Studi Kelayakan Bisnis Fixx.docx

ASPEK HUKUM (Kelompok 2)

Penyusun: Nama Kelompok

: 1. Vica Dwiyanti 2. Maynita Sholihawati 3. Andriyani 4. Resi Ekni 5. Dwi Suryanto

(1613031007) (1613031017) (1613031019) (1613031025) (1613031055)

Mata Kuliah

: Studi Kelayakan Bisnis

Dosen Pengampu

: 1. Drs. I Komang Winatha, M.Si. 2. Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd.

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG 2019

KATA PENGANTAR Pujisyukur kehadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga makalah yang berjudul “Aspek Hukum ” ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang berkat jasa beliau hingga saat ini kita bisa merasakan indahnya dinul islam juga kepada keluarga beserta sahabatnya. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas pada semester 6 mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam penulisan makalah ini. Maka dari itu kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan guna kesempurnaan makalah ini terutama saran dari dosen untuk kesempurnaan makalah selanjutnya. Terimakasih pada semua pihak yang turut berkontribusi dalam penyusunan makalah ini. Semoga makalah ini dapat di gunakan sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa penerus bangsa dalam proses belajar.

Bandar Lampung, 17 Maret 2019

Penyusun

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................ i DAFTAR ISI .......................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang................................................................................................1 1.2 Rumusan Masalah ..........................................................................................2 1.3 Tujuan Penulisan ............................................................................................2

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Aspek Hukum............................................................................. 3 2.2 Jenis-jenis Badan Hukum Usaha………...…………………………………4 2.3 Jenis-jenis Izin Usaha…….…………………….…………………….…….7 2.4 Dokumen yang Diteliti……….…………………..………………………...9 2.5 Penelitian Lapangan....................................................................................11 BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan ..................................................................................................12 3.2 Saran ............................................................................................................12 DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................................13

ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Perkembangan hukum berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat. Menurut mahzab Jerman, perkembangan hukum akan selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat. Perkembangan didalam masyarakat, menyebabkan pula perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap hukum. Kondisi demikian mendorong terjadinya perkembangan dibidang hukum privat maupun hukum public. Kegiatan yang pesat dibidang ekonomi misalnya, menurut sebagian masyarakat menyebabkan peraturan yang ada dibidang perekonomian tidak lagi dapat mengikuti dan mengakomodir kebutuhan hukum dibidang ini, sehingga dibutuhkan aturan yang baru dibidang hukum ekonomi.

Bisnis sering kali mengalami kegagalan karena terbentur masalah hukum atau tidak memperoleh izin dari pemerintah setempat. Oleh karena itu, sebelum ide bisnis dilaksanakan, analisis secara mendalam terhadap aspek hukum harus dilakukan agar dikemudian hari bisnis yang dilaksanakan tidak gagal karena terbentur permasalahan hukum dan perizinan. Aspek hukum merupakan aspek yang kali pertama harus dikaji. Hal ini karena jika berdasarkan analisis pada aspek hukum sebuah ide bisnis sudah tidak layak maka proses tersebut tidak perlu diteruskan dengan analisis pada aspek-aspek yang lain.

Aspek hukum mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha.Ketentuan hukum untuk jenis usaha berbeda-beda, tergatung pada kompleksitas bisnis tersebut. Adanya otonomi daerah menyebabkan ketentuan hukum dan perizinan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ketentuan hukum dan perizinan investasi untuk setiap daerah merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan analisis kelayakan aspek hukum. Masalah yang timbul kadang kala sangat vital, sehingga usaha yang semula dinyatakan layak dari semua aspek, ternyata menjadi sebaliknya. Hal tersebut

1

dapat terjadi karena kurangnya ketelitian dalam penilaian dari segi keabsahan atau kelegalitasan di bidang hukum dan lain sebagainya sebelum usaha tersebut dijalankan. 1.2 Rumusan masalah Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut : 1. Apakah pengertian aspek hukum? 2. Apa sajakah jenis-jenis badan hukum usaha? 3. Apa sajakah jenis-jenis izin usaha? 4. Apa saja dokumen yang diteliti dalam aspek hukum? 5. Apa saja cara yang digunakan dalam penelitian lapangan? 1.3 Tujuan penulisan 1. Mengetahui pengertian aspek hukum 2. Mengetahui jenis-jenis badan hukum usaha 3. Mengetahui jenis-jenis izin usaha 4. Mengetahui dokumen yang diteliti dalam aspek hukum 5. Mengetahui cara yang digunakan dalam penelitian lapangan

2

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Aspek Hukum Untuk memulai study kelayakan suatu usaha pada umumnya dimulai dari aspek hukum,walaupun banyak pula yang melakukannya dari aspek lainnya.tujuan dari aspek hukum adalah untuk meneliti keabstahan,kesempurnaan,dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Penelitian keabstahan dokumen dapat dilakukan sesuai dengan lembaga yang mengeluarkan dan yang mengesahkan dokumen yang bersangkutan.penelitian ini sangat penting mengingat sebelum usaha itu dijalankan,maka perlu prosedur yang berkaitan dengan izin-izin atau berbagai persyaratan harus terlebih dahulu sudah dipenuhi.

Bagi

penilaian

studi

kelayakan

bisnis,dokumen

yang

perlu

diteliti

keabsahan,kesempurnaan dan keasliannya meliputi badan hukum,izin-izin yang dimiliki,sertifikat tanah atau dokumen lainnya yang mendukung kegiatan usaha tersebut.kegagalan dalam penelitian aspek ini akan berakibat tidak sempurnanya hasil penelitian,dengan kata lain apabila ada dokumen yang tidak sah atau tidak sempurna pasti akan menimbulkan masalah dikemudian hari.

Seperti kita ketahui bahwa banyak sekali usaha yang telah berjalan pada akhirnya dikemudian pada akhirnya menimbulkan masalah.masalah-masalah yang timbul kadang-kadang sangat vital,sehingga yang semula kita nyatakan layak untuk semua aspek,ternyata menjadi sebaliknya.hal ini desebabkan karna kurang teliti dalam penilaian dibidang hukum sebelum usaha tersebut dijalankan. Sebagai contoh, jika badan hokum yang ternyata fiktif, artinya tidak sah secara hokum, sehingga tidak layak disebut sebagai perusahaan yang berbada hokum. Atau pula dapat terjadi ijin-ijin yang dimiliki ternyata palsu. Kemudian peliknya masalah tanah, di mana sering terjadi pemalsuan surat-surat, sehingga menimbulkan sengketa yang berkepanjangan. Pada akhirnya akibat kurang teliti dalam penelitian dokumen akan sangat merugikan pihak perusahaan itu sendiri.

3

Oleh karena itu,hendaknya dalam melakukan analisis aspek hukum ini dilakukan secara teliti dan cermat dengan mencari sumber-sumber informasi yang jelas sampai ketangan yang memang berkompeten untuk mengeluarkan surat-surat yang hendak kita teliti,demikian juga bagi mereka yang hendak menyiapkan suatu proyek atau usaha mak perlu dilakukan berbagai persiapan yang berkaitan dengan dengan aspek hukum ini.

2.2 Jenis-Jenis Badan Hukum Usaha Jenis badan hukum yang ada di Indonesia sangat beragam mulai dari perusahaan perseorangan,firma sampai kepada bentuk koperasi.masing-masing badan hukum memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri.kelebihan dan kekurangan dapat dilihat dari luasnya bidang usaha yang akan dijalankan,modal yang dimiliki,batas tanggungjawab

dan

kewajiban

masing-masing

pemilik,serta

pembagian

keuntungan masing-masing badan usaha. Dalam praktiknya jenis badan hukum yang ada di Indonesia sebagai berikut: a. Perseorangan Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan (hanya seorang). Kelebihan perusahaan perseorangan diantaranya: 1) Mudah dibentuk dan dibubarkan. 2) Bekerja dengan sederhana. 3) Pengelolaannya sederhana. 4) Tidak perlu kebijaksanaan pembagian laba. Kekurangan perusahaan perseorangan: 1) Tanggung jawab tidak terbatas 2) Kemampuan manajemen terbatas 3) Kurangnya kesempatan pada karir karyawan 4) Sumber dana terbatas pada pemilik 5) Resiko ditanggung perorangan.

4

b. Firma (Fa) Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan.

Kelebihan yang dimiliki firma diantaranya: 1) Jumlah modal relatif besar. 2) Lebih mudah memperoleh kredit karena memiliki kemampuan financial yang besar. 3) Kemampuan manajemennya besar karena pembagian kerja antar anggota. 4) Pendiriannya mudah tidak perlu akte. Kekurangan firma: 1) Tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh hutang perusahaan. 2) Kelangsungan perusahaan tidak menentu. 3) Kerugian yang diakibatkan oleh seorang anggota harus di tanggung bersama oleh anggota lain. c. Perseroan komanditer (CV) Perseroan komanditer atau sering dikatakan CV,merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Dalam CV terdapat 2 sekutu yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif merupakan sekutu bekerja /komplementer, yaitu yang berhak memimpin perusahaan.

Sedangkan

sekutu pasif adalah Sekutu tidak bekerja / komandit (sleeping partner), sekutu yang hanya menyerah kan modal saja. Namun setiap sekutu (anggota persekutuan) memiliki tanggung jawab tak terbatas atas harta perusahaan. Kelebihan CV: 1) Bentuk CV sudah dikenal masyarakat, sehingga memudahkan perusahaan ikut dalam berbagai kegiatan. 2) CV

mudah

memperoleh

modal

karena

pihak

perbankan

mempercayainya.

5

3) Lebih mudah berkembang karena dipegang orang yang ahli dan dipercaya. 4) CV lebih fleksibel 5) Pembagian keuntungan diberikan pada sekutur Komanditer. Kekurangan CV: 1) Untuk mendirikan CV lebih ribet, karena melalui akta notaris dan didaftarkan ke Departmen Kehakiman. 2) Status hukum badan usaha CV jarang dipilih oleh pemilik modal atau beberapa proyek besar. d. Perseroan terbatas (PT) Perseroan terbatas (PT) merupakan badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Terdapat 3 hal yang menentukan suatu keputusan dalam PT yaitu: RUPS, Direksi, Dewan komisaris pemegang saham. e. Perusahaan negara Perusahaan negara (PN) adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang. Modal untuk mendirikan PN adalah atas kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan atas saham. f. Perusahaan daerah Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang didirikan dengan suatu peraturan daerah. Modalnya seluruhnya atau sebagian besar milik pemerintah daerah yang dipisahkan kecuali dengan ketentuan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Tujuan didirikan untuk perusahaan daerah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya. Pimpinan perusahaan daerah diangkat oleh kepala daerah. g. Yayasan Yayasan adalah badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial. Modal berasal dari sumbangan, wakaf, hibah, atau sumbangan lainnya. Yayasan memiliki pengurus dan harta milik pengurus dipisahkan dari harta yayasan.

6

h. Koperasi Menurut undang-undang No.25 tahun 1995. koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi,sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Karateristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain adalah anggota koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Ciri-ciri umum Koperasi adalah sebagai berikut : 1) Diatur dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian 2) Dibentuk oleh orang-orang (Koperasi Primer) atau koperasikoperasi (Koperasi Sekunder) 3) Dibentuk dengan membuat Akta Pendirian yang memuat anggaran dasar 4) Berbadan hukum setelah disahkan oleh Pemerintah 5) Tanggung jawab dipikul oleh para anggota 6) Rapat Anggota memberikan kuasa kepengurusan kepada para pengurus.

2.3 Jenis-Jenis Izin Usaha Kegiatan usaha dimana pun selalu memerlukan berbagai dokumen penunjang usaha berserta izin-izin yang diperlukan sebelum menjalankan kegiatannya. Dokumen dan izin-izin ini diperlukan bertujuan guna melindungi kepentingan perusahaan itu sendiri dari berbagai hal. Kemudian dokumen dan izin-izin ini juga diperlukan bagi instansi tertentu sebagai data untuk melakukan berbagai pengawasan

terhadap

jalannya

kegiatan

usaha

tersebut

dari

berbagai

penyimpangan yang mungkin terjadi. Juga untuk memudahkan instansi tertentu untuk mengambil tindakan tertentu, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak-pihak tertentu pula apabila perusahaan melakukan penyimpangan. Oleh

7

karena itu, bagi pembuat studi kelayakan bisnis masalah izin-izin perlu segera diurus sebelum usaha dijalankan. Dalam praktiknya terdapat beragam izin.banyaknya izin dan jenis-jenis izin yang dibutuhkan tergantung dari jenis usaha yang dijalankan.adapun izin dimaksud adalah: a. Tanda daftar perusahaan (TDP) b. Nomor pokok wajib pajak (NPWP) c. Izin-izin usaha d. Sertifikat tanah atau surat-surat berharga yang dimilikinya

Izin-izin perusahaan lainnya yang harus segera diurus bagi pemilik usaha dan yang harus dinilai oleh penilai adalah yang sesuai dengan jenis bidang usaha perusahaan tersebut,izin-izin tersebut adalah : a.

Surat izin usaha perdagangan (SIUP)

b.

Surat izin usaha industri (SIUI)

c.

Izin usaha tambang

d.

Izin usaha perhotelan dan pariwisata

e.

Izin usaha farmasi dan rumah sakit

f.

Izin usaha pertenakan dan pertanian

g.

Izin domisili,dimana perusahaan/lokasi proyek berada

h.

Izin gangguan

i.

Izin mendirikan bangunan (IMB)

j.

Izin tenaga kerja asing jika perusahaan menggunakan tenaga kerja asing.

Disamping keabsahan dokumen diatas yang tidak kalah pentingnya adalah penelitian dokumen lainnya yaitu: a. bukti diri (KTP atau SIM) b. sertifikat tanah c. bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) d. serta surat-surat atau sertifikat lainnya yang kita anggap perlu.

8

2.4 Dokumen Yang Diteliti Banyaknya dokumen yang diteliti sangat terngantung dari jenis usahanya.yang terpenting adalah urutan prioritas dokumen yang menjadi pokok perhatian.urutan prioritas menunjukan bahwa dokumen tersebut sangat penting bagi usaha yang diajukan nanti. Secara umum dokumen-dokumen yang akan diteliti sehubungan dengan aspek hukum adalah sebagai berikut: 2.4.1 Bentuk badan usaha Ada beberapa badan hukum yang lazim diindonesia,misalnya perseroan terbatas (PT),perseroan

komanditer

(CV),kopersi

yayasan,firma

(Fa),dan

lainnya.kebanyakan perusahaan yang melakukan suatu investasi,biasanya merupakan perusahaan besar,baik dari segi modal maupun dari segi jangkauan usahanya. Oleh karena itu, biasanya perusahaan yang banyak melakukan studi kelayakan sebelum melakukan usahanya adalah perusahaan yang berbadan hokum Perseroan Terbatas (PT). Penilaian PT harus sampai ke berita Negara. 2.4.2 Bukti diri Yaitu kartu identitas dari para pemilik usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat yang dikenal dengan nama kartu tanda penduduk (KTP). 2.4.3 Tanda daftar perusahaan (TDP) Setiap perusahaan yang beroperasi diindonesia,haruslah membuat surat daftar perusahaan (TDP) sesuai dengan bidang usahanya masing-masing.dalam hal ini yang perlu kita teliti adalah kedepartemenan teknis yang mengeluarkan surat daftar perusahaan tersebut. Departemen teknis yang mengeluarkan TDP adalah Departemen perindustrian dan Perdagangan. Biasanya pengurusan TDP adalah pada saat perusahaan mengurus akta pendirian perusahaan tersebut. 2.4.4 Nomor pokok wajib pajak Nomor pokok wajib pajak merupakan hal yang penting untuk diteliti,apakah sudah dimiliki atau belum. Jika sudah diteliti dapatlah mengeceknya ke departemen teknis yang mengeluarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pengurusan NPWP juga dilakukan bersamaan dengan pengajuan akta notaries ke Departemen kehakiman. Pentingnya NPWP agar setiap usaha yang dijalankan nantinya akan memberikan penghasilan kepada pemerintah.

9

2.4.5 Izi-izin perusahaan Selanjutnya adalah meneliti izin-izin yang dimiliki sesuai dengan jenis bidang usaha perusahaan tersebut.izin-izin tersebut adalah: a. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) b. Surat izin usaha industri (SIUI) c. Izin usaha tambang dari departemen pertambangan d. Izin usaha perhotelan dan pariwisata dari departemen pariwisata pos dan telekomunikasi e. Izin usaha farmasi dan rumah sakit dari departemen kesehatan f. Izin usaha pertenakan dan pertanian dari departemen pertanian g. Izin domisili dimana perusahaan/lokasi proyek dari pemda h. Izin mendirikan bangunan i. Izin tenaga kerja asing jika ada 2.4.6 Keabsahan dokumen lainnya Disamping keabsahan dokumen diatas tidak kalah pentingnya adalah penelitian dokumen lainnya : a.

Status hukum tanah

Keabstahan sertifikat tanah sampai kepada pihak yang berwenang yang mengeluarkan seperti badan pertanahan nasional (BPN). Yang perlu diperhatikan adalah status tanah tersebut antara lain:  Jenis hak atas tanah  Harga tanazh sekarang dan prediksi dimasa yang akan datang  Nama dan alamat pemilik yang sebenarnya  Kondisi tanah dalam sengketan ataqu tidak  Rencana tata kota  Tanah tersebut dapat diperjualbelikan atau tidak b.

Kendaraan bermotor Keaslian surat-surat kendaraan yang akan digunakan untuk usaha-usaha

tersebut seperti usaha angkutan:  Bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB)  Harga beli (faktur dan kuintasi)  Kondisi kendaraan  Izin trayek,jika usaha transportasi 10

c.

Serta surat-surat atau sertifikat lainnya yang kita anggap perlu

2.5 Penelitian Lapangan Penelitan lapangan untuk mengecek kebenaran dari data-data atau informasi yang kita butuhkan dan untuk menguji kebenaran dan keabsahan dokumen dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu: a.

Menandatangani sumber informasi yang berhak mengeluarkan surat-surat atau dokumen.

b.

Mencari informasi dari laporan-laporan,koran,majalah atau perpustakaan yang memuat informasi yang relevan dengan analisis kita.

Secara ringkas dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan untuk aspek hukum perusahaan serta yang menjadi bahan penilaian study kelayakan dari segi aspek hukum dapat dilihar dari gambar berikut ini.

BADAN HUKUM

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

NPWP

SURAT IZIN USAHA

IZIN DOMISILI

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BUKTI DIRI

IZIN LAINNYA

11

BAB III PENUTUP

3.1 Simpulan Aspek hukum mengkaji tentang legalitas usulan proyek yang akan dibangun dan dioperasikan, ini berarti bahwa setiap proyek yang akan didirikan dan dibangun di wilayah tertentu haruslah memenuhi hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tersebut.Jenis Badan Usaha seperti Perusahaan Perseroan, Firma (Fa), Perserikatan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi. Suatu perusahaan, baik itu perusahaan perdagangan maupun perusahaan industri, dalam menjalankan kegiatannya akan sangat membutuhkan suatu legalitas demi keberlangsungan perusahaan tersebut. Bentuk-bentuk legalitas perusahaan bermacam-macam disesuaikan dengan bidang dan jenis kegiatan perusahaan tersebut, diantaranya Nama Perusahaan, Merek, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Izin Usaha Industri (IUI). Dengan dimilikinya dokumen-dokumen pelegalan perusahaan, maka akan didapat beberapa manfaat diantaranya dalam hal perlindungan dari tindakan hukum yang berhubungan dengan masalah perizinan, dalam hal promosi produk, dalam hal bukti kepatuhan terhadap hukum, dalam hal permudahan mendapatkan proyek, dan dalam hal permudahan mendapatkan pinjaman dana unutk perluasan perusahaan maupun kegiatan lainnya. 3.2 Saran Sebagai Mahasiswa khususnya mahasiswa Pendidikan Ekonomi sebaiknya memahami dengan baik tentang aspek hukum dalam bisnis. Karena materi ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk digunakan dimasa depan baik untuk diajarkan dan dipahami. Oleh karena itu diharapkan pembaca dapat memahami dengan baik pembahasan yang ada dalam makalah ini.

12

DAFTAR PUSTAKA

Kasmir & Jakfar. 2017. Studi Kelayakan Bisnis. Depok : PT Desindo Putra Mandiri Utami Novia Widia. 2017. 5 Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia. https://www.jurnal.id/id/blog/2017-5-bentuk-bentuk-badan-usaha-di-indonesia/. Diunduh pada 16 Maret 2019

13