Kapsel Han.ppt

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEMERINTAH ADITIYA PARLINDUNGAN SITORUS (8111416331)

Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Pada Hakikatnya, ajaran mengenai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah itu tidak ada bedanya dengan ajaran mengenai perbuatan melawan hukum pada umumnya. Perbuatan melawan hukum oleh pemerintah ternyata dalam sejarah perkembangan putusan pengadilan mengenai persoalan tersebut hanyalah mengenai pembatasan tuntutan dari yang menderita kerugian, disebabkan karena sifatnya yang istimewa dari tugas pemerintah

itu.

Ajaran Mengenai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah memberi kesempatan kepada perseorangan untuk menggugat pemerintah karena tindakanya yang bersifat melawan hukum. Bangsa Indonesia itu bersifat damai, oleh karena itu, sedikit sekali kita jumpai gugatan-gugatan perseorangan terhadap pemerintah didepan pengadilan mengenai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, Tidak banyak orang yang berani menggugat pemerintah.

November Revolutie Arrest November Revolutie Arrest : dalam putusan ditentukan bila pejabat pemerintah melanggar UU, maka ia melakukan perbuatan melanggar hukum. sekalipun UU tersebut termasuk dalam hukum publik dan/ atau sekalipun pelanggaran UU tersebut sama sekali tidak ada hak perseorangan (subjectief recht) yang dilanggar. Strooppot arrest 1928 : pemerintah wajib mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan apabila kerugian tersebut disebabkan kelalaian pejabat pemerintah

Menurut Arrest Hoge Raad 1924 yang di Negeri Belanda dikenal dengan “Revolusi November” melalui “Ostermann Arrest”, tanggal 20 November 1924. Dari arrest tersebut akan diketahui adanya langkah atau perubahan yang besar yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Negeri Belanda ketika itu. Hoge Raad telah menetapkan bahwa suatu badan hukum publik yang tidak menepati kewajiban hukum publiknya, telah dianggap bertindak melawan hukum dalam arti pasal 1401 Nederland Burgerlijk Wetboek (NBW) atau sama dengan pasal 1365 BW Indonesia. Atas ketentuan pasal tersebut, badan hukum publik tersebut dapat dipertanggungjawabkan untuk ganti rugi

Menurut H.R tahun 1919, apa yang dinamakan perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari tata susila atau sikap berhati hati sebagaimana patutnya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain

TERIMA KASIH