Ringkasan Kebijakan Publik

RINGKASAN KEBIJAKAN PUBLIK 1. Definisi Kebijakan Publik : Whatever government choose to do or not to do. ( Apa yang pemerintah pilih untuk lakukan atau tidak lakukan ). Kebijakan publik bisa meliputi Pengaturan perilaku Mengorganisir birokrasi Mendistrbusikan benefit Memungut pajak dll

2. Tahapan Kebijakan Publik ( IdA For Legit Imalu ) IDENTIFIKASI masalah kebijakan tuntutan tindakan pemerintah

Identifikasi masalah Kebijakan melalui

AGENDA SETTING Memfokuskan perhatian media massa atau pejabat publik ( pemerintah ) pada masalah – masalah publik tertentu untuk memutuskan apa yang diputuskan. Efek media : 1. identifikasi isu dan agenda setting untuk pengambil kebijakan 2. mempengaruhi sikap dan nilai ke arah isu kebijakan 3. mengubah perilaku voter dan pengambil keputusan. FORMULASI Kebijakan Merumuskan tujuan kebijakan untuk menyelesaikan masalah, melalui inisiasi dan perkembangannya dengan bagian perencanaan kebijakan, kepentingan kelompok, birkorasi pemerintah, presiden dan kongres. Rincian proposal kebijakan biasanya diformulasikan oleh staff yang dipandu oleh atasannya.

LEGITIMASI Kebijakan Menyeleksi proposal, membangun dukungan politik, mensahkannya menjadi UU. ( ada Tanda tangan pejabat yang mengesahkan dan stempel dari institusi yang berwenang Melalui birokrasi yang teratur, pengeluaran publik dan kegiatan badan legislatif. IMPLEMENTASI Kebijakan Mengorganisir birokrasi, menyediakan belanja atau pelayanan publik, memungut pajak dan kegiatan – kegiatan lain dari badan legislatif

1

EVALUASI Kebijakan

Mempelajari program Melaporkan output dari program pemerintah Evaluasi dampak kebijakan Mengusulkan perubahan kebijakan Dilakukan oleh pemerintah sendiri, konsultan luar,

pers, dan publik

3. Hubungan antara Kebijakan Publik dan Politik  ada 3 : Kompol, SDE, Hybrid a. MODEL KOMPETISI POLITIK

Sumber Daya Ekonomi

Kebijakan Publik

Kompetisi Partisipasi

Merupakan model sistem paling awal dalam bidang kebijakan negara bagian. Sumber daya ekonomi menentukan tingkat kompetisi dan partisipasi pemilih dan faktor – faktor politik ini pda gilirannya menentukan kebijakan publik dalam kesejahteraan, ksehatan, jalan raya, pajak, belanja negara. Peningkatan kompetisi partai akan meningkatkan belanja dalam pendidikan, benefit kesejahteraan, dll, karena partai akan berupaya mendapatkan pengaruh publik. Peningkatan partisipasi pemilih bisa berpengaruh terhadap kebijakan publik. b. MODEL SUMBER DAYA EKONOMI

Sumber Daya Ekonomi

Kompetisi Partisipasi

Kebijakan Publik Variabel pengembang ekonomi lebih berpengaruh dibandingkan krakteristik sistem politik dalam membentuk kebijakan publik di negara bagian. Kebanyakan hubungan yang berlangsung antara variabel-2 politik. Misal : kompetisi partai. Bila faktor politik dikendalikan, perkembngan ekonomi tetap berdampak pada kebijakan publik. Tapi bila dampak kebijakan publik dikendalikan, maka faktor politik hanya punya sedikit pengaruh terhadap outcome kebijakan.

2

3. MODEL CAMPURAN ( HYBRID )

Sumber Daya Ekonomi

Kompetisi Partisipasi

Kebijakan Publik

Sumber daya ekonomi membentuk kebijakan publik secara langsung maupun tidak, dengan mempengaruhi kompetisi dan partisipasi, yang pada gilirannya mempengaruhi kebijakan publik.

4. MODEL ANALISA KEBIJAKAN  9 macam ( In Proses GERI Game PS ) 1. Model INSTITUSIONAL Check and Balances konstitusional antara legislatif, eksekutif dan yudikatif

2. Model PROSES Kebijakan sebagai kegiatan politik ( idem dengan 6 Tahap Kebijakan Publik )

3. Model GROUP / KELOMPOK Kebijakan merupakan keseimbangan yang diraih dari kelompok –kelompok yang berseteru. Keseimbangan ditentukan oleh oengaruh relatif dari kelompok  kebijakan akan bergerak ke arah kelompok yang mendapat pengaruh ( dominan ) Interest Group sebagai jembatan antara individual dan pemerintah Politik merupakan pertarungan antar kelompok untuk mempengaruhi kebijakan publik.

4. Model ELITE Kebijakan publik tidak menyangkut orang banyak untuk mengerjakan nilai – nilai dan minat elite. Masyarakat dianggap pasif, masa bodoh, dn mempunyai sedikit informasi sehingga sering digerakkan oleh elit.

5. Model RASIONAL Kebijakan sebagai keuntungan sosial yang maksimal  manfaat kebijakan harus > biaya.

6. INCREMENTAL Konservatif, tambal sulam, tidak mau ambil resiko, hanya melanjutkan atau memodifikasi kebijakan sebelumnya. Perhatian hanya dipusatkan pada program baru. 7. GAME THEORY Dua atau lebih partisipan punya pilihan untuk membuat kebijakan dan hasilnya tergantung kepada pilihan yang dibuat maisng – masing pihak.

3

Pembuat keputusan harus terlibat dalam pilihan – pilihan yang saling ketergantungan / interdependen. ’Pemain’ harus menyesuaikan yang tidak hanya mencerminkan keinginannya sendiri tapi juga harus bisa mewakili kepentingan kelompok lain. Mendeskripsikan bagaimana orang / kelompok membuat keputusan dalam situasi yang kompetitif . Konsepnya adalah STRATEGI. Strategi rasional -> MINIMAX, meminimalkan kerugian dan memastikan ’gain’ / keuntungan minimal. Contoh : balapan mobil ( 2 arah ) 8. Teori PILIHAN PUBLIK a. Individu ternyata memperjuangkan kepentingan pribadinya baik di sektor politik seperti halnya di pasar, namun keduanya bisa saling memberikan manfaat ( mutual benefit ) melalui pembuatan keputusan kolektif. Pemerintah sendiri tumbuh dari kontrak sosial dengan amsyarakatnya yangs etuju untuk taat hukum dan mendukung pemerintah, dan sebagai gantinya pemerintah memberikan perlindungan, kemerdekaan dan hak milik. b. Teori ini menyadari bahwa pemerintah harus menjlankan fungsi tertentu pada saat kegagalan pasar, yaitu : 1. pemerintah harus menyediakan public goods. 2. eksternalitas membutuhkan intervensi pemerintah. Ekesternalitas terjadi bila ada tindkan oleh individual , perusahaan atau pemda yang menyebabkan biaya yang sulit dikompensasi terhadap pihak lain. Misal : polusi air dan udara  mempengaruhi semua pihak baik pemerintah maupun individu, perusahaan. Pemerintah merespon dengan membuat kebijakan yang menghasilkan eksternalitas atau mengenakan denda kepada pihak yang melakukan sebagai kompensasi akibat yang ditimbulkan kepada msyarakat. c. Teori Pilihan Publik menjelaskan juga mengapa kandidat partai gagal enawarkan kebijakan yang jelas dalam kampanye pemilu. Partai dan kandidat membuat kebijakan untuk memenangkan pemilu dan bukan memenangkan pemilu untuk memformulasi kebijakan. d. Menjelaskan pemahaman mengenai interest group dan dampaknya terhadap kebijakan publik. Contoh pemerintah umumnya membuat program quasi pubolic goods, yaitu public goods atau jasa yang bermanfaat bagi beberapa kelompok, seperti subsidi, special benefit ( mungkin BLT ?? ). Pada jangka panjang, aktivitas dari interest group ini menyebabkan overproduksi dari kebijakan dan program pemerintah. - menyebabkan ORGANIZATIONAL SCLEROSIS : ekonomi politik yang dipenuhi dengan subsidi, benefit, proteksi dan perlakuan khusus untuk interest group tertentu. Jadi nampak bahwa interest group ini seperti aktor, dramatis dalam menjalankan aksinya, untuk memperjuangkan kepentingan pribadinya di pasar politik. 9. Teori SISTEM Kebijakan publik adalah output dari sistem politik.

4

Elemen dari sistem adalah saling berhubungan, dan sistem dapat merespon kepada kekuatan – kekuatan yang ada di dalam lingkungannya untuk menjaga keberlangsungan sistem itu sendiri.

5. EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK Evaluasi Kebijakan publik mempelajari mengenai konsekuensi kebijakan publik. Tujuan evaluasi : endapatkan penilaian aktivitas yang menyeluruh secara nasional dari suatu program atau untuk memenuhi sasaran yang diinginkan. Dampak terhadap evaluasi kebijakan Publik : 1. Dampak terhadap situasi atau kelompok target 2. Dampak terhadap situasi atau kelompok selain target ( efek tumpahan / spillover effect ) 3. Dampak terhadap konisi masa depan dan dalam waktu dekat. 4. Biaya langsung, sumber daya yang dialokasikan untuk program 5. Biaya tak langsung, termasuk hilangnya peluang untuk melakukan hal lain. Manfaat, biaya, baik yang dalam waktu dekat maupun masa mendatang harus diukur dalam bentuk befek simbolis maupun nyata : 1. Mengukur dampak, bukan output. Dampak kebijakan tidak sama dnegan output kebijakan. 2. Kelompok target  harus diidentifikasi dan selanjutnya efek yang diinginkan terhadap kelompok ini harus ditentukan. 3. Kelompok non target harus diidentifikasi. Kebijakan dan program punya efek berbeda-2 terhadap bermacam-2 segmen populasi. 4. Efek jangka pendek dan jangka panjang.  Kapan manfaat atau biaya akan dirasakan? 5. Biaya dan manfaat tak langsung dan simbolis  sulit diidentifikasi, kadang perlu intuisi politik. 6. Mengkalkulasi manfaat dan biaya bersih  sulit. Evaluasi Program : Apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah 1. Perbandingan sebelum dan sesudah 2. Perbandingan Project trend line vs Post program 3. Perbandingan antara yurisdiksi dengan atau tanpa program. 4. Perbandingan antara kelompok kontrol dan eksperimental sebelum dan sesudah implementasi program Mengapa program pemerintah jarang dihentikan : 1. Manfaat yang terkonsentrasi, biaya yang tersebar.

5

Benefit terbatasnya terkonsentrasi dalam konstituen yang kecil, terorganisir, sedangkan biayanya yang lebih besar tersbar dalam masyarakat / publik yang besar, tak terorganisir dan tdk kaya informasi. 2. Kepentingan legislatif dan birokratis. Di antara penerima program ada rang – orang yang mengelola dan mensupervisi program. 3. Incrementalisme dalam pekerjaan. Pemerintah jarang menjalankan banyak program sekaligus dalam satu tahun. Perubahan difokuskan kepada perubahan program yang ada dan bukan pada nilai program secara keseluruhan.

6