Renstra Kabupaten Cianjur 2016.docx

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Tahun 2016 – 2021. Rancangan Renstra ini akan dijadikan acuan dalam penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Cianjur yang telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Rencana Strategis memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan selama tahun 2016-2021. Dalam Rencana Strategis juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil. Penyusunan Rencana Strategis ini secara teknis berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tertanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ). Sedangkan secara substansi mengacu juga kepada kebijakan pusat dan propinsi, khususnya dalam penetapan indikator sasaran selain memunculkan indikator spesific local tetap mempertimbangkan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan. Rancangan Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 ini disusun dengan tujuan untuk menyesuaikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Bupati dan Wakil Bupati Cianjur terpilih dengan program, kegiatan dan indikator-indikator sasaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur sehingga nantinya dapat untuk menyediakan pedoman bagi seluruh aktivitas penyelenggaraan upaya kesehatan di Kabupaten Cianjur. Selain itu dokumen ini dapat dijadikan rujukan dalam menilai kinerja Dinas Kesehatan secara keseluruhan pada setiap akhir tahun. Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Bidang di Dinas Kesehatan yang telah bersama-sama menyusun Rencana Strategis ini, juga kepada Bappeda yang telah memverifikasi serta seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur yang telah memberikan masukan bagi penyempurnaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan (2016 – 2021) ini. Mudah-mudahan dokumen ini benar-benar memberi manfaat dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Cianjur. Cianjur, 18 Desember 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH,

drh. CHAERUL ANWAR, MM Pembina Utama Muda NIP. 19591110 198902 1 002

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar …………………………………………………………... Daftar Isi …………………………………………………………………… Bab I . Pendahuluan 1.1. Latar Belakang …………………………………………..…. 1.2. Landasan Hukum …………………….……………….……. 1.3. Maksud dan Tujuan .......................................................... 1.4. Hubungan renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dengan Dokumen Perencanaan Lainnya........................... 1.5.Sistematika Penyusunan renstra ....................................... Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas kesehatan 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas kesehatan.......................................................................... 2.2. Sumber Daya Pada Dinas Kesehatan ............................. 2.3. Kondisi Umum Anggaran ................................................. 2.4. Kondisi Umum Sarana Kerja ............................................ 2.5. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan ................................ 2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pada Dinas Kesehatan ..................................................... Bab III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi .............................................................................. A. Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ......................................... B. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi ............... C. Penentuan Isu- Isu Strategis ......................................... Bab IV. Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .................... 4.2 Strategi dan Kebijakan .............................................. Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan pendanaan Indikatif ............................................ Ban VI. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Yang Mengacu Pada Tujuan dan sasaran RPJMD ...................................................

Renstra Dinas Kesehatan - Kabupaten Cianjur

i iii 1 2 5 5 7

9 19 27 28 30 30 34 38 40 45 43 47 49

64

iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berkenaan

dengan

terpilihnya

Bapak

H.

Irvan Rivano

Muchtar sebagai Bupati Cianjur, dan Bapak H. Herman Suherman sebagai Wakil Bupati maka perlu adanya penyesuaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan strategi kepala dan wakil kepala daerah terpilih dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur,

maka Dinas Kesehatan harus menyelaraskan Rancangan

Rencana Strategisnya dengan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan strategi yang telah ditetapkan. Dasar hukum dari proses penyusunan Renstra Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 Pasal 7

adalah

dan Pasal 151

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa setiap satuan kerja perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra-SKPD dimaksud memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD yang disertai dengan target indikator kinerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif. Rancangan Rentra Dinas

kesehatan

ini

akan

dipergunan

sebagai

dasar

untuk

Penyusunan dan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021. Selain itu, ketentuan mengenai tatacara penyusunan Rencana Strategis SKPD telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang merupakan pedoman pelaksanaan yang wajib diikuti oleh seluruh SKPD dalam menyusun Renstra SKPD. Dalam ketentuan lainnya yaitu Inpres Nomor. 7/1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja

perencanaan

strategis

Instansi

Pemerintah

merupakan

langkah

disebutkan awal

yang

bahwa harus

dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dokumen Rencana strategis setidaknya memuat Tujuan, Sasaran

Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

1

dan Strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021 sebagai acuan penyusunan RPJMD Kabupaten C i a n j u r Tahun 2016-2021. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yang

akan

datang

dan

dirumuskan

secara

sistematis

dan

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. 1.2. LANDASAN HUKUM Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur tahun 2016 - 2021 didasarkan pada: 1. Undang-undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999

Nomor

75,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

2

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7.

Undangan-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan

Pemerintah

Nomor

41

Tahun

2007

tentang

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara

Pelaksanaan

Penyusunan, Rencana

Pengendalian

Pembangunan

dan

Daerah

Evaluasi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

3

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 9); 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur tahun 2016 - 2018 dimaksudkan sebagai dokumen

perencanaan jangka menengah

yang yang nantinya dapat dipergunakan untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021 yang akan disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 59 Tahun 2016

tentang Pembentukan

Lembaga Teknis Daerah. Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021 untuk menyempurnakan target pencapaian kinerja dari yang sudah tercapai di tahun 2016 sampai dengan yang akan dicapai tahun 2021 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021 yang akan disusun. Renstra ini yang nantinya dijadikan landasan/ pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta

sebagai dasar evaluasi dan laporan

pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Kesehatan. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh bidang/bagian dalam rapat-rapat internal. Sistematika

penulisan

Renstra

Dinas

Kesehatan Kabupaten Cianjur.

Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

4

Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021 sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, Hubungan Renstra

Dinas

kesehatan

dengan

Dokumen

Perencanaan lainnya dan sitematika penulisan. BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD Pada

bab

ini

menjelaskan

mengenai

Struktur

Organisasi, Tugas pokok dan fungsi, Sumber Daya Dinas

Kesehatan,

Kesehatan

dan

Kinerja

Pelayanan

Tantangan

dan

Dinas Peluang

Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan. BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan

berdasarkan

Tugas

Pokok

dan

Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis. BAB IV

TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021.

BAB V

RENCANA INDIKATOR

PROGRAM KINERJA,

DAN KELOMPOK

KEGIATAN, SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Dinas Kesehatan untuk periode tahun 20162021.

Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

5

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang

akan

dicapai

SKPD

dalam

lima

tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN 2.1 TUGAS,

FUNGSI

DAN

STRUKTUR

ORGANISASI

DINAS

KESEHATAN (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan. (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (3) Dinas

Kesehatan

mempunyai

tugas

membantu

Bupati

dalam

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan. (4) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan,

evaluasi

dan

laporan

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan daerah bidang kesehatan; b. pelaksanaan

kebijakan

urusan

pemerintahan

daerah

bidang

kesehatan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

6

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, membawahkan : b.1. Subbagian Perencanaan; b.2. Subbagian Keuangan; b.3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan : c.1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; c.2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; c.3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga; d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan : d.1. Seksi Surveilans dan Imunisasi; d.2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; d.3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan : e.1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional; e.2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; e.3. Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu; f.

Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan : f.1. Seksi Kefarmasian; f.2. Seksi Alat Kesehatan; f.3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;

g. UPTD; h. Kelompok Jabatan Fungsional. TUGAS DAN FUNGSI Kepala (1) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja Dinas Kesehatan; b. penyusunan perumusan kebijakan umum di bidang kesehatan dengan memberikan pedoman dan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan; Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

7

d. penyelengaraan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan; e. penyelengaraan kegiatan penatausahaan Dinas; f.

penyelengaraan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Sekretariat (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan. (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran sekretariat; b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana strategis, program serta kegiatan dan anggaran dinas; c. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; d. pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan; e. pengelolaan administrasi kepegawaian; f.

pengkoordinasian dan penyusunan bahan pembinaan pegawai;

g. pengelolaan administrasi Keuangan; h. pengkoordinasian penyiapan bahan rancangan produk hukum, pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; i. pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas; j.

pengelolaan perpustakaan, data dan sistem informasi manajemen pelaksanaan program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

8

k. pelaksanaan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkungan Dinas; l.

pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Sekretariat;

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang. (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris dibantu oleh : a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian Perencanaan (1) Subbagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kasubbag. (2) Kasubbag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan penyusunan program dan perencanaan Dinas serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Dinas. (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kasubbag Perencanaan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan; b. penyiapan

dan

penyusunan

Rencana

Strategis

(Renstra)

dan

program/rencana kerja tahunan Dinas; c. penyiapan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); d. penyiapan dan penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin); e. penyiapan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai bahan pertanggungjawaban kegiatan dinas; f.

penyusunan rencana umum pengadaan barang dan jasa;

g. penyusunan dan pengolahan data Standar Pelayanan Minimal (SPM); h. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);

Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

9

i.

pelaksanaan fasilitasi pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

j.

penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;

k. pelaksanaan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkungan Subbag Perencanaan; l.

pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbag Perencanaan;

m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Subbagian Keuangan (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kasubbag. (2) Kasubbag sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai tugas pokok melaksanakan

pengelolaan

administrasi

Keuangan

sesuai

dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kasubbag Keuangan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan; b. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja tidak langsung serta belanja langsung; c. pelaksanaan

penatausahaan

dan

perbendaharaan

keuangan

anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung; d. pelaksanaan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayarannya; e. pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara

pengeluaran

dan

diketahui/disetujui

oleh

Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); f.

pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

10

g. penghimpunan dan penyiapan bahan penyusunan konsep Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Bendahara; h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan tahunan; i.

penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan perlengkapan, peralatan serta inventaris dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

k. pelaksanaan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkungan Subbag Keuanga; l.

pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Keuangan;

m. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Subbagian Umum Dan Kepegawaian (1) Subbagian Umum Dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kasubbag. (2) Kasubbag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, humas dan protokol, perlengkapan dan rumah tangga dinas, penyiapan bahan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian. (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kasubbag Umum Dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum Dan Kepegawaian; b. pelaksanaan pemberian pelayanan tata naskah dinas, humas dan protokol, kearsipan, kepustakaan, surat-menyurat, dan alat tulis unit kerja d. pelaksanaan

pengumpulan,

pengelolaan,

penyimpanan

dan

pemeliharaan data kepegawaian di lingkungan dinas; e. pelaksanaan

penyiapan

pegawai

untuk

mengikuti

pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional; g. pelaksanaan

fasilitasi

penyiapan

rencana

pegawai

yang

akan

mengikuti ujian dinas dan ijin/tugas belajar; h. pelaksanaan penyiapan administrasi kepegawaian, meliputi : usul kenaikan pangkat, Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

11

Daftar

Urut

kebutuhan

Kepangkatan formasi,

(DUK),

sumpah/janji

mutasi/penempatan

pegawai,

staf,

usul

pembinaan,

kesejahteraan, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), usul pensiun dan registrasi kepegawaian; i.

pelaksanaan urusan rumah tangga dinas, meliputi : kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keindahan lingkungan dinas;

k. pelaksanaan fasilitasi penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkungan Dinas; l.

pelaksanaan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkungan Subbag Umum dan Kepegawaian;

m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbag Umum dan Kepegawaian; n. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Kesehatan Masyarakat (1) Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kabid. (2) Kabid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, Masyarakat, serta Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga; (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kabid Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang Kesehatan Masyarakat; b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat; c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas

di

bidang kesehatan masyarakat; d. pelaksanaan pengawasan Pemantauan dan Pembinaan Keluarga pada Ibu dan anak secara Terpadu (P2TPK); e. pelaksanaan pengawasan Pemantauan dan Pembinaan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA); f.

pelaksanaan pengawasan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Peningkatan

Peran

serta

Masyarakat

(PSM),

Kegiatan

UKBM,

Pengembangan Desa Siaga, Pembinaan Kab/Kota Sehat;

Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

12

g. pelaksanaan pengawasan penyelenggarakan kegiatan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) dan hari kesehatan lainnya; h. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan sertifikasi Penyuluhan Industri Rumah Tangga (PIRT); i.

pelaksanaan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat;

j.

pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat;

k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (2), Bidang Kesehatan Masyarakat membawahkan : a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi (1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi dipimpin oleh seorang Kasi. (2) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitas pelaksanaan pembinaan teknis bidang kesehatan keluarga dan gizi. (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; b. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Kesehatan Keluarga dan Gizi; c. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian bahan/data Kesehatan Keluarga dan Gizi ; d. penyiapan

bahan

pelaksanaan

kegiatan

sosialisasi,

evaluasi

pembinaan dan penerapan standar operasional Kesehatan Keluarga dan Gizi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; e. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan :

Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

13

pembinaan/pengendalian atas Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Anak dan Balita (AKB); 

Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWSKIA);



Pemantauan dan Pembinaan Keluarga pada Ibu dan anak secara Terpadu (P2TPK);



Pemantauan dan Pembinaan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA)



pemantauan, Inisiasi Menyusui Dini (IMD) pada Bayi baru lahir, Bayi Baru Lahir dengan Berat Badan (BB) < 2.500gr, Pemberian ASI Ekslusif Bayi 0 – 6 Bulan, Penimbangan Balita, Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan;

f.

penyiapan bahan pelaksanakan pemantauan Anemia pada Ibu Hamil (Bumil), Garam Beryodium di tingkat masyarakat, pembinaan Usia Lanjut (Usila), Upaya Kesehatan Sekolah (UKS);

g. penyiapan

bahan

pelaksanakan

program

Pemberian

Makanan

Tambahan (PMT) pada Ibu Hamil KEK, Balita Kurus, pemberian Kapsul Vitamin A pada Bayi, Balita dan Ibu Nifas, pemberian Tablet Tambah Darah (Fe) pada Ibu Hamil dan Remaja Putri, serta pemberian Obat Cacing pada Anak Sekolah; h. pelaksanaan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkungan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; i.

pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;

j.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

(1) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kasi. (2) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitas pelaksanaan pembinaan teknis promosi dan pemberdayaan masyarakat. (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kasi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

14

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; b. penyusunan

petunjuk

teknis

penyelenggaraan

promosi

dan

pemberdayaan masyarakat; c. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian bahan/data Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; d. penyiapan pembinaan

bahan dan

pelaksanaan penerapan

Pemberdayaan Masyarakat

kegiatan

standar

sosialisasi

operasional

,

evaluasi

Promosi

dan

sesuai ketentuan dan standar yang

ditetapkan; e. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan bimbingan atas Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); f.

penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat (PSM) melalui Kegiatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), Pengembangan Desa Siaga, Pembinaan Kab/Kota Sehat, peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) dan hari kesehatan lainnya;

g. pelaksanaan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkungan Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; i.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olaharga

(1) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olaharga dipimpin oleh seorang Kasi. (2) Kepala

Seksi

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

pokok

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitas pelaksanaan pembinaan teknis Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olaharga. (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kasi

Kesehatan

Lingkungan,

Kesehatan

Kerja

dan

Olaharga

mempunyai fungsi : a. penyusunan

rencana

kegiatan

Seksi

Kesehatan

Lingkungan,

Kesehatan Kerja dan Olaharga;

Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

15

b. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga; c. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian bahan/data

Kesehatan

Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga; d. penyiapan

bahan

pelaksanaan

kegiatan

sosialisasi,

evaluasi

pembinaan dan penerapan standar operasional kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; e. pelaksanaan sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan sertifikasi Penyuluhan Industri Rumah Tangga (PIRT); f.

penyiapan bahan pelaksanaan program kegiatan Tempat Tempat Umum (TTU), Tempat Pengelolaan Makanan (TPM), Air Minum dan Sanitasi Dasar, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Rumah Sehat, Kesehatan Keselamatan Kerja (K3), serta Kesehatan Olah Raga;

g. pelaksanaan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkungan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga; h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan

Seksi

Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga; i.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Kabid. (2) Kabid sebagaimana dimaksud (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;

Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

16

c. penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas

di

bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; e. pelaksanaan pembinaan teknis operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; f.

pengawasan pelaksanaan Pengamatan Sistem Surveilans Terpadu, Kewaspadaan

Dini

(Bencana),

Penyelidikan

Wabah/KLB

dan

Persiapan dan Pembinaan Kesehatan Calon Jemaha Haji; g. pelaksanaan pengawasan terhadap Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, TB Paru, Kusta, ISPA, Diare dan Penyakit Zoonosis; h. pelaksanaan pengawasan Pencegahan Penyakit Diabetes, Hipertensi, Jantung, Asma, Kanker dan Penyakit Tidak Menular lain nya; i.

pelaksanaan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkungan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

j.

pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (2), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahkan : a. Seksi Surveilans dan Imunisasi; b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa. Seksi Surveilans dan Imunisasi (1) Seksi Surveilans dan Imunisasi dipimpin oleh seorang Kasi. (2) Kasi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitas pelaksanaan pembinaan teknis Surveilans dan Imunisasi. (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kasi Surveilans dan Imunisasi mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Surveilans dan Imunisasi; Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

17

b. penyusunan

petunjuk

teknis

penyelenggaraan

surveilans,

epidemiologi dan imunisasi; c. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian bahan/data Surveilans dan Imunisasi; d. penyiapan bahan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, evaluasi pembinaan dan penerapan standar operasional surveilans dan imunisasi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; e. penyelenggaraan kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan terhadap pengendalian wabah dan bencana; f.

penyiapan bahan pelaksanaan program pengamatan sistem surveilans terpadu,

kewaspadaan

dini,

KLB/Bencana,

penanggulangan

penyelidikan wabah/KLB g. pengumpulan, pengolahan, penyajian data penyakit, serta analisis epidemiologi; h. penyiapan bahan pelaksanaan program Persiapan dan Pembinaan Kesehatan Calon Jemaha Haji; i.

penyiapan bahan pelaksanaan program Imunisasi serta pemeliharaan dan pendistribusian Vaksin;

j.

pelaksanaan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkungan Seksi Surveilans dan Imunisasi;

k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Surveilans dan Imunisasi; l.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

(1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dipimpin oleh seorang Kasi. (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitas pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit menular. (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai fungsi :

Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

18

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; b. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit menular; c. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian bahan/data pencegahan dan pengendalian penyakit menular; d. penyiapan

bahan

pelaksanaan

kegiatan

sosialisasi,

evaluasi

pembinaan dan penerapan standar operasional pencegahan dan pengendalian penyakit menular sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; e. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pencegahan, penanggulangan HIV/AIDS, TB Paru, Kusta, ISPA, Diare dan Penyakit Zoonosis; f.

pelaksanaan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkungan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;

g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa dipimpin oleh seorang Kasi. (2) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitas pelaksanaan pembinaan teknis pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; b. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; c. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian bahan/data pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

19

d. penyiapan

bahan

pelaksanaan

kegiatan

sosialisasi,

evaluasi

pembinaan dan penerapan standar operasional pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; e. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pencegahan, penanggulangan Diabetes, Hipertensi, Jantung, Asma, Kanker

dan Penyakit Tidak

Menular lainnya; f.

pelaksanaan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkungan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;

g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pelayanan Kesehatan (1) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kabid. (2) Kabid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu. (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kabid Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang Pelayanan Kesehatan; b. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah

Sakit,

Puskesmas,

Klinik

Praktek

Swasta

dan

Balai

Pengobatan Tradisional; c. pelaksanaan pengawasan verifikasi kegiatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik Praktek Swasta; d. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pelaksanaan BLUD dan Akreditasi di Rumah Sakit dan Puskesmas;

Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

20

e. pelaksanaan

pengawasan

penyelenggaraan

Penilaian

Kinerja

Puskesmas (PKP) f.

pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Rumah

Sakit,

Puskesmas,

Klinik,

Praktek

Swasta

dan

Balai

Pengobatan Tradisional; g. pelaksanaan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan; h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan; i.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (2), Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan : a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dan Tradisional; b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; c. Seksi Fasilitasi Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional dipimpin oleh seorang Kasi. (2) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitas pelaksanaan pembinaan teknis Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional. (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kasi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional; b. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional; c. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian bahan/data Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional untuk menyempurnakan dan penyusunan standar pelaksanaan;

Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

21

d. penyiapan

bahan

pelaksanaan

kegiatan

sosialisasi,

evaluasi

pembinaan dan penerapan standar operasional pelayanan kesehatan primer dan tradisional sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; e. penyiapan bahan pelaksanaan program Kesehatan Gigi dan Mulut, Kesehatan Indera, serta Perkesmas; f.

pelaksanaan verifikasi kegiatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Puskesmas dan Klinik Praktek Swasta;

g. penyelenggaraan registrasi dan perizinan Puskesmas, Klinik, Praktek Swasta dan Balai Pengobatan Tradisional; h. pelaksanaan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkungan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dan Tradisional; i.

pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dan Tradisional;

j.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dipimpin oleh seorang Kasi. (2) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitas pelaksanaan pembinaan teknis pelayanan kesehatan rujukan. (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kasi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; b. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan; c. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian bahan/data Pelayanan Kesehatan

Rujukan

untuk

menyempurnakan

dan

penyusunan

standar pelakasanaan ; d. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, evaluasi dan penerapan standar operasional pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

22

e. pelaksanaan verifikasi kegiatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Rumah Sakit; f.

penyelenggaraan upaya Kesehatan Rujukan/Spesialistik, dan Sistem Rujukan;

g. penyelenggaraan registrasi dan perizinan rumah sakit; h. pelaksanaan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkungan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; i.

pelaksanaan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkungan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;

j.

pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seksi Fasilitasi Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu (1) Seksi Fasilitasi Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu dipimpin oleh seorang Kasi. (2) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitas pelaksanaan pembinaan teknis Fasilitasi Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu. (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kasi

Fasilitasi

Pelayanan

Kesehatan

dan

Peningkatan

Mutu

mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Fasilitasi Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu; b. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu ; c. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian bahan/data Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu untuk menyempurnakan dan penyusunan standar pelakasanaan; d. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, evaluasi dan penerapan

standar

operasional

pelayanan

fasilitas

pelayanan

kesehatan dan peningkatan mutu sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

23

e. penyelenggaraan dan evaluasi Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP), BLUD Rumah Sakit, dan Puskesmas; f.

penyelenggaraan

dan

evaluasi

Akreditasi

Rumah

Sakit

dan

Puskesmas; g. pelaksanaan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkungan Seksi Fasilitasi Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu; h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Fasilitasi Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu; i.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Sumber Daya Kesehatan

(1) Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kabid. (2) Kabid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan di Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan SUMBER DAYA MANUSIA Kesehatan. (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kabid Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang Sumber Daya Kesehatan; b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya kesehatan; c. penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang sumber daya kesehatan; d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas

di

bidang sumber daya kesehatan; e. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan

Pengelolaan Obat dan

Perbekalan kesehatan di unit-unit pelayanan kesehatan; f.

pelaksanaan pengawasan Perizinan Apotik, Toko Obat dan Pedagang Besar Alat Kesehatan;

g. pelaksanaan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkungan Bidang Sumber Daya Kesehatan; h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Bidang Sumber Daya Kesehatan;

Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

24

i.

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (2), Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahkan : a. Seksi Kefarmasian; b. Seksi Alat Kesehatan; c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Seksi Kefarmasian (1) Seksi Kefarmasian dipimpin oleh seorang Kasi. (2) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitas pelaksanaan pembinaan teknis kefarmasian. (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kasi Kefarmasian mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Kefarmasian; b. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kefarmasian; c. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian bahan/data kefarmasian: d. penyiapan

bahan

pelaksanaan

kegiatan

sosialisasi

,

evaluasi

pembinaan dan penerapan standar operasional Kefarmasian sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; e. penyelenggaraan pemberian informasi mengenai pengelolaan obat, napza, kosmetika, pada unit – unit pelayanan kesehatan; f.

penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan makanan Obat Tradisional Makan minuman dan Kosmetik pada masyarakat;

g. penyiapan bahan rekomendasi, perizinan Apotik, dan Toko Obat; h. penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan obat di Puskesmas; i.

pelaksanaan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkungan Seksi Kefarmasian;

j.

pelaksanaan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkungan Seksi Kefarmasian;

k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Kefarmasian;

Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

25

l.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seksi Alat Kesehatan

(1) Seksi Alat Kesehatan dipimpin oleh seorang Kasi. (2) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitas pelaksanaan pembinaan teknis alat kesehatan. (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kasi Alat Kesehatan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Alat Kesehatan; b. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Alat Kesehatan; c. pengumpulan,

pengolahan,

dan

penyajian

bahan/data

Alat

Kesehatan: d. penyiapan

bahan

pelaksanaan

kegiatan

sosialisasi,

evaluasi

pembinaan dan penerapan standar operasional Alat Kesehatan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; e. penyelenggaraan

pemberian

informasi

informasi

mengenai

pengelolaan Alat Kesehatan pada unit – unit pelayanan kesehatan; f.

penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Alat Kesehatan pada masyarakat;

g. penyelenggaraan registrasi, perizinan toko alat kesehatan; h. pemberian rekomendasi perizinan Penyalur Alat Kesehatan (PAK) dan SubPAK; i.

penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan Alat Kesehatan di Puskesmas;

j.

pelaksanaan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkungan Seksi Alat Kesehatan;

k. pelaksanaan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkungan Seksi Alat Kesehatan; l.

pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Alat Kesehatan;

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

26

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (1) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dipimpin oleh seorang Kasi. (2) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitas pelaksanaan pembinaan teknis Sumber Daya Manusia. (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai fungsi : a. penyusunan

rencana

kegiatan

Seksi

Sumber

Daya

Manusia

Kesehatan; b. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan sumber daya manusia kesehatan; c. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian bahan/data sumber daya manusia kesehatan ; d. penyiapan

bahan

pelaksanaan

kegiatan

sosialisasi,

evaluasi

pembinaan dan penerapan standar operasional sumber daya manusia kesehatan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; e. penyusunan perencanaan, pengusulan kebutuhan Sumber Daya Kesehatan (SDK) pada Pelayanan Kesehatan Primer; f.

penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan mutu tenaga Sumber Daya Kesehatan (SDK) Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan;

g. penyelenggaraan registrasi, perizinan Sumber Daya Kesehatan (SDK); h. penyiapan bahan pelaksanaan penyelenggaraan Seleksi Tenaga Kesehatan (Nakes) Teladan; i.

pelaksanaan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkungan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;

j.

pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

27

6. Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional

terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang

Jabatan Fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai bidang keahlian.

Kelompok

jabatan

fungsional ini di pimpin oleh Koordinator

jabatan fungsional yang ditunjuk oleh

tenaga fungsional yang ada di

lingkungan Dinas Kesehatan. Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, disajikan dalam Gambar 2.1. di bawah ini : Gambar 2.1. Struktur Organigram Dinas Ksehatan Kabupaten Cianjur

KEPALA DINAS KESEHATAN

SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI

BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

SEKSI KEFARMASIAN

SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN TRADISIONAL

SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN IZI

SEKSI SURVEILANCE DAN IMUNISASI

SEKSI ALAT KESEHATAN

SEKSI PELAYANAN KESEHATAN DAN RUJUKAN

SEKSI PRMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

SEKSI FASIKITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN

SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA

SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESWA

SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

PENINGKATAN MUTU

UPTD

Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

28

2.2. SUMBER DAYA PADA DINAS KESEHATAN 2.2.1 Data sarana a) Sarana Kesehatan Pemerintah  Puskesmas Tabel II .1 Sarana Kesehatan di Puskesmas

1

Polinde s/

Cianjurkota

0

0

0

0

1

1

0

Nagrak

2

0

1

0

1

1

0

Muka

1

0

0

1

1

1

Kecamatan

Puskesmas

Cianjur

Pustu

Rumdi n Dr

Pusling

Ambulanc e

Poskes des

No

Param Rumd edis in

Sarana Kesehatan

2

Warungkondang

Warungkondang

2

1

1

2

1

1

3

Gekbrong

Gekbrong

2

1

0

2

1

1

4

Cibeber

Cibeber

3

1

1

3

1

1

Cibaregbeg

2

0

0

1

1

1

0 5

Cilaku

Sukasari

6

1

1

1

1

1

6

Ciranjang

Ciranjang

4

1

2

3

1

1

7

Bojongpicung

Bojongpicung

2

0

0

2

1

1

Cikondang

2

1

0

2

1

1

Karangtengah

2

1

1

3

1

1

Ciherang

5

1

2

3

1

1

Mande

2

1

2

2

1

1

Kademangan

2

1

0

2

1

1

0 8

Karangtengah 0

9

Mande 0

10

Sukaluyu

Sukaluyu

6

1

0

2

1

1

11

Pacet

Cipendawa

2

0

0

2

1

1

Sukanagalih

1

1

0

0

1

0 12

Cipanas

Cipanas

2

0

2

3

1

1

13

Cugenang

Cugenang

4

0

0

3

1

1

Cijedil

1

0

0

2

1

1

Cikalongkulon

3

1

1

4

1

1

Cijagang

2

1

0

3

1

Sukaresmi

1

0

0

4

1

Sukamahi

1

1

1

2

1

0 14

Cikalongkulon 0

15

Sukaresmi 0

1

16

Campaka

Campaka

4

1

0

2

1

1

17

Campakamulya

Campakamulya

4

1

0

1

1

1

18

Sukanagara

Sukanagara

3

1

2

3

1

1

19

Takokak

Takokak

4

1

1

3

1

1

20

Pagelaran

Pagelaran

1

0

0

1

1

1

Sindangkerta

1

1

1

1

1

1

0 21

Sindangbarang

Sindangbarang

6

1

0

1

1

1

22

Cidaun

Cidaun

4

1

2

1

1

1

23

Naringgul

Naringgul

4

0

1

3

1

1

24

Tanggeung

Tanggeung

3

0

2

3

1

1

Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

29

25

Kadupandak

Kadupandak

3

1

2

2

1

1

26

Cijati

Cijati

0

1

2

1

1

1

Bojonglarang

1

0

0

1

1

1

Cibinong

4

1

2

2

1

1

Gunungbitung

1

1

0

1

1

1

Cikadu

2

0

2

3

1

1

2

1

1

3

1

1

0 27

Cibinong 0

28

Cikadu

29

Agrabinta

30

Leles

Pusakasari

3

0

1

1

1

1

31

Haurwangi

Cipeuyeum

3

1

1

3

1

1

32

Pasirkuda

Girijaya

3

1

0

0

1

1

Agrabinta

Total

116

29

35

88

45

42

 Sarana pemerintah lainnya : Tabel II.2 Sarana Kesehatan Pemerintah Lainnya Sarana Jumlah Rumah Sakit: a. RSUD 3 b. RS 0 c. RS 0 d. RS Paru 0 2 Gudang Farmasi Dinkes 1 3 Labkesda 1 4 Sarana Kesehatan dengan 47 Kemampuan Gawat Darurat

No 1

Sumber :

b) Sarana Kesehatan Swasta Tabel II.3 Sarana Kesehatan Swasta No 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sarana Rumah Sakit: a. RS Umum b. RS Ibu dan Anak c. RS Bersalin Dr.Umum Praktek Drg. Praktek Dokter Spesialis Praktek Bidan Praktek Batra Optikal Apotik Toko Obat Unit Transfusi Darah

Jumlah 1 0 0 260 39 58 221 37 13 136 5 1

Sumber :

Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

30

2.2.2 Data Tenaga Kondisi ketenagaan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, termasuk puskesmas, labkesda, dan Rumah Sakit tahun 2016, dapat dilihat dari tabel di bawah ini : Tabel II.4 Kondisi Ketenagaan di Lingkup Dinas Kesehatan

No

Jenis

Dinas

labkesda

Balai Pengobatan Paru

RS

Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Total

85

37

15

0

122 15

Puskesmas

Dokter Umum a. PNS

1

b. PTT

0

0

0

Dokter Spesialis 2

a. PNS

0

0

0

0

44

0 44

b. PTT

0

0

0

0

0

0 44

Dokter Gigi 3

a. PNS

0

0

0

29

8

37

b. PTT

0

0

0

5

0

5 42

4 5

Master Kesehatan (S2) Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM)

0

0

0

9

0

0

3 22

19

22

7

38

6

Apoteker

7

0

2

4

5

18

7

Asisten Apoteker

2

0

0

19

0

21

8

Perawat (Akper+SPK)

16

0

8

736

401

1161

9

Bidan

13

0

0

1376

83

1472

10

Tenaga Pelaksana Gizi

2

0

0

25

2

29

11

Sanitarian

7

1

1

34

16

59

12

Laboratoris

0

2

1

13

Tenaga Anastesi

0

0

0

0

4

41

14

Tenaga Rontgen

0

0

1

3

69

73

15

Tenaga Fisioterapis

0

0

0

0

2

54

2356

835

3717

TOTAL

56

3

13

3

Sumber : Buku Saku Dinas Kesehatan Tahun 2012

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf Sesuai

dengan

Perda

nomor

12

tahun

2008

tentang

pembentukan lemtekda Kabupaten Cianjur, maka pengisian formasi jabatan di Dinas Kesehatan terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 21 orang dan untuk UPT Dinas kesehatan memiliki 46 UPT (Puskesmas, Labkesda ) sehingga untuk yang Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

31

di UPT terdiri dari 46 Kepala UPT (Eselon IV a) dan 46 Kepala Tata Usaha (Eselon IV b). Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini. Tabel II.5. Jumlah pegawai di Dinas kesehatan Yang menduduki Jabatan dan Staf tahun 2016 N0 1. 2. 3. 4.

Jabatan/Staf Eselon II Eselon III Eselon IV Staf JUMLAH

Jumlah (orang ) 1 5 15 82 103

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat Dari 103 jumlah Pegawai yang ada di Dinas Kesehatan terdapat 74.75 % pegawai yang berstatus golongan III sedangkan golongan IV sebanyak 6.7%. Namun masih ada pegawai yang bersatatus golongan I yaitu 1.9%. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut : Tabel II.6 Jumlah Pegawai Dinas kesehatan berdasarkan Pangkat/Golongan N0

Golongan

Jumlah (orang )

1.

IV

7

2.

III

77

3.

II

17

4

I

2

Jumlah

103

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Apabilan

dilihat

dari

tingkat

Pendidikan

pegawai

Dinas

Kesehatan yang ada, maka status pendidikan dengan Sarjana lebih mendominasi yaitu sebesar 36%, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SMP 1%, Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

32

Tabel II.7. Jumlah pegawai Dinas Kesehatan berdasarkan Pendidikan tahun 2016. N0

Pendidikan

Jumlah (orang )

1.

Strata-2 ( S2 )

8

2.

Strata-1 ( S1 )

64

3. Akademi / D1,D2 dan D3 N0 Pendidikan

44 Jumlah (orang )

4

SLTA/SMK

33

5

SLTP

3

6

SD

1

Jumlah

153

Tabel diatas menunjukkan bahwa tenaga di Dinas Kesehatan 76,58 % tenaga dengan klasifikasi Sarjana Muda (DIII), Sarjana (S1) dan Magister (S2). Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Kesehatan umumnya sudah diatas 50 % tingkat perguruan tinggi. d. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kesarjanaan Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 8,3% pegawai dengan tingkat strata-2 dengan 8 jenis disiplin ilmu, sedangkan strata-1 sebesar 33% yang terdiri dari 22 jenis disiplin ilmu. Sedangkan kearsipan hanya 1% dengan latar belakang sarjana

muda. Selengkapnya

dapat dilihat tabel

berikut. e. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di Dinas Kesehatan, pegawai

juga mendapat pelatihan penjenjangan

maupun non penjenjangan. Dari 103 pegawai Dinas Kesehatan terdapat

8.24 % yang telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM

III atau sejenisnya, sedangakan jenis penjenjangan PIM IV atau sejenisnya sebesar 28.24 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel III.6.

Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

33

Tabel II.9. Jumlah pegawai Dinas Kesehatan yang mengikuti penjenjangan N0

Jabatan/Staf

1.

Spama/Diklat PIM III

2.

Adum/Adumla/Diklat PIM IV

Jumlah (orang)

%

5

29%

12

71%

12

100%

Jumlah 2.3 . Kondisi Umum Anggaran

Anggaran Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur tahun 2011-2016 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cianjur, dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Besarnya anggaran

belanja yang telah ditetapkan setiap

tahunnya mengalami peningkatan secara fluktuatif, semula pada tahun

2011

sebesar

Rp.

38.457.234.836,-

dengan

realisasi

33.403.756.397, tahun 2012 Anggaran Dinas Kesehatan mengalami kenaikan

sebesar

73.417.370.853

dengan

realisasi

sebesar

62.684.660.618,- sedangkan pada tahun 2013 anggaran Dinas Kesehatan

sebesar

81.060.986.176,-

92.252.360.025,pada

tahun

dengan 2014

realisasi

anggaran

sebesar sebesar

148.200.301.069,- dengan realisasi sebesar 112.829.483.165,- dan pada tahun 2016 anggaran Dinas Kesehatan mengalami penurunan sebesar 146.926.587.466,- dengan realisasi sebesar 78.897.273.072,Perkembangan anggaran dan realisasi belanja daerah menurut kelompok belanja dari tahun 2011-2016, sebagai bagai berikut : Tabel II.10. ANGGARAN BELANJA DAN REALISASI TAHUN 2011-2016 TAHUN

ANGGARAN ( RP .)

REALISASI

2011

Rp. 38.457.234.836-

Rp. 33.403.756.397,-

87%

2012

Rp. 73.417.370.853,-

Rp. 62.684.660.618,-

85%

2013

Rp. 92.252.360.025,-

Rp. 81.060.986.176,-

87%

2014

Rp. 148.200.301.069,-

Rp. 112.829.483.165,-

76%

2015

Rp. 146.926.587.466,-

2016

Rp. 78.897.273.072,112112.829.483.165,Rp.,236.675.712.515,08 Rp. 171.878.455.915 -

Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

%

53.70% 72.62%

34

2.4. Kondisi Umum Sarana Kerja Sarana kerja yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur tergolong cukup memadai ini bisa terlihat dalam tabel di Bawah ini : TABEL.II.11. SARANA KERJA DINAS KESEHATAN : NO

URAIAN

BANYAKNY A

SATUAN

10.947

M2

7.111

UNIT M2

1

TANAH

2

GEDUNG

3

LISTRIK

1

JARINGAN

4

AIR

1

JARINGAN

5

TELPON

1

6

AREA PARKIR

1

AREA

7

RUANG RAPAT

2

RUANG

8

RUANG ARSIP

1

RUANG

9

KOPERASI

1

BUAH

10

KANTIN

1

BUAH

11

MUSOLLA

1

BUAH

12

KENDARAAN RODA 4

85

UNIT

13

KENDARAAN RODA 2

358

UNIT

14

MEJA RAPAT

15

AC

39

UNIT

16

KOMPUTER PC

33

UNIT

17

11

UNIT

18

KOMPUTER NOTEBOOK MEJA KERJA

149

UNIT

19

KURSI KERJA

215

UNIT

20

FILLING KABINET

18

UNIT

21

RAK ARSIP

41

UNIT

22

INFOKUS

3

UNIT

23

JARINGAN INTERNET

2

JARINGAN

24

AREA TAMAN LUAR

1

AREA

27

LEMARI ARSIP

35

UNIT

Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

LINE (1 FAX)

SET

35

Dari tabel II.11 dapat dilihat bahwa perbandingan antara luas gedung dan jumlah pegawai di Dinas Kesehatan sebesar 7.111 M2 : 168., hal ini mengidikasikan bahwa setiap satu orang pegawai memiliki ruang sebanyak 42. M2. 2.5. KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN Indikator Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan

sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan kesehatan, target yang telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi

belum

berhasilnya

pelayanan

tersebut.

Hasil

interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Dinas kesehatan ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya. Gambaran kinerja pelayanan Dinas kesehatan dapat dilihat pada Tabel II.12 (terlampir) : Dari tabel II.12

mengemukakan pada tahun mana saja

rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya

mengemukakan

apa

saja

faktor-faktor

yang

mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD, misalnya (sumber

prosedur/mekanisme, daya

manusia),

jumlah

progres

dan

kualitas

pelaksanaan

personil

program,

dan

sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan SKPD Dinas Kesehatan. 2.6. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN Dinas Kesehatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di

bidang

kesehatan

tentunya

tidak

terlepas

dari

berbagai

permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan

dan

mengembangkan

pelayanan

pada

Dinas

Kesehatan Kabupaten Cianjur. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan

terkait

dengan

kesehatan

adalah

bahwa

dinamika

pembangunan kesehatan di wilayah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cianjur agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Berdasarkan

analisis

terhadap

permasalahan

internal

maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan ). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Oppurtunity (Peluang) dan Ancaman Threaths (ancaman). Tabel II.13. Tabel Analisis SWOT Kekuatan (Strength) 1. Kewenangan Untuk melakukan fasilitas bidang kesehatan

2. Anggaran yang cukup memadai dalam menunjang kegiatan program

Analisis SWOT Kelemahan Peluang (Weakness) (Opportunity) 1. Regulasi Bidang 1.Adanya otonomi Kesehatan yang daerah yg masih minim memberikan kewenangan yg lbh luas dalam pengembangan system pelayanan kesehatan yg local spesifik 2. Jumlah dan Jenis 2.Adanya komitmen tenaga kesehatan yg kuat dr belum memeuhi pemerintah pusat, standar palayanan propinsi, daerah dlm fasilitas kesehatan upaya mendukung program2 bidang kesehatan

3. Adanya Standar pelayanan minimal bidang kesehatan (SPM)

3. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata

4. Adanya Standar operasional Prosedur (SOP), Juklak dan Juknis dan modul kegiatan program

4. Keterampilan tenaga kesehatan yang belum memadai

5. Tingkat Pendidikan Tenaga Kesehatan sudah cukup memadai

6. Jumlah sarana kesehatan dasar dan rujukan, baik pemerintah maupun swasta cukup memadai

Ancaman (Threath) 1. Adanya Re – Emerging dan New- emerging disease dan daerah endemis penyakit yang terus berkembang 2. Tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang masih rendah

3. Semakin banyaknya pelayanan kesehatan swasta dan segmen pasar dlm peningkatan penyelenggaraan kesehatan dan peran serta masyarakat dlm pembangunan kesehatan 4. Semakin banyaknya UKBM sebagai bentuk peran serta masyarakat

3. Kualitas Lingkungan bersih yang masih rendah

5. Peran serta dan kemitraan yang belum terjalin optimal

5. Adanya Kerjasama lIntas Batas Bidang Kesehatan

5. Luasnya Wilayah Kabupaten Cianjur dan Geografis yang sulit

6. Sistem pengawasan dan pengendalian program yang belum optimal

6. Kemudahan dalam komunikasi (via internet) unt penanggulangan masalah2 kesehatan yg hrs segera ditangani dan mempermudah koordinasi dgn linsek terkait

6. Laju Pertumbuhan Penduduk yang tinggi baik alami maupun migrasi serta tingginya mobilitas penduduk

4. Karakteristik penduduk yang heterogen di Kabupaten Cianjur

7. Adanya system informasi kesehatan yang berjenjang dari puskesmas ke Dinas kesehatan sampai ke Tingkat Pusat yang berbasis Website

7.Sarana dan Prasaran Kesehatan dasar dan rujukan yang belum merata

8. Adanya Kebijakan Program tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin yang terintegrasi dengan BPJS

8.Sosialisasi informasi program dan hasil kegiatan belum maksimal

9. Adanya sistem pembinaan secara berjenjang sampai tingkat wilayah (Binwil & Korwil)

9.Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan belum seluruhnya sesuai dengan SOP

10. Pemanfaatan 1 system Informasi Kesehatan

0. Pemanfaatan system informasi kesehatan yang belum optimal

7.Adanya layanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Cianjur

Adapun kondisi lingkungan internal dapat dijabarkan dalam Tabel II.14. IFAS ( Internal Factors Analysis Summary) dibawah ini : FAKTOR STRATEGIS INTERNAL

BOBOT

RATING

SKOR

RANG KING

RASIONAL

1. Kewenangan Untuk melakukan fasilitas bidang kesehatan 2. Anggaran yang cukup memadai dalam menunjang kegiatan program

20

5

100

I

10

4

40

V

Kebijakan Penggunaan Anggaran kesehatan dengan efisien dan efektif

3. Adanya Standar pelayanan minimal bidang kesehatan (SPM) 4. Adanya Standar operasional Prosedur (SOP), Juklak dan Juknis dan modul kegiatan program 5.Tingkat Pendidikan Tenaga Kesehatan sudah cukup memadai 6.Jumlah sarana kesehatan dasar dan rujukan, baik pemerintah maupun swasta cukup memadai

10

4

40

VI

Pelayanan kesehatan sesuai SPM

15

4

60

IV

Pelayanan kesehatan sesuai SOP, Juklak dan Juknis

5

3

15

VIII

Peningkatan kualitas tenaga kesehatan di Kabupaten Cianjur

5

3

15

VII

Efektifitas Sarana dan Prasarana baik dasar dan rujukan , baik pemerintah maupun swasta

7. Adanya system informasi kesehatan yang berjenjang dari puskesmas ke Dinas kesehatan sampai ke Tingkat Pusat yang berbasis Website 8.Adanya Kebijakan Program tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin yang terintegrasi dengan BPJS 9.Adanya sistem pembinaan secara berjenjang sampai tingkat wilayah (Binwil & Korwil)

15

4

60

III

20

5

100

II

Peningkatan Koordinasi dengan BPJS

5

3

15

IX

Efeftifitas Sistem pembinaan berjenjang sampai tk.wilayah

TOTAL

100

4

80

I

KEKUATAN :

KELEMAHAN 1. Regulasi Bidang Kesehatan yang masih minim

20

Renstra Dinas Kesehatan 2013 - 2018

30

2. Jumlah dan Jenis tenaga kesehatan belum memeuhi standar palayanan fasilitas kesehatan 3. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata 4. Keterampilan tenaga kesehatan yang belum memadai

10

3

30

VI

Pemerataan sarana kesehatan dasar dan rujukan

15

5

75

II

10

4

40

V

Peningkatan pengawasan

system

5.Peran serta dan kemitraan yang belum terjalin optimal 6.Sistem pengawasan dan pengendalian program yang belum optimal 7.Sarana dan Prasaran Kesehatan dasar dan rujukan yang belum merata 8.Sosialisasi informasi program dan hasil kegiatan belum maksimal 9.Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan belum seluruhnya sesuai dengan SOP TOTAL

5

3

15

VII

Optimalisasi program

informasi

10

5

50

IV

Penerapan SOP sesuai standar

5

3

15

VII

Optimalisasi pemanfaatan Sistem informasi kesehatan

10

5

50

IV

Mengoptimalkan peran serta dan kemitraan dlm bidang kesehatan

15

4

60

III

Memaksimalkan Regulasi bidang kesehatan

100

Sedangkan masing-masing kondisi lingkungan eksternal dapat

dijabarkan dalam tabel II.15. Tabel EFAS (Eksternal Factors Analysis Summary) berikut ini : FAKTOR STRATEGIS EKSTERNAL

BOBOT

RATING

SKOR

RANGKIN G

25

5

125

I

20

4

80

III

RASIONAL

PELUANG 1. Adanya otonomi daerah yg memberikan kewenangan yg lbh luas dalam pengembangan system pelayanan kesehatan yg local spesifik 2. Adanya komitmen yg kuat dr pemerintah pusat, propinsi, daerah dlm upaya mendukung program2 bidang kesehatan

Renstra Dinas Kesehatan 2013 - 2018

31

3. Semakin banyaknya pelayanan kesehatan swasta dan segmen pasar dlm peningkatan penyelenggaraan kesehatan dan peran serta masyarakat dlm pembangunan kesehatan 4. Semakin banyaknya UKBM sebagai bentuk peran serta masyarakat

10

3

30

V

Optimalisasi kemudahan dalam komunikasi

20

5

100

II

Perkuat Koordinasi lintas sector

5. Adanya Kerjasama lIntas Batas Bidang Kesehatan

15

4

60

IV

Optimalkan UKBM yg sudah terbentuk

6. Kemudahan dalam komunikasi (via internet) unt penanggulangan masalah2 kesehatan yg hrs segera ditangani dan mempermudah koordinasi dgn linsek terkait 7.Adanya layanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Cianjur 7. Adanya otonomi daerah yg memberikan kewenangan yg lbh luas dalam pengembangan system pelayanan kesehatan yg local spesifik ANCAMAN

10

3

30

V

100

1. Adanya Re – Emerging dan New- emerging disease dan daerah endemis penyakit yang terus berkembang

15

3

45

V

Adanya upaya Promotif, preventif dan kuratis dalam pencegahan endemis penyakit

2. Tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang masih rendah

13

3

39

VI

Peningkatan pengetahuan dan pendidikan masyarakat dengan penyuluhan2 kesehatan.

3. Kualitas Lingkungan bersih yang masih rendah

13

4

52

IV

Peningkatan Kualitas lingkungan bersih

16

4

64

III

4. Karakteristik penduduk yang heterogen di Kabupaten Cianjur

Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

5. Luasnya Wilayah Kabupaten Cianjur dan Geografis yang sulit 6. Laju Pertumbuhan Penduduk yang tinggi baik alami maupun migrasi serta tingginya mobilitas penduduk TOTAL

18

4

72

II

25

4

100

I

100

Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, pernasalahan tersebut antara lain : 1. Regulasi bidang kesehatan di Kabupaten Cianjur dinilai masih sangat lemah dan perlu dibenahi serta ditingkatkan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan. 2. Keterampilan tenaga kesehatan yang belum memadai. 3. Jumlah

dan jenis tenaga kesehatan belum memenuhi

standar

pelayanan fasilitas kesehatan 4. Sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan yang belum merata. 5. Sosialisasi informasi program

dan hasil kegiatan yang belum

maksimal. 6. Tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang masih rendah. 7. Intensitas beberapa penyakit menular dan tidak menular semakin meningkat, ada ancaman meningkatnya penyakit lain ( new emerging dan re- emerging ). 8. Kualitas kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar masih buruk di masyarakat. 9. Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih rendah, terutama masyarakat miskin yang tinggal di daerah terpencil dan letak geografis yang sulit dijangkau. 10.Masih Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) , Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA), akibat 3T (terlambat mengambil keputusan, terlambat merujuk dan terlambat mendapat penanganan).

Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

34

A. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat

membantu

organisasi

untuk

mendefinisikan

kemana

organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Cianjur 2016 – 2021 adalah “CIANJUR LEBIH MAJU DAN

AGAMIS”. Indikator lebih maju dari penjabaran Visi diatas adalah :  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari indeks pendidikan

(education),

kesehatan

(health),

dan

daya

beli

(purchasing power pariety – PPP);  Kesinambungan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan yang berkualitas di

seluruh

wilayah

(LPE,

PDR

Harga

Berlaku,

PAD/APBD);  Kesalehan sosial ( ZIS dan Ratio Tempat Ibadah). 1. Pernyataan Misi Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai

penjabaran visi yang telah

ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui

dan

mengenal

keberadaan

dan

pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

peran

instansi

Misi suatu

instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga

terkait

dengan

kewenangan

yang

dimiliki

oleh

instansi

pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Adapun Misi Kabupaten

Cianjur adalah:

Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

35



Misi Pertama : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan.



Misi Kedua : Meningkatkan pembangunan keagamaan.



Misi Ketiga : Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Kesehatan sesuai tugasnya yaitu sebagai membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, mempunyai sasaran dalam misi ke tiga yaitu : 1. Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat 2. Meningkatnya kualitas penyehatan lingkungan 3. Menurunnya rasio kematian ibu dan bayi 4. Meningkatnya upaya pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit menular menular dan tidak menular 5. Meingkatnya suber daya kesehatan sesuai dengan standar Dalam

melaksanakan

Kabupaten berikut:

Cianjur

tugas

pokok

mempunyai

tersebut

fungsi,

Dinas

Kesehatan

sebagai

1.Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan 2.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan 3.Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan; dan 4.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya Ditinjau dari sisi tugas dalam bidang kesehatan, secara umum tugas Dinas Kesehatan terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Kesehatan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 3 yaitu Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

42

B. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI Dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan berbagai issue juga percepatan penyebaran wabah penyakit. Berbagai

masalah

tersebut

juga

mencerminkan

rumitnya

tantangan yang harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Hal ini menuntut

peningkatan

peran

dan

kapasitas

seluruh

instansi

pemerintah, termasuk Kementerian Kesehatan yang mempunyai tujuan terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasilguna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat Kesehatan

yang

setinggi-tingginya.

memiliki

sasaran

Untuk

strategis

itu,

dalam

Kementerian pembangunan

kesehatan tahun 2014-2019 sebagai berikut : 1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita, anak dan keluarga berencana serta lanjut usia 2. Pemberantasan penyakit menular, pengendalian penyakit tidak

menular dan penyehatan lingkungan. 3. Pemenuhan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya

manusia kesehatan. 4. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dengan memperkuat

upaya promotif preventif. 5. Peningkatan

pelayanan

kefarmasian,

alat

kesehatan

dan

pengawasan obat dan makanan. 6. Penguatan status gizi masyarakat. 7. Penguatan pemberdayaan masyarakat. 8. Mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. 9. Penguatan manajemen kesehatan.

Pembangunan di Jawa Barat menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Posisi Jawa Barat yang strategis dan berdekatan dengan ibukota negara, mendorong Jawa Barat berperan sebagai agent of

development (agen pembangunan) bagi pertumbuhan

nasional. Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

43

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Jawa Barat antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan

dan

pemerataan

pembangunan,

terbatasnya

kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial. Dalam mengatasi

permasalahan

tersebut

diperlukan

penguatan

kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis. Arah

kebijakan

pengentasan

pembangunan

kemiskinan

masyarakat,

dan

revitalisasi

daerah

ditujukan

untuk

kualitas

hidup

peningkatan

pertanian

dan

kelautan,

perluasan

kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis,

perdagangan,

berdayasaing,

jasa

rehabilitasi

dan

dan

industri

pengolahan

yang

konservasi

lingkungan

serta

penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat. Dalam pembagian wilayah kerja koordinasi Kabupaten Cianjur masuk dalam wilayah 1 yaitu : Wilayah Bogor, dengan lingkup kerja Kabupaten

Bogor,

Kota

Bogor,

Kabupaten

Sukabumi,

Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kota Depok.

Kota

Dengan kategori

permasalahan kesehatan yang dihadapi sebagai berikut : a.

Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, seperti infrastruktur jalan dan jembatan, persampahan serta air bersih;

b.

Perlunya peningkatan penanggulangan dan pemberantasan penyakit menular;

c.

Perlunya peningkatan sanitasi dasar dan kesehatan lingkungan.

C. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi

serta misi meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan

program dan kegiatan yang

diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2016-2021). Dari hasil

Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

44

analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal diperoleh issueissue strategis sebagai berikut : 1. Regulasi bidang kesehatan di Kabupaten Cianjur dinilai masih sangat lemah dan perlu dibenahi serta ditingkatkan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan. 2. Keterampilan tenaga kesehatan yang belum memadai serta jumlah dan jenis tenaga kesehatan belum memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan 3. Sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan yang belum merata. 4. Sosialisasi informasi program

dan hasil kegiatan yang belum

maksimal. 5. Tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang masih rendah. 6. Intensitas beberapa penyakit menular dan tidak menular semakin meningkat, ada ancaman meningkatnya penyakit lain ( new emerging dan re- emerging ). 7. Kualitas kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar masih buruk di masyarakat. 8. Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih rendah, terutama masyarakat miskin yang tinggal di daerah terpencil dan letak geografis yang sulit dijangkau. 9. Masih Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) , Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA), akibat 3T ( terlambat mengambil

keputusan,

terlambat

merujuk

dan

terlambat

mendapat penanganan).

Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2021

45

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis,

Sehingga

dapat

mengarahkan

perumusan

strategi,

kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka

Dinas

Kesehatan Kabupaten Cianjur akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu

dasar dalam penilaian dan

pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan

Tujuan dan

sasaran RPJMD Kabupaten Cianjur telah dirumuskan dalam adalah : A. Tujuan ; 1. Terwujudnya kemandirian masyarakat untuk mencapai kualitas lingkungan yang sehat serta perilaku hidup bersih dan sehat. 2. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas. 3. Terpenuhinya sumber daya kesehatan.

B. Sasaran : 1. Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat 2. Meningkatnya kualitas penyehatan lingkungan 3. Menurunnya rasio kematian ibu dan bayi 4. Meningkatnya upaya pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit menular menular dan tidak menular 5. Meingkatnya suber daya kesehatan sesuai dengan standar

Tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Kesehatan lebih lengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam tabel 4.1. 4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN Merujuk

pada

tujuan dan

sasaran

tersebut

diatas

maka

rumusan strategi pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut : a ) Strategi 1. Mengoptimalkan

kewenangan

untuk

pengembangan pelayanan

kesehatan b ) Strategi 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan dengan kompetensi yang dibutuhkan. c ) Strategi 3. Menyusun Sistem kesehatan Daerah (SKD) Kabupaten Cianjur d) Strategi 4. Meningkatkan dan memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat. e ) Strategi 5. Mengoptimalkan operasional

sarana

prosedur

kesehatan

untuk

yang

meningkatkan

ada

dan standar

kualitas pelayanan

kesehatan f) Strategi 6. Meningkatkan

kualitas

kesehatan

lingkungan

di masyarakat.

Sedangkan Kebijakan Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut : 1. Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku 2. Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan/ tenaga kesehatan 3. Peningkatan kualitas upaya kesehatan, baik upaya kesehatan perorangan (UKP) maupun upaya kesehatan masyarakat (UKM) 4. Pengembangan pembiayaan kesehatan melalui sistem jaminan pemeliharaan kesehatan 5. Peningkatan manajemen kesehatan termasuk regulasi dalam bidang kesehatan dan Sistem Kesehatan Daerah (SKD).

6. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dalam masyarakat. Strategi dan kebjakan tersebut dirumuskan dalam kerangka mewujudkan pernyataan yang terkandung dalam visi dan misi Dinas Kesehatan.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Terwujudnya Menurunnya pelayanan rasio kematian kesehatan yang ibu dan bayi berkualitas

(5)

(6)

Angka kematian ibu (AKI)

40

35

Angka kematian bayi (AKB)

160

145

Prevalensi gizi buruk Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan Meningkatnya upaya pencegahan, pemberantasan, Cakupan Desa UCI pengendalian penyakit menular dan tidak menular

Persentase Penanganan Pasien baru TB BTA + Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa

2

Terwujudnya kemandirian masyarakat untuk mencapai kualitas lingkungan yang sehat serta perilaku hidup bersih dan sehat

Meningkatnya Cakupan PHBS kemandirian masyarakat untuk Rumah Tangga hidup sehat

Cakupan Desa Siaga Aktif Meningkatnya kualitas penyehatan lingkungan

Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat

3

Meningkatnya Terpenuhinya sumber daya sumber sumber kesehatan sesuai daya kesehatan dengan standar

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2017 2018 2019 2020 2021

Jumlah puskesmas yang sudah terakreditasi

(7)

30

135

(8)

(9)

25

20

125

100

1.10% 1.05% 1.00% 0.05% 0.02% 85%

88%

91%

93%

95%

85%

90%

92%

94%

100%

60%

65%

67%

70%

75%

60%

65%

70%

75%

80%

57%

60%

63%

65%

68%

50%

55%

60%

65%

70%

63%

65%

67%

69%

72%

69%

71%

74%

76%

78%

9

18

27

36

45

Persentase ketersediaan 100% obat esensial

100%

100%

100%

100%

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur tahun 2016 - 2021, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokalitas SKPD,

Program/

Kegiatan

Lintas

SKPD

dan

Program/kegiatan

Kewilayahan. Di dalam Rencana Strategis periode tahun 2016 - 2021 yang disesuaikan

dengan

tujuan

Pemerintah

Kabupaten

Cianjur

untuk

menjadikan Kabupaten Cianjur yang lebih maju dan agamis, lebih maju maka akan dituangkan pula Indikator lebih maju di sektor kesehatan yang dapat menjadikan daya ungkit pada Indikator lebih maju di Tingkat Kabupaten. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021. Program/ kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD. Program Lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD. Program Kewilayahan dan Lintas

Wilayah

adalah

sekumpulan

Kementerian / Lembaga dan

SKPD

rencana

mengenai

kerja suatu

terpadu atau

antar

beberapa

wilayah, Daerah, atau kawasan. Adapun Rencana program, Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur tahun 2016 – 2021 dapat dilihat dalam tabel V.1 (Terlampir di lampiran). 5.1 Rencana Program 1. Program Urusan Wajib a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan b. Program

Upaya

Kesehatan

Perorangan

dan

Kesehatan

Masyarakat. c. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat d. Program Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan lingkungan. e. Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar dan Rujukan f. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan.

2. Program Non Urusan a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan f. Program Perencanaan dan Penganggaran 5.2

Rencana Kegiatan a. Rencana Kegiatan Urusan Wajib 

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan



Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan



Pengawasan Obat, makanan/minuman dan kosmetika serta alat kesehatan



Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat



Upaya penurunan AKI/AKB dan Penanggulangan gizi buruk



Jaminan kesehatan bagi keluarga miskin yang tidak termasuk peserta PBI BPJS



Pelayanan kesehatan primer / Batra dan rujukan



Bantuan Operasional Kesehatan



Penyelenggara jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan



Pembangunan dan perbaikan gedung puskesmas / pustu sarana prasarana serta jaringannya



Pengadaan sarana prasarana kesehatan



Pencegahan dan penaggulangan penyakit menular / tidak menular serta surveiland epidemiologi



Peningkatan kesehatan lingkungan / kesehatan kerja dan kesehatan olahraga serta promkes



Pembinaan akreditasi puskesmas



Peningkatan mutu pelayanan kesehatan



Penyediaan biaya Operasional dan Pemeliharaan ( puskesmas dan puskesmas perawatan)



Pengembangan Labkesda



Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin ( JPKMM ) diluar Kepesertaan ( Non Kuota ) Jamkesmas



Pengembangan Upaya Kesehatan Puskesmas



Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan berbahaya



Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat



Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat



Pembinaan Kabupaten Sehat



Penaggulangan Kurang Energi Protein ( KEP ) Anemia Gizi Besi (AGB ) Gangguan Akibat Kurang Yodium ( GAKY ) dan Zat Gizi Mikro lainnya



Penyediaan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMTP)



Peningkatan Kesehatan lingkungan



Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular



Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah



Kegiatan Standar Pelayanan Kesehatan



Pemeliharan Rutin berkala Sarana Prasarana Pkm



Pembangunan Gedung dan Revitalisasi Pkm mampu PONED



Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Kesehatan



Rehab Sedang/Berat Puskesmas



Pengadaan Kendaraan Ambulance



Pengadaan Sarana Penunjang Program Pengendalian Penyakit Menular (P2M



Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia



Pengawasan

Keamanan

dan

Kesehatan

Makanan

Hasil

Produksi Rumah Tangga 

Pengadaan, Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan , Barang Inventaris dan Kepegawaian



Pengembangan manajemen SIK dan Sumber Daya Kesehatan Manajemen Kebijakan Kesehatan dan SDK.

b. Rencana Kegiatan Non Urusan (Kegiatan Pendukung) 

Penyediaan jasa surat menyurat



Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumberdaya air dan listrik



Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



Penyediaan Alat Tulis Kantor ( Belanja Alat Tulis Kantor )



Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.



Penyediaan

komponen

Instalasi

Listrik

Bangunan 

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor

/

Penerangan



Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah



Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran



Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah



Penyediaan Jasa Pengaman Kantor



Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor



Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Kesehatan



Pengadaan Alat-Alat Rumah Tangga.



Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor



Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.



Pemeliharaan rutin / berkala Komputer



Pemeliharaan rutin / berkala alat - alat laboratorium



Pengadaan kendaraan dinas operasional



Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SOPD



Penyusunan Laporan keuangan semesteran



Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran



Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun



Penyusunan rentra dan renja SOPD



Penyusunan RKA - DPA SOPD dan RKAP - DPPA SOPD



Pengadaan pembinan kepegawaian



Manajemen

kebijakan

kesehatan

dan

sistem

informasi

kesehatan 5.3 Indikator Kinerja Adapun indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut : 1. Persentase Ibu Hamil KEK mendapat Makanan Tambahan 2. Persentase Ibu Hamil mendapat Tablet Tambah darah TTD 90 Tablet selama masa kehamilan 3. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yg mendapat ASI Eklusife 4. Persentase Bayi baru lahir yg mendapat inisiasi menyusui dini (IMD) 5. Persentase Balita Kurus yg mendapat makanan tambahan 6. Persentase remaja putri yg mendapat tablet darah (TTD) 7. Persentase Persalinan di Fasyankes (PF) 8. Pelayanan Ibu Hamil dengan K4 9. Pelayanan Kesehatan pada Neonatus Pertama Kali (KN1) 10. Persentase ibu hamil dengan kekurangan energi kronik (Bumil KEK) 11. Cakupan PHBS Rumah Tangga

12. Cakupan Desa Siaga Aktif 13. Tempat-tempat umum (TTU) yang dibina 14. Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum 15. Penduduk yang menggunakan akses jamban sehat 16. Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM ) 17. Pembinaan Rumah Sehat 18. Tempat Pengelolaan Makanan yg dibina 19. AFP Rate 20. Cakupan

Desa/Kelurahan

mengalami

KLB

yang

dilakukan

penyelidikan epidemologi<24 jam 21. Cakupan Balita dg Pneumonia yg ditangani 22. % Penemuan Pasien baru TB BTA + 23. Penderita DBD Yang ditangani 24. Penemuan Penderita Diare 25. Cakupan Desa/Keluarahan Universal Child Immunization (UCI) 26. Cakupan imunisasi lengkap 27. Persentase Puskesmas yg melaksanakan Kesehatan Jiwa 28. Persentase Puskesmas yg melaksanakan Pengendalian PTM Terpadu 29. Persentase Desa / Kelurahan yg melaksanakan Posbindu PTM 30. Persentase Pr Usia 30-50 Th yg terdeteksi dini Ca Serviks dan Payudara 31. Ketersediaan Alat Kesehatan di Puskesmas sesuai Standar 32. Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap 33. Meningkatnya Pelayanan di Puskesmas Pembantu 34. Meningkatnya Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi 35. Ketersedian obat esensial di instalasi farmasi 36. Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian (Pkm, Apt, TO, dan Otrad) sesuai Standar 37. Jumlah Sarana Makan minum yang diperiksa 38. Meningkatnya jumlah Tenaga Kesehatan fungsional setiap Tahun

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada era

reformasi dan desentralisasi, keterbukaan publik

terhadap pelayanan kesehatan

merupakan suatu tuntutan yang harus

dipenuhi oleh Dinas Kesehatan penyelenggara pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaan Kesehatan

pembangunan Kabupaten

kesehatan

Cianjur

harus

di

Kabupaten

berkontribusi

Cianjur, Dinas secara langsung

dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditunjukan dengan Indikator kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD seperti pada Tabel VI.1 sebagai berikut : Tabel VI.1 Indikator Kinerja dan Indikator Rencana Program Prioritas Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD Kondisi Kinerja Awal RPJMD No.

Indikator Kinerja

Realisasi Tahun 2015

I.

Pelayanan Urusan Wajib

1.

Kesehatan

Target Capaian Setiap Tahun

Target Tahun 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)

2.1

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar

92.84%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

100%

2.2

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar

89.25%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

100%

2.3

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

101%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

100%

89.27%

90%

90%

92%

93%

94%

95%

95%

100%

100%

92%

94%

96%

98%

100%

100%

Setiap warga Negara Indonesia usia 15 s.d 2.6 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar

3,8%

5%

5%

10%

15%

20%

25%

25%

Setiap warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar

28%

32%

36%

40%

44%

48%

52%

52%

Setiap balita mendapatkan 2.4 pelayanan kesehatan sesuai standar

2.5

2.7

Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)

Realisasi Tahun 2015

Target Tahun 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Setiap penderita hipertensi 2.8 mendapatkan pelayanan sesuai standar

89%

95%

95.5%

96%

96,5%

97%

98%

98%

Setiap penderita Diabetes Melitus 2.9 mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

87%

95%

95.5%

96%

96,5%

07%

98%

98%

Setiap orang dengan gangguan jiwa ( ODGJ 2.10 ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

88.10%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

No.

Indikator Kinerja

Setiap orang dengan TB mendapatkan 2.11 pelayanan TB sesuai standar

100%

Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan 2.12 warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

60%

80%

85%

90%

93%

96%

100%

100%

Setiap orang di satuan pendidikan dasar 2.13 mendapatkan pelayanan hygiene sanitasi sesuai standar

70%

72%

75%

78%

80%

82%

85%

85%

BAB VII PENUTUP Renstra Dinas Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Tahun 2016 – 2021 merupakan dokumen perencanaan

periode 5 (lima) tahunan yang

memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembanguan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Renstra

ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah ( RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016 -2021 dan sebagai pelaksanaan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD) Kabupaten Cianjur 2016 –2021. Renstra Dinas Kesehatan Cianjur Tahun 2016 – 2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai

penjabaran dari Renstra Dinas Kesehatan.

Renstra ini bermanfaat

Semoga

dan dapat dijadikan sebagai pedoman

perencanaan tahun – tahun berikutnya.

Cianjur, Januari 2017 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur

Tresna Gumilar,Apt. M.Si NIP. 19600817 198902 1 004

bagi