Pengertian Sengketa Pertanahan.pdf

Pertanahan Perbedaan Sengketa, Konflik, Perkara dalam Sengketa Pertanahan Sengketa Pertanahan Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (“Permen ATR No.11/2016”), yang dimaksud dengan kasus pertanahan sebagai berikut: “Kasus Pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan”. Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 di atas, menunjukan unsur-unsur kasus pertanahan, yang terdiri dari: 1. Sengketa Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Permen ATR No.11/2016, yang dimaksud Sengketa Pertanahan yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. 2. Konflik Pertanahan Berdasakan Pasal 1 angka 3 Permen ATR No.11/2016, yang dimaksud dengan Konflik Pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. 3. Perkara Pertanahan Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Permen ATR No.11/2016, yang dimaksud dengan perkara tanah adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. Untuk membahas difinisi dan ketentuan-ketentuan perihal sengketa pertanahan, penulis mengunakan dasar hukum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (“Permen ATR No.11/2016”). Berdasarkan pada bagian “menimbang” huruf “a” dan huruf “b” Permen ATR No.11/2016, penerbitan Permen ATR No. 11/2016 diterbitkan dikarenakan dianggap atau dipandang tidak efektifnya peraturan sebelumnya sebagai landasan hukum untuk penyelesaian sengketa tanah, konflik dan perkara pertanahan. Sebelum diterbitkan Permen ATR No. 11/2016 dalam sengketa pertanahan mengunaka landasan hukum Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian (Perkap BPN No.3/2011”), dan Penanganan Kasus Pertanahan dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2013 tentang Eksaminasi Pertanahan (Permen ATR No.12/2013”).

Salam, Tim Dasar Hukum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan