Resume Ta_03.docx

PENDAHULUAN Aturan dan praktik akuntansi di setiap negara berbeda-beda. Ada banyak faktor yang memengaruhi perkembangan akuntansi dan juga terdapat banyak alasan mengapa negara mengembangkan sistem akuntansi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat disebut sebagai keanekaragaman akuntansi internasional (worldwide accounting diversity). Sistem akuntansi merupakan output dari suatu proses yang kompleks. Secara bersamaan, sistem akuntansi dipengaruhi dan memengaruhi sejumlah faktor seperti : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sistem politik dan ekonomi Sistem hukum Sistem perpajakan Sistem finansial Profesi bidang akuntansi Agama

Selain enam faktor tersebut, faktor-faktor yang berasal dari luar negeri (seperti sejarah perdagangan masa lalu, hubungan kolonial, serta pola investasi asing) dan faktor budaya suatu negara juga turut memengaruhi sistem akuntansi. SISTEM POLITIK DAN EKONOMI Salah satu poin penentu terpenting dari peraturan dan praktik akuntansi suatu negara adalah sistem politik dan ekonominya. Perbedaan sistem politik akan tercermin dalam perbedaan pada bagaimana cara ekonomi diatur dan dikendalikan yang pada gilirannya akan memengaruhi tujuan atau peran akuntansi di negara tersebut. Jika pemerintah percaya pada pendekatan lepas tangan (hands-off) yang mana minim peraturan perusahaan, maka akuntansi juga cenderung tidak banyak diatur oleh negara. Perusahaan akan cenderung dibiarkan untuk memutuskan apa saja yang harus dilaporkan dalam laporan keuangannya dan bagaimana melaporkannya. Metode akuntansi yang seragam dan pelaporan informasi yang dapat diperbandingkan pun akan menjadi relatif tidak penting dalam kasus ini. Peraturan akuntansi juga mungkin akan didelegasikan kepada lembaga profesi atau organisasi independen lainnya. Sebaliknya, jika pemerintah percaya pada pendekatan langsung (hands-on) untuk mengendalikan ekonomi negara, maka pemerintah akan lebih condong untuk mengatur akuntansi. Dalam kasus ini, informasi akuntansi akan dibutuhkan oleh pemerintah sehingga pemerintah dapat secara aktif merencanakan dan mengelola perilaku perusahaan. Kemungkinan besar akan terdapat sistem pelaporan keuangan yang seragam dan kaku yang dikenakan/diwajibkan pada semua perusahaan. SISTEM HUKUM Dua jenis sistem hukum yang dapat ditemukan di negara-negara liberal-demokratis yaitu sistem code law dan sistem common law.

Filosofi yang digunakan oleh sistem code law dapat digambarkan sebagai di mana peran hukum adalah untuk menggambarkan dan mengamanatkan perilaku yang dapat diterima. Di dalam negara dengan sistem code law, pemerintah pada umumnya mengatur akuntansi sebagai salah satu bagian dari tindakan mereka untuk memastikan perilaku bisnis yang teratur. Peraturan akuntansi adalah salah satu bagian dari sistem lengkap peraturan komersial yang berlaku untuk semua organisasi bisnis. Peraturan dirancang untuk melindungi semua pihak dan untuk memastikan perilaku bisnis yang teratur. Alternatif dari sistem code law adalah common law. Pada negara dengan sistem common law, filosofinya adalah di mana peran hukum adalah untuk melarang perilaku yang tidak diinginkan dan bukan untuk menentukan atau menyusun perilaku yang diinginkan. Sistem hukum ini berasal dari Inggris yang kemudian diekspor ke AS dan persemakmurannya. SISTEM PERPAJAKAN Di beberapa negara, sistem perpajakan memiliki pengaruh penting pada akuntansi. Sedangkan di negara lain, bisa saja pengaruhnya kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Negara-negara code law cenderung memiliki peraturan pajak dan pelaporan keuangan yang umum, sedangkan negara-negara common law cenderung untuk menjaga peraturan pajak dan pelaporan keuangan terpisah satu sama lain. Namun, hubungan yang tepat antara keduanya bervariasi di berbagai negara dan selalu ada pengecualian untuk generalisasi ini. Berikut adalah tiga jenis sistem perpajakan yang dapat diidentifikasi. Antara lain : 1. 2. 3.

Aturan pajak dan aturan pelaporan keuangan dijaga sepenuhnya, atau sebagian besar, independen satu sama lain Ada sistem umum, dengan banyak aturan pelaporan keuangan yang juga digunakan oleh otoritas pajak Ada sistem umum, dengan banyaknya aturan pajak yang juga digunakan untuk tujuan pelaporan keuangan

SISTEM FINANSIAL Perusahaan dapat dibiayai dengan berbagai cara. Baik hutang dan ekuitas dapat mengambil berbagai bentuk dan dapat disediakan oleh berbagai jenis individu dan institusi. Jika pembiayaan ekuitas relatif lebih penting daripada pembiayaan utang, maka peraturan akuntansi lebih mungkin dirancang untuk memberikan informasi yang berorientasi ke depan yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan investasi. Jika pembiayaan utang relatif lebih penting, aturan pengukuran akuntansi harus relatif lebih konservatif dan dirancang untuk melindungi kreditor. Kecanggihan penyedia pembiayaan dan sejauh mana mereka harus bergantung pada laporan keuangan juga akan berdampak signifikan pada pengungkapan akuntansi baik itu wajib maupun sukarela. PROFESI BIDANG AKUNTANSI Peraturan akuntansi mungkin saja diatur atau tidak oleh profesi akuntan. Sebagaimana dibahas di atas, dalam negara dengan sistem code law, peraturan akuntansi pada umumnya ditetapkan oleh pemerintah. Namun, di sini profesi akuntan sering berperan

sebagai penasihat bagi pemerintah dan memberikan masukan dalam proses penyusunan peraturan. Profesi akuntan juga dapat mengeluarkan standar atau rekomendasi di bidang di mana tidak ada peraturan hukumnya. Standar atau rekomendasi tersebut dapat berupa mengeluarkan pernyataan yang menjelaskan atau memperluas peraturan pemerintah. Beda halnya di negara-negara dengan sistem common law. Regulasi akuntansi cenderung didelegasikan oleh pemerintah kepada badan independen seperti Financial Accounting Standards Board (FASB) di AS, Australian Accounting Standards Board (AASB), dan UK Accounting Standards Board (ASB). AGAMA Contoh yang paling jelas dari pengaruh agama pada akuntansi adalah sehubungan dengan Islam, khususnya perbankan Islam. Telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam perbankan Islam sejak dimulai pada 1960-an di Mesir. Perbedaan yang paling jelas dari bankbank barat atau sekuler dengan bank Islam adalah bahwa di bawah hukum Islam, riba dianggap salah. Hal ini berarti bahwa bank tidak dapat membebankan bunga. Sebagai gantinya, perbankan Islam telah menyiapkan berbagai alternatif yang dirancang untuk berbagi risiko dan pengembalian antara peminjam dan pemberi pinjaman. Bank Islam juga tidak akan berinvestasi dalam organisasi yang tidak mengikuti perintah Al-Quran. Dalam hal ini, mereka tidak akan berinvestasi atau meminjamkan uang kepada bank non-Islam dan perusahaan non-Islam yang terlibat dalam alkohol, perjudian, atau pemeliharaan babi.