Taman Nasional Bali Barat - Evaluasi Implementasi Kebijakan

RA NCANGAN P ENELI TIAN : EVALUAS I I MP LEMENT ASI KE BI JAKAN PE NGUSAHAAN PARI WISA TA ALAM TAMAN N AS IONA L B ALI B AR AT DI KAB UPATEN JE MBR AN A D AN B ULE LENG PR OPI NS I B ALI

Nyoman Rudana 08.D.040 MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Magister Adminitrasi Publik (MAP) dalam Ilmu PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA JAKARTA 2009

Latar Belakang Selama ini fokus pengembangan pariwisata di Bali lebih banyak bertumpu pada sektor budaya ,ritual keagamaan dan industri kerajinan. Bali Barat bukanlah daerah wisata jauh dari sentra wisata di Selatan Ekowisata lebih menarik utk wisman dibanding wisnu Kesadaran pemeliharaan lingkungan hidup rendah Isu pemanasan global akibat perusakan lingkungan Pengembangan EKOWISATA merupakan solusi yang tepat

Latar Belakang EKOWISATA sustainable tourism development Sejalan dengan filosofi Hindu : TRIHITA KARANA Saat ini terdapat 50 Taman Nasional di

Indonesia, 6 TN ditetapkan sebagai World Heritage Sites : TN Ujung Kulon, Komodo, TN Lorenz ( Papua ), 3 TN Tropical Rainforest Heritage di Sumatra ( TN Bukit Barisan Selatan, TN Kerinci Seblat, TN Gn Leuser

Latar Belakang 50 Taman Nasional di Indonesia

Latar Belakang

Di Bali : TAMAN NASIONAL BALI BARAT

Fokus Permasalahan Evaluasi implementasi kebijakan

pengusahaan pariwisata alam Taman Nasional Bali Barat di Kabupaten Jembrana dan Buleleng PT. SHOREA BARITO WISATA Kepmenhut no 184 / Kpts – II / 1998 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Pariwisata Alam kepada PT.Shorea Barito Wisata Pada Sebagian Zona Pemanfaatan Taman Nasional Bali Barat ( Wilayah : Gilimanuk, Tanjung Kotal, Labuan Lalang ) Periode 2003 - 2008

Fokus Permasalahan Bagaimana PT. Shorea Barito Wisata :

2. 3. 4.

4.

5.

Melaksanakan pengelolaan lingkungan Membangun sarana dan prasarana pengusahaan kegiatan pariwisata alam Bertanggung jawab terhadap perlindungan dan keamanan hutan TNBB di wilayahnya Membantu peningkatan taraf hidup masyarakat yang berada di sekitar kawasan TNBB. Bagaimana masalah, efektivitas dan hasil yang berkaitan dengan no 1 – 4 di atas dan pemecahan masalah serta pengembangan atau umpan baliknya.

Waka Shorea Resort and Spa

Tujuan Penelitian Mengevaluasi kebijakan pengelolaan pariwisata alam Taman Nasional Bali Barat di Kabupaten Jembrana dan Buleleng, dengan mengevaluasi bagaimana implementasi kebijakan pengusahaan TNBB diterapkan oleh PT. Shorea Barito Wisata

Tinjauan Teori dan Konsep Kebijakan Publik : vTeori Kebijakan Publik vImplementasi Kebijakan vEvaluasi Kebijakan

Teori Pembangunan : qTeori Pembangunan – umum qPembangunan Berkelanjutan qPembangunan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekowisata qPengembangan EkowisataIndonesia dalam Rangka Pengendalian Kerusakan Keanekaragaman Hayati di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam

Kerangka Teori

KEBIJAKAN PUBLIK vKebijakan Publik ( LAN, 1982 ) : Ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan. vTahap – tahap kebijakan : penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan

Kerangka Teori IMPLEMENTASI KEBIJAKAN Terkait dengan : 4. Faktor utamainternal : kebijakan yang akan dilaksanakan dan faktor – faktor pendukung. 5. Faktor utama eksternal :kondisi lingkungan dan pihak – pihak terkait. K ebijakan dianggap berkualitas dan mampu dilaksanakan bila mengandung elemen – elemen : 8. Tujuan yang ingin dicapai 9. Asumsi realistis 10. Informasi cukup lengkap dan benar.

Kerangka Teori -lanjutan Van Meter dan Van Horn ( Winarno, 2002:116) : 5 variabel yang membentuk ikatan ( linkage ) antara kebijakan dan pencapaian : 3. Ukuran-ukuran dasar dan tujuantujuan kebijakan 4. Sumber – sumber kebijakan yang mencakup dana atau insentif lain 5. Karakteristik badan-badan pelaksana 6. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan

Kerangka Teori -lanjutan Implementation Gap , karena : 2. non-implementation : kebijakan tidak dilaksanakan 3. unsuccessful implementation : kegagalan dalam proses pelaksanaan

Kerangka Teori EVALUASI KEBIJAKAN

Permenpan Per / 15 / M.Pan / 7 / 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi : Evaluasi adalah suatu kegiatan menilai hasil suatu kegiatan yang sedang atau sudah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Edward A. SchumanTeori (dalam Winarno, 2002 : 169 ) Kerangka -lanjutan

Evaluasi

6 Langkah Evaluasi Kebijakan : Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi; Analisis terhadap masalah paling penting Deskripsi dan standarisasi kegiatan; Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi; Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain; Beberapa indikator untuk menentukan

Kerangka Teori  Anderson ( Winarno 2005 : 179 ) lanjutan

Evaluasi

8 Faktor Penyebab Kegagalan Evaluasi Kebijakan : 3. 4. 5.

6.

7. 8.

9.

Sumber ( dana ) yang tidak memadai Cara-cara yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan lamban Masalah-masalah publik seringkali disebabkan oleh banyak faktor, sementara kebijakan yang ada ditujukan hanya kepada penanggulangan darl satu atau beberapa masalah. Cara orang menanggapi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan publik yang justru meniadakan dampak kebijakan yang diinginkan Tujuan-tujuan kebijakan yang tidak sebanding dan bertentangan satu sama lain Biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan masalah Banyak masalah publik yang tidak mungkin dapat

Kerangka Teori TEORI PEMBANGUNAN Subandi ( 2005 : 21 ) :Paradigma Pembangunan Paradigma tradisional : strategi pembangunan ekonomi Paradigma Baru : tidak hanya ekonomi tapi lebih luas pembangunan berkelanjutan

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Our Common Future, atau Brundtland Report yang dikeluarkan oleh WECD ( World Commission on ), 1987 Pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi masa depan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Kerangka Teori -

Pembangunan

Konsep Kunci ( Brundtland Report, 1987 )  Konsep Kebutuhan : prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan  Adanya Keterbatasan, yang disebabkan tingkat teknologi & organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya kini dan masa mendatang. PP no 7 tahun 2005 tentang RPJMN 2004 – 2009 Bab 32 mengenai Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup : 3 Pilar Pembangunan Berkelanjutan : Economy Viable ( menguntungkan secara ekonomi ) Socially Acceptable ( diterima secara sosial ) Environmental Sound ( ramah lingkungan )

Kerangka Teori PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN  The International Ecotourism Society dalam Fact Sheet: Global Ecotourism—Updated edition, September 2006 : Pariwisata Berkelanjutan adalah pariwisata yang memenuhi kebutuhan turis saat ini dan host region dengan melindungi sumber daya yang ada dan meningkatkan peluangnya di masa mendatang.

EKOWISATA Perjalanan luar ruang, dalam lingkungan alami, yang tidak menyebabkan kerusakan lingkungan alam dimana perjalanan itu berlangsung.”

Kerangka Teori - Ekowisata Dirjen Pengendalian Keaneka Ragaman Hayati, 2001

Prinsip Ekowisata :

Kerusakan

Pengembangan

7. Konservasi a. Pemanfaatan keanekaragaman hayati tidak merusak sumber daya alam itu sendiri b.Relatif tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kegiatannya bersifat ramah lingkungan. c.Dapat dijadikan sumber dana yang besar untuk membiayai pembangunan konservasi. d.Dapat memanfaatkan sumber daya lokal secara lestari.

Kerangka Teori -

Prinsip Ekowisata

e. Meningkatkan daya dorong yang sangat besar bagi pihak swasta untuk berperan serta dalam program konservasi. f. Mendukung upaya pengawetan jenis tumbuhan langka. 6. Pendidikan Meningkatkan kesadaran masyarakat dan merubah perilaku masyarakat tentang perlunya upaya konservasi SDA hayati dan ekosistemnya. 3. Ekonomi  Memberikan keuntungan ekonomi bagi pengelola kawasan, penyelenggara ekowisata dan masyarakat setempat.  Memacu pembangunan wilayah, baik di tingkat lokal, regional , nasional.  Dapat menjamin kesinambungan usaha.  Dampak ekonomi secara luas juga harus dirasakan oleh kabupaten/kota, propinsi bahkan nasional.

Kerangka Teori -

Prinsip Ekowisata

4. Peran Serta Masyarakat Membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat setempat Pelibatan masyarakat sekitar kawasan sejak proses perencanaan hingga tahap pelaksanaan serta monitoring & evaluasi. Menggugah prakarsa dan aspirasi masyarakat setempat untuk pengembangan ekowisata. Memperhatikan kearifan tradisional dan kekhasan daerah setempat agar tidak terjadi benturan kepentingan dengan kondisi sosial budaya setempat. Menyediakan peluang usaha dan

Kerangka Teori -

Prinsip Ekowisata

5. Wisata  Menyediakan informasi yang akurat tentang potensi kawasan

bagi pengunjung.  Kesempatan menikmati pengalaman wisata dalam lokasi yang mempunyai fungsi konservasi.  Memahami etika berwisata dan ikut berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan.

Strata Kebijakan dan EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM TAMAN NASIONAL BALI BARAT ( PERIODE 2003– 2008 )

Kebijakan dan Rambu - Rambu

Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan sesuai RKL & RPL

Pelaksanaa n Pembangun an sarana dan prasarana di TNBB

Upaya perlindungan & keamanan hutan di TNBB serta upaya menjamin keamanan & ketertiban pengunjung

Implementation Gap / Kesenjangan

Saran dan Umpan Balik

Membantu Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat sekitar TNBB

Pertanyaan Penelitian Bagaimana PT Shorea Barito Wisata : 3. Melaksanakan pengelolaan lingkungan 4. Membangun sarana dan prasarana pengusahaan kegiatan pariwisata alam 5. Bertanggung jawab terhadap perlindungan dan keamanan hutan TNBB di wilayahnya 4. Membantu peningkatan taraf hidup masyarakat yang berada di sekitar kawasan TNBB. 5. Bagaimana masalah, efektivitas dan hasil yang berkaitan dengan no 1 – 4 di atas dan pemecahan masalah serta pengembangan atau umpan baliknya.

Metodologi Penelitian Metode Penelitian Irawan (2004:60) :

Metode deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya Metode Penelitian : Deskriptif Kualitatif

Teknik Pengumpulan Data : •Observasi •Wawancara •Studi Dokumen & Kepustakaan •Triangulasi

Pengolahan Data & Analisis •Klasifikasikan materi data •Klasifikasikan berdasarkan gejala yang diteliti & keterkaitannya •Mendeskripsikan hasil data •Triangulasi &

Metodologi Penelitian Daftar Informan : 2. 3.

8. 9.

13. 14.

19.

PT. Shorea Barito Wisata : Direktur : 1 orang Dinas Kehutanan : Kepala Balai TNBB, Ka Dinas Kehutanan Kab Jembrana / Buleleng, Jagawana : 3 orang Pejabat Bapedalda Kab Jembrana /Buleleng : 1 orang Pejabat Dinas Budpar Jembrana /Buleleng : 1 orang Bp I Gede Ardika ( Mantan Menbudpar) Masyarakat sekitar TNBB : Kelian Banjar, Ketua Majelis Madia Desa Pakraman, Pecalang, anggota masyarakat : 7 orang Turis asing & domestik pengunjung

Matriks Pengembangan

Terima Kasih

NYOMAN RUDANA