Pdf Beb Destiyara.pdf

MAKALAH

PENERAPAN “GOOD GOVERNMENT” DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI INDONESIA Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah TEORI ADMINISTRASI NEGARA Dosen Pengampu:

Dr. Samsul Bahri M. Si

Disusun Oleh:

DESTIYARA : 170802142 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2018

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “GOOD GOVERNMENT” ini tepat pada waktunya dalam memenuhi tugas mata kuliah TEORI ADMINISTRASI NEGARA. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, karena kami masih dalam tahap belajar. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Untaian terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.

Banda Aceh, 29 November 2018 DESTIYARA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................

2

DAFTAR ISI ..................................................................................................

3

BAB I PENDAHULUAN ..............................................................................

4

A. Latar Belakang ..............................................................................

4

B. Rumusan masalah...........................................................................

6

C. Tujuan penulisan ............................................................................

5

BAB II PEMBAHASAN ...............................................................................

5

A. Pengertian Good Government .......................................................

5

B. Prinsip-prinsip Good Government ................................................

5

C. Penerapannya di Indonesia ............................................................

8

BAB III PENUTUP .......................................................................................

10

A. Kesimpulan ...................................................................................

10

B. Saran ...............................................................................................

10

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................

11

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah pemerintahan sebagai suatu kenyataan yang tak dapat di hindarkan dalam hidup setiap warganegara memiliki banyak arti bagi mereka, secara perorangan atau secara bersama-sama. Pemerintah adalah harapan dan peluang untuk mewujudkan hidup yang sejahtera dan berdaulat melalui pengelolaan kebebasan dan persamaan yang di miliki oleh warganegara. Pada sisi lain pemerintah adalah tantangan dan kendala bagi warganegara terutama ketika pemerintah terjauhkan dari pengalaman etika pemerintah. Suatu masyarakat tanpa pemerintah adalah sebuah kekacauan massal. Di dalam masyarakat manusia beradab di perlukan lebih banyak peraturan, di perlukan juga lebih banyak upaya dan kekuatan untuk menjamin bahwa peraturan-peraturan itu di taati. Harapan lain yang ingin di wujudkan oleh setiap warganegara melalui proses pemerintahan adalah berlangsungnya kehidupan secara wajar, dalam semua bidang dan ukuran kehidupan mereka. Pemerintah pertama-tama di harapkan dapat membentuk kesepakatan warganegara tentang bingkai kepatutan dalam proses kehidupan kolektif warganegara. Dengan demikian, kebutuhan akan kehidupan yang wajar mensyaratkan kewajiban pemerintah untuk membentuk hukum yang adil dan melakukan penegakkan hukum demi rasa keadilan tersebut pada semua warganegara. Untuk mewujudkan tujuan dan harapan tersebut, maka di perlukan suatu system pemerintahan yang baik dan efektif yang sesuai dengan prinsipprinsip bersifat demokratis. Konsep pemerintahan yang baik itu di sebut dengan good goverment. Dalam makalah ini berisi pemaparan dari pengertian good goverment, prinsip-prinsip good goverment, dan penerapannya di Indonesia. Diharapkan juga dengan penulisan makalah ini dapat

menambah wawasan tentang good government secara lebih mendalam. Yang tidak kalah pentingnya adalah peran semua lapisan untuk menjalankan tata pemerintahan yang baik.

BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Good Government Menurut bahasa Good Government berasal dari dua kata yang diambil dari bahasa inggris yaitu Good yang berarti baik, dan government yang berarti tata pemerintahan. Dari pengertian tersebut good government dapat diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik, atau pengelolaan/ penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Government adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor nonpemerintah dalam suatu kegiatan kolektif. Pinto dalam mengatakan bahwa “government” adalah praktik penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Lembaga Administrasi Negara mengartikan government adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan publik goods and services 1. Dengan begitu Good Government dapat didefinisikan sebagai suatu kese-pakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik secara umum.

B. Asas-asas Good Governance Untuk merealisasikan pemerintahan yang profesional dan akuntabel yang bersandar pada prinsip-prinsip good government, Lembaga

1

Ani Sri Rahayu, S.IP., M.AP., PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKn), Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hal. 198-199.

Administrasi Negara (LAN) merumuskan sembilan aspek fundamental dalam good government yaitu: a. Partisipasi b. Penegakan hukum c. Tranparansi d. Responsif e. Orientasi kesepakatan f. Keadilan g. Efektifitas dan efisienitas h. Akuntabel i. Visi strategi2.

1. Partisipasi Merupakan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen

perencanaan

pembangunan.

Partisipasi

aktif

masyarakat lebih jauh menggambarkan sejauhmana kepentingan mereka telah terakomodir dengan baik selain melibatkan mereka dalam hal tanggung jawab yang lebih luas. Rendahnya partisipasi

masyarakat

dalam

pengelolaan

pemerintahan

disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pembangunan. Faktor pendididkan menjadi

kunci

penting

dalam

mendorong

kesadaran

masyarakat3. 2. Penegakan Hukum Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik memerlukan system dan aturan-aturan hukum, tanpa di topang oleh aturan hukum dan penegaknya secara

2

Tim Penyusun MKD IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA, CIVIC EDUCATION (PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN), IAIN SUNAN AMPEL Press, Surabaya, 2011, hal.122. 3 Dr. Muhadam Labolo, Memperkuat Pemerintahan, Mencegah Negara Gagal; Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Good Governance dan Negara Kesejahteraan, Kubah Ilmu, Jakarta, 2012, Hal.113.

konsekwen partisipasi publik dapat berubah menjadi tindakan publik yang anarkhis. 3. Transparansi Merupakan unsur lain yang menopang terwujudnya good government. Mengutip kesimpulan pakar politik Afan Gaffar ada 8 aspek mekanisme pengelolaan negara secara terbuka yaitu: a) Penetapan posisi, jabatan atau kedudukan b) Kekayaan pejabat publik c) Pemberian penghargaan d) Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan e) Kesehatan f)

Moralitas pada pejabat dan aparatur pelayan publik

g) Keamanan dan ketertiban h) Kebijakan

strategis

untuk

penceraha

kehidupan

masyarakat.

4. Responsif Bahwa pemerintah harus reponsif terhadap persoalanpersoalan masyarakat. Afan menegaskan bahwa pemerintah harus memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya jangan menunggu

keinginannya,

tapi

mereka

secara

proaktif

mempelajari dan menganalisa kebutuhan-kebutuhan masyarakat, untuk kemudian melahirkan kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum. 5. Konsensus Asas ini menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Model pengambilan keputusan tersebut selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga akan menjadi

keputusan yang mengikat dan milik bersama sehinggga ia akn mempunyai kekuatan memaksa bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputussn tersebut. 6. Kesetaraan Terkait

dengan

asas

konsesus

transparansi,

good

government juga harus didukung dengan asas kesetaraan, yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Asas ini harus diperhatkan secaa sungguh-sungguh oleh semua penyelenggara pemerintah baik pusat maupun daerah. 7. Efektifitas dan efisienitas Merupakan

karakteristik

good

government

yang

merefleksikan kemampuan peerintah dalam pencapaian tujuan secara tepat guna dan hasil guna. Efektif biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjakau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, efisien umumnya diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. 8. Akuntabilitas Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingnan mereka. 9. Visi Strategi Merupakan

pandangan-pandangan

strategis

untuk

menghadapi masa depan, kualifikasi ini penting dalam kerangka perwujudan good government, karena perubahan dunia dengna kemajuan teknologinya yang begitu cepat. Dengan kata lain, kebijakan

apapun

yang

akan

diambil

saat

ini

harus

diperhitungkan akibatnya pada sepuluh tahun atau dua puluh tahun ke depan4.

4

Tim Penyusun MKD IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA, op. cit. Hal. 123-127

C. Penerapan Good Government di Indonesia Di era pemerintahan orde baru, salah satu citra buruk pemerintahan ditandai dengan saratnya KKN telah membuat fase sejarah dalam kehidupan perpolitikan bangsa Indonesia, sebagai kelanjutannya muncullah reformasi. Di antara isu reformasi yang diwacanakan oleh para

elit

politik

adalah good

gavernment. Konsep good

gavernment secara bertahap menjadi semboyan yang populer di kalangan pemerintahan, swasta dan masyarakat pada umumnya. Sehingga jadilah ide-good gavernment menjadi suatu harapan dan konsep yang diusung oleh semua lapisan masyarakat umum di republik ini. Namun yang menjadi pertanyaan kita smua, apakah konsep good government sudah di laksanakan dan dijalankan di negara indonesia ini? Untuk menjawab pertanyaan ini dapat ditelusuri dari indikator di bawah ini, seandainya indikator di bawah ini sudah terpenuhi dan tercukupi maka dapat dipastikan bahwa good government sudah terlaksana di indonesia ini. Sebenarnya indikator ini adalah tugas dari domain/lembaga yang pembentuk good government itu sendiri. Indikator tersebut antara lain: 1. Pemerintah a.

Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil.

b.

Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan.

c.

Menyediakan

public

service

yang

efektif

dan

accountable. d.

Menegakkan HAM.

e.

Melindungi lingkungan hidup.

f.

Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik.

2. Sektor Swasta (Dunia Usaha) a.

Menjalankan industri

b.

Menciptakan lapangan kerja

c.

Menyediakan insentif bagi karyawan

d.

Meningkatkan standar hidup masyarakat

e.

Memelihara lingkungan hidup

f.

Menaati peraturan

g.

Transfer

ilmu

pengetahuan

dan

tehnologi

kepada

masyarakat h.

Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM

3. Masyarakat Madani a.

Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi

b.

Mempengaruhi kebijakan publik

c.

Sebagai

sarana

cheks

and

balances

pemerintah d.

Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintaH

e.

Mengembangkan SDM

f.

Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Good government didefinisikan sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik secara umum. Dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik sangat tergantung dari ketiga lembaga yang menyusun government tersebut yaitu pemerintah (government), dunia usaha (swasta), dan masyarakat. Ketiga domain itu harus saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Ketiga lembaga ini harus menjaga kesinergian dalam rangka mencapai tujuan, karena ketiga domain ini merupakan sebuah sistem yang saling ketergantungan dan tidak dapat dipisahkan. Dikategorikan pemerintahan yang baik, jika pembangunan itu dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal menuju cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran, memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi rakyat meningkat, kesejahteraan spritualitasnya meningkat dengan indikator masyarakat rasa aman, tenang, bahagia dan penuh dengan kedamaian. Wallahu a’lam.

DAFTAR PUSTAKA Sri

Rahayu,

ani.

S.IP.,

M.AP.,

PENDIDIKAN

PANCASILA

&

KEWARGANEGARAAN (PPKn), Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Tim Penyusun MKD IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA, CIVIC EDUCATION (PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN), Surabaya: IAIN SUNAN AMPEL Press, 2011.

Labolo, Dr. Muhadam. Memperkuat Pemerintahan, Mencegah Negara Gagal;

Sebuah

Ikhtiar

Mewujudkan

Kesejahteraan, Jakarta: Kubah Ilmu, 2012.

Good

Governance

dan

Negara