Standar Ak Pem 2009 Instansi

PERATURAN PEMERINTAH NO 24 tahun 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

1

DASAR HUKUM  





UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

2

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP): PSAP No 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan PSAP No 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran PSAP No 03 tentang Laporan Arus Kas PSAP No 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan PSAP No 05 tentang Akuntansi Persediaan; PSAP No 06 tentang Akuntansi Investasi; PSAP No 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; PSAP No 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; PSAP No 09 tentang Akuntansi Kewajiban; PSAP No 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan KebijakanAkuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; dan PSAP No 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

3

BULETIN TEKNIS 







Bul Tek SAP No 1 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat Bul Tek SAP No 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah Bul Tek SAP No 3 tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi Bul Tek SAP No 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

4

BULETIN TEKNIS Bul Tek SAP No 05 tentang Akuntansi Penyusutan  Bul Tek SAP No 06 tentang Akuntansi Piutang  Bul Tek SAP No 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir 

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

5





KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN Komponen pokok: Komponen pokok:  Laporan Realisasi Anggaran;  Neraca;  Laporan Arus Kas; dan  Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen LK tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

6

PERANAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH Melaporkan upaya dan hasil pelaksanaan kegiatan untuk kepentingan:  Akuntabilitas  Manajerial  Transparansi  Keseimbangan antar generasi (intergenerational equity) KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

7

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

8

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PSAP NO. 01, 02,10

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

9

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 





mengungkapkan kegiatan keuangan

pemerintah yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundangan; menggambarkan perbandingan APBN/APBD dengan realisasinya; disertai penjelasan pencapaian program.

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

10

PENDAPATAN semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

11

AKUNTANSI PENDAPATAN Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Umum Negara/Daerah  Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan  Akuntansi Pendapatan berdasarkan azas bruto(membukukan penerimaan bruto ,bukan netto-setelah dikompensasi Pengeluaran) 

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

12

KOREKSI KESALAHAN ATAS PENDAPATAN    

Tidak berulang Terjadi pada periode sebelumnya Mempengaruhi posisi kas Laporan keuangan sudah terbit.

Pembetulan pada akun ekuitas dana lancar KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

13

BELANJA Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

14

AKUNTANSI BELANJA Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Umum Negara/Daerah  Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi 

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

15

KOREKSI KESALAHAN ATAS BELANJA    

Tidak berulang Terjadi pada periode sebelumnya Mempengaruhi posisi kas Laporan keuangan sudah terbit Tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas

Mempengaruhi secara material posisi aset selain kas

pembetulan pada Pembetulan akun pendapatan pada akun lain-lain, akun pendapatan aset, serta akun lain-lain KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN ekuitas dana yang

16

KOREKSI KESALAHAN   

Tidak berulang Terjadi pada periode berjalan Mempengaruhi maupun tidak mempengaruhi posisi kas

Pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

17

KOREKSI KESALAHAN    

Tidak berulang Terjadi pada periode sebelumnya Mempengaruhi posisi kas Laporan keuangan periode tersebut belum terbit

Pembetulan pada akun pendapatan atau belanja periode yang bersangkutan KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

18

PEMBIAYAAN 

Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya,yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

19

TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN BERBENTUK BARANG DAN JASA 





Dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Diungkapkan CaLK sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima Contoh : hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi 20 KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PENGERTIAN BELANJA MENURUT JENIS BELANJA 

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.



Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

21

PENGERTIAN BELANJA MENURUT JENIS BELANJA 

Belanja Bunga adalah pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (interest) atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.



Subsidi yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga yang memproduksi, menjual, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

22

PENGERTIAN BELANJA MENURUT JENIS BELANJA



Hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.



Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

23

PENGERTIAN BELANJA MENURUT JENIS BELANJA



Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.



Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

24

JENIS BELANJA BARANG Belanja Barang dan Jasa  Belanja Pemeliharaan  Belanja Perjalanan 

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

25

BELANJA BARANG Termasuk di dalamnya:  Belanja aset tetap yang nilai per satuannya dibawah nilai minimum kapitalisasi (contoh di pem. Pusat KMK.01/2001 sebesar Rp. 300 ribu)  Belanja perjalanan dalam rangka perolehan barang pakai habis  Belanja pemeliharaan aset tetap yang tidak menambah umur, manfaat, atau kapasitas KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

26

KONSEP NILAI PEROLEHAN 

Komponen belanja modal untuk perolehan aset tetap meliputi:  

Harga beli aset tetap Semua biaya yang dikeluarkan sampai AT siap digunakan, termasuk: * biaya perjalanan dinas * ongkos angkut * biaya uji coba * biaya konsultan KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

27

Konsep Nilai Perolehan Aset (cont) Apabila Satuan kerja mengadakan Peralatan dan Mesin, maka dalam anggaran yang diajukan harus meliputi biaya-biaya dalam memperoleh aset yang bersangkutan, anatara lain meliputi: Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Bahan Baku , Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola, Sewa peralatan Perencanaan dan pengawasan peralatan, perijinan , pemasangan peralatan dan mesin dan bel perjalanan utk memperoleh peralatan dan mesin 28 KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

RENOVASI ASET TETAP YANG BUKAN MILIK



Jika meningkatkan manfaat ekonomik AT:    



Dikapitalisasi Disajikan sebagai Belanja Modal Disajikan sebagai AT Lainnya-AT Renovasi Jika manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun buku, diperlakukan sebagai belanja operasional

Jika tdk menambah manfaat ekonomik AT:  

Tidak dikapitalisasi Disajikan sebagai belanja operasional KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

29

NERACA PSAP NO. 01, 05-09

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

30

NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

ASET 

 



sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, dapat diukur dalam satuan uang, (termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya). KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

32

ASET LANCAR 



Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, Contoh:Investasi jk Pendek,Piutang Persediaan Berupa kas dan setara kas,contoh: Kas di Bendahara Pengeluaran .Kas di Bendahara Penerimaan KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

33

ASET NONLANCAR Aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud,  Digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. 

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

34

ASET LANCAR Piutang    

Piutang Pajak Piutang PNBP Bagian Lancar Pinjaman/TGR/TP/TPA Piutang Lainnya

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

35

PERSEDIAAN Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. 36 KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

CONTOH PERSEDIAAN         



Barang konsumsi Amunisi Bahan untuk pemeliharaan Suku cadang Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga Pita cukai dan leges Bahan baku Barang dalam proses/setengah jadi Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

37

PENGUKURAN PERSEDIAAN 





Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian (unit X harga pembelian terakhir); Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

38

INVESTASI NON PERMANEN Investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Contoh:  Dana Bergulir

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

39

ASET TETAP Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk aset tetap pemerintah;



 



Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya Instansi Pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor. Hak atas tanah. KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

40

KLASIFIKASI ASET TETAP Tanah;  Peralatan dan mesin;  Gedung dan bangunan;  Jalan, irigasi, dan jaringan;  Aset tetap lainnya; dan  Konstruksi dalam pengerjaan. 

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

41

PENGAKUAN ASET TETAP “Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah”

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

42

PENILAIAN AWAL ASET TETAP  



Diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh tanpa diketahui nilainya, dicatat dengan nilai wajar Biaya perolehan terdiri dari: harga beli atau biaya konstruksi, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung terhadap aset yang diperoleh. KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 43

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 



Aset tetap yang masih dalam proses pengerjaan pada tanggal pelaporan digolongkan dan dilaporkan sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan. Konstruksi dalam penyelesaian yang sudah selesai dibangun dan telah siap dipakai direklasifikasikan ke dalam aset tetap. KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

44

PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN Pengeluaran setelah perolehan yang dikapitalisasi adalah pengeluaran yang:    

Memperpanjang masa manfaat Meningkatkan kapasitas Meningkatkan mutu produksi, atau Meningkatkan standar kinerja, KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

45

PENGUKURAN BERIKUTNYA SETELAH PENGAKUAN AWAL 



Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Penilaian kembali dapat dilakukan jika ada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Selain Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan. 46 KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BULETIN TEKNIS SAP NO. 01 PENYUSUNAN NERACA AWAL PEMERINTAH PUSAT

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

47

PENYUSUNAN NERACA AWAL Penilaian Aset Tetap “ Nilai Wajar” Nilai wajar adl H Perolehan jika tanah tsb dibeli setahun atau kurang dr tgl Neraca Awal

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

48

NILAI TANAH dalam NERACA AWAL Jika diperoleh lebih dr 1 tahun sebelum tgl Neraca awal 2. Nilai rata2 harga jual beli antar pihak yg independen disekitar tgl Neraca utk jenis tanah dan wilayah yg sama 3. Nilai sebuah transaksi antar pihak independen 4. NJOP 5. Nilai dari Tim Penilai yg kompeten atau dari perusahaan jasa penilai KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

49

NILAI PERALATAN DAN MESIN dalam NERACA AWAL 1.

2. 3.

Harga Perolehan jika dibeli setahun atau kurang dr tgl Neraca atau membandingkan harga pasar peralatan dan mesin sejenis dalam kondisi yg sama Nilai dari Tim Penilai yg kompeten atau dari Perusahaan penilai yg resmi Standar hargayg dikeluarakan dari instansi pemerintah yg berwenang dg memakai perhitungan teknis

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

50

NILAI GEDUNG DAN BANGUNAN dalam NERACA AWAL Jika diperoleh lebih dr 1 tahun sebelum tgl Neraca awal 4. NJOP 5. Nilai dari Tim Penilai yg kompeten atau dari perusahaan jasa penilai

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

51

ASET BERSEJARAH Aset Bersejarah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam unit fisik dan tanpa nilai. KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

52

PENGHENTIAN DAN PELEPASAN 

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca jika :   





dilepaskan secara permanen ditarik dari penggunaannya tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai tercatatnya. 53 KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

ASET LAINNYA     

Aset Tak berwujud Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak ke tiga Aset Lain Lain

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

54

KEWAJIBAN Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

55

KLASIFIKASI KEWAJIBAN 

Kewajiban Jangka Pendek Contoh: Utang kepada pihak ketiga Uang Muka dari Kas Umum Negara



Kewajiban Jangka Panjang KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

56

PENGAKUAN KEWAJIBAN Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

57

EKUITAS DANA Kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

58

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

PSAP NO. 01, 04

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

59

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) 



CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, dan LAK. CaLK disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, Neraca, dan LAK harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK. KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

60

TUJUAN MEMBUAT CaLK  Laporan Keuangan mudah dipahami  Menghindari kesalahpahaman  Pemahaman mendalam melalui pengungkapan setiap pos penting  Mampu menjawab bagaimana perkembangan kondisi keuangan entitas  Pengungkapan paripurna (full disclosure) KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

61

STRUKTUR DAN ISI 1. Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target UU APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi 2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan 3. Dasar penyusunan LK, kebijakan akuntansi yang dipilih 4. Informasi yang diharuskan PSAP tetapi belum ada di lembar muka LK 5. Rekonsiliasi pos-pos LK berbasis akrual ke pospos LK berbasis kas 6. Informasi tambahan yang diperlukan KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

62

TERIMA KASIH Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Gedung Perbendaharaan II, Lt. 3, Departemen Keuangan Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta Telepon/Fax (021) 352 4551, website : www.ksap.org Email: [email protected] KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

63