Sekilas Tentang Dpd Ri

Oleh :

Senator NYOMAN RUDANA Dipresentasikan di depan calon anggota DPD-RI Propinsi Bali, di Museum Rudana, 16 Desember 2008

LATAR BELAKANG Perubahan ketiga UUD 45 Nopember 2001. Unikameral menjadi Bikameral. Gagasan Dasar :  Lebih mengakomodasi aspirasi daerah  Memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik terutama yang terkait dengan daerah

KEANGGOTAAN • 4 orang dari setiap Propinsi • Total : 33 propinsi x 4 = 132 orang  Pemilu 2009

ALAT KELENGKAPAN DPD RI Pimpinan DPD RI : 1 Ketua dan 2 Wakil Ketua Mewakili wilayah Barat, Tengah, Timur

ALAT KELENGKAPAN DPD RI PANITIA AD HOC ( PAH ) PAH 1 :  Otonomi daerah  Hubungan pusat dan daerah  Pembentukan, pemekaran, dan Penggabungan daerah PAH 2 : Pengelolaan SDA dan SDE lain

ALAT KELENGKAPAN DPD RI PAH 3 : Pendidikan & Agama PAH 4 :  RAPBN  Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah  Memberikan pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan anggota BPK dan pajak

ALAT KELENGKAPAN DPD RI Alat Kelengkapan DPD RI : 2. BADAN KEHORMATAN ( BK ) : Menegakkan tata tertib & kode etik anggota DPD-RI 4. PANITIA MUSYAWARAH ( Panmus ) : Menyusun agenda persidangan DPD RI

ALAT KELENGKAPAN DPD RI

3. Panitia Perancang UU ( PPUU ): Merencanakan & menyusun program legislasi DPD-RI 3. Panitia Urusan RumahTangga ( PURT ) : Membantu pimpinan DPD-RI dalam menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPD-RI

ALAT KELENGKAPAN DPD RI 1.Panitia Kerjasama Antar Lembaga Perwakilan ( PKALP ) : Membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan & kerjasama antara DPD-RI dengan lembaga negara sejenis, bilateral maupun multilateral

ALAT KELENGKAPAN DPD RI Kelompok DPD-RI di MPR : Mengkoordinasikan kegiatan anggota DPD-RI dan meningkatkan kemampuan kinerja DPD-RI dalam lingkup sebagai anggota MPR

Sidang Paripurna DPD Jan 2008

FUNGSI, TUGAS & WEWENANG DPD RI I. FUNGSI LEGISLASI 2. Mengajukan RUU kepada DPR RI 3. Ikut Membahas RUU

Menlu Australia Alexander Downer, 2005

FUNGSI, TUGAS & WEWENANG DPD RI Bidang :  Otonomi Daerah  Hubungan Pusat dan Daerah  Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan Daerah  Pengelolaan SDA dan SDE lain  Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah IRIF ( Indonesian Regional Investment Forum ) 2008, Juli 2008

FUNGSI, TUGAS & WEWENANG DPD RI II. FUNGSI PERTIMBANGAN Memberikan pertimbangan kepada DPR – RI Bidang : 4. RUU APBN 5. RUU terkait pajak, pendidikan, agama 8. Pemilihan anggota BPK

FUNGSI, TUGAS & WEWENANG DPD RI III. FUNGSI PENGAWASAN 2.Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU dan menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti 3.Menerima hasil keuangan negara yang dilakukan BPK

FUNGSI, TUGAS & WEWENANG DPD RI III. Fungsi Pengawasan Bidang :  Otonomi Daerah  Hubungan pusat & daerah  Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah  Pengelolaan SDA dan SDE lain  Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah  Pelaksanaan APBN  Pajak, Pendidikan, agama

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DPD RI Pasal 49 dan 50 UU no 22 tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukanMPR, DPR, DPD, DPRD HAK : 4.Menyampaikan usulan dan pendapat 5.Memilih dan Dipilih 6.Membela Diri 7.Imunitas 8.Protokoler 9.Keuangan dan administratif HE. Mrs Margaret Wilson, Ketua APPF dan Ketua DPR New Zealand

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DPD RI KEWAJIBAN 1. Mengamalkan Pancasila 2. Melaksanakan UUD 45 dan mentaati segala peraturan UU 3. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DPD RI 4. Mempertahankan dan memelihara kerukunan ansional dan keutuhan NKRI 5. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat 6. Menyerap, menghimpun, menampung, menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah 7. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, golongan Anggota DPD-RI bertemu speaker dari House of Lords, UK – Lord Faulkner

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DPD RI 1.

2. 3.

Memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya Menaati kode etik dan peraturan tata tertib DPD Menjaga etika & norma adat daerah yang diwakili

The 8th Workshop of Parliamentary Scholars & Parliamentarians, Wroxton College, Oxfordshire, UK, 26 – 27 July 2008

ALUR KERJA DPD RI

(1) Jaring aspirasi

Rakyat, LSM, Tokoh Masyarakat

(2) kunjungan

PAH DPD-RI (5) Rapat Pleno PAH IV

kerja

PEMDA & DPRD

(3) Rapat Kerja

MENTERI

PAKAR

(4) RDPU

(

ekonomi, moneter, pemda)

Laporan PAH

Keputusan DPD-RI (6) Sidang Paripurna DPD-RI

DPR -RI

THE 3RD PLENARY SESSION OF ASIAN PARLIAMENTARY ASSEMBLY 27 -28 Nopember 2008

Menerima Presiden India HE Mrs Paratibha Devisingh Patil 1 Desember 2008

Om Shanti Shanti Shanti Om