Sengketa Diplomatik Indonesia Brasil.docx

SENGKETA INTERNASIONAL INDONESIA BRASIL DAN INDONESIA AUSTRALIA HUKUM INTERNASIONAL

DISUSUN OLEH : NAMA : M. Habib Maulana NIM : 8111416117 NO. URUT : 19 ROMBEL : 07 DOSEN : Sonny Saptoajie Wicaksono, S.h., M.Hum.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG SEMARANG 2017

1

DAFTAR ISI BAB I .................................................................................................................................................. 3 PENDAHULUAN............................................................................................................................... 3 1.

LATAR BELAKANG............................................................................................................. 3

2.

RUMUSAN MASALAH ........................................................................................................ 4

BAB II ................................................................................................................................................. 5 PEMBAHASAN ................................................................................................................................. 5 I. PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL INDONESIA DENGAN AUSTRALIA DAN BRASIL ......................................................................................................... 5 II. PENJELASAN PENYELESAIAN MASALAH PERSENGKETAAN DENGAN METODE DIPLOMASI ................................................................................................................................... 8 III.

DASAR HUKUM METODE DIPLOMASI ..................................................................... 10

BAB III.............................................................................................................................................. 11 PENUTUP ......................................................................................................................................... 11 KESIMPULAN ............................................................................................................................. 11 DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................................................... 12

2

BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG Kasus penyelundupan obat-obatan terlarang atau yang lebih kita kenal dengan nama “NARKOBA” memang jarang yang akan berakhir dengan baik. Contohnya saja pada beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada 29 April 2015 Indonesia dengan sangat berani mengeksekusi dua orang warga Australia, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, yang dilakukan di pulau Nusakambangan, Jawa Tengah. Tidak hanya warga Australia saja, tetapi Indonesia juga mengeksekusi mati warga Brasil, Rodrigo Gularte dengan kasus yang sama ditempat yang sama. Tindakan yang sangat berani tersebut tentu mendapat banyak kecaman dari para pihak yang bersangkutan. Terutama pemerintah Australia dan Brasil. Bahkan Australia langsung menarik dubesnya yang ada di Jakarta untuk melakukan konsultasi. Dalam kasus penyelundupan narkoba yang melanda Indonesia sehingga mengakibatkan ditariknya dubes Australia dan Brasil tentu akan menjadi permasalahan Internasional yang tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya akan sampai ke meja pengadilan mahkamah internasional. Walaupun sebenarnya masih ada cara untuk menyelesaikan kasus ini. Yakni dengan diplomasi atau cara negosiasi. Karena jika dibiarkan terlalu lama bukan tidak mungkin lagi hubungan antara Indonesia dengan Brasil atau Indonesia dengan Australia akan semakin memanas.

3

2. RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana penyelesaian sengketa internasional antara Indonesia dengan Brasil dan Australia? 2. Apa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa secara diplomasi? 3. Dasar hukum apa yang mendasari penyelesaian sengketa internasional dengan cara diplomasi?

4

BAB II PEMBAHASAN I.

PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL INDONESIA DENGAN AUSTRALIA DAN BRASIL Australia dan Brasil dengan terang-terangan mengecam Indonesia atas eksekusi mati sejumlah warga negara mereka. Bahkan Australia langsung menarik dubesnya yang ada di Jakarta pada waktu itu. Hal itu ditegaskan dengan pernyataan Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, yang mengatakan bahwa hubungan AustraliaIndonesia tidak akan bias sama lagi setelah Indonesia melakukan eksekusi mati kedua warga negaranya, yaitu Myuran Sukumaran dan Andrew Chan yang dilaksanakan di pulau Nusakambangan, Jawa Tengah pada Rabu 29 April 2015 lalu. Sebenarnya kasus seperti dapat diselesaikan dengan banyak cara. Dapat dilakukan dengan cara kekerasan yaitu dengan cara-cara yang menurut saya radikal. Seperti metode kekerasan dalam menyelesaikan sengketa internasional terdiri atas cara-cara seperti berikut.

1. Pertikaian Bersenjata Pertikaian bersenjata adalah pertentangan yang disertai penggunaan kekerasan angkatan bersenjata tiap-tiap pihak dengan tujuan menundukkan lawan, dan menetapkan per-syaratan perdamaian secara sepihak.

2. Retorsi Retorsi adalah pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang tidak pantas dari negara lain. Perbuatan retorsi adalah perbuatan sah, tetapi tidak 5

bersahabat. Contoh retorsi antara lain retorsi mengenai pengetatan hubungan diplomatik, penghapusan hak istimewa diplomatik, dan penarikan kembali konsensi pajak atau tarif.

3. Reprasial Reprasial adalah pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang melanggar hukum dari negara lawan dalam suatu sengketa. Reprasial dapat dilakukan pada masa damai maupun di antara pihak yang bersengketa. Reprasial pada masa damai antara lain pemboikotan barang, embargo, dan unjuk kekuatan (show of force). Reprasial yang tidak seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan, tidak dapat dibenarkan. Reprasial pada umumnya adalah perbuatan yang ilegal, kecuali apabila dimaksudkan untuk mempertahankan diri melawan serangan bersenjata.

4. Blokade Damai Blokade adalah suatu pengepungan wilayah, misalnya pengepungan suatu kota atau pelabuhan dengan tujuan untuk memutuskan hubungan wilayah itu dengan pihak luar. Ada dua macam blokade, yaitu blokade pada masa perang dan damai. Blokade pelabuhan pada masa perang merupakan operasi Angkatan Laut yang biasa dilakukan. Blokade pada masa damai kadang-kadang dianggap sebagai pembalasan dengan maksud untuk memaksa negara yang diblokade memenuhi tuntutan negara yang memblokade.

Atau dengan cara damai yang lebih aman dan tidak mengakibatkan banyak jatuh korban dan tidak banyak merusak fasilitas juga. Salah satu metode damai yang bisa dilakukan adalah dengan cara diplomatik.1 Penyelesaian sengketa secara diplomatik meliputi beberapa hal seperti negosiasi, enquiry, mediasi, dan konsiliasi,

1

Huala Adolf, HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm. 19.

6

serta jasa-jasa baik (good offices). Kelima cara penyelesaian sengketa secara diplomatik tersebut memiliki ciri khas, kelebihan, dan kekurangan masing-masing.2 Dalam kasus ini, menurut saya lebih baik Indonesia dan negara-negara yang bersangkutan dapat menyelesaikan persengketaan tersebut melalui metode damai diplomatik. Karena sebenarnya masalah narkoba itu sangat kompleks, kenapa saya bilang seperti itu. Karena narkoba di Indonesia dianggap sebagai barang yang sangat haram dan memang sangat tidak dianjurkan untuk diperjual belikan secara bebas. Tetapi berbeda dengan keadaan di negara Brasil yang notabene negara mereka tergolong negara yang mempunyai daerah yang bisa dibilang liar. Sebut saja di Rio De Janeiro dimana narkoba adalah suatu hal yang sudah biasa diperjual belikan secara bebas. Jadi wajar saja jika pemerintah Brasil menganggap kalau kasus ini tidak perlu sampai dijatuhi pidana mati. Menurut prinsip-prinsip umum hukum internasional sebenarnya pihak-pihak yang bersengketa bebas untuk memilih prosedur penyelesaian yang akan mereka jalani, yang menurut mereka lebih mudah dan cepat agar masalah sengketa mereka cepat selesai.3 Jadi, menurut saya Indonesia dan Brasil bisa melakukan metode diplomasi atau mediasi agar lebih terpercaya. Sebenarnya jika memang tidak bisa diselesaikan dengan cara diplomasi masih banyak metode damai yang bisa digunakan. Salah satunya tadi adalah lewat mediasi. Pada dasarnya mediasi adalah metode yang dilakukan dengan perundingan, namun yang membawa pihak yang bersengketa adalah

2

Boer Mauna, HUKUM INTERNASIONAL Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, P.T. ALUMNI, Bandung, 2015, Hlm. 520. 3 Hata, HUKUM INTERNASIONAL SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HINGGA PASCA PERANG DINGIN, Setara Press, Malang, 2015, Hlm. 230.

7

pihak ketiga. Pihak ketiga sebagai mediator harus aktif memberi masukan berupa solusi-solusi untuk memecahkan masalah persengketaan tersebut.4

II.

PENJELASAN PENYELESAIAN MASALAH PERSENGKETAAN DENGAN METODE DIPLOMASI Menurut saya acara yang terbaik dan tidak terlalu memakan banyak waktu

untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Indonesia dengan negara-negara yang bersangkutan adalah dengan melalui metode diplomasi. Lalu sebenarnya apa sih metode diplomasi itu? Perundingan Diplomatik adalah pembicaraan-pembicaraan langsung antara negara-negara yang bersengketa dalam pertemuan tertutup antara wakil-wakilnya.5 Jadi jika lewat perundingan diplomatik para pihak yang bersengketa bisa langsung melakukan perundingan tanpa adanya pihak ketiga yang mengarahkan. Lagipula metode diplomasi atau perundingan ini pun adalah metode yang paling banyak ditempuh untuk menyelesaikan masalah persengketaan internasional. Karena metode diplomasi ini banyak keuntungan yang akan didapat. Antara lain : 1. Para pihak sendiri yang melakukan perundingan secara langsung dengan pihak yang lain. 2. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi (musyawarah). 3. Para pihak mengawasi atau memantau secara langsung prosedur penyelesaiannya. 4. Menghindari perhatian publik dan tekanan politik di dalam negeri karena bersifat tertutup.

4

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL, P.T. ALUMNI, Bandung, 2015, Hlm. 191. 5 Yudha Bhakti Ardhiwisastra, HUKUM INTERNASIONAL, P.T. ALUMNI, Bandung, 2013, Hlm. 75.

8

5. Para pihak berupaya mencari penyelesaian yang dapat diterima dan memuaskan para pihak, sehingga tidak ada pihak yang menang dan kalah tapi diupayakan kedua belah pihak menang. 6. Dapat digunakan untuk berbagai penyelesaian permasalahan sengketa dalam setiap bentuknya.6 Cara penyelesaian dengan metode negosiasi biasanya adalah cara pertama kali yang ditempuh untuk para pihak yang bersengketa. Negosiasi dalam pelaksanaannya memiliki dua bentuk utama, yaitu bilateral dan multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatik pada konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional. Cara ini dapat pula digunakan untuk menyelesaikan setiap bentuk sengketa, apakah itu sengketa ekonomi, politik, hukum, wilayah, keluarga, suku, dan lain-lain. Bahkan, apabila para pihak telah menyerahkan sengketanya kepada suatu badan peradilan tertentu, proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini masih dimungkinkan untuk dilaksanakan. Kelemahan utama penggunaan cara ini dalam menyelesaikan sengketa adalah : 1. Manakala kedudukan para pihak tidak seimbang. Salah satu pihak kuat, sedang pihak lain lemah. Dalam keadaan ini mereka yang kuat berada dalam posisi untuk menekan pihak lainnya. 2. Bahwa proses berlangsungnya negosiasi kerap kali lambat dan memakan waktu. Hal ini terutama dikarenakan permasalahan antarnegara yang timbul, khususnya masalah yang berkaitan dengan ekonomi internasional. 3. Saat suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya. Keadaan ini dapat mengakibatkan proses negosiasi menjadi tidak produktif.

6

J.G, Starke, PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL, SINAR GRAFIKA, Jakarta, 2010, Hlm. 113.

9

Dalam pelaksanaannya sendiri negosiasi ada dua proses. Yaitu : 1. Negosiasi yang digunakan manakala suatu sengketa belum lahir (konsultasi). 2. Negosiasi digunakan apabila suatu sengketa telah lahir. Prosedur negosiasi ini merupakan proses penyelesaian sengketa oleh para pihak (negosiasi).7 Jadi dari segi bentuk dan manfaatnya pun metode diplomatik atau perundingan adalah satu satunya cara yang ampuh untuk menyelesaikan sengketa internasional. Karena negara-negara peserta konvensi wajib untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai.8

III.

DASAR HUKUM METODE DIPLOMASI Dasar hukum yang paling jelas adalah yang tertera dalam Piagam PBB. Pada

Piagam PBB tepatnya pada pasal 33 dijelaskan bahwa para pihak yang bersengketa harus dan diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa secara damai atau melalui metode damai tanpa adanya kekerasan.9 Selain dari Piagam PBB penyelesaian sengketa dengan metode damai diperkuat kembali dengan Resolusi Majelis Umum (MU) PBB No. 2625 (XXV) 1970 (24 Oktober 1970).

7

Oentoeng Wahjoe, Hukum Pidana Internasional Perkembangan Tindak Pidana Internasional & Proses Penegakannya, PENERBIT ERLANGGA, Jakarta, 2011, Hlm. 20. 8 Ani W. Soetjipto, HAM DAN POLITIK INTERNASIONAL : Sebuah Pengantar, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, Hlm. 178. 9 Ibid

10

BAB III PENUTUP KESIMPULAN Dari penjelasan kasus perselisihan sengketa internasional antara Indonesia dengan Brasil dan Australia diatas, saya dapat menyimpulkan bahwa : 1. Setiap perselisihan sengketa internasional pasti mempunyai solusi. Dan ada 2 tipe besar dari solusi tersebut, pertama solusi dengan metode kekerasan dan yang kedua adalah dengan melalui metode damai. 2. Kasus sengketa antara Indonesia dengan Brasil dan Australia dapat diselesaikan dengan metode damai diplomatik. Yaitu melalui cara negosiasi dimana para pihak yang bersengketa melakukan pembicaraan-pembicaraan sampai menemukan cara untuk meyelesaikan permasalahan tersebut dengan damai dan tidak menggunakan kekerasan. 3. Setiap kasus sengketa internasional bisa diselesaikan dengan metode damai diplomatik atau dengan cara negosiasi. 4. Dasar hukum penyelesaian dari metode diplomatik telah jelas tertulis dalam Piagam PBB. Jadi metode ini benar-benar menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan sengketa internasional.

11

DAFTAR PUSTAKA Soetjipto, Ani W., 2015, HAM DAN POLITIK INTERNASIONAL : Sebuah Pengantar, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Wahjoe, Oentoeng, 2011, Hukum Pidana Internasional Perkembangan Tindak Pidana Internasional & Proses Penegakannya, Jakarta: PENERBIT ERLANGGA. Starke, J.G, 2010, PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL, Jakarta: SINAR GRAFIKA. Bhakti, Ardhiwisastra Yudha, 2013, HUKUM INTERNASIONAL, P.T. ALUMNI, Bandung. Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, 2015, PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL, Bandung: P.T. ALUMNI. Hata, 2015, HUKUM INTERNASIONAL SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HINGGA PASCA PERANG DINGIN, Malang: Setara Press. Mauna, Boer, 2015, HUKUM INTERNASIONAL Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Bandung: P.T. ALUMNI. Adolf, Huala, 2004, HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL, Jakarta: Sinar Grafika. Poerwadarminta, 2000, Kamus Besar bahasa Indonesia, Jakarta, PT. Balai Pustaka. Peter Mahmudi Marzuki, 2003, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media.

12

13