Sap 7 Garuda Indoenesia.docx

Profil Perusahaan PT. Garuda Indonesia Garuda Indonesia (PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk; IDX: GIAA) adalah maskapai penerbangan

nasionalIndonesia. Garuda adalah

nama wahana tunggangan Dewa

Wisnu dalam mitologi India kuno. Pada tahun 2007, maskapai ini bersama dengan maskapai Indonesia lainnya (termasuk anak perusahaan Garuda Indonesia, Citilink), dilarang terbang menuju Eropa karena kejadian yang menimpa pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan 200. Setahun kemudian, maskapai ini menerima sertifikasi IATA Operational Safety Audit (IOSA) dari IATA yang menunjukkan Garuda Indonesia telah memenuhi standar keselamatan penerbangan Internasional. Perbaikan layanan dan meningkatnya kualitas layanan maskapai membuat Garuda menjadi pemenang kategori "World's Most Improved Airline" dari Skytrax. 1 Juni 2010 menjadi hari bersejarah bagi Garuda Indonesia, di mana pembukaan kembali rute Amsterdam dilaksanakan menggunakan Pesawat Airbus A330-200 dengan perhentian di Dubai. Pada bulan Juni 2012, Garuda Indonesia dengan klub sepak bola Liverpool FC, Inggris mengadakan perjanjian kerja sama dan kini merupakan sponsor global untuk Liverpool FC. Tahun 2013, Garuda Indonesia mendapat dua penghargaan dari Skytrax yaitu "World Best Economy Class" dan "World Best Economy Class Seat". Pada pertengahan tahun 2014, Garuda Indonesia mendapat penghargaan "World's Best Cabin Crew". Pada tanggal 5 Maret 2014, Garuda Indonesia resmi bergabung dengan aliansi SkyTeam sebagai anggota ke-20 yang peresmiannya berlangsung di Denpasar, Bali. Pada tanggal 30 Mei 2014, Garuda Indonesia melayani rute ke Amsterdam dengan nonstop menggunakan pesawat Boeing 777-300ER yang memiliki kabin terbaru dari semua armada. Pada tanggal 8 September 2014, Garuda Indonesia memperpanjang rute penerbangannya menuju London. Pada tanggal 11 Desember 2014, bertepatan dengan mundurnya Dirut Garuda Indonesia saat itu, Emirsyah Satar. Garuda Indonesia mendapat Anugerah penghargaan sebagai maskapai "berbintang 5" sedunia dari Skytrax dan menjadi anggota dari 8 maskapai dunia yang mendapat penghargaan tersebut.

Kasus Garuda Indonesia Kasus Emirsyah Satar, Garuda Indonesia Gugat Rolls Royce Selain Emir, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menjerat Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi, Soetikno Soedarjo. Selasa, 18 September 2018 08:56 PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) menggugat Rolls Royce PLC, dan Rolls Royce Total Care Services Limited. Dua perusahaan manufaktur pesawat asal Manchester, Inggris ini dituding melakukan kecurangan atas perjanjian dengan Garuda yang jadi muasal tindak korupsi mantan Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar. Gugatan diajukan Garuda di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 13 September 2018 lalu. Nomor perkaranya 507/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst. "Menyatakan perjanjian dengan judul TotalCareTM Agreement for the Trent 700 Engine Powered Airbus A330-300 Aircraft (Contract Reference: DEG 5496) Nomor DS/PERJ/DE-3236/2008 tertanggal 29 Oktober 2008 batal karena perbuatan curang oleh Para Tergugat," tulis Kuasa Hukum Garuda Ery Hertiawan dalam gugatannya yang dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018). Atas gugatan ini, Garuda meminta kedua tergugat untuk membayar ganti rugi senilai Rp 640,94 miliar yang dibayarkan secara tanggung renteng. Sementara sidang perdana akan digelar Rabu (19/9/2018). Sementara Vice President Corporate Communication Garuda Hengki Heriandono belum memberikan penjelasan. "Maaf, saya masih rapat BOD," balas pesan pendeknya kepada Kontan.co.id, Senin (17/9). Dari Laporan Keuangan Garuda Semester I/2018 diketahui bahwa, perjanjian Total Care DEG 5496, sempat beberapa kali diubah kedua pihak. Baik untuk memperpanjang waktu berlaku ataupun penyesuaian tarif. Penyesuaian tarif, dilakukan pada 2012, dan 2016. Sementara perpanjangan kontrak dilakukan pada 2015, dimana kontrak telah habis September 2017 lalu. Pada 22 Desember 2017, Garuda kembali menerima kembali menerima penawaran perpanjangan Total Care DEG 5496. Namun hingga kini, belum ada kesepakatan kembali soal perpanjangan kontrak tersebut. Sekadar informasi, relasi antara Garuda-Rolls Royce juga menjerat mantan Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar. Emir diduga menerima suap dari Rolls Royce senilai 1,2 juta euro, dan 180.000 dollar AS atau setara Rp 20 miliar, serta berbentuk barang senilai 2 juta dollar AS yang tersebar di Indonesia dan Singapura. Sumber: http://wartakota.tribunnews.com/2018/09/18/kasus-emirsyah-satar-garuda-indonesia-gugatrolls-royce

Analisis Kasus PT. Garuda Indonesia, Tbk Kasus Emirsyah Satar ini cukup mencoreng nama perusahaan PT. Garuda Indonesia yang dapat dilihat dari anjloknya harga saham ketika Emirsyah Satar dinyatakan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK karena adanya suap. Walaupun anjloknya harga saham belum tentu terjadi hanya karena kasus tersebut, namun tentu kasus tersebut juga turut memengaruhi anjloknya harga saham perusahaan pelat merah tersebut. Tentu kasus ini berdampak pada kepercayaan public terhadap manajemen perusahaan yang padahal telah dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terjadinya kasus ini tentunya bukan terjadi tanpa sebab, terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan kasus ini terjadi, penyebab utama dari kasus ini adalah Direksi yang tidak bertanggung jawab dan memiliki itikad buruk dalam pengelolaan perusahaan serta lemahnya pengawasan Dewan Komisaris di Kedua perusahaan yang terlibat yakni Garuda Indonesia dan Rolls-Royce. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/ POJK.04/ 2014, Direksi adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik serta mewakili Emiten atau Perusahaan Publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dari pengertian tersebut, jelas sekali terungkap bahwa dalam Kasus Garuda Indonesia ini, Direksi telah melakukan pelanggaran berat dimana Direktur utama perusahaan memanfaatkan jabatannya bukan untuk kepentingan emiten melainkan kepentingan pribadinya. Menurut peraturan OJK mengenai Direksi dan Dewan Komisaris dalam Bab V tentang Larangan dinyatakan bahwa setiap anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik selain penghasilan yang sah. kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik selain penghasilan yang sah. Sangat jelas dinyatakan bahwa direksi dan dewan komisaris dilarang keras untuk memanfaatkan operasi perusahaan demi keuntungan pribadi dan apabila hal tersebut dilanggar akan dijatuhi sanksi bagi yang bersangkutan. Emirsyah Satar selaku Direktur Utama dari PT. Garuda Indonesia, Tbk telah dijatuhi pidana sebagai tersangka kasus suap dalam pembelian mesin dengan Rolls-Royce, yang tentunya hal ini mengindikasikan terjadinya pelanggaran atas peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan apabila hal tersebut terbukti benar, maka akan dikenakan sanksi bagi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam ketentuan yang tercantum di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/ POJK.04/ 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa Dewan Komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dalam peraturan ini pada Bab III bagian ketiga mengenai rapat dewan komisaris dijelaskan bahwa dewan komisaris wajib mengadakan rapat bersama dengan direksi paling sedikit satu kali dalam empat bulan secara berkala. Namun, dilihat dari kasus ini, dewan komisaris dalam perusahaan Garuda Indonesia kemungkinan tidak melakukan rapat dengan dewan direksi atau telah melakukan rapat namun tidak dilaksanakan secara efektif. Apabila system pengawasan telah dilaksanakan dengan baik dan efektif akan dapat membatasi terjadinya suap yang menguntungkan segelintir pihak. Selain itu, system pengawasan oleh Dewan Komisaris sebaiknya dibentuk serinci mungkin sebagai tindakan prevensi apabila terdapat pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang memiliki keinginan melakukan tindakan fraud yang merugikan perusahaan. Pelanggaran GCG yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia, Tbk. Prinsip Good Corporate Governance (GCG) merupakan dasar yang penting dalam praktek pengelolaan perusahaan di Indonesia. Prinsip tersebut dapat dijadikan pedoman oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia guna meningkatkan performa kerja perusahaan pada setiap sisinya. Dalam hal ini Dewan Direksi dan Dewan Komisaris merupakan penanggungjawab atas apapun kesalahan yang terjadi dalam sebuah perusahaan sesuai dengan tata kelola perusahaan dalam Good Corporate Governance. Karena tugas dari Dewan Direksi itu sendiri mempunyai tugas yaitu memilih sumber daya dengan efektif dan efisien serta mengelola perusahaan. Sedangkan Dewan Komisaris itu sendiri bertugas mengawasi tugastugas yang dilakukan oleh para anggota Dewan Direksi. Dalam kasus Emirsyah Satar ini, kesalahan yang dilakukan ialah tidak adanya pengawasan yang efektif oleh Dewan Komisaris sehingga tersangka Emirsyah memperoleh kesempatan untuk melakukan tindakan kecurangan yang menguntungkan dirinya pribadi. Wakil ketua KPK saat itu, syarif, menyatakan bahwa kasus ini akan terus didalami oleh KPK mengenai seluruh proses suap proyek pengadaan tersebut, mulai dari awal hingga penunjukkan pembelian mesin pesawat dari Rolls-Royce. Alasan dilakukan hal tersebut karena merujuk pada alasan pemilihan pembelian mesin di perusahaan itu. Padahal, untuk jenis Airbus ada dua pilihan mesin yang bisa digunakan. Rolls-Royce menawarkan apabila membeli mesinnya ada sesuatunya. Padahal, ada 3 alternatif, ada 3 mesin yang cocok. “Sesuatu” yang dimaksud dalam

alasan pembelian mesin oleh Emirsyah, merupakan sesuatu yang ambigu. Seharusnya sejak awal, dewan komisaris harus mendapatkan informasi terperinci mengenai pembelian mesin tersebut serta alasannya. Kegagalan pengawasan oleh dewan komisaris ini sangatlah disayangkan, sehingga berakibat pada kerugian yang cukup besar.

Kesimpulan dan Saran Kasus PT. Garuda Indonesia ini diindikasikan terjadi akibat adanya kecurangan yang dilakukan oleh Direktur Utama yaitu Emirsyah Satar serta kelalaian pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Hal yang harus dipertanyakan dalam kasus ini ialah seberapa efektifkah pengawasan yang dilakukan oleh komisaris sehingga kasus seperti ini dapat terjadi. Di samping itu, Bapepam selaku otoritas pasar modal harusnya juga bertanggungjawab karena Garuda Indonesia merupakan perusahaan publik. Kasus buruknya pelaksanaan Good Corporate Governance juga dapat dilihat dari kasus ini dimana Direksi tidak melaksanakan tugasnya dan malah menyebabkan kekacauan dalam perusahaan, sangat jelas bahwa direksi tidak menerapkan prinsip GCG. Dari kasus tersebut di atas, alangkah lebih baiknya apabila hal tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Dewan Komisaris perusahaan Garuda Indonesia agar membentuk system pengawasan yang efektif dan lebih terperinci sehingga dapat mendeteksi dan mengurangi kemungkinan adanya kemungkinan terjadinya kecurangan. Serta, dewan Komisaris perlu meningkatkan kinerja dari pengawasan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pihak-pihak yang terkait mengenai Kasus Garuda ini sebaiknya diproses, diadili, dan dijatuhi hukuman yang sepantasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jangan sampai pihak-pihak yang bersalah tersebut malah dilindungi oleh harta yang mereka miliki secara illegal.