Garuda Indo.doc

Serikat Pekerja Garuda Indonesia Bersatu dan Asosiasi Pilot Garuda melapor kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Badan Usaha Milik Negara atas masalah yang terjadi di internal PT Garuda Indonesia (Persero).

Puncaknya adalah saat maskapai bintang lima ini mengalami penundaan 300 lebih penerbangan, ketika libur Natal dan Tahun Baru lalu. Ada enam poin yang disorot sekar 7 pilot. Berikut adalah catatannya.

Baca Juga : SOP Delay Garuda Dievaluasi 1. Program efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan cenderung sangat sporadis dan yang terjadi adalah cutting cost sehingga menganggu kegiatan operasional.

2. Terjadi pemborosan biaya organisasi karena jumlah Direksi saat ini sembilan orang sementara sebelumnya hanya enam orang. Di mana penambahan Direksi tersebut tidak sejalan dengan komitmen perusahaan dalam melakukan efisiensi dan penambahan direksi tersebut juga tidak diikuti dengan peningkatan kinerja jika dibandingkan dengan sebelumnya.

Baca Juga : 2 Bengkel Pesawat Bersaing di Batam 3. Penambahan armada tidak diikuti dengan kemampuan manajemen untuk membuat strategi penjualan produk penumpang dan kargo, di mana peningkatan pendapatan hanya sebesar 8,6% sementara peningkatan biaya sebesar 12,6% (Data Analyst Meeting Q3/2017).

4. Kinerja Keuangan Garuda lndonesia sampai dengan kuartal lll/2017 semakin merosot dengan kerugian US$207,5 juta dan juga nilai saham Garuda dengan kode GlAA per 19 Januari 2018 hanya Rp314 per lembar, mengalami penurunan sebesar 58% dari nilai saham pada saat IPO.

Baca Juga : China Buka Rute Penerbangan Bermasalah 5. Terjadi penurunan kinerja operasional Garuda indonesia yang berdampak pada penundaan dan pembatalan penerbangan, yang paling signifikan terjadi pada Desember saat masa puncak liburan dan kondisi ini sangat merusak citra baik perusahaan (on-time performance).

6. Kondisi hubungan industrial saat ini tidak harmonis karena perusahaan banyak melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Bersama/ Perjanjian Kerja Profesi yang sudah disepakati sehingga banyak menimbulkan perselisihan.

"kami minta restrukturisasi jumlah direksi bumn dari 9 menjadi 6 sesuai dengan Peraturan penerbangan Sipil Republik Indonesia. Lalu mengevaluasi kinerja direksi dan melakukan pergantian direksi yang profesional," ungkap Ketua Umum Sekar Garuda, Ahmad Irfan, Selasa (23/1/2018).