Studi Kasus Demokrasi.docx

STUDI KASUS DEMOKRASI

PEMILU DI INDONESIA Secara umum demokrasi diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu prinsip demokrasi yang penting adalah adanya Pemilu yang bebas sebagai perwujudan nyata kedaulatan rakyat atas keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenyataan menunjukkan bahwa membumikan ide yang mulia tersebut tidaklah semudah mengucapkannya. Ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi agar pemilu benar-benar menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Prasyarat tersebut antara lain adalah : tersedianya aturan main yang jelas dan adil bagi semua peserta, adanya penyelenggara yang independen dan tidak diskriminatif, pelaksanaan aturan yang konsisten, dan adanya sanksi yang adil kepada semua pihak. Tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014 telah diawali dengan berbagai kasus, Polri mencatat kasus pidana pemilu sebelum masa kampanye hingga pencoblosan Pileg 9 April 2014 yang ditangani ada 183 kasus. Dari kasus tersebut, 226 orang dijadikan tersangka. "Sampai dengan 20 April, jumlah yang ditangani Polri 183 kasus. Dengan tersangka 226 orang," kata Kabag Penum Polri Kombes Agus Rianto di kantornya, Jakarta, Senin (21/4/2014). Agus Rianto sempat menjelaskan, dari para tersangka terdapat 15 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 13 pengurus partai, 10 kepala desa, 26 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Ada pula 61 orang tim sukses, simpatisan 25 orang. Kemudian sebanyak 42 calon legislatif. Adapun jenis kasus yang ditangani penyidik beragam. Mulai dari 6 kasus pemalsuan dokumen, 48 politik uang, kampanye menggunakan fasilitas negara 7 kasus. Kasus yang terjadi pada Pemilu 2014 menunjukan bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih jauh dari harapan. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia ternyata masih belum optimal, masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi khususnya yang bersangkutan dengan prinsip-prinsip ideologi. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari adanya kecurangan dalam Pemilu, antara lain: 1. Memeriksa dan melaporkan bila terdapat pemilih yang belum terdaftar, pemilih ganda, pemilih dari unsur TNI/Polri, dan pemilih yang tidak memenuhi persyaratan. 2. Para saksi yang ditunjuk oleh partai atau gabungan partai politik harus terus mengikuti jalannya perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke tingkat tertinggi. 3. Organisasi-organisasi masyarakat sipil harus berani aktif dalam mengungkapkan apakah aparat-aparat negara memihak atau bersifat imparsial. 4. Media massa dapat menjadi salah satu tiang demokrasi yang dipercayai masyarakat. 5. Para calon dan partai-partai politik harus berperan aktif mengawasi bila adanya kecurangan. [ Bella Azis Dewanti Putri/ Teknik Industri/ 15522076 ]