Tac.docx

TAC (Technical Assistance Contract) PERTAMINA DENGAN PERUSAHAAN SWASTA DISUSUN OLEH :

MUHAMMAD HABIB MAULANA 8111416117

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG SEMARANG 2017 1

DAFTAR ISI BAB 1 ........................................................................................................................................................... 3 PENDAHULUAN ........................................................................................................................................ 3 I.

LATAR BELAKANG ...................................................................................................................... 3

II.

RUMUSAN MASALAH .................................................................................................................. 4

BAB 2 ........................................................................................................................................................... 5 PEMBAHASAN ........................................................................................................................................... 5 1.

PENGERTIAN PERJANJIAN DAN TECHNICAL ASSISTANCE CONTRACT ........................ 5

2.

PERANAN HUKUM DALAM TAC ............................................................................................... 9

BAB 3 ......................................................................................................................................................... 11 PENUTUP .................................................................................................................................................. 11 KESIMPULAN ....................................................................................................................................... 11 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................................. 12

2

BAB 1 PENDAHULUAN I.

LATAR BELAKANG

Kontrak Bantuan Teknis (Technical Assistance Contract / TAC) diberikan pada wilayah yang belum atau telah berproduksi untuk jangka waktu tertentu, tergantung pada perjanjian kontraknya. Produksi minyak dan gas bumi pertama-tama, dibagi menjadi bagian yang tidak dapat dibagikan (non-shareable) dan bagian yang dapat dibagikan (shareable). Bagian yang tidak dapat dibagikan merupakan produksi yang diperkirakan dapat dicapai dari suatu wilayah (berdasarkan data historis produksi dari suatu wilayah) pada saat perjanjian TAC ditandatangani dan menjadi hak milik Pertamina. Dalam TAC, produksi dari bagian yang tidak dapat dibagikan akan menurun setiap tahunnya. Bagian yang dapat dibagikan berkaitan dengan penambahan produksi yang berasal dari investasi pihak operator terhadap wilayah yang bersangkutan secara umum dibagikan dengan cara yang sama seperti Production Sharing Contract (PSC). Dalam praktik istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu. Banyak pelaku bisnis mencampuradukkan kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian yang berbeda. Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disingkat BW) menggunakan istilah overeenkomst dan contract untuk pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari judul Buku III Bab Kedua tentang “Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian” yang dalam bahasa aslinya (Bahasa Belanda), yaitu: van verbintenissen die uit contract of overeencomst geboren worden”. Pengertian ini juga didukung pendapat banyak sarjana, antara lain: Jacob Hans Niewenhuis, Hofman, J. Satrio, Soetojo Prawirohamidjojo, Mariam Darus Badrulzaman, Purwahid Patrik dan Tirtodiningrat yang menggunakan istilah kontrak dan perjanjian dalam pengertian yang sama. Terhadap penggunaan istilah kontrak dan perjanjian, penulis sependapat dengan beberapa sarjana yang memberikan pengertian sama antara kontrak dengan perjanjian. Hal ini disebabkan fokus kajian penulis berlandaskan pada perspektif Burgerlijk Wetboek (BW),

3

dimana antara perjanjian atau persetujuan (overeenkomst) mempunyai pengertian yang sama dengan kontrak (contract).

II.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang dimaksud dengan TAC? 2. Bagaimana peranan hukum dalam TAC?

4

BAB 2 PEMBAHASAN 1. PENGERTIAN PERJANJIAN DAN TECHNICAL ASSISTANCE CONTRACT Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Unsur-Unsur Perjanjian Dari perumusan perjanjian tersebut, terdapat beberapa unsur perjanjian, antara lain : 1. Ada pihak-pihak (subjek), sedikitnya dua pihak 2. Ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap 3. Ada tujuan yang akan dicapai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak 4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan 5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan 6. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian Didalam hukum perikatan sendiri ada dua macam perjanjian, yaitu perjanjian nominaat dan innominaat. Perjanjian nominaat Merupakan jenis perjanjian yang diatur atau disebutkan secara tegas di dalam KUH Perdata. Jenis-jenis perjanjian nominaat antara lain: 1. Perjanjian jual beli (1457-1540) 2. Perjanjian tukar meukar (1451-1546) 3. Perjanjian sewa menyewa (1548-1600) 4. Untuk melakukan pekerjaan (1601-1617) 5. Kontrak perseroan (1618-1652) 6. Kontrak perkumpulan (1653-1665) 7. Hibah (1666-1693) 8. Penitipan barang (1694-1743) 9. Pinjam pakai (1740-1753) 10. Pinjam meminjam (1754-1769) 11. Bunga tetap/abadi (1770-1773) 5

12. Kontrak untung-untungan (1774-1791) 13. Pemberian kuasa (1792-1819) 14. Penanggungan (1820-1850) 15. Kontrak perdamaian (1851-1864) Sedangkan perjanjian innominaat adalah Perjanjian-perjanjian yang berada di luar KUH Perdata tersebut disebut dengan perjanjian tak bernama (innominaat). Di dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 disebutkan beberapa usaha yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, diantaranya: 1. Sewa Guna Usaha (Leasing); Sewa guna usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. 2. Anjak Piutang (Factoring); Anjak piutang (factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. 3. Usaha Kartu Kredit; dan Usaha Kartu Kredit (Credit Card) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. 4. Pembiayaan Konsumen. Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Lalu dari sekian banyak jenis perjanjian innominaat ada salah satu perjanjian yang membuat saya tertarik, yakni TAC atau Technical Assistance Contract. Dirjen Migas dalam Buku Data, Information Oil & Gas 2001 memberi definisi tentang TAC. Yaitu Suatu kerjasama antara Pertamina dan Perusahaaan Swasta dalam rangka merehabilitasi sumur-sumur atau lapangan minyak yang ditinggalkan dalam Wilayah Kuasa Pertambangan ( WKP ) Pertamina.

6

Dalam buku tersebut dijelaskan prinsip-prinsip TAC (Technical Assistance Contract) adalah sbb : 1. Lahan yang dikelola merupakan bagian WKP Pertamina. 2. Manajemen operasi dilakukan oleh Pertamina. 3. Biaya operasi ditanggung oleh kontraktor. 4. Pengembalian biaya operasi dibatasi sebesar 35 % – 40 % pertahun. 5. Pembagian hasil ( sesudah pajak ) antara Pemerintah dan Pertamina – Kontraktor besarnya 65 % : 35 % . 6. Kontraktor wajib memenuhi sebagian kebutuhan migas dalam negeri ( Domestic Market Obligation / DMO ) sejumlah harga ekspor untuk 5 thn pertama produksi lapangan baru dan US$ 0,20/barrel untuk lapangan lama. Dalam pedoman dan syarat-syarat penawaran lahan kerjasama eksplorasi dan produksi migas tahun 1994, disebutkan TAC adalah suatu bentuk kerjasama pengusahaan minyak pada lahan/lapangan yang pernah atau sedang berproduksi atau telah terbukti memiliki cadangan minyak atau gas bumi namun belum pernah diproduksikan yang terletak di dalam WKP Pertamina. Minyak yang diproduksikan terdiri dari non-shareable dan shareable oil. Apabila terdapat cadangan gas dan produksi gas, maka seluruhnya menjadi milik Pertamina. Perjanjian ini mencakup Cost Recovery Ceiling.Pertamina memegang manajemen seluruh kegiatan dan Perusahaan yang menjadi Kontraktor Pertamina bertindak sebagai operator. Kontraktor bertanggung jawab dalam penyediaan dana, tenaga ahli dan teknologi. Dari rambu-rambu dan koridor regulasi sebagaimana tersaji dalam kedua sumber tentang TAC di atas, terlihat bahwa secara eksplisit WKP migas TAC adalah WKP milik Pertamina .Dalam perspektif tersebut sejatinya jika dalam kasus kontrak TAC Central East Java Block ( dikenal Kontrak ExxonMobil Blok Cepu ) bila habis masa kontrak

( 2010 ) dikembalikan

kepada pemiliknya, yakni Pertamina. Disinilah relevansi benang merah pernyataan Menteri ESDM/Ketua Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina ( DKPP ) Purnomo Yusgiantoro dan Sekretaris DKPP Meizar Rahman kepada insan Pers ( Kamis, 22/8’05 yang lalu ) berkaitan

7

dengan keinginan ExxonMobil untuk memperpanjang kontrak Blok Cepu : Kontrak itu kan business to business, kita serahkan sepenuhnya kepada Pertamina ……….. Jadi ibarat orang mengontrak rumah, jika selesai kontrak, maka rumah yang dikontrak kembali pada pemilik. Terlebih lagi sang pemilik ingin menempati dan merawatnya sendiri. Sang penyewa harus ikhlas dan berlapang dada. Bukan justru melakukan manuver lewat agenda – agenda non bisnis. Contoh: Apabila rumah kontrakan sudah habis masa kontraknya ya harus dikembalikan kepada pemiliknya. Terkait dengan TAC Pertamina – Eksindo Telaga Said Darat yang mengelola sumur-sumur tua di struktur Telaga Said di Desa Lama Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat dan struktur Telaga Darat di Desa Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara adalah sah demi hukum. Sebab antara pihak PT Eksindo Telaga Said Darat dengan Pertamina sudah terikat kontrak TAC pada tahun 2002 dan lapangan Telaga Said dan Darat juga telah diserahterimakan pengelolaannya kepada TAC Pertamina-Eksindo melalui Berita Acara No.014/D11000/ 2003.B1 tanggal 2 Juni 2003 di Medan. Dengan adanya kekuatan hukum tersebut, maka selain pihak TAC Pertamina-Eksindo Telaga Said Darat, pihak lain tidak dibenarkan mengambil minyak mentah atau menggarap sumursumur tua minyak yang berada dalam wilayah kerja TAC P-Eksindo di kawasan Telaga Said dan Telaga Darat. Apabila ada oknum atau kelompok tertentu yang melakukan penggarapan/pengambilan secara illegal minyak mentah di kawasan tersebut berarti oknum tersebut telah melawan hukum. Kini tinggal bagaimana oknum aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum itu sendiri. Yang jelas, minyak yang dikelola TAC P-Eksindo ada milik Pertamina dengan notabene milik Negara. TAC (Technical Assistant Contract) merupakan kontrak kerjasama khusus merehabilitasi sumur2 tua/ lapangan2 tua milik PERTAMINA. Kenaikan hasil produksi dari kontrak kerjasama ini yang kemudian dibagi antara PERTAMINA dan Partner. Wilayah yang di TAC-kan hanya sebagian kecil dari Wilayah Besar yang dikuasai oleh PERTAMINA.

8

1. Pertamina sebagai Pemilik Wilayah dan Partner (kontraktor TAC) yang menawarkan Teknologi rehabilitasi sumur/ lapangan tsb. 2. Jika TAC gagal (Partner tidak berhasil meningkatkan produksi) maka sumur tsb kembali ke Pertamina. . 3. Wilayah TAC bisa ditawarkan ke kontraktor TAC lain, apabila terjadi kegagalan (namun tetap milik Pertamina) . Pada prinsipnya Kontraktor TAC lebih cenderung kontrak jasa. Status kedudukan kontraktor TAC berbeda dengan kontraktor KPS, dimana kontraktor TAC berkewajiban untuk menyerahkan performance bond sebelum melaksanakan kegiatan operasi, sehingga memberikan indikasi kuat bahwa status kontraktor TAC hanya sebagai kontraktor jasa biasa, dimana PERTAMINA adalah pemberi Jasa dan Partner adalah penerima jasa, dengan ketentuan bahwa seluruh pengeluaran dan resiko kegagalan menjadi tanggungan Partner/ Kontraktor.

2. PERANAN HUKUM DALAM TAC Landasan dasar regulasi sektor ekonomi adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan ; Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara ; Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ; Perekonomian nasional diselengarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, effisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga kemajuan dan kesatuan nasional. Pertambangan minyak, gas bumi, mineral dan batu bara sebagai sumber daya alam strategis yang tidak bisa terbarukan (unrene-wable resources) harus dikuasai negara karena merupakan komoditas ekonomi vital yang menguasai hajat hidup orang banyak yang mempuyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus secara maksimal memberikan kontribusi bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 9

Minyak dan gas bumi adalah topik pembahasan yang selalu menarik perhatian setiap orang, terutama karena minyak dan gas bumi ini masih diandalkan oleh pemerintah dalam menyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), apalagi sampai tahun 1970 an dimana sebagian besar APBN sangat tergantung dari pemasukan minyak dan gas bumi. Sampai kinipun walaupun banyak bidang-bidang lain yang menjadi tumpuan pemerintah dalam menyusun APBN, misalnya dari sektor kehutanan dan perkebunan, minyak dan gas bumi masih memegang peranan penting. Apalagi dengan harga minyak dunia sekarang ini yang mencapai lebih dari US$60,-.

10

BAB 3 PENUTUP KESIMPULAN Dari pembahasan tentang Technical Assistance Contract (TAC) diatas saya dapat menyimpulkan bahwa yaitu Suatu kerjasama antara Pertamina dan Perusahaaan Swasta dalam rangka merehabilitasi sumur-sumur atau lapangan minyak yang ditinggalkan dalam Wilayah Kuasa Pertambangan ( WKP ) Pertamina. TAC (Technical Assistant Contract) merupakan kontrak kerjasama khusus merehabilitasi sumur2 tua/ lapangan2 tua milik PERTAMINA. Kenaikan hasil produksi dari kontrak kerjasama ini yang kemudian dibagi antara PERTAMINA dan Partner. Wilayah yang di TAC-kan hanya sebagian kecil dari Wilayah Besar yang dikuasai oleh PERTAMINA. Jadi pada prinsipnya Kontraktor TAC lebih cenderung kontrak jasa. Status kedudukan kontraktor TAC berbeda dengan kontraktor KPS, dimana kontraktor TAC berkewajiban untuk menyerahkan performance bond sebelum melaksanakan kegiatan operasi, sehingga memberikan indikasi kuat bahwa status kontraktor TAC hanya sebagai kontraktor jasa biasa, dimana PERTAMINA adalah pemberi Jasa dan Partner adalah penerima jasa, dengan ketentuan bahwa seluruh pengeluaran dan resiko kegagalan menjadi tanggungan Partner/ Kontraktor.

11

DAFTAR PUSTAKA AZ. Nasution, 2001, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta: Diadit Media. Handri Raharjo, 2009, Hukum Perjanjian di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. J. Satrio, 1993, Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya), Bandung: Alumni. Ricard Nisco, 2004, Sejarah Perjanjian dan Kontrak Dagang, Surabaya: Pustaka Ilmu. Salim H.S, 2003, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

12