AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan dan pelaporan transaksi keuangan suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. A. Tujuan Akuntansi Sektor Publik 1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan management control. 2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer sektor publik untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai sektor publik untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan accountablity. B. Sifat dan Karateristik Akuntansi Sektor Publik Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memilki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi: 1. Faktor ekonomi meliputi antara lain : a) Pertumbuhan ekonomi b) c) d) e) f)
Tingkat inflasi Tenaga kerja Nilai tukar mata uang Infrastruktur Pertumbuhan pendapatan perkapita (GNP/GDP)
2. Faktor politik meliputi antara lain : a) b) c) d) e) f) g)
Hubungan negara dan masyarakat Legitimasi pemerintah Tipe rezim yang berkuasa Ideologi negara Elit politik dan massa Jaringan internasional Kelembagaan
3. Faktor kultural meliputi antara lain : a) b) c) d)
Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya Sistem nilai di masyarakat Historis Sosiologi masyarakat
e) Karakteristik masyarakat f) Tingkat pendidikan 4. Faktor demografi meliputi antara lain : a) b) c) d)
Pertumbuhan penduduk Struktur usia penduduk Migrasi Tingkat kesehatan
C. Perbedaan akuntansi pemerintahan dengan akuntansi komersial Perbedaan antara akuntansi pemerintahan dan akuntansi komersial (akuntansi perusahaan) terletak pada objek yang dipelajari. Akuntansi komersial adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perusahaan yang bertujuan mencari laba, sedangkan akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya yang tidak bertujuan untuk mecari laba. Oleh karena itu, perlu diperhatikan beberapa kondisi sehubungan dengan perbedaan karakteristik antara akuntansi komersial den akuntansi pemerintahan, diantaranya adalah : 1. Kegitan pemerintah tidak dimaksudkan untuk mendapatkan laba, sedangkan kegiatan perusahaan sudah jelas tujuannya untuk memperoleh laba; 2. Tujuan utama kegiatan pemerintah adalah untuk memberikan jasa-jasanya bagi masyarakat dan untuk memeuhi kebutuhan anggota masyarakat yang secara sosial dianggap perlu. Karena terdapat beberapa perbedaan kondisi seperti di atas, maka akan berakibat pula pada perbedaan dalam hal-hal sebagai berikut : 1. Sasaran utama pelaporan akuntansi komersial adalah memberikan informasi mengenai penghasilan dan unsur-unsurnya. Akuntansi pemerintah tidak bertujuan untuk melaporkan laba, karena tujuannya memang buka itu. Anggota masyarakat atau organisasi yang menyumbang sumber daya bagi organisasi pemerintah tidak mengharapkan akan menerima return on investment atau return of insvestment; 2. Laporan akuntansi pemerintah lebih mengutamakan apakah ketentuan undang-undang yang mengaturnya benar-benar telah dipatuhui. Oleh karena itu secara formal anggaran yang telah disetujui merupakan dana (fund) dicatat dalam perkiraan yang tersedian untuk masing-masing dana dalam suatu tahun anggaran (budgetary accounting). Akuntansi dana ini merupakan satu cara pengendalian yang umum. yang memungkinkan pembandingan secara terus menerus antara anggaran dengan penjadwalan tersedianya anggaran (allotments), pembagian anggaran (appropriation) untuk bagian-bagian organisasi pemerintah dan berapa banyak ikatan yang telah dibuat (encumbrances). Struktur perkiraan yang unik dipergunakan, dan pencatatam-pencatatam yang khas dirancang agar diperoleh kepastian apakah dana yang tersedia memang dipungut dan dipakai sesuai ketentuan yang ada untuk dana tersebut. D. Value For Money Value for money merupakan konsep pengelolaan sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi,efisiensi dan efektivitas Ekonomi : pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga terendah
Efisiensi : pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input terendah untuk mencapai output tertentu Efektivitas : tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan Ketiga hal tersebut merupakan pokok value for money, namun beberapa pihak berpendapat perlu ditambah 2 elemen yaitu keadilan (equity) mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Pemerataan (equality) penggunaan uang publik tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu melainkan secara merata. Manfaat implementasi value for money : 1. Meningkatkan pelayanan publik 2. Meningkatkan efektifitas pelayanan publik, pelayanan tepat sasaran. 3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan input.