Sap 13.docx

RINGKASAN MATERI KULIAH TEORI PASAR MODAL

TRANSAKSI EFEK DAN INSTRUMEN SERTA PERILAKU DAN ETIKA WPPE

OLEH : NAMA : GUSTI NGURAH MADE DWIPHAYANA NIM :1506305070 NO. ABSEN : 15

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA 2017

TRANSAKSI EFEK DAN INSTRUMEN SERTA PERILAKU DAN ETIKA WPPE A. Transaksi Efek dan Instrumen 1. Transaksi Efek Tahapan transaksi dalam pasar modal terjadi melalui dua tahapan yaitu (1) pasar primer (primary market) dan (2) pasar sekunder (secondary market). Pasar primer merupakan pasar yang memperdagangkan obligasi dan saham yang baru diterbitkan pertama kali oleh emiten kepada underwriter. Kegiatan pada pasar primer tersebut dikenal dengan IPO (Initial Public Offering) atau penawaran umum pertama. Pasar sekunder merupakan pasar yang memperdagangkan saham dan obligasi antar investor setelah melewati masa penawaran di pasar primer. Jenis Mekanisme Transaksi Efek a. Transaksi Menurut Tempat Pelaksanaan 1) Transaksi Bursa. Kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjammeminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek. 2) Transaksi Luar Bursa. Transaksi antar Perusahaan Efek atau antara Perusahaan Efek dengan Pihak lain yang tidak diatur oleh Bursa Efek, dan transaksi antar Pihak yang bukan Perusahaan Efek. b. Transaksi Menurut Pembiayaan 1) Transaksi Regular. Transaksi efek yang dilakukan nasabah di pasar sekunder tanpa pembiayaan dari perusahaan efek. 2) Transaksi Margin. Terdapat jenis transaksi lain-lain yaitu pinjam-meminjam efek dan transaksi repo. c. Transaksi Menurut Nasabah 1) Transaksi Nasabah Pemilik Rekening. Transaksi Efek yang dilaksanakan oleh Perusahaan Efek untuk kepentingan rekening nasabahnya sesuai dengan kontrak antara Perusahaan Efek dengan nasabah tersebut. 2) Transaksi Nasabah Umum. Transaksi melalui pemesanan Efek dalam Penawaran Umum oleh pemodal yang tidak mempunyai rekening Efek pada Perusahaan Efek. 3) Transaksi Nasabah Kelembagaan. Transaksi Efek antara Perusahaan Efek dengan nasabah kelembagaan tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Perusahaan Efek dengan nasabah kelembagaan.

2. Kontrak Berjangka dan Opsi Atas Efek atau Indeks Efek (KBIE) KBIE selain diatur didalam Peraturan III.E.1 tentang Kontrak Berjangka dan Opsi atas Efek Atau Indeks Efek juga diatur dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor II.E tentang Perdagangan Kontrak Berjangka Indeks Efek LQ-45. a. Peraturan Bapepam III.E.1 Difinisi Istilah: 1. Jaminan adalah dana dan atau Efek yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan Transaksi Bursa atas Kontrak atau untuk menyelesaikan kewajiban anggota kliring kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan. 2. Kontrak Berjangka adalah suatu perjanjian yang mewajibkan para Pihak untuk membeli atau menjual sejumlah Underlying pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. 3. Kontrak adalah Kontrak Berjangka atau Opsi. 4. Likuidasi Kontrak adalah penutupan Posisi Terbuka anggota kliring oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan. 5. Opsi adalah hak yang dimiliki oleh Pihak untuk membeli atau menjual kepada Pihak lain atas sejumlah Efek pada harga dan dalam waktu tertentu. 6. Posisi Terbuka adalah posisi Kontrak baik jual maupun beli yang belum diselesaikan. 7. Transaksi Saling Hapus adalah transaksi yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek untukmenyelesaikan Kontrak dengan posisi berlawanan, baik itu jual maupun beli atas Kontrak yang sama. 8. Underlying adalah Efek, indeks Efek, sekumpulan Efek atau indeks sekumpulan Efek yangmenjadi dasar transaksi Kontrak b. Peraturan BEI II-E tentang Perdagangan KBIE LQ-45 Ketentuan umum perdagangan: 1. AB yang melakukan transaksi KBIE LQ-45 wajib melaksanakan transaksi tersebut di Bursa melalui JATS. 2. AB bertanggung jawab atas seluruh transaksi yang dilakukan di Bursa baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. 3. AB dilarang melaksanakan transaksi di luar Bursa atau memberikan fasilitas transaksi jual dan/atau beli di luar Bursa atas KBIE LQ-45. 4. Dalam hal AB memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli KBIE LQ-45 ke JATS, dan penawaran jual dan/atau permintaan beli KBIE LQ-45 tersebut terjadi (match), maka transaksi dimaksud adalah sah sebagai Transaksi Bursa.

5. Perdagangan KBIE LQ-45 diselenggarakan melalui JATS berdasarkan proses tawar menawar secara lelang berkesinambungan. 6. Setiap AB yang melakukan perdagangan KBIE LQ-45 wajib terlebih dahulu menyetor agunan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPEI. 7. AB dilarang untuk melakukan koreksi Trading-ID. 8. Dalam hal KPEI melakukan koreksi Trading-ID atas Posisi Terbuka dengan melakukan Transaksi Saling Hapus maka KPEI akan melaporkan koreksi tersebut ke Bursa di Hari Bursa yang sama (T+0) dengan dilakukannya koreksi Trading-ID tersebut

B. Perilaku dan Etika WPPE 1. Perilaku Wakil Perantar Pedagang Efek Selain diatur didalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait Pasar Modal, Perilaku Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) juga diatur didalam Peraturan OJK No. 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan WPEE dan WPPE (POJK Perizinan). Orang perseorangan yang melakukan kegiatan atau bekerja di Perusahaan Efek wajib memiliki izin perorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek (WPE). Untuk mendapatkan izin perorangan tersebut dari OJK, yang bersangkutan harus dinyatakan lulus terlebih dahulu dari ujian yang diselenggarakan oleh Lembaga yang ditunjuk oleh OJK salah satunya ialah TICMI. Tanda kelulusan tersebut menjadi salah satu dasar penilaian atas permohonan izin yang diajukan ke OJK. Seseorang dapat memiliki izin perorangan WPE lebih dari satu izin. Setiap Perusahaan Efek wajib melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap semua Pihak yang bekerja atau menjadi Wakil Perusahaan tersebut.

2. Kewajiban Wakil Pedagang Perantara Efek (WPPE) 1. Memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan Pasar Modal Indonesia; 2. Bertindak dan bersikap profesional serta mempunyai wawasan yang luas di bidang Pasar Modal; 3. Menjadi anggota asosiasi yang mewadahi Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan. 4. Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek wajib mengikuti pendidikan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh asosiasi yang mewadahi Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek, atau pihak lain, yang diakui Otoritas Jasa Keuangan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.

3. Pengawasan Terhadap Pegawai dan Pedagang PE a. Setiap Perusahaan Efek wajib melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap semua Pihak yang bekerja atau menjadi Wakil Perusahaan tersebut. b. Direksi wajib melakukan pengawasan atau menunjuk Wakil untuk melakukan pengawasan terhadap Wakil Perusahaan Efek yang tidak menjadi direktur Perusahaan Efek dan semua pegawai Perusahaan Efek. c. Setiap Perusahaan Efek wajib mempunyai sistem pengawasan atas kegiatan para Wakil Perusahaan Efek dan setiap pegawainya untuk menjamin dipatuhinya semua ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. d. Sistem pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 Peraturan ini, sekurangkurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: a. Prosedur pengawasan yang dibuat secara tertulis antara lain memuat: b. Mekanisme pengawasan yang pelaksanaannya dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih pengawas untuk: ii. Secara berkala mengawasi dan meninjau kegiatan Wakil Perusahaan Efek dan pegawai Perusahaan Efek; dan iii. Secara berkala memeriksa setiap unit kerja Perusahaan Efek untuk memastikan bahwa prosedur tertulis tersebut dijalankan e. Pembukaan atau penutupan rekening nasabah harus memperoleh persetujuan tertulis dari pengawas. f. Pemeriksaan atas rekening nasabah harus sering dilakukan untuk mencegah ketidakberesan atau penyalahgunaan. g. Pemeriksaan atas surat menyurat, transaksi, dan pesanan nasabah oleh Wakil Perusahaan Efek harus dilakukan secara terus menerus untuk mencegah ketidakberesan atau penyalahgunaan oleh Wakil Perusahaan Efek dan pegawai Perusahaan Efek, seperti transaksi untuk kepentingan sendiri. h. Perusahaan Efek bertanggung jawab atas perilaku Wakil Perusahaan Efek dan pegawai Perusahaan Efek.