Sengketa Kontrak

Pemerintah Pidanakan Kasus Karaha Bodas

posted or edited by MANIK CINDERANO Pemerintah akan meneruskan kasus sengketa Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Karaha Bodas dari aspek perdata ke pidana. Hal ini dilakukan setelah secara perdata, Indonesia dinyatakan kalah dan harus membayar klaim US$ 261 juta plus bunga 4% per tahun. "Dari sisi perdata, sesuai kontrak kita kalah, tapi dari sisi pidana tetap diteruskan, dikaji terus menerus apakah ada fraud (penipuan, red) di sana, sehingga kalau ada, kita klaim dari sana. Cari siapa yang bersalah boleh-boleh saja," kata Deputi Menneg BUMN Bidang Pertambangan, Energi, Industri Strategis, dan Telekomunikasi Roes Aryawijaya di hadapan Komisi VI DPR RI, Senin (9/10). Roes mengatakan, untuk membayar tuntutan Karaha Bodas Company (KBC) bisa berasal dari mana-mana, namun menurutnya keputusan apakah akan membayar klaim atau tidak masih belum jelas. "Sebanyak US$ 30 juta (tepatnya US$ 29,8 juta, red) telah dibayar Pertamina. PLN nanti (juga) diperhitungkan. Saya belum tahu jelas pastinya, karena Pertamina saat ini belum terima langsung putusan MA AS," tuturnya. Menurut Roes, jika akhirnya Pertamina dan PLN membayar klaim KBC itu, sementara upaya pidana menunjukkan adanya unsur penyimpangan, dana klaim yang dibayarkan masih bisa kembali ke tangan Indonesia. "Kalau memang terbukti ada penyimpangan, ya (uang yang dikeluarkan untuk bayar klaim) bisa kembali," jelasnya. Sebelumnya pada 4 Oktober Mahkamah Agung AS menolak permohonan banding

Pertamina dan itu menguatkan putusan arbitrase internasional pada tahun 2000 yang memerintahkan Pertamina membayar klaim kepada KBC. Dipaparkan Roes, klaim US$ 261 juta itu terdiri atas biaya-biaya yang sudah dikeluarkan KBC US$ 111 juta dan US$ 150 juta karena hilangnya opportunity income KBC : "Ini terus berlarut hingga MA AS menolak banding Pertamina, bahkan tidak menanggapi bukti-bukti baru yang diajukan Pertamina, akibatnya diperkirakan saat ini klaim yang harus dibayar Pertamina dan PLN kurang lebih US$ 300 juta dengan adanya bunga 4% per tahun," jelasnya. Menurut dia, pembayaran yang telah dilakukan Pertamina senilai US$ sejuta. "Sebanyak US$ 270 juta aset Pertamina masih difreeze di New York, kemungkinan itu juga akan diambil oleh KBC," katanya. Menurut dia, aset Pertamina yang harus diselamatkan adalah tanker dan juga aset-aset lainnya yang berada di Petral. Usut Tuntas Anggota Komisi VI DPR RI Cecep Rukmana mengatakan, sebisa mungkin pemerintah harus mengusut tuntas kasus tersebut. "Harus segera diusut tuntas, harus ditempuh berbagai cara, asset negara harus diselamatkan," tegasnya. Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi PAN, Zulkifli Hasan mengatakan, ada hal yang tidak beres dalam kasus ini. "Dalam hal ini kita dibodohin, dengan harus membayar denda dan bunga. Proyek ini harus diusut, dan dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Zulkifli. Sengketa ini berawal dari kebijakan pemerintah menghentikan proyek Karaha Bodas pada 1998. KBC yang berafiliasi dengan FPL Group Florida dan Caithness Energy New York mengajukan gugatan atas kebijakan sepihak itu ke badan arbitrase internasional. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pernah menyatakan, KBC telah melakukan ketidakjujuran di depan arbitrase internasional ketika melaporkan nilai investasi proyek PLTP itu. KBC mengklaim telah mengeluarkan dana yang jauh lebih besar dari laporan KBC lainnya dalam Laporan Realisasi Workplanning and Budget kepada Pertamina, serta laporan biaya dalam SPT PPh Badan ke direktorat Pajak Periode 1995-1998. BPKP juga menemukan terjadinya penggelembungan dana workplanning and budget senilai US$ 19,16 juta. Selain itu, juga ada kekurangan pembayaran pajak (PPh) sebesar Rp 5,97 miliar. Kekurangan pembayaran juga terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar PPN No. 0060.287.99.053.00 tertanggal 24 Januari 2000 senilai Rp 12,24 miliar. KBC juga diketahui telah menerima dana asuransi senilai US$ 75 juta, yang sebelumnya diingkarinya pada sidang arbitrase di Swiss. Sesuai kontrak, KBC seharusnya memberitahukan Pertamina jika mereka telah mengasuransikan proyek ini. Sumber : Investor Daily Indonesia, 10 Oktober 2006