Ringkasan Kebijakan Studio.docx

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2011-2031

  

     

   

  

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah Pusat Pelayanan Kawasan yang sudah menunjukkan adanya perkembangan lebih, misalnya terdapat beberapa kegiatan yang memiliki jangkauan pelayanan lintas kecamatan, sehingga dipromosikan menjadi PKL Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis

    

 



  

  

Fungsi jalan adalah pengelompokan jalan umum berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang Kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan Kawasan peruntukan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya lainnya dimana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional Kawasan peruntukan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir Kawasan peruntukan perkebunan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan atau perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan maupun bahan baku industri. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut, lebak, dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana

    





 

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam Kawasan sempadan mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (aquifer) yang berguna sebagai sumber air. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan

 PPK dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan pusat pelayanan skala antar kecamatan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, pertanian, perekonomian dan sosial untuk skala lokal. Meliputi Kecamatan Bayat.  program perwujudan PPK meliputi:  penyusunan rencana detail tata ruang  peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana wilayah untuk menunjang fungsi PPK  Pusat kegiatan dengan sistem perdesaan untuk pengembangan PPL, meliputi:  Desa Ngerangan Kecamatan Bayat  Desa Wiro Kecamatan Bayat  Jaringan jalan baru, meliputi:  jalan lingkar selatan melalui Wonosari-Juwiring-Karangdowo-CawasBayat-WediGantiwarno-Jogonalan  Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), meliputi:  Kecamatan Bayat  pengembangan dan pengelolaan Rawa Jombor berada di Kecamatan Bayat

      



         







Pengembang embung, meliputi Kecamatan Bayat pengembangan jaringan air minum di daerah rawan kekeringan, meliputi: Kecamatan Bayat jalur evakuasi bencana tanah longsor meliputi: Kecamatan Bayat jalur evakuasi bencana banjir meliputi: Kecamatan Bayat jalur evakuasi bencana gempa bumi meliputi: Kecamatan Bayat Kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hektar berada di Kecamatan Bayat. Kawasan sekitar danau atau waduk berupa daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi, dengan luas kurang lebih 34 (tiga puluh empat) hektar berada di sekitar Rawa Jombor Kecamatan Bayat. Kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan dengan luas kurang lebih 8.557 (delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh) hektar atau 42 (empat puluh dua) persen dari luas kawasan perkotaan kurang lebih 20.018 (dua puluh ribu delapan belas) hektar kawasan cagar budaya meliputi: Kawasan Pandanaran berada di Kecamatan Bayat dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektar Kawasan rawan bencana angin topan meliputi seluruh wilayah di Kabupaten. Kawasan cagar alam geologi berupa kawasan keunikan batuan dan fosil berada di Kecamatan Bayat Hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 185 (seratus delapan puluh lima) hektar berada di Kecamatan Bayat. Hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 429 (empat ratus dua puluh sembilan) hektar meliputi: Kecamatan Bayat. Kawasan peruntukan hutan rakyat dengan luas kurang lebih 1.514 (seribu lima ratus empat belas) hektar meliputi: Kecamatan Bayat. Kawasan peruntukan hortikultura dengan luas kurang lebih 2.422 (dua ribu empat ratus dua puluh dua) hektar meliputi: Kecamatan Bayat. Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas kurang lebih 1.080 (seribu delapan puluh) hektar terdiri atas komoditas: kelapa deres, tembakau rajangan dan asepan, tebu di Kecamatan Bayat. Pengembangan kawasan peruntukan peternakan dengan luas kurang lebih 434 (empat ratus tiga puluh empat) hektar meliputi: Kecamatan Bayat. Kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi:  waduk atau rawa dengan luas kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) hektar berada di Kecamatan Bayat  budidaya pembibitan dan budidaya pembesaran dengan luas kurang lebih 113 (seratus tiga belas) hektar di Kecamatan Bayat. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro meliputi:  industri tenun Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) di Kecamatan Bayat.  industri gerabah/keramik di Kecamatan Bayat. Kawasan peruntukan pariwisata budaya meliputi:  Makam Ki Ageng Pandanaran berada di Kecamatan Bayat  keunikan lokal sebagai desa wisata Krakitan Kecamatan Bayat. Kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi:  Gunung Watu Prau dan Pegunungan Kidul berada di Kecamatan Bayat  kawasan keunikan batuan dan fosil berada di Kecamatan Bayat.

 Kawasan peruntukan pariwisata buatan meliputi: Rawa Jombor Permai berada di Kecamatan Bayat.

Ringkasan RPJMD Klaten Khusus Kecamatan Bayat Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 adalah: “Terwujudnya Masyarakat Klaten Sejahtera Yang Berketuhanan, Cerdas, Mandiri dan Berbudaya”.

A. Keadaan Fisik 1. Termasuk kedalam wilayah berbukit/gunug kapur (wilayah bagian selatan) 2. Wilayah dengan ketinggian antara 100 – 200 m dpl 3. Jenis tanah : Litosol -> Bahan induk dari skis kristalin dan batu tulis terdapat di daerah Kecamatan Bayat. Grumusol Kelabu Tua ->Bahan induk berupa abu dan pasir vulkanik intermedier terdapat di daerah Kecamatan Bayat, Cawas sebelah selatan. B. Potensi pengembangan wilayah diatur pada Pasal 21 Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 POTENSI 1. Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud mencakup luas kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hektar berada di Kecamatan Bayat.

2. Kawasan Perlindungan Setempat Kawasan sekitar dan atau waduk berupa daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air dan atau waduk tertinggi, dengan luas kurang lebih 34 (tiga puluh empat) hektar berada di sekitar Rawa Jombor Kecamatan Bayat.

3. Kawasan cagar Budaya : Kawasan Pandanaran berada di Kecamatan Bayat dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektar.

4. Kawasan Budidaya : a. Hutan produksi terbatas mencakup luasan kurang lebih 185 (seratus delapan puluh lima) hektar berada di Kecamatan Bayat.

b. Kawasan peruntukan hutan rakyat mencakup luasan kurang lebih 1.514 (seribu lima ratus empat belas) hektar meliputi kecamatan : Bayat, Jatinom, Karangnongko, Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, Tulung dan Wedi.

5. Kawasan Perutukan Pertanian. Kawasan peruntukan horikultura, Kawasan peruntukan perkebukan kelapa deres, tembakau rajangan, tebu. 6. Kawasan Peruntukan berikanan budidaya. Waduk atau rawa dengan luas kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) hektar berada di Kecamatan Bayat. Budidaya pembibitan dan budidaya pembesaran salah satunya di Bayat. 7. Kawasan peruntukan industri mikro : industri tenun Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM), industri gerabah/keramik

8. Kawasan Pariwisata: makam ki ageng, desa wisata krakitan, gunung watu prau dan gunung kidul dan kawasan keunikan batuan dan fosil, Rawa jombor

9. Kawasan berpotensi untuk pertambangan :  Batu gamping di tegalrejo (100.000 m3) dengan jumlah deposit layak ditambang dan dapat digunakan sebagai kontruksi ringan.  Batu gamping keras di desa wiro dan gununggajah (277.060 m3) masih layak ditambang namun jika terlalu dalam dapat mengakibatkan kecelakaan.  Batu gamping nummulietes di desa gununggajah (1000 m3) tidak layak ditambang  Lempung residual di desa beluk dan gununggajah (85.950 m3) jumlah deposit layak ditambang dan dapat digunakan sebagai bahan baku keramik, gerabah, genteng dan bata.  Zeloit di desa nengahan (100 m3) deposit tidak layak ditambang TANTANGAN 1. Kawasan rawan bencana tanah longsor dan banjir Prioritas Pembangunan di Klaten

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG IRIGASI 

   







Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.

 Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi  Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.  Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi  Partisipasi masyarakat petani dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.  Jaringan drainase berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN 

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

 Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan meliputi: 1. jumlah penduduk minimal; 2. luas wilayah minimal; 3. usia minimal Kecamatan; 4. jumlah minimal desa/ Kelurahan yang menj adi cakupan.  Persyaratan teknis pembentukan Kecamatan meliputi: 1. kemampuan keuangan daerah; 2. sarana dan prasarana pemerintahan; 3. kejeiasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. nama Kecamatan yang akan dibentuk; 5. lokasi calon ibu kota Kecamatan yang akan dibentuk; 6. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.  Persyaratan administratif pembentukan Kecamatan merupakan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2005 TENTANG KELURAHAN    

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 Pembentukan kelurahan harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat : a. jumlah penduduk;

b. luas wilayah; c. bagian wilayah kerja; d. sarana dan prasarana pemerintahan.  Lembaga kemasyarakatan mempunyai kegiatan: a. peningkatan pelayanan masyarakat; b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; c. pengembangan kemitraan; d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup; dan e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 

  



 



Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa

 Pengaturan Desa berasaskan:  rekognisi;  subsidiaritas;  keberagaman;  kebersamaan;  kegotongroyongan;  kekeluargaan;  musyawarah;  demokrasi;  kemandirian;  partisipasi;  kesetaraan;  pemberdayaan;  keberlanjutan  Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa  Pembentukan Desa harus memenuhi syarat: 1. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan 2. jumlah penduduk, wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga; 3. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah; 4. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa 5. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; 6. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/ Walikota; 7. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; 8. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.  Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun 2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun  Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

1. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia 3. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; 4. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan 5. peningkatankualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI 





Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.

 Penyusunan Klasifikasi DAS dilakukan berdasarkan kriteria: 1. kondisi lahan 2. kualitas, kuantitas dan kontinuitas air; 3. sosial ekonomi; 4. investasi bangunan air; 5. pemanfaatan ruang wilayah.  Peran serta masyarakat secara perorangan dapat berupa: 1. menjaga, memelihara dan menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem DAS 2. mendapatkan dan memberikan informasi, saran dan pertimbangan dalam pengelolaan DAS 3. mendapatkan pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS  Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS dilakukan paling sedikit melalui: 1. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;

2. pendampingan 3. pemberian bantuan modal; 4. sosialisasi dan diseminasi; 5. penyediaan sarana dan prasarana  Rencana Pengelolaan DAS ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun  Rencana Pengelolaan DAS dievaluasi dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.  Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar Rencana Pengelolaan DAS dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun.