Sektor Pertanian

Salah satu pendekatan yang juga dianggap efektif dalam pengembangan partisipasi publik adalah community development approach. Pendekatan ini didefinisikan sebagai sebuah proses tindakan sosial di mana masyarakat mengorganisasikan diri mereka dalam perencanaan dan tindakan, menentukan kebutuhan bersama, membuat rencana bersama untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan persoalan, melaksanakan rencana dengan menyesuaikan diri secara maksimum dengan sumber daya yang ada.

----------------------Pengembangan Masyarakat dalam Membangun Partisipasi Publik Oleh Achmad Ali KETERGANTUNGAN masyarakat terhadap sektor pertanian masih cukup tinggi. Masih cukup banyak lahan pertanian yang diolah dan dikelola oleh masyarakat secara serius, sehingga menghasilkan produk-produk pertanian. Terlepas dari kondisi pertanian yang tidak menjanjikan kesejahteraan dan kemakmuran akibat kurang seriusnya perhatian dari pemerintah. Keseriusan masyarakat menggarap sektor pertanian, sayangnya, seringkali berbanding terbalik dengan kemakmuran yang didapat serta keberpihakan pemerintah. Akibatnya, lagu lama tentang ketertindasan hidup petani dan sektor pertanian masih terulang. Kebijakan pemerintah yang dilahirkan bagi sektor pertanian pun sejauh ini belum menyentuh kesejahteraan petani. -------------------Selama ini pertanian baru diidentikkan budi daya (on farm), belum sebagai sistem agribisnis secara utuh dan berkesinambungan. Di dalam agribisnis, selain terdapat instrumen budi daya yang selama ini sudah dikerjakan masyarakat pedesaan, juga terdapat industri manufaktur (off farm), agribisnis hulu (mesin/peralatan pertanian, agrokimia dan industri benih), agribisnis hilir (pengemasan dan pemasaran), dan juga penunjang (perbankan dan penelitian/ pengembangan). Selama elemen penting dalam agribisnis tadi belum bekerja secara simultan, rasanya sulit bagi kita memecahkan persoalan yang sekarang berkembang di pedesaan secara dinamis dan kompleks. Untuk bisa mengembangkan agribisnis dengan lebih baik lagi, peta perwilayahan komoditas lengkap dengan informasi teknologi yang diperlukan dan akses pasar menjadi taruhan. Selain strategi pembangunan pertanian harus direvisi, sudah jelas program keterkaitan di antara berbagai sektor harus mendapat perhatian lebih serius. Sebutlah bagaimana pengembangan pariwisata meski bersinergi dengan pertanian (agrowisata) atau industri kecil penghasil cenderamata dapat dioptimalkan di sini. Pengalaman membangun industri yang enclave dan tidak menoleh kirikanan hendaknya menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana kebijakan ekonomi yang mampu memberikan insentif kepada para pelaku pasar diformulasikan kembali. Di sinilah pentingnya partisipasi publik/masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi pedesaan berbasis pertanian.

Pelayanan dan Partisitasi

Publik dalam konteks pembangunan memiliki dua makna, yakni pelayanan di mana publik ditempatkan sebagai objek, dan partisipasi di mana publik ditempatkan sebagai subjek pembangunan. Pelayanan dan partisipasi dalam hal ini harus dimaknai sebagai dua sisi mata uang yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan, sehingga sangat tidak bijaksana jika dalam merencanakan pembangunan, masyarakat tidak dilibatkan sama sekali. Ada tiga prinsip pengembangan masyarakat yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan partisipasi publik. Pertama, learning process. Proses kegiatan dengan melakukan aktivitas proyek dan sekaligus mengamati, menganalisis kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kedua, institusional development. Pengembangan pranata sosial yang sudah ada dalam masyarakat. Ketiga, participatory. Cara ini merupakan satu pendekatan yang umum atau lazim dilakukan untuk dapat menggali basic need yang ada dalam masyarakat. Participatory dalam arti luas merupakan pendekatan keterlibatan dalam segala aktivitas yang berlaku di masyarakat. Salah satu pendekatan yang juga dianggap efektif dalam pengembangan partisipasi publik adalah community development approach. Pendekatan ini didefinisikan sebagai sebuah proses tindakan sosial di mana masyarakat mengorganisasikan diri mereka dalam perencanaan dan tindakan, menentukan kebutuhan bersama, membuat rencana bersama untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan persoalan, melaksanakan rencana dengan menyesuaikan diri secara maksimum dengan sumber daya yang ada. Terbukanya pintu partisipasi publik tentu memiliki beberapa keuntungan strategis. Pertama, ditinjau dari sisi efisiensi fungsi dan wewenang pemerintah daerah, hal ini tentu merupakan penghematan tersendiri dari sumber daya birokrasi yang terbatas dalam melaksanakan fungsi public service. Konsentrasi sumber daya birokrasi/pemerintahan dapat ditujukan untuk mengurus kegiatan lain yang lebih besar dan penting ketimbang mengurus hal-hal bersifat publik yang bisa diurus oleh masyarakat sendiri. Kedua, terakomodasinya kepentingan masyarakat yang menuntut peran partisipasi dalam semua proses pembangunan di era otonomi daerah. Ketiga, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Keempat, terjaminnya transparansi dan akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sejumlah persoalan seperti masalah pengangguran, kemiskinan penduduk, kualitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan taraf hidup petani, dan lainlain perlu perhatian dan penanganan intensif. Tidak saja bagi kepala daerah, namun kepedulian kita semua. Karena itu, untuk mendorong pembangunan dan perekonomian rakyat bertumbuh dan berkelanjutan serta menurunkan dengan cepat jumlah orang miskin, yang diperlukan adalah membangun dan membenahi institusi di tingkat masyarakat. Seperti menghidupkan kembali lumbung desa dan posyandu serta gerakan pendidikan kesejahteraan keluarga dengan penekanan pada keadilan dan kesetaraan jender. Membangun infrastruktur, seperti jalan, listrik, air bersih, serta memelihara saluran irigasi dan konservasi sumber daya air.

Kemudahan perizinan berusaha; menghilangkan pungutan-pungutan liar; perpajakan yang adil dan tidak memberatkan masyarakat maupun dunia usaha; penegakan hukum dan memberi rasa aman berusaha; serta memberi kemudahan petani mensertifikatkan lahannya sehingga bisa dijadikan agunan ke bank sekaligus sebagai alat pengendalian konversi lahan. Selain itu, pengendalian pertumbuhan penduduk harus terus dilakukan, serta meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembangunan secara berkelanjutan.

Penulis, Kepala Seksi Statistik Produksi, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangli ------------------* Selain strategi pembangunan pertanian harus direvisi, sudah jelas program keterkaitan di antara berbagai sektor harus mendapat perhatian lebih serius. * Pelayanan dan partisipasi dalam hal ini harus dimaknai sebagai dua sisi mata uang yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. * Untuk mendorong pembangunan dan perekonomian rakyat bertumbuh dan berkelanjutan serta menurunkan dengan cepat jumlah orang miskin, yang diperlukan adalah membangun dan membenahi institusi di tingkat masyarakat.

CUACA

ACARA TV & RADIO

Radio Global FM 99,15 (LIVE)