Sjh Kuliah 2018.pptx

Sertifikasi Halal :

Kriteria Sistem Jaminan Halal Produk + SJH HAS 23000:1

PERKEMBANGAN KESADARAN TENTANG MUTU BUDAYA ASAL JADI (non-mutu) INSPEKSI (pada produk akhir)

QC (bahan dan produk akhir)

QA (bahan, produk akhir, proses dan SDM)

MANAJEMEN MUTU (ISO-9000, ada sistem mutu)

TQM

DOCUMENTATION REQUIREMENTS

I Manual SJH II Standard Operational procedures; III Work instructions; Forms; IV Data & records

STRUCTURE

Level-I

Level-II

Level-III

Level-IV

Sistem Dokumentasi Visi, misi, tujuan dan kebijakan ditetapkan oleh top Manajer

Aras 1 Aras 2 Aras 3 Aras 4

Dok Yang membuat M SJH Tim Manajemen Halal SOP TMH + Kelompok Kerja (KK) IK Kelompok Kerja + Pelaksana (Plk) DP TMH, KK, Plk Document controller

Clarify Your Terminology: • Procedure

Procedure: Describes the process.

• • • • •

Work Instructions: Tells how to perform the process.

Work Instruction Attachments Forms Record Supported Doc: peraturan, fatwa

Attachment: Information attached to the procedure to help clarify the procedure. Form: document which should be filled Record: filled form

SOP • memuat langkah-langkah kerja untuk proses utama, yang sangat mempengaruhi kehalalan, yaitu yang terkait dengan – Perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan transportasi bahan dan produk – Peralatan produksi – Proses produksi – Rekruitmen dan pelatihan SDM – Audit internal – Tinjauan manajemen

INSTRUKSI KERJA • Langkah-langkah kerja salah satu proses yang hanya melibatkan satu/sedikit orang, misal : cara pemasangan label, menjalankan suatu



KMA No 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal • Menunjuk MUI, yang memiliki otoritas keulamaan sebagai Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal,

UU 33 th 2014ttg. Jaminan Produk Halal • Menunjuk MUI, yang memiliki otoritas keulamaan sebagai Lembaga Penetapan Produk Halal

UNDANG UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL UU 33/2014

Disahkan DPR 25 Sept 2014 • BPJPH • LPH • MUI • Pemerintah menyiapkan PP, Kepmen dll selama 5 th • Sampai dengan 2019 LPPOM MUI sebagai LPH

HASIL AUDIT SJH STATUS SJH

MASA BERLAKU SH DAN SJH

A

2

A, tiga x berurutan

SH 2 tahun SJH 4 tahun

B

2

C (gagal)

Tidak dibahas di Komisi Fatwa dan SH tidak terbitkan

REWARD Pengembangan produk audit on desk Audit on desk

Pengembangan produk audit on site

KETERANGAN 1. Ada sidak 2. Masa berlaku SH dan SJH sama Ada sidak

1. Ada sidak 2. Masa berlaku SH dan SJH sama

Audit halal dapat 1. Jika setelah 6 bln dilakukan kembali belum perbaikan setelah maksimal 6 maka sertifikasi bulan setelah diulang dari awal memperbaiki SJH 2. Disarankan utk dan implemenasinya mengikuti pelatihan/konsultasi

PERSYARATAN MANUAL SJH 1. Kebijakan Halal 2. Tim Manajemen Halal 3. Pelatihan dan Edukasi 4. Bahan 5. Produk 6. Fasilitas Produksi 7. Prosedur Tertulis untuk Aktivitas Kritis 8. Penanganan Produk untuk yang tidak memenuhi kriteria 9. Mampu Telusur (Traceability) 10.Internal Audit 11.Kaji Ulang Manajemen (Management Review)

Kategori untuk Produk tidak berisiko 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kebijakan halal TIM manajemen halal Pelatihan dan edukasi Bahan Produk Fasilitas produksi Audit internal Kaji ulang manajemen

1. KEBIJAKAN HALAL • Manajemen Puncak harus menetapkan Kebijakan Halal • Mensosialisasikan kebijakan halal kepada seluruh pemangku kepentingan (stake holder) perusahaan.

2 Tim Manajemen Halal • Manajemen Puncak harus menetapkan Tim Manajemen Halal yang mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis dan memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang yang jelas  halalmui.org

3 Pelatihan dan Edukasi • Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan. • Pelatihan external harus dilaksanakan minimal dua tahun sekali • Pelatihan internal harus dilaksanakan minimal setahun sekali atau lebih sering jika diperlukan dan harus mencakup kriteria kelulusan untuk menjamin kompetensi personel.

4. Bahan • Bahan tidak boleh berasal dari : Babi dan turunannya, Darah, Bangkai, dan Bagian dari tubuh manusia • Khamr (minuman beralkohol), Turunan khamr yang diperoleh hanya dengan pemisahan secara fisik,

5. Produk • Merek/nama produk tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan. Produk retail dengan sama yang beredar di Indonesia harus didaftarkan seluruhnya untuk sertifikasi • Label halal  BPOM

6. Fasilitas Produksi • Lini produksi dan peralatan pembantu tidak boleh digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk halal dan produk yang mengandung babi atau turunannya.

7 Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis • Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis (seleksi bahan baru, pembelian bahan, pemeriksaan bahan datang, produksi, dll), disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan yang menjamin semua bahan, produk, dan fasilitas produksi yang digunakan memenuhi kriteria

8 Kemampuan Telusur (Traceability) • Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang disetujui dan dibuat di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria fasilitas produksi.

9 Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria • Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menangani produk yang terlanjur dibuat dari bahan dan pada fasilitas yang tidak memenuhi kriteria.

10 Audit Internal • Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan SJH yang dilakukan secara terjadwal setidaknya enam bulan sekali. • Hasil audit internal disampaikan ke pihak yang bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan yang diaudit dan diberi tenggat waktu penyelesaian masalah • Mengirim laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali ke LPPOM MUI atas hasil auditnya

11 Kaji Ulang Manajemen • Manajemen Puncak harus melakukan kajian terhadap efektifitas pelaksanaan SJH satu kali dalam satu tahun atau lebih sering jika diperlukan. • Hasil evaluasi harus disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk setiap aktivitas. • Memelihara notulen KUM