“ruang Lingkup (wilayah) Kegiatan Dan Keanggotaannya”(o.adm.i)

Ketidakseimbangan Penempatan Dana Otonomi Khusus Aceh Dalam Pedesaan

Tujuan dari kebijakan pemerintah dalam peluncuran dana otonomi khusus daerah Aceh antar desa adalah untuk mensejahterkan ekonomi masyarakat. Hal ini menjadi pemicu bagi pemerintah setempat untuk menempatkan dana pada kebutuhan khusus daerah tersebut. Dana desa sebesar satu milyar yang masih belum terlihat manfaatnya secara transparan oleh masyarakat. Kurangnya juga pola kritis dari masyarakat dalam mengawasi dan meninjau pemakaian otsus ini membuat banyak penyimpangan dalam penyalahgunaan dana tersebut. Tidak heran jika kata "Korupsi" menjadi salah satu opini masyarakat karena ketidakjelasan dana tersebut. Namun pada kenyataannya bukan hanya dalam bentuk opini, bahkan secara nyata kita bisa melihat banyak perangkat desa yang terkena OTT dan tersangka sebagai penggelapan dana tersebut. Bukan hanya satu studi kasus yang di perdalam KPK pada persoalan korupsi, namun sudah banyak. Tapi hal ini tidak membuat jera para pejabat daerah, karena kurangnya peninjauan yang baik dari masyarakat. Seharusnya dana tersebut tersosialisasikan seperti pembangunan jalan yang sudah tidak layak di lewati oleh kendaraan bersepeda motor apa lagi beroda 4. Masyarakat kurang peduli dengan otsus karena mereka mengaggap bahwa hanya pemerintah desa setempat yang berhak tau dan slangsung mengklaim bahwa uang itu sudah di gelapkan. Namun seharusnya di butuhkan juga kesadaran dan pengawasan besar masyarakat dalam mengawasi dana tersebut. Dana yang cukup besar namun belum bisa terlihat dengan jelas kemana arah penggunaannya. Prinsip pemberian otsus adalah untuk mempercepat pembangunan daerah khusus, namun sering kali salah dipergunakan. Pengawasan yang dilakukan bertujuan mengoptimalkan pembangunan secara merata dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar daerah. Pemerintah daerah merupakan satuan pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat. Sehingga, sangat berperan dalam hal kemajuan pembangunan, meningkatkan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pelayanan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Kondisi masyarakat yang berada lebih dekat dengan pemerintah kabupaten/kota memberikan efisiensi dan efektivitas birokrasi dari aspek pelayanan publik. Seharusnya pemerintah kabupaten/kota juga memperhatikan pengalokasian dana sesuai yang di butuhkan. Namun pada nyatanya pejabat kabuaten/kota lah yang tersandung kasus korupsi. Pengawasan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dalam aturan perundang-undangan dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal pengawasan pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh ada pada Gubernur Aceh yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus,