Teori An.pptx

Nama : Galuh Darma Putra NIM : 07011181621004 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan : Ilmu Administrasi Negara Universitas : Sriwijaya Semester : 3 (tiga) Mata Kuliah : Teori Administrasi Negara Dosen pengasuh : Dr. Andries Lionardo, M.Si

Shafritz dan Russel (2005) 1.

makna Administrasi Publik kedalam empat aspek : a) b) c) d)

Politik Legal Manajerial Jabatan (authority)

Pfiffner dan Presthus (dalam Pamuji, 1985) 

kajian Administrasi Publik : a) b) c) d) e)

Bagian Kebijakan Publik Menyangkut Koordinasi Dilakukan Pemerintah Bersifat Individu dan Kelompok Mewujudkan Public Affairs dan Public Interest.

David Rosenblom (2005) 

Administrasi Publik sebagai : a) The us of managerial, political, and legal theories and process b) To fulfill legislative, executive, and judicalgovernment mandates c) For the provision of regulatory and public service function

Denhardt (2003) 

Administrasi Publik telah berfungsi sebagai : a) Something that occurred in many shapes as throughout government b) Administrative activities performed in the executive branch c) Administrative functions performed in many sectors

Soeprapto (1997) 

dalam perspektif fungsi pemerintahan, makna Administrasi Publik menyangkut: a) keanekaragaman upaya dan aktivitas pemerintahan b) Ekskutif, legislatif, dan yudikatif

Keban (2004)  a) b) c)

fungsi pemerintahan dalam ruang lingkup Administrasi Publik Organisasi Publik Manajemen Publik Implementasi Kebijakan

Caiden (1982) 

teori inti Administrasi Publik a) Dominan sebagai Ilmu terapan b) Tidak memiliki dan menciptakan grand theory tersendiri

Nicolas Henry (2004) 

redupnya kajian Administrasi Publik tidak terlepas dari fokus pemaknaan administrasi itu sendiri a) Perkembangan ilmu yang dinamis b) Mengimbangi informasi lingkungan c) Ilmu yang memiliki paradigma elastis sesuai peradaban zaman

Frederickason (1997) 

paradigma ilmu Administrasi Publik a) b) c) d) e) f)

Birokrasi Klasik Birokrasi neo-klasik Kelembagaan Hubungan Kemanusiaan Pilihan Publik Administrasi Negara Baru

Henry (1988) 

perkembangan paradigma Ilmu Administrasi Publik a) Dikotomi antara politik dan administrasi (19001926) b) Prinsip-prinsip administrasi negara (1927-1937) c) Administrasi negara sebagai ilmu politik (19501970) d) Administrasi negara sebagai ilmu administrasi (1970-1990) e) Administrasi negara sebagai ilmu administrasi negara (1970-1990)

Henry (2004) 

perkembangan paradigma terakhir administrasi publik mengarah pada paradigma from government to governance.

Gulick dan Urwick (dalam Pasolong, 2007) 

prinsip utama dalam mengorganisasikan kepentingan dan kebutuhan manusia a) Persoalan teknis yang dapat digunakan b) Konsistensi dari fokus ilmu administrasi negara c) Dampak kemampuan implementasi taori administrasi

Henry (2004) 

Menjelaskan paradigma governance secara tidak langsung telah berfokus pada aspek kelembagaan dan penguatan jejaring (network).

Ginandjar Kartasasmita (2007) 

paradigma studi administrasi publik digolongkan kedalam beberapa tahap a) Politics-Administration Dichtomy (1900-1926) b) The principles of Administration (1926-1937) c) Public Administration as A Political Science (19501970) d) Public Administration as Management (1956-1970) e) Public Administration as Public Administration (19701990) f) Reform Movements (1970) g) From Government to Governance (1990-an)

Rhodes (1996) 

terminologi dalam memahami makna Governance a) b) c) d) e) f)

The minimal state Corporate governance Good governance A socio cybernetic system Self-organizing networks The new public management

Pierre Peters (2000) 

governance sebagai terminologi yang tidak memiliki eksistensi dalam menterjemahkan fenomena publik a) Policy networks (Rhodes, 1996) b) Public management (Hood, 1990) c) Coordination of sector economy (Campbell et al., 1991 ; Hollingsworth et al., 1994) d) Public-private partenrship (Pierre, 1998) e) Corporate governance (Williamson, 1996) f) Good governance (Word Bank dan IMF, 1994)

Bovaird (2005) 

paradigma governance lebih banyak menafsirkan a) Dimensional administrasi publik b) Kekaburan dalam memetakan aktor utama menyebabkan kekaburan makna governance

Farazmand (2004) 

the concept of "sound governance" is used as an alternative to the term good governance for several reasons. a) It is more comprehensive than any other reviewed earlier and Include the important global or international element of governance. b) Includes the normative as well as technical and rational feature of governance c) The concept of sound governance has all the quality characteristic of governance d) Sound governance is in accord with the constituttion values and responsive to international norms, rules, and regimes e) The concept of sound governance has ancient origin

Farazmand (2004) 

implementasi sound governance memunculkan prinsip a) b) c) d) e)

Anticipatory Responsive Accountable Transparent Self-corrective

Farazmand (2004)  a)

b)

fungsi yang dimiliki setiap level sound governance Local and national governance issues are affected by international norms, standards and regimes that regulated domestic governance Issues are now becoming globally concerned issues which demand collective and globally shared information, technology and skill.

Farazmand (2004) 

inovasi operasional yang sangat dibutuhkan organisasi publik a) b) c) d) e) f) g)

Inovasi dalam teknologi Pengembangan sumber daya organisasi Sistem komunikasi Organisasi dan manajemen Penelitian Pengembangan dan pelatihan SDM Kejelasan fungsi governance

Terima Kasih