsur yang harus ada yaitu: 1) Ada itikad baik 2) Ada alas hak yang sah 3) Menguasai barang tersebut secara terus menerus selama 20 tahun atau 30 tahun tanpa ada yang menggugat. Itikad baik selamanya harus dianggap ada, sedangkan siapa yang menunjuk kepada suatu itikad buruk, diwajibkan membuktikannya (Pasal 1965 KUH Per). Adalah cukup, bahwa pada waktu benda atau piutang diperoleh, itikad baik itu ada (Pasal 1966 KUH Per). b. Lewat waktu untuk dibebaskan dari suatu tuntutan Segala tuntutan baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena kedaluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sdangkan orang yang menunjukkan adanya kedaluarsa itu tidak usah menunjukkan alas hak, dan tidak dapat diajukan kepadanya tangkisan yang berdasarkan itikad buruk (Pasal 1967 KUH Per). Ini berarti, bahwa apabila seseorang digugat untuk membayar suatu utang yang sudah lebih dari tiga puluh tahun lamanya, dapat menolak gugatan itu dengan hanya menggunakan bahwa ia selama tiga puluh tahun belum pernah menerima tuntutan atau gugatan itu. Terhadap benda bergerak yang berupa bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barangsiapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya. Namun demikian, jika ada orang yang kehilangan atau kecirian suatu barang dalam jangka waktu 3 6

tahun terhitung sejak hari hilangnya atau dicurinya barang itu, ia dapat menuntut kembali barangnya yang hilang atau dicuri itu sebagai barang miliknya dari tangan siapa pun untuk menguasainya. Pemegang barang terakhir dapat menuntut kepada orang terakhir yang menyerahkan atau menjual kepadanya, suatu ganti kerugian (Pasal 1977 KUH Per). C. BATAS WAKTU DALUARSA D. CARA MENGHITUNG DALUARSA E. PENCEGAHAN DAN PENANGGUHAN DALUARSA 1. Pencegahan Daluarsa Lewat waktu atau kedaluarsa dapat dicegah apabila kenikmatan atas benda itu selama lebih dari 1 tahun, diambil kembali dari tangan orang yang menguasai benda itu, baik oleh pemiliknya maupun oleh pihak ketiga ( Pasal 1978 KUH Per). Pencegahan kedaluarsa itu dilakukan dengan suatu peringatan, suatu gugatan atau perbuatan hukum lainnya yang diberitahukan oleh pejabat yang berwenang atas nama pihak yang berhak kepada pihak yang hendak dicegah kedaluarsa itu (Pasal 1979 KUH Per). Tetapi, kedaluarsa tidak tercegah apabila peringatan atau gugatannya ditarik kembali atau dinyatakan batal atau digugurkan atau ditolak oleh hakim (Pasal 1981 KUH Per). 2. Penangguhan Daluarsa Lewat waktu atau kedaluarsa berjalan terhadap seorang, kecuali yang bagi keuntungannya diadakan pengecualian oleh undang-undang (Pasal 1986 KUH Perdata). Kadaluarsa tidak dapat berjalan atau terjadi dalam hal-hal berikut: a. Terhadap anak yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bahwah pengampuan (Pasal 1987 KUH Per). b. Terjadi antara suami istri (Pasal 1988 KUH Per).Terhadap seorang istri selama perkawinan (Pasal 1989 KUH Per).

7

c. Terhadap piutang yang bergantung pada suatu syarat, selama syarat ini tidak dipenuhi (Pasal 1990 KUH Per). d. Terhadap seorang ahli waris yang telah menerima suatu warisan dengan hak istimewa yang membuat pendaftaran harta peninggalan, mengenai harta pitang-piutangnya terhadap harta peninggalan (Pasal 1991 KUH Per).

8

BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN 1. Daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau membebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan syarat-syarat yang ditentukan dalam UU. 2. B. SARAN Demikianlah makalah ini pemakalah susun, semoga makalah ini dapat menambah sedikit wawasan bagi para pembaca terutama bagi pemakalah. Pemakalah menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu pemakalah mengharapkan saran untuk perbaikan makalah selanjutnya.

9

10