Stimulus Fiskal 2009

TAMBAHAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAN SUBSIDI DALAM RANGKA STIMULUS FISKAL 2009 RAPAT KOORDINASI MENKO PEREKONOMIAN TENTANG IMPLEMENTASI PROGRAM STIMULUS FISKAL 2009

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DEPARTEMEN KEUANGAN JAKARTA, 5 MARET 2009

POKOK BAHASAN 1. Latar Belakang 2. Tujuan 3. Kriteria 4. Ruang Lingkup 5. Hasil Kesepakatan Pemerintah & DPR-RI 6. Tindak Lanjut 2

LATAR BELAKANG (1) Krisis global telah memberikan dampak yang nyata kepada perekonomian nasional, berupa: Perlambatan pertumbuhan ekonomi Penurunan ekspor Penurunan produksi Rasionalisasi tenaga kerja (peningkatan pengangguran dan kemiskinan) 3

LATAR BELAKANG (2) Untuk memperkecil dampak negatif dari krisis keuangan global tersebut, Pemerintah dan Panitia Anggaran DPRRI sepakat untuk mengambil langkahlangkah penyesuaian darurat di bidang fiskal, guna menyelamatkan perekonomian nasional tahun 2009 dari krisis global, antara lain dengan memperluas program stimulus fiskal APBN 2009 4

TUJUAN  Meningkatkan daya serap tenaga kerja dan mengatasi PHK;  Meningkatkan daya beli masyarakat;  Mempertahankan daya saing dan daya tahan usaha.

5

KRITERIA PROGRAM/KEGIATAN YANG MENDAPATKAN TAMBAHAN ALOKASI BELANJA DALAM RANGKA STIMULUS FISKAL 2009 1. Menciptakan lapangan kerja yang signifikan; 2. Hasilnya seketika dan dapat diselesaikan dalam tahun 2009; 3. Memenuhi sasaran Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009; 4. Melengkapi sistem jaringan infrastruktur agar lebih efisien; 5. Merupakan bagian dari rencana strategis Pemerintah; 6. Sudah memiliki desain atau dapat menyiapkan desain secara cepat; 7. Tidak tersangkut dengan masalah tanah; 8. Dipastikan dapat diserap pada tahun 2009. 6

RUANG LINGKUP  Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur bidang pekerjaan umum, perhubungan, energi, perumahan rakyat, pasar  Peningkatan sarana dan prasarana serta pelatihan tenaga kerja  Penjaminan dan subsidi 7

HASIL KESEPAKATAN PEMERINTAH DAN PANITIA ANGGARAN DPR-RI  Dalam Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR dengan Pemerintah pada tanggal 23 Februari 2009, Pemerintah menyampaikan usulan program/kegiatan dan anggaran sebesar Rp10,2 triliun untuk tambahan belanja infrastruktur dan subsidi;  Dalam Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran dan Pemerintah pada tanggal 24 Februari 2009, DPR-RI dan Pemerintah menyepakati adanya modifikasi atas program/kegiatan yang diusulkan Pemerintah, dan besaran tambahan belanja menjadi Rp12,2 triliun. 8

TINDAK LANJUT: PROSES DOKUMEN PENGANGGARAN (1)

 Program/kegiatan dan anggaran tambahan belanja infrastruktur dan subsidi agar segera direalisasikan.  Berdasarkan Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR-Pemerintah, Menteri Keuangan telah mengeluarkan surat edaran No.SE883/MK.02/2009 tanggal 4 Maret *) 2009 *) SE-883 tersebut merupakan pengganti surat edaran sebelumnya, yaitu SE-812/MK.02/2009 tanggal 27 Februari 2009, untuk menyesuaikan dengan perkembangan Lampiran Kesimpulan Rapat Kerja Panggar DPR-Pemerintah.

9

TINDAK LANJUT: PROSES DOKUMEN PENGANGGARAN (2) Substansi SE-883/MK.02/2009:

Permintaan kepada Kementerian negara/Lembaga yang terlibat dalam program/ kegiatan stimulus fiskal untuk segera melaksanakan proses penganggaran (RKA-KL), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

10

TINDAK LANJUT: PROSES DOKUMEN PENGANGGARAN (3) Substansi SE-883/MK.02/2009:  Menyiapkan rincian/detail alokasi belanja menurut unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan mendapatkan persetujuan Panitia Anggaran DPR selambat-lambatnya tanggal 11 Maret 2009.  Perincian program/kegiatan dalam Lampiran Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran-Pemerintah belum mengikuti ketentuan Pasal 15 ayat (5) UU No.17/2003, antara lain belum dirinci menurut jenis belanja,  Perincian yang disampaikan ke Panitia Anggaran tersebut dapat berupa matriks ringkasan program, kegiatan, unit organisasi/satuan kerja, dan jenis belanja (tidak harus dalam bentuk dokumen RKAKL). 11

TINDAK LANJUT: PROSES DOKUMEN PENGANGGARAN (4) Substansi SE-883/MK.02/2009:  Berdasarkan persetujuan Panitia Anggaran DPR-RI tersebut, Kementerian negara/Lembaga menyiapkan RKAKL dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Anggaran, agar penelaahan dan penetapan SAPSK “Stimulus” dapat diselesaikan selambatlambatnya tanggal 18 Maret 2009.  Proses pengesahan DIPA dilakukan setelah SAPSK ditetapkan.  Pada prinsipnya, kegiatan dan anggaran dalam rangka stimulus fiskal harus sudah dapat direalisasikan/dicairkan sesegera mungkin (mulai triwulan I tahun 2009). 12

TINDAK LANJUT: PROSES DOKUMEN PENGANGGARAN (5) Substansi SE-883/MK.02/2009: 3. Penyusunan dan pemrosesan RKA-KL dilakukan dengan mengacu pada:  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 105/PMK.02/2008 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009,  PMK No. 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2009 dan,  PMK No. 06/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009. 13

TINDAK LANJUT: PROSES DOKUMEN PENGANGGARAN (6) Substansi SE-883/MK.02/2009: 1. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan stimulus fiskal APBN 2009 akan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2009 dalam bentuk laporan yang terpisah,  maka demi menjamin akuntabilitas dan transparansi, kementerian negara/lembaga diminta untuk menyiapkan RKA-KL/DIPA tersendiri yang terpisah dari RKA-KL/DIPA yang sudah ada.*) *) Penjelasan teknis: aplikasi RKA-KL 2009 yang sudah digunakan sejauh ini tetap dapat digunakan, sepanjang kegiatan dan anggarannya dibuat tersendiri (tidak digabung/diinsert ke kegiatan dan anggaran yang sudah ada di RKAKL/DIPA 2009). 14

TINDAK LANJUT: HAL-HAL LAIN Substansi SE-883/MK.02/2009: 1. Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas pembantuan/ dekonsentrasi yang tidak sepenuhnya melaksanakan belanja stimulus fiskal sebagaimana telah ditetapkan, maka sesuai kesimpulan Rapat Kerja yang telah ditetapkan, alokasi anggarannya pada tahun anggaran 2010 akan dikurangi berdasarkan kriteria yang ditetapkan bersama oleh Pemerintah dan DPR. 2. Kementerian dan Lembaga (K/L) diminta untuk melaksanakan program stimulus fiskal ini dengan sebaikbaiknya dengan menaati peraturan perundangan yang berlaku. 3. Sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 1 butir 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab terhadap tugas dan pelaksanaan anggarannya.

15

RINGKASAN PROGRAM/KEGIATAN DAN ALOKASI ANGGARAN TAMBAHAN BELANJA DALAM RANGKA STIMULUS FISKAL 2009 (1) NO.

BA

1.

033

2.

16

022

PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN Departemen Pekerjaan Umum

Departemen Perhubungan

PROGRAM/KEGIATAN Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum

ALOKASI (Rp) 6.601.200.000.000

a.

Penanganan bencana (termasuk banjir Bengawan Solo)

700.000.000.000

b.

Perluasan jaringan distribusi dan pembangunan instalasi pengelolaan air minum

449.970.000.000

c.

Percepatan penyelesaian infrastruktur lanjutan

900.000.000.000

d.

Jalan inspeksi dan irigasi sentra produksi tambak

424.000.000.000

e.

Rehabilitasi jaringan irigasi dalam rangka ketahanan pangan

461.000.000.000

f.

Jalan, jembatan dan irigasi

g.

Pengembangan infrastruktur permukiman

Pembangunan Infrastruktur Bidang Perhubungan

3.423.230.000.000 243.000.000.000

2.198.800.000.000

a.

Pembangunan dan rehabilitasi jaringan KA

300.000.000.000

b.

Revitalisasi/reaktivasi KA

100.000.000.000

c.

Perpanjangan runway dan rehabilitasi bandara

145.192.000.000

d.

Bandara

714.000.000.000

e.

Pembangunan dan rehabilitasi pelabuhan dan dermaga penyeberangan

179.808.000.000

f.

Pelabuhan laut dan penyeberangan

702.000.000.000

g.

Perhubungan Darat

57.800.000.000

RINGKASAN PROGRAM/KEGIATAN DAN ALOKASI ANGGARAN TAMBAHAN BELANJA DALAM RANGKA STIMULUS FISKAL 2009 (2) NO.

BA

3.

020

4.

5.

6.

091

032

018

PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

PROGRAM/KEGIATAN Pembangunan Infrastruktur Bidang Energi

500.000.000.000

a.

Pembangunan transmisi, jaringan dan gardu induk

425.000.000.000

b.

Desa Mandiri Energi (Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi)

Kementerian Negara Perumahan Rakyat

Pembangunan Infrastruktur Bidang Perumahan Rakyat

Departemen Kelautan dan Perikanan

Pembangunan Infrastruktur dan Perumahan Khusus

Departemen Pertanian

Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan Usaha Tani dan Irigasi Tingkat Usaha Tani

Pembangunan Rusunawa untukTNI/POLRI/pekerja/mahasiswa (40 twin blok)

Pembangunan infrastruktur perumahan khusus (nelayan, daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil)

Jalan produksi sentra produksi perkebunan, peternakan, dan tanaman pangan dan irigasi di beberapa kabupaten

7.

17

044

Kementerian Negara Koperasi dan UKM

ALOKASI (Rp)

Pembangunan Infrastruktur Pasar Pembangunan pasar untuk pembinaan PKL/Usaha Mikro dan Kecil

75.000.000.000

400.000.000.000 400.000.000.000

100.000.000.000 100.000.000.000

650.000.000.000 650.000.000.000

100.000.000.000 100.000.000.000

RINGKASAN PROGRAM/KEGIATAN DAN ALOKASI ANGGARAN TAMBAHAN BELANJA DALAM RANGKA STIMULUS FISKAL 2009 (3) NO.

BA

8.

090

9.

10.

026

024

PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PROGRAM/KEGIATAN

Departemen Perdagangan

Pembangunan Infrastruktur Pasar

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Peningkatan Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan

300.000.000.000

a.

Pelatihan keterampilan oleh BLK

136.000.000.000

b.

Peningkatan sarana dan prasarana BLK

164.000.000.000

Departemen Kesehatan

Pembangunan pasar tradisional di beberapa kabupaten/kota

Pembangunan Infrastruktur Bidang Kesehatan Pembangunan World Class Hospital RSCM (lanjutan)

11.

18

999

ALOKASI (Rp)

215.000.000.000 215.000.000.000

150.000.000.000 150.000.000.000

Bendahara Umum Negara (BUN)

Subsidi dan Lainnya

485.000.000.000

KPA : Departemen Kesehatan

a.

Subsidi untuk obat generik

350.000.000.000

KPA : Departemen Pekerjaan Umum

b.

Subsidi bunga untuk air bersih

KPA : Departemen Perdagangan

c.

Revitalisasi dan rehabilitasi gudang komoditi primer di daerah sentra produksi pangan

15.000.000.000 120.000.000.000

RINGKASAN PROGRAM/KEGIATAN DAN ALOKASI ANGGARAN TAMBAHAN BELANJA DALAM RANGKA STIMULUS FISKAL 2009 (4)

NO.

BA

12.

999

PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN Bendahara Umum Negara (BUN) KPA : Kementerian Negara BUMN

PROGRAM/KEGIATAN Penyertaan Modal Negara PMN kepada Jamkrindo dan Askrindo dalam rangka penambahan dana penjaminan untuk KUR TOTAL

19

ALOKASI (Rp) 500.000.000.000 500.000.000.000 12.200.000.000.000

PENUTUP • Uraian lebih lanjut mengenai program/ kegiatan yang mendapatkan tambahan belanja infrastruktur dan subsidi dalam rangka stimulus fiskal 2009 dapat dilihat dalam Lampiran dari Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR dan Pemerintah*), • Departemen Keuangan sudah siap menerima dan memproses RKAKL “Stimulus 2009”.

*) sudah disampaikan ke 11 K/L yang terlibat melalui mitra kerja/contact person/subdit teknis di DJA dan masing-masing K/L.

20

TERIMA KASIH