Tindak Pidana Di Luar Kuhp.docx

TINDAK PIDANA DI LUAR KUHP ISTILAH LAIN : Tindak Pidana Khusus (Diatur Di luar KUHP) Terdiri dari : 1. Hukum Pidana Murni  Tindak Pidana Korupsi (T.P.K)  Tindak Pidana Pencucian Uang (T.P.P.U)  Tindak Pidana Terorisme 2. Hukum Pidana Administrasi  Tindak Pidana Perbankan  Tindak Pidana Kehutanan  Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektrronik (T.P.I.T.E)  Tindak Pidana Perpajakan  Dll

Ciri-ciri Khas : Terdapat beberapa penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dalam KUHP dan KUHAP Contoh :  Sistem pemidanaan bersifat komulatif  Adanya penyidik lain selain POLRI  Tindakan-tindakan lain yang tidak diatur di dalam KUHAP  Percobaan, Pembantuan dipidana sama dengan delik selesai

Luasannya Tindak Pidana di luar KUHP, maka dibatasi :  Tindak Pidan Korupsi (T.P.K)  Tindak Pidana Pencucian Uang (T.P.P.U)  Tindak Pidana Terorisme  Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (T.P.I.T.E)

TINDAK PIDANA KORUPSI (T.P.K) Ketentuan-ketentuan yang mengatur :  UU No. 3 Tahun 1971  UU No. 31 Tahun 1999  UU No. 20 Tahun 2001

Ketentuan yang terkait :  UU No. 28 Tahun 1999; tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN  UU No. 30 Tahun 2002; tentang KPK  UU No. 17 Tahun 2003; tentang Keuangn Negara  UU No. 15 Tahun 2006; tentang BPK

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (T.P.P.U) Ketentuan-ketentuan yang mengatur :  UU No. 15 Tahun 2002  UU No. 25 Tahun 2003  UU No. 8 Tahun 2010

TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (T.P.I.T.E) Ketentuan yang mengatur :  UU No. 11 Tahun 2008; tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

TINDAK PIDANA TERORISME

Ketentuan yang mengatur :  UU No. 15 Tahun 2003; tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Penegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengertian  Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentun dalam Undang-undang ini (Pasal 1 butir 1 UU No. 8/2010)  Proes mengaburkan identitas atau asal-usul harta kekayaan yang diperoleh secara ilegal sehingga harta kekayaan tersebut tampak berasal dari sumber yang sah.

Dampak Negatif Perspektif Bisnis : rusaknya reputasi bisnis, merongrong sektor swasta yang ssah, mengganggu likuiditas bisnis.

Perspektif Ekonomi : meningkatkan instabilitas sistem keuangan, distorsi ekonomi, menyulitkan otoritas moneter mengendalikan jumlah uang yang beredar, hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, hilangnya potensi pendapatan negara dari sektor pajak.

Perspektif Hukum dan Sosial : meningkatkan kejahatan baik jenis maupun kualitas, menciptakan atau memperparah ketimpangan sosial, dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi.

Prospektif Internasional : merusak reputasi dan kredibilitas negara di mata dunia Internasional.

“Pendekatan “Follow the Money” menurunkan angka kejahatan dan pengembalian kerugian negara.”  Hasil kejahatan (proced of crime) merupakan “Live blood” dari kejahatan, uang atau aset adalah darah yang menghidupi kegiatan tersebut.  Proced of crime, titik terlemah dari rantai kejahatan.  Motivasi pelaku adalah mendapatkan harta kekayaan dan menikmatinya.  Pelaku akan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul.  Bukti yang ada seringkali bukan merupakan bukti fisik.  Perbuatan rumit, kompleks dan seringkali melibatkan orang lain baik keluarga, saudara, kerabat maupun kolega.

TINDAK PIDANA ASAL (AWAL) Predicate Offence Pasal 2 Undang-undang No. 8 tahun 2010 (1) Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana : a. Korupsi; b. Penyuapan; c. Narkotika; d. Psikotropika; e. Penyelundupan tenaga kerja; f. Penyelundupan imigran; g. Di bidang Perbnkan; h. Di bidang Pasar Modal;

i. Di bidang Perasurasian; j. Kepabean; k. Cukai; l. Perdagangan orang; m. Perdagangan senjata gelap; n. Terorisme; o. Penculikan; p. Pencurian; q. Penggelapan; r. Penipuan; s. Pemalsuan uang; t. Perjudian; u. Prostitusi; v. Di bidang Perpajakan; w. Dibidang Kehutanan; x. Di bidang Lingkungan hidup; y. Di bidang Kelautan dan Perikanan; z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih.

Tindak pidana asal (awal) di atas diikuti Tindak Pidana Pencucian Uang (follow up crime); sebagai berikut :

PASAL 3 Setiap Orang: Menempatkan; Mentransfer; Mengalihkan; Membelanjakan; Membayarkan; Menghibahkan; Menitipkan; Membawa ke luar negeri; Mengubah bentuk; Menukarkan dengan mata uang/surat berharga; atau perbuatan lain

Harta kekayaan yang diketahui / patut diduga hasil tindak pidana

Menyembunyikan / menyamarkan asal usul Harta Kekayaan

Pidana: Penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp. 20 Milyar

Mens Rea Mengetahui (dolus) atau Patut Menduga (culpa) Subyek Orang perseorangan/ Korporasi

dari hasil tindak pidana Objek Harta Kekayaan Mens Rea (Opzet) Menyembunyikan asal-usul atau menyamarkan asal-usul

Actus Reus

Actus Reus

 Menempatkan

 Membawa ke luar negeri

 Mentransfer

 Mengubah bentuk

 Mengalihkan

 Menukarkan dengan mata uang

 Membelanjakan

atau surat berharga

 Membayarkan

 Menghibahkan

 Menitipkan

 Perbuatan lain

PASAL 4

Setiap orang yang menyembunyikan/ menyamarkan

atas

dipidana

Asal-usul sumber,

Harta kekayaan

Penjara maksimal

lokasi, peruntukan,

yang diketahui /

20 tahun dan denda

pengalihan hak,

patut diduga hasil

maksimal Rp 5

atauu kepemilikan

tindak pidana

milyar

yang sebenarnya

Mens Rea Mengetahui (dolus) atau Patut Menduga (culpa) Subyek Orang perseorangan/ Korporasi

dari hasil tindak pidana Objek Harta Kekayaan Mens Rea (Opzet) Menyembunyikan atau Menyamarkan

 Asal usul,

 Pengalihan hak-hak,

 Sumber,

 Kepemilikan yang sebenarnya

 Lokasi,  Peruntukan,

PASAL 5

Setiap orang yang menerima/menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan

Dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp 1 milyar

Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana

Penjelasan: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagimana diatur dalam Undang-undang ini

TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TPPU Pasal 11 s/d Pasal 16 Kewajiban merahasiakan dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) Pasal 37 s/d Pasal 67 TUGAS : mencegah dan memberantas TPPU Bersifat independen, bebas dari campur tangan pihak manapun

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN Pasal 68 s/d Pasal 82 Dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR DAN SAKSI Pasal 83 s/d Pasal 87 Kewajiban merahasiakan pihak Pelapor, dan perlindungan khusus oleh negara

KERJASAMA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU Pasal 88 s/d Pasal 92 Oleh karena kejahatan ini bukan hanya permasalahan Indonesia saja, tetapi menyangkut masalah regional dan Internasional, maka diperlukan kerja sama Internasional dalam penanggulangan dan pemberantsannya

TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (TP. ITE) Undang-undang Nomor 11/2008

Pengertian :  Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto-foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau .... yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang mampu memahaminya. (Pasal 1 Butir 1)  Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. (Pasal 1 Butir 2)  Tindak Pidana Dunia Maya atau Kejahatan Dunia Maya Cyber crime ; “adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan”. Terdiri dari : 1. Indecent Materials/ Illegal Content (Konten Ilegal) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik serta pemerasan, pengancaman serta yang menimbulkan rasa kebencian

berdasarkan atas SARA serta yang berisi ancaman kekerasan (Pasal 27, 28, dan 29 UU ITE) 2. Illegal Acces (Akses Ilegal) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun untuk memperoleh informasi elektronik serta melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan (Pasal 30 UU ITE) 3. Illegal Interception (Penyadapan Ilegal) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan interssepsi atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan (Pasal 31 UU ITE) 4. Data Interference (Gangguan Data) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, atau mentransfer suatu Informasi Elektronik milik orang lain atau milik publik kepada Sistem

Elektronik

orng

lain

yang

tidak

berhak,

sehingga

mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. (Pasal 32 UU ITE) 5. System Interference (Gangguan Sistem) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau

mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. (Pasal 33 UU ITE) 6. Misuse of Devices (Penyalahgunaan Perangkat) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak memproduksi, menjual, mengadakan

untuk

digunakan,

mengimpor,

mendistribusikan,

menyediakan atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan yang

dilarang dan sandi lewat komputer,

kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu, yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat akses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan yang dilarang. (Pasal 34 UU ITE) 7. Computer Related Fraud and Forgery (Penipuan dan Pemalsuan yang berkaitan dengan Komputer) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi, penciptaan,

perubahan,

penghilangan,

pengerusakan

Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik (Pasal 35 UU ITE).

Sebagaimana umumnya UU di luar KUHP yang mengatur perbuatan dengan sanksi pidana, dalam UU ITE perumusan perbuatan dan sanksi pidana juga dicantumkan secara terpisah. Semua perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 sampai Pasal 35 di atas, diancam dengan sanksi pidana dalam Pasal 45-52.

Sanksi Pidana Straf minim khusus

: tidak ada

Straf maxima khusus

: 12 tahun dan/atau denda 12 milyar

Jenis pidana

: penjara dan denda

Bersifat

: Komulasi relatif (dan/atau)

Ancama pidana paling rendah : penjara 6 tahun, denda 1 milyar Ancaman pidana paling tinggi : penjara 12 tahun, denda 12 milyar  Pemberatan Pidana (Pasal 52) Pidana pokok ditambah 1/3 jika perbuatan seperti dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak  Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 sampai dengan 37 ditujukan terhadap komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik.  Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik

milik

Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga Internasional, otoritas penerbangan. Pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua per tiga.  Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh Korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua per tiga.