Resume Bab Ii.docx

REGULASI DAN STANDAR AKUNTANSI DI SEKTOR PUBLIK A. Perkembangan Peraturan Perundangan di Sektor Publik Regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik padaorganisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan atau tempat peribadatan, dan organisasi sosial masyarakat lainnya. 1. Keuangan Negara a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang ini merupakan tonggak sejarah yang mengawali reformasi keuangan negara menuju pengelolaan keuangan yang efisien dan modern. Beberapa hal penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah:  Kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara  Penyusunan dan penetapan APBN-Penyusunan dan penetapan APBD  Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, serta pemerintah/lembaga asing  Hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelola dana masyarakat  Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD2. b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Yang dimaksud denganperbendaharaan negara dalam undang-undang ini adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yangdipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 ini adalah:  Ruang lingkup dan asas umum perbendaharaan Negara  Kewenangan pejabat perbendaharaan Negara  Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah  Pengelolaan uang keuaangan negara/daerah  Pengelolaan piutang dan utang negara/daerah  Pengelolaan investasi dan barangmilik negara/daerah  Penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD  Pengendalian internal pemerintah  Penyelesaian kerugian negara/daerah  Pengelolaan keuangan badan layanan umum 2. Otonomi Daerah Berdasarkan amanat UUD 1945, pemerintah daerah memiliki otonomi daerahnya sendiri untuk mengurus pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan daerah tersebut. Maka, sejak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah dimana pemerintah melaksanakan otonomi daerahnya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Namun, setelah tiga tahun pelaksanaan otonomi daerah terdapat banyak aspek yang menimbulkan kerancuan. Selain itu, disadari bahwa UU Nomor 22 Tahun 1999 sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah yang lebih efisien. Oleh karena itu, dikeluarkanlah undang-undang pengganti, yaitu: a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 3. Organisasi Nirlaba Beberapa bentuk organisasi nirlaba yang umum dikenal adalah: a. Yayasan Regulasi tentang yayasan diatur dalamUU RI Nomor 16 Tahun 2001yangmenjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat. Kemudian UU tersebut diperbarui menjadi UU Nomor 28 Tahun 2004 dan didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 mengenai Undang-Undang tentang Yayasan. b. Partai Politik Regulasi tentang partai politik pertama kali diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 1999. UU ini diperbaharui dengan keluarnya UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Kemudian UU Nomor 31 Tahun 2002 kembali diperbarui pada tahun 2008 melalui UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. c. Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan Badan Hukum Pendidikan (BHP) BHMNadalah badan usaha yang bersifat non-profit yang dibentuk untuk mengakomodasikan kebutuhan khusus dalam rangka “privatisasi” lembaga pendidikan yang memiliki karakteristik tersendiri. Seiring perkembangan pada dunia Pendidikan tinggi di Indonesia, pada tahun 2008 disahkanlah UU tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang merupakan badan hukum penyelenggaraan pendidikan formal dengan berprinsip nirlaba yang memiliki kemandirian dalam pengelolaannya dengan tujuan memajukan satuan pendidikan. d. Badan Layanan Umum (BLU) BLU adalah instansi non-profit di lingkungan pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa. BLU dibentuk untuk mempromosikan peningkatan layanan publik melalui fleksibilitas pengelolaan

keuangan BLU yang dikelola secara professional dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas. Wacana tentang BLU dalam regulasi di level UU disebut dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Level regulasi dibawahnya yang secara khusus menjelaskan tentang BLU adalah peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum.

B. Perkembangan Standar Di Sektor Publik 1. Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik Banyak entitas yang merupakan organisasi sector public yang mengimplementasikan akuntansi dalam sistem keuangannya. Akan tetapi, praktik akuntansi yang dilakukan memiliki perbedaan terlebih pada proses pelaporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan oleh belum banyaknya pemerintah suatu negara menerbitkan standar baku akuntansi untuk mengatur praktik akuntansi bagi organisasi sektor publik. Berdasarkan hal tersebut, Internatiol Federation of Accountant (IFAC) membentuk komite khusus yang diberi nama “The Public Sector Commitee” dan bertugas menyusun standar akuntansi sektor publik yang berlaku secara internasinal yang disebut International Public Sector Accounting Standarts—IPSAS (Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik). Komite ini tidak hanya menyusun standar tetapi juga membuat program yang sistematis yang mendorong IPSAS oleh entitas-entitas publik di seluruh dunia. Untuk mendukung tugasnya, komite mengacu pada International Accounting Standards---IAS (Standar Akuntansi Internasional) dan juga menggunakan sumbersumber lain seperti peraturan perundangan, asosiasi profesi, dan berbagai organisasi lain yang bergerak dalan akuntansi sektor publik. Jika suatu Negara telah memiliki arahan dan peraturan hukum yang menuntut pelaporan keuangan organisasi sektor publik maka IPSAS tidak dimaksudkan sebagai pengganti peraturan tersebut. Dalam hal ini, IPSAS dapat digunakan oleh negara tersebut untuk pengembangan standar baru atau merevisi standar tersebut untuk meningkatkan komparabilitas laporan keuangan organisasi sektor publik secara internasional, sedangkan bagi negara yang belum memiliki, IPSAS dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar. 2. PSAK 45 Ruang lingkup PSAK 45 tidak berlaku bagi lembaga pemerintah, departemen, dan unitunit sejenis lainnya. Namun, setelah mengalami revisi pada tahun 2010 maka PSAK 45 dapat diterapkan oleh lembaga pemerintah dan unit-unit sejenis lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Tujuan PSAK 45 ialah untuk mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba sehingga diharapkan dapat lebih muda dipahami, memiliki relavansi, dan memiliki daya banding yang tinggi.Laporan keuangan entitas nirlaba yang diatur dalam PSAK 45 terdiri dari:

a. b. c. d.

Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode laporan Laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan Laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan Catatan atas laporan keuangan

3. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi dan audit di pemerintahan Republik Indonesia maka dibentuk standar akuntansi pemerintahan yang dibentuk oleh komite SAP.Pada tanggal 8 Mei 2000 dibentuk Kompartemen Akuntan Sektor Publik di IAI. Salah satu programnya adalah penyusunan standar akuntansi keuangan untuk berbagai unit kerja pemerintah. Kemudian dihasilkan Exposure DraftStandar akuntansi Sektor Publik. Publikasi tersubut mendorong pemerintah untuk mengeluarkan standar akuntansi pemerintahan sampai kemudian undang-undang tentang kuangan negara ditetapkan oleh menteri keuangan yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 308/KMK.012/2002 tanggal 13 juni 2002 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) pusat dan daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangn Nomor: 379/KMK.021/2004 tanggal 6 agustus 2004. KSAP terdiri atas komite konsulatif dan komite kerja yang bertugas menyiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintahtentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah baik pusat ataupun daerah. SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik pusat maupun daerah dan dinas-dinasnya. Dengan diterapkannya SAP ini, diharapkan akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah sehingga informasi keuangan pemerintah akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas. 4. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) SPKN adalah standar penting yang akan menjadi panduan proses audit di Indonesia yang dikembangkan oleh BPK. SPKN hanya mengatur hal-hal yang belum diatur oleh Standar Profesional Akuntan Publik (lainnya SPAP). Aturan tambahan tersebut diperlukan mengingat karakteristik organisasi pemerintahan yang berbeda dengan organisasi lainnya. SPKN ini berlaku untuk: a. Badan Pemeriksa Keuangan RI b. Akuntan publik atau pihak pihak yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, untuk dan atas nama BPK RI c. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) termasuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) BUMN/BUMD, sebagai acuan dalam menyusun standar pemeriksaan sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi masing-masing

d. Pihak-pihak lain yang ingin menggunakan SPKN Beberapa referensi yang digunakan dalam penyusunan SPKN adalah: a. Standar Audit Pemerintahan b. Generally accepted government auditing standards (GAGAS), revisi 2003. US General Accounting Office c. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), IAI, 2001 d. Auditing Standards, International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), amandemen terakhir 1995 e. Generally Accepted Auditing Standards (GAAS), AICPA, 2002 f. Internal Control Standards, INTOSAI, 2001 g. Standards for Professional Practice of Internal Auditing (SPPI), IIA, 2000