Renstra-bpkad.doc

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan,

kesempatan

kerja,

pengambilan

kebijakan,

berdaya

lapangan saing,

berusaha, maupun

akses

peningkatan

terhadap indeks

pembangunan manusia. Perencanaan

pembangunan

adalah

suatu

proses

pengambilan

keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi,

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi,

serta

memperhatikan

perkembangan global, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas : a. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) b. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) c. Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) d. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) e. Renja PD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai dokumen induk perencanaan tingkat perangkat daerah, Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Renstra PD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif serta memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah Kota Madiun. Penyusunan Renstra sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra PD adalah gambaran visi dan misi 1

Kepala Daerah terpilih, yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari Dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja PD per tahun. Proses penyusunan Renstra PD melalui tahapan sebagai berikut : a. persiapan penyusunan Renstra OPD; b. penyusunan rancangan Renstra OPD; c. penyusunan rancangan akhir Renstra OPD; dan d. penetapan Renstra OPD. Renstra PD menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar, antara lain : (1) kemana pelayanan Perangkat Daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, (2) bagaimana mencapainya dan, (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Dokumen Renstra PD Kota Madiun ini berfungsi untuk sebagai pedoman mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kerja unit-unit yang ada di bawahnya dalam menjalankan program kerja sesuai visi, misi dan tujuan Perangkat Daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara. Perencanaan pembangunan

daerah

disusun

secara

berjangka

meliputi

:

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hubungan antara Renstra perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut : Gambar 1 Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Penganggaran Pedoman

RENSTRA K/L

Pedoman

RPJPM NASIONAL

Pedoman

Pedoman

dijabarkan

RKP Nasional

Pedoman

RKP Daerah

Pedoman

dijabarkan

RPJPM Daerah

RPJPD

RKA K/L

Rincian APBN

RAPBN

APBN

RAPBD

APBD

RKA PERANGKAT DAERAH

DPA PERANGKAT DAERAH

Diacu

Pedoman

RPJP Nasional

Pedoman

RENJA K/L

Bahan

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pedoman

Diacu

Bahan

RENJA PERANGKAT DAERAH

Pedoman

2

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun atau yang disingkat BPKAD Kota Madiun, yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, telah menyusun Renstra BPKAD Kota Madiun Tahun 2014-2019, sebagaimana ditetapkan

dengan

Keputusan

Kepala

BPKAD

Kota

Madiun

Nomor

:

050/1398/401.207/2014 tanggal 22 September 2014. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

membawa

perubahan

yang

mendasar

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan daerah, terutama pada struktur dan tata kelola serta layanan pemerintahan daerah. Terjadi perubahan kewenangan penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota. Ada lingkup kewenangan pada bidang urusan yang semula dilaksanakan oleh kabupaten/kota, ditarik kembali menjadi kewenangan pada bidang urusan propinsi dan pusat, ataupun sebaliknya. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai salah satu peraturan teknis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta pembagian tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah sesuai dengan

bidang

urusan

yang

dilaksanakannya.

Sebagai

tindak

lanjut

implementasi kedua peraturan perundangan tersebut, Pemerintah Kota Madiun bersama DPRD Kota Madiun telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Penetapan Perda tersebut yang sekaligus mencabut Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 membawa konsekuensi berupa perubahan besar pada susunan organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Madiun, termasuk dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Madiun. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016, dibentuklah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Perubahan BPKAD Kota Madiun yang awalnya terdiri dari 1 sekretariat dan 4 bidang sekarang menjadi 1 sekretariat dan 3 bidang, maka Renstra BPKAD Kota Madiun Tahun 2014-2019 perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian. Perubahan dan penyesuaian tersebut perlu dituangkan dalam dokumen resmi dengan penetapan oleh Kepala Perangkat Daerah, menjadi Review Renstra 3

BPKAD Kota Madiun Tahun 2014-2019, selanjutnya kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diatur dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 49 Tahun 2016. 1.2. LANDASAN HUKUM Landasan Hukum pembuatan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Madiun adalah : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; 8. Peraturan

Pemerintah

Nomor

65

Tahun

2005

tentang

Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Miminal ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ; 4

15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 ; 16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ; 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 ; 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 ; 23. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 ; 24. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah ; 25. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ; 26. Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014-2019 ;

5

28. Peraturan

Daerah

Kota

Madiun

Nomor

03

Tahun

2016

tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ; 29. Peraturan Daerah Kota Madiun Madiun Nomor 08 tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ; 30. Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun ; 31. Peraturan Walikota Madiun Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ; 32. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 050-401.204/183/2017 tentang Perubahan

Atas

Keputusan

Walikota

Madiun

Nomor

:

050-

401.202/233/2014 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun. 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Review Renstra BPKAD Kota Madiun Tahun 2014-2019 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program

kegiatan

strategis yang akan

dicapai dalam

rangka

penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Madiun di bidang koordinasi perekonomian, penanaman modal dan administrasi sosial. Review Renstra BPKAD Kota Madiun Tahun 2014-2019 ditetapkan dengan maksud : a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan perangkat daerah b. Menjadi acuan dalam pembuatan Renja Perangkat Daerah c. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi d. Untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi dan transparansi guna memberikan pelayanan prima Adapun tujuan penyusunan Review Renstra BPKAD Kota Madiun Tahun 20142019 ini adalah : a. Pedoman dan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun dalam melaksanakan pekerjaan pemerintahan dan pembangunan b. Pengendali pencapaian nilai indikator kinerja

6

c. Alat uji dari atasan atau pengawas dalam menilai kesesuaian kinerja dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku d. Dokumen acuan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai tupoksi dan kewenangan e. Dokumen perencanaan dan pengendalian sehingga pelaksanaan kegiatan terarah pada pencapaian visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan f.

Sebagai dokumen acuan penyusunan Renja

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan penyusunan Review Renstra adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD,fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan

RPJMD,

Renstra

K/L

dan

Renstra

provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja OPD. 1.2.Landasan Hukum Memuat

penjelasan

tentang

undang-undang,

peraturan

pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran BPKAD Kota Madiun. 1.3.Maksud dan Tujuan Memuat

penjelasan

tentang

maksud

dan

tujuan

dari

penyusunan Renstra BPKAD Kota Madiun. 1.4.Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra BPKAD Kota Madiun, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BPKAD KOTA MADIUN 2.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPKAD Kota Madiun

7

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan BPKAD, struktur organisasi BPKAD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala BPKAD. Uraian tentang struktur organisasi BPKAD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, dan jumlah personil. 2.2.Sumber Daya BPKAD Kota Madiun Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki BPKAD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. 2.3.Kinerja Pelayanan BPKAD Kota Madiun Bagian

ini

menunjukkan

berdasarkan

tingkat

sasaran/target

capaian

Renstra

kinerja BPKAD

BPKAD periode

sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan BPKAD dan/atau indikator lainnya. 2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD Kota Madiun Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra BPKAD kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kota), hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. BAB III

ISU-ISU BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 1.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan BPKAD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 1.2.Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bagian ini mengemukakan tugas dan fungsi BPKAD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

8

1.3.Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan BPKAD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BPKAD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra OPD provinsi/kota. 1.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong

dari

pelayanan

BPKAD

yang

mempengaruhi

permasalahan pelayanan BPKAD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. 1.5.Penentuan Isu-isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan BPKAD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BPKAD. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan

hasil

penentuan

isu-isu

strategis

tersebut.

Dengan

demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra BPKAD. BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.Visi dan Misi BPKAD Kota Madiun Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi BPKAD. 4.2.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Kota Madiun Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD. 4.3.Strategi dan kebijakan BPKAD Kota Madiun Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan BPKAD dalam lima tahun mendatang.

BAB V

RENCANA

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATOR Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

9

BAB

VI

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja BPKAD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPKAD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII

PENUTUP

10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MADIUN

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MADIUN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun merupakan badan daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang diuraikan melalui Peraturan Walikota Madiun Nomor 49 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Kepala BPKAD adalah memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

sebagaimana dimaksud BPKAD mempunyai fungsi: a. penyusunan rumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan Walikota ; b. pelaksanaan perumusan kebijakan operasional pengelolaan

keuangan

daerah sebagai pedoman pelaksanaan APBD ; c.

pelaksanaan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

d. pelaksanaan

penyusunan

laporan

keuangan

daerah

dalam

rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ; e. pelaksanaan pengesahan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD selaku PPKAD; f.

pelaksanaan penyusunan anggaran kas ;

g. pelaksanaan penetapan SPD selaku BUD ; 11

h. pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); i.

penyaji informasi keuangan daerah ;

j.

pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

k. pelaksanaan penempatan kas daerah, mengelola, dan menatausahakan investasi daerah ; l.

penyiapan keputusan Walikota tentang penunjukan pejabat pengelola keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

m. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah ; n. pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan barang milik daerah ; o. pelaksanaan pemberian pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan dan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada pengelola barang ; p. pelaksanaan pemberian pertimbangan kepada pengelola barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Walikota ; q. pelaksanaan pemberian pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur

pelaksanaan penggunaan,

pemanfaatan,

pemusnahan dan

penghapusan barang milik daerah serta pemindahtanganan barang milik r.

daerah yang telah disetujui Walikota ; pelaksanaan koordinasi kepada pengelola barang terkait inventarisasi barang milik daerah ;

s.

pelaksanaan pencatatan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna

barang

yang

tidak

digunakan

untuk

kepentingan

penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Walikota melalui pengelola barang, serta barang milik daerah yang berada pada pengelola barang; t.

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah ;

u. pelaksanaan penyusunan laporan barang milik daerah ; dan v. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

12

Susunan organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, terdiri dari : 1.

Kepala Badan

2.

Sekretariat yang terdiri atas : - Sub Bagian Umum dan Keuangan - Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

3.

Bidang Anggaran yang terdiri atas : - Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan - Sub Bidang Anggaran Belanja

4.

Bidang Perbendaharaan yang terdiri atas : - Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah - Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran

5.

Bidang Akuntansi dan Aset yang terdiri atas : - Sub Bidang Akuntansi - Sub Bidang Penatausahaan Aset - Sub Bidang Pendayagunaan Aset

Tugas dan Fungsi masing-masing bidang adalah sebagai berikut : 1. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi

kepada

semua

unsur

di

lingkungan

Badan

meliputi

perencanaan, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat ; b. pelaksanaan

koordinasi

penyusunan

program

kegiatan

dan

penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif ; c.

pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan ;

d. pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan Badan; e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan; f.

pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Badan ; dan 13

g. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan. Sekretariat terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan ; b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ; c. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan Kantor ; d. melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas; e. melakukan

urusan

pengendalian

tata

usaha

pengadaan,

penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris dinas sesuai ketentuan yang berlaku ; f. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ; g. melaksanakan administrasi dan pembayaran Gaji Pegawai. h. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran dan perubahannya di lingkungan Badan ; i. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

2)

Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ; b. melakukan

penyusunan

perencanaan

program,

evaluasi

dan

pelaporan di lingkungan Badan ; c. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan 14

perangkat

daerah

serta

rencana

pembiayaan

sebagai

dasar

penyusunan APBD dan perubahannya di lingkungan Badan ; d. menyusun,

mengolah

dan

memelihara

data

administrasi

kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Badan ; dan e. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Anggaran Bidang

Anggaran

mempunyai

tugas

mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan, pembiayaan dan belanja daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Anggaran mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Anggaran ; b. menyiapkan DPA- SKPD dan DPPA- SKPD ; c.

penyusunan

petunjuk

teknis

sistem

dan

prosedur

pengelolaan

keuangan daerah ; d. pemberian bimbingan teknis pengelolaan keuangan

daerah ;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran perangkat daerah ; dan f.

pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Anggaran terdiri dari : a.

Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan ;

b.

Sub Bidang Anggaran Belanja.

Sub Bidang sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran. 1) Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan mempunyai tugas: a. melakukan

penyusunan

perencanaan

program

dan

evaluasi

pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan ; 15

a. melakukan pengumpulan bahan penyusunan APBD, rancangan APBD, perubahan APBD anggaran pendapatan dan anggaran pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku ; b. melaksanakan pembinaan, pemberian petunjuk teknis penyusunan RKA-SKPD, RKPA-SKPD dalam rangka penyusunan APBD, Perubahan APBD untuk pendapatan dan pembiayaan ; c.

menyiapkan

DPA-SKPD,

DPPA-SKPD

untuk

pendapatan

dan

pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; d. melakukan analisa anggaran pendapatan pada OPD penghasil dan rencana penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan ; e. menyiapkan Keputusan Walikota tentang penunjukan pejabat pengelola keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; f.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

2)Sub Bidang Anggaran Belanja mempunyai tugas : a. melakukan

penyusunan

perencanaan

program

dan

evaluasi

pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Anggaran Belanja; b. melakukan pengumpulan bahan penyusunan APBD dan rancangan APBD, perubahan APBD anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai ketentuan yang berlaku ; c.

melaksanakan

pembinaan

dan

pemberian

petunjuk

teknis

penyusunan RKA-SKPD, RKPA-SKPD dalam rangka penyusunan APBD dan perubahan APBD untuk belanja tidak langsung maupun belanja langsung ; d. menyiapkan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD untuk belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; e. menyiapkan bahan perhitungan besaran uang persediaan OPD ; f.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

3. Bidang Perbendaharaan Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi pengelolaan kas daerah

dan

pelaksanaan

anggaran.

Untuk

melaksanakan

tugas

sebagaimana dimaksud, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi : 16

a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Perbendaharaan ; b. penyiapan anggaran kas ; c. penyiapan SPD ; d. menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ; e. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; f. pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD ; g. penyimpanan uang daerah ; h. pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah ; i. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah ; j. pelaksanaan penelitian kelengkapan, pemutakhiran dan pembuatan daftar gaji seluruh perangkat daerah ; k. pelaksanaan rekonsiliasi bank atas pencatatan kas daerah dengan pencatatan bank ; l. pemberian pertimbangan dan mengikuti pelaksanaan penyelesaian masalah perbendaharaan dan ganti rugi ; dan m.pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Perbendaharaan terdiri dari : a. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah ; b. Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran. Sub Bidang sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan. 1)

Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;

17

b. melakukan penyusunan petunjuk teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas ; c.

menyiapkan anggaran kas ;

d. menyiapkan SPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan ; e. melakukan pembayaran,

pemantauan penagihan,

dan dan

memverifikasi perkembangan

pelaksanaan kas

belanja

langsung/tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan ; f.

melakukan rekonsiliasi bank terhadap pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas daerah dengan rekening koran bank tempat menyimpan kas daerah ;

g. memberikan petunjuk teknis tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi kepada daerah ; h. melaksanakan pembayaran kewajiban pemerintah daerah atas beban rekening umum kas daerah ; i.

memberikan petunjuk teknis setoran penerimaan kas daerah dari perangkat daerah penghasil ;

j.

melakukan pemantauan pelaksanaan penerimaan APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk ;

k. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyimpanan uang daerah ; l.

melakukan penyiapan bahan pengelolaan utang dan piutang daerah;

m. melakukan penyiapan bahan penagihan piutang daerah ; n. menyiapkan

dan

memproses

Keputusan

Pemberhentian

Pembayaran Pegawai Pensiun dan mutasi ; o. melakukan proses perhitungan gaji dan pengujian kelengkapan administrasi gaji dan tunjangan pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan p. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan.

2) Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas : 18

a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran ; b. memproses dan meneliti kelengkapan administrasi Surat Perintah Membayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ; c.

menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana ;

d. melakukan pengarsipan Surat Perintah Pencairan Dana beserta kelengkapannya ; dan e. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan.

4. Bidang Akuntansi dan Aset Bidang Akuntansi dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengeluaran daerah serta melaksanakan pengelolaan

administrasi

aset

daerah.

Untuk

melaksanakan

tugas

sebagaimana dimaksud, Bidang Akuntansi dan Aset mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Akuntansi dan Aset ; b. pelaksanaan pengelolaan akuntansi daerah yang meliputi pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan daerah ; c.

penyusunan petunjuk teknis sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah ;

d. penyusunan petunjuk teknis sistem akuntansi keuangan dan aset daerah ; e. pemberian bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah ; f.

perumusan dalam pelaksanaan administrasi aset, penghapusan dan penyimpanan aset daerah ;

g. pelaksanaan penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah ; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Bidang Akuntansi dan Aset terdiri dari : a. Sub Bidang Akuntansi b. Sub Bidang Penatausahaan Aset c.

Sub Bidang Pendayagunaan Aset 19

Sub Bidang sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Aset. 1) Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Akuntansi ; d. melakukan pencatatan secara kronologis setiap transaksi keuangan baik penerimaan, pengeluaran keuangan dan aset daerah ; e. melakukan verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran ; f.

melakukan penatausahaan pertanggungjawaban fungsional bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran ;

g. melakukan

rekonsiliasi

laporan

pertanggungjawaban

fungsional

bendahara penerimaan dengan penerimaan kas daerah ; h. melakukan

rekonsiliasi

laporan

pertanggungjawaban

fungsional

bendahara pengeluaran dengan pengeluaran kas daerah ; i.

menyusun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah ;

j.

menyusun kebijakan akuntansi ;

k. menyusun laporan keuangan secara periodik ; l.

menyiapkan

rancangan

laporan

keuangan

dalam

rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; m. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan ; n. melaksanakan

laporan

realisasi

penerimaan

pendapatan

dan

pengeluaran daerah ; dan o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Aset. 2)

Sub Bidang Penatausahaan Aset dalam mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Penatausahaan Aset ; b. melakukan perumusan kebijakan administrasi inventarisasi barang milik daerah ; 20

c.

melakukan penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah ;

d. melakukan

pengumpulan,

analisa,

dan

penyusunan

laporan

inventarisasi barang milik daerah ; e. melakukan penghimpunan, penelitian dan pembuatan laporan rekapitulasi barang daerah yang berada dalam penggunaan perangkat daerah ; f.

melakukan rekonsiliasi realisasi belanja modal pada masing-masing perangkat daerah dengan pencatatan aset tetap pada masingmasing perangkat daerah ;

g. melakukan pengumpulan, analisa, dan pelaporan mutasi barang milik daerah secara periodik sebagai dasar penyesuaian pencatatan pelaporan keuangan daerah ; h. melakukan perumusan kebijakan serta petunjuk pelaksanaan sensus barang milik daerah ; i.

melakukan penyimpanan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah ;

j.

melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah ;

k. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Aset. 3) Sub Bidang Pendayagunaan Aset Daerah mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Pendayagunaan Aset ; a. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah; b. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Walikota ; c.

meneliti dokumen usulan penggunaan dan pemanfaatan dari pengguna barang, sebagai bahan pertimbangan oleh pejabat penatausahaan barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah ;

d. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah ; e. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta petunjuk pelaksanaan di bidang pemindahtanganan barang daerah ; 21

f.

melakukan penghimpunan, penelitian dan pembuatan laporan data barang daerah yang dipersiapkan untuk dihapus ;

g. melakukan

pemrosesan

penghapusan

dan

pemindahtanganan

barang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan ; h. melakukan perumusan kebijakan serta petunjuk pelaksanaan sensus barang daerah ; dan i.

melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Aset.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun dapat dilihat dalam gambar berikut ini :

22

Gambar 2.1 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MADIUN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT

SUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

BIDANG ANGGARAN

BIDANG PERBENDAHARAAN

SUBBID ANGGARAN PENDAPATAN & PEMBIAYAAN

SUBBID PENGELOLAAN KAS DAERAH

SUBBAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG AKUNTASI DAN ASET

SUBBID AKUNTANSI

SUBBID PENATAUSAHAAN ASET SUBBID ANGGARAN BELANJA

SUBBID PELAKSANAAN ANGGARAN SUBBID PENDAYAGUNAAN ASET

23

2.2. TUGAS LAIN BPKAD KOTA MADIUN 1) Selaku SKPKD dan BUD Selain melaksanakan tugas selaku OPD, BPKAD Kota Madiun juga bertugas selaku SKPKD (Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah) yaitu sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana yang mempunyai tugas menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana dan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah ; b. Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; c. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah ; d. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam

menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah, Kepala BPKAD mempunyai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, jabatan ini dipegang oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas : a. Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah ; b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah; d. Memberikan

persetujuan

pengesahan

Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran; dan e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota Madiun. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah diatas melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah berwenang : a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; b. Mengesahkan

Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran/Dokumen

Perubahan

Pelaksanaan Anggaran ; c. Melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah ;

24

e. Menetapkan Surat Penyediaan Dana ; f. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah ; g. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah ; h. Menyajikan informasi keuangan daerah ; i. Menyiapkan anggaran kas ; j. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana ; k. Menerbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana ; l. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk ; m.Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; n. Menyimpan uang daerah ; o. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah ; p. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah ; q. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugasnya Bendahara Umum daerah dibantu oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yang mempunyai tugas : a. Menyiapkan anggaran kas ; b. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana ; c. Melakukan verifikasi Surat Perintah Membayar ; d. Menyiapkan Surat Permintaan Pencairan Dana ; e. Menyelenggarakan laporan posisi kas harian ; f. Melaksanakan rekonsiliasi Bank Kas Daerah. 2) Selaku Pencatat Penyertaan Modal Penyertaan modal adalah pinjaman lunak dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada BUMD guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah. Penyertaan modal ini diatur dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Madiun dan Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

25

Penyertaan modal ini diberikan kepada 3 (tiga) BUMD yang ada di Pemerintah Kota Madiun, antara lain : a. PD. Aneka Usaha, berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang PD. Aneka Usaha : nilai deviden sebesar 55% ; b. PD. Air Minum, berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang PD. Air Minum : nilai deviden sebesar 55%; c. PD. BPR Bank Daerah, berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah : nilai deviden sebesar 50%. Pemerintah Kota Madiun menerima pembagian deviden atas laba BUMD yang direalisasi setiap tahun berdasarkan laporan keuangan audited BUMD. Besaran deviden dimaksud, diatur dalam Perda pendirian pada masing-masing BUMD. BPKAD Kota Madiun selaku pencatat realisasi pendapatan asli daerah dan tambahan penyertaan modal melalui laporan ikhtisar rugi/laba dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). 2.2. SUMBER DAYA OPD Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPKAD Kota Madiun didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai. Jumlah pegawai BPKAD Kota Madiun pada tahun 2018 sebanyak 38 orang yang diuraikan dalam tabel berikut ini : Tabel 2.1 Kondisi Pegawai Berdasarkan Golongan Jenis Golongan Jumlah I 1 orang II 10 orang III 21 orang IV 5 orang Sumber : BPKAD Kota Madiun

Menurut tabel diatas, kondisi pegawai BPKAD Kota Madiun berdasarkan golongan yang paling banyak adalah golongan III sebanyak 21 orang, sedangkan golongan I hanya 1 orang dan golongan II sebanyak 10 orang, golongan IV sebanyak 5 orang.

26

Tabel 2.2 Kondisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Pendidikan Jumlah Pasca Sarjana 7 orang Sarjana/S1/D4 12 orang D3 4 orang SMA 14 orang SMP SD 1 orang Sumber : BPKAD Kota Madiun

Menurut tabel di atas, dapat diuraikan bahwa sebagian besar pegawai berpendidikan sarjana/S1/D4 dan SMA yang menduduki BPKAD Kota Madiun. Jumlah pegawai SMA sebanyak 14 orang sedangkan sarjana/S1/D4 sebanyak 12 orang, yang lainnya berpendidikan pasca sarjana sebanyak 7 orang, D3 sebanyak 4 orang dan SD sebanyak 1 orang. Tabel 2.3 Jumlah SDM Berdasarkan Bidang/Bagian/Seksi Pembagian SDM Jumlah Kepala Badan 1 orang Sekretariat 8 orang Bidang Perbendaharaan 8 orang Bidang Anggaran 7 orang Bidang Akuntansi & Aset 14 orang Sumber : BPKAD Kota Madiun

Menurut tabel di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata sama untuk pembagian pegawai BPKAD Kota Madiun per bidangnya yaitu Kepala Badan sebanyak 1 orang, sekretariat sebanyak 8 orang, bidang perbendaharaan sebanyak 8 orang, bidang anggaran sebanyak 7 orang, bidang akuntansi dan aset sebanyak 14 orang. Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Madiun yang sangat berpengaruh dalam berhasil tidaknya suatu program sekaligus menjadi penentu arah kebijakan program SKPD dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki BPKAD Kota Madiun dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

27

Tabel 2.4 Kondisi Sarana dan Prasarana BPKAD Tahun 2017 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Nama Barang Pick up Kendaraan dinas Sepeda motor Proyektor Lemari Rak Filling besi OHP Meja Kursi Kipas angin Televisi Handy cam Komputer Laptop Note book Printer Lemari Kamera elektonik Tripot kamera Handy talky Faksimile Mesin fax Mesin ketik elektrik Mesin photo copy PABX Dispenser Lemari es Brankas Karpet Gorden Sound system Mobile system AC Pesawat telepon Genset LCD & layar proyektor Calculator printing UPS Tablet Alat ukur panjang digital Scanner portable Server Finger print

Jumlah 1 buah 1 buah 31 buah 1 buah 6 buah 18 buah 14 buah 1 buah 89 buah 253 buah 2 buah 7 buah 2 buah 45 buah 16 buah 5 buah 38 buah 5 buah 5 buah 1 buah 4 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 paket 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 3 buah 5 buah 35 buah 3 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 2 buah 1 buah 1 buah 1 buah

Kondisi Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Sumber : BPKAD Kota Madiun

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi sarana dan prasarana BPKAD Kota Madiun dalam kondisi baik. 2.3. KINERJA PELAYANAN OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah mempunyai sasaran/target capaian kinerja yang didasarkan pada indikator kinerja sebagai berikut : 1. Nilai Akuntabilitas kinerja BPKAD 2. Pengesahan Perda APBD tepat waktu 3. Persentase penyerapan anggaran belanja daerah

28

4. Persentase realisasi pendapatan daerah 5. Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu 6. Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD tepat waktu 7. Persentase penerbitan SP2D tepat waktu 8. Persentase peningkatan nilai aset pemerintah daerah 9. Persentase bidang tanah bersertifikat 10. Persentase aset yang digunakan 11. Persentase aset yang diasuransikan

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kota Madiun Tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

29

Tabel 2.5 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kota Madiun Tahun 2015-2019 No

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi BPKAD

-

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

-

CC

B

-

-

-

B

BB

-

B

-

113

104

-

-

-

-

Tepat waktu/t dk tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

-

-

100

100

100

-

-

-

-

%

89,50%

89,75 %

89,80 %

89,90 %

90%

72,29 %

74,71 %

76,61 %

-

-

81

83

85

-

-

-

-

%

100%

100%

100%

100%

100%

101,06 %

95,84 %

101,77 %

-

-

101

96

102

-

-

-

-

%

100%

100%

100%

100%

100%

73,52 %

85,29 %

91,17 %

-

-

74

85

91

-

-

-

-

Tepat waktu/t dk tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

-

-

100

100

100

-

-

-

-

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

100

100

100

-

-

Persentase peningkatan nilai aset pemerintah daerah

-

-

%

6,3%

6,5%

6,7%

6,9%

7%

9,96%

35,28 %

9,18%

-

-

158

542

137

-

-

Persentase bidang

-

-

%

86%

87%

38%

40%

42%

94%

35,49

64,51

-

-

109

41

170

-

-

Persentase penyerapan anggaran belanja daerah

4

Persentase realisasi pendapatan daerah

5

Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu

9

-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

4

Pengesahan Perda APBD tepat waktu

8

-

Realisasi Capaian Tahun ke-

3

2

7

Satuan

2

Nilai akuntabilitas kinerja BPKAD

6

Target IKK

1

1

3

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Target SPM

Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD tepat waktu

Persentase penerbitan SP2D tepat waktu

29

No

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi BPKAD tanah bersertifikat

10 Persentase aset yang digunakan

11 Persentase aset yang diasuransikan

Target SPM

Target IKK

Satuan

Target Renstra SKPD Tahun ke1

2

3

4

Realisasi Capaian Tahun ke5

1

2

3

%

%

Rasio Capaian pada Tahun ke-

4

5

1

2

3

4

5

-

-

%

100%

100%

100%

100%

100%

99%

83%

87%

-

-

99

83

87

-

-

-

-

%

0,025%

0,026 %

0,071 %

0,073 %

0,075 %

0,062 %

0,003 %

0,082 %

-

-

248

12

115

-

-

Sumber : BPKAD Kota Madiun

30

BPKAD Kota Madiun yang terbentuk pada tahun 2014, mengalami metamorfosis SOTK sebelumnya. Pada tahun 2009 bernama Bagian Keuangan sedangkan 2010-2013 diganti Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan saat ini BPKAD Kota Madiun mengalami perubahan kembali terkait komponen didalamnya yang terdiri dari 1 sekretariat (2 kasubbag) dan 3 bidang, sehingga review pencapaian kinerja pelayanan yang dijelaskan dari tahun 2015-2019. Namun tahun 2018-2019 belum terealisasi, capaian kinerja tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, adalah sebagai berikut : 1. Nilai akuntabilitas kinerja BPKAD Kinerja BPKAD Kota Madiun dimulai pada awal tahun 2014. Pada tahun 20112013 bergabung dengan Dipenda Kota Madiun dengan nama DPPKAD Kota Madiun. Pada tahun tersebut, penilaian laporan kinerja yang dilakukan Inspektorat Kota Madiun dilaksanakan secara sampling ke SKPD dan berkenaan dengan hal tersebut BPKAD Kota Madiun tidak menerima sampling. Capaian nilai akuntabilitas kinerja BPKAD Kota Madiun pada tahun 2015 adalah 57,61 dengan predikat CC, tahun 2016 mencapai predikat B dengan nilai 67,88 sedangkan tahun 2017 mencapai BB dengan nilai 72,66. Rasio pada tahun 2017 lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, karena penyajian dokumen perencanaan lengkap selaras dengan RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019. Namun pada pertengahan tahun 2017, indikator kinerja ini dihilangkan, karena berdasarkan evaluasi dari Biro Organisasi pada waktu pra evaluasi sakip. Seyogyanya indikator kinerja ini tidak terletak pada masing-masing OPD melainkan hanya Inspektorat Daerah yang bertugas sebagai audit. 2. Pengesahan Perda APBD tepat waktu Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun 2015-2017 ditetapkan tepat waktu, sebelum akhir Desember tahun berjalan. Perda APBD tahun 20152016 ditetapkan melalui : a. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ditetapkan 23 Desember 2014 ; b. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ditetapkan 1 Desember 2015 ; c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan 23 Desember 2016 ; d. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan 15 Desember 2017 31

3. Persentase penyerapan anggaran belanja daerah Penyerapan anggaran belanja daerah dari tahun 2014-2017 mengalami penurunan. Pada tahun 2014, realisasi belanja daerah Rp.853.473.318.173,68 dari anggaran Rp.1.026.890.016.000,00 atau terserap 83,11%, sedangkan tahun 2015,

realisasi

belanja

Rp.1.203.259.138.292,97

daerah

Rp.869.815.283.022,48

atau terserap

dari

72,29%, sehingga

anggaran

rasionya juga

mengalami penurunan pada tahun 2015 dibanding tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya regulasi peraturan keuangan yang sering berubah dan penerapan standar akuntansi berbasis akrual di Kota Madiun. Tahun 2016, realisasi belanja daerah Rp.1.031.564.193.296,44 dari anggaran Rp.1.380.715.845.352,77 atau terserap 74,71%. Serapan tersebut meningkat menjadi

76,61%

pada

Rp.954.997.762.990,82

tahun dari

2017

dengan

anggaran

realisasi

belanja

Rp.1.246.639.438.594,13.

daerah Kenaikan

serapan anggaran daerah tahun 2017 dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya tersedianya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan berbasis akrual yang sistematis serta adanya komitmen pimpinan yang menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 4. Persentase realisasi pendapatan daerah Realisasi pendapatan daerah Kota Madiun cenderung diatas 100%. Pada tahun 2014,

realisasi

pendapatan

Rp.857.410.749.000,00

atau

daerah

Rp.938.517.341.039,39

109,46%,

sedangkan

tahun

dari

2015,

alokasi realisasi

pendapatan daerah Rp.973.919.510.223,28 dari alokasi Rp.936.729.664.000,00 atau 101,06%. Namun realisasi pendapatan daerah tahun 2015 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan status puskesmas menjadi BLUD maka semula penganggarannya pada retribusi pelayanan kesehatan digeser di PAD lain-lain yang sah. Namun pengaruh signifikannya adalah perolehan pajak dari transaksi jual beli tanah yaitu jika biaya BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) turun maka transaksi menurun pula. Namun, perolehan realisasi pendapatan daerah menurun menjadi 95,84% pada tahun

2016,

dari

alokasi

Rp.1.041.580.666.000,00

terealisasi

Rp.

998.262.235.750,80. Sedangkan pada tahun 2017, naik menjadi 101,77% dari alokasi Rp.940.781.952.000,00 terealisasi Rp.957.392.712.735,19. Rendahnya realisasi pendapatan daerah dipengaruhi beberapa faktor diantaranya dana perimbangan merupakan sumber pendapatan uncontrollable yaitu pendapatan merupakan

kewenangan

pemerintah

pusat,

sehingga

besarannya

setiap 32

tahunnya tidak sama dan penggunaan dananya mengikuti peraturan dari pemerintah pusat, contohnya pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dibagi per bidang, sehingga SKPD terkait tidak bisa mencairkan DAK sebelum pengajuan sebelumnya dipertanggungjawabkan secara administrasi. 5. Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu pada tahun 2014 adalah 93,98% artinya ada 2 SKPD yang menyampaikan laporan keuangan lebih dari tanggal 15 Januari, sedangkan pada tahun 2015 persentasenya menurun menjadi 73,52% karena aplikasi penatausahaan keuangan yang baru (SIPKD) sehingga setiap SKPD (penyusun laporan keuangan dan bendahara pengeluaran) memerlukan waktu lama untuk penyesuaian. Capaian indikator tersebut meningkat secara perlahan pada tahun 2016 dan 2017. Capaian pada tahun 2016, terdapat 5 SKPD yang tidak tepat waktu, sehingga persentasenya 85,29%, sedangkan tahun 2017 hanya terdapat 3 SKPD yang tidak tepat waktu, sehingga

persentasenya

91,17%.

Peningkatan

persentase

ketepatan

penyampaian laporan keuangan SKPD ini dipengaruhi oleh pemahaman bendahara pengeluaran dalam penatausahaan keuangan sehingga SKPD segera menyelesaikan tanggung jawab pelaporan tahun 2017 baik secara kinerja dan keuangan. 6. Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD tepat waktu Laporan pertanggungjawaban APBD Pemerintah Kota Madiun disampaikan ke DPRD secara tepat waktu dan nilai capaian pada tahun 2014-2017 mencapai rasio 100. Uraian laporan pertanggungjawaban APBD Pemerintah Kota Madiun tahun 2014-2015, adalah sebagai berikut : a. Laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2014 disampaikan pada tanggal 20 Mei 2015 dengan Nomor Surat : 900/1518/401.207/2015 ; b. Laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2015 disampaikan pada tanggal 7 Juni 2016 dengan Nomor Surat : 900/1720/401.207/2016 ; c. Laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2016 Pemerintah Kota Madiun disampaikan ke DPRD tanggal 6 Juni 2017 dengan Nomor Surat : 900/1755/401.202/2017.

33

7. Persentase penerbitan SP2D tepat waktu Capaian kinerja penerbitan SP2D tahun 2014-2017 adalah tepat waktu yaitu tidak lebih dari 2 (dua) hari kerja. Rincian penerbitan SP2D pada tahun 2014-2017, diuraikan sebagai berikut : a. Pada Tahun 2014, jumlah SP2D sebanyak 3.831 dokumen yaitu Gaji : 1.375 dokumen, GU : 818 dokumen, LS : 1.262 dokumen, TU : 245 dokumen, UM : 41 dokumen dan UP : 90 dokumen ; b. Pada Tahun 2015, jumlah SP2D sebanyak 3.693 dokumen yaitu Gaji : 1.487 dokumen, GU : 673 dokumen, LS : 1.201 dokumen, TU : 224 dokumen, UM : 19 dokumen dan UP : 89 dokumen ; c. Pada Tahun 2016, jumlah SP2D sebanyak 8.646 dokumen yaitu Gaji : 1.529 dokumen, GU : 1.004 dokumen, TU : 2.285 dokumen, LS : 1.344 dokumen, UM : 52 dokumen, UP : 89 dokumen, TU Nihil : 2.235 dokumen dan GU Nihil : 108 dokumen ; d. Pada Tahun 2017, jumlah SP2D sebanyak 6.638 dokumen yaitu Gaji : 1.551 dokumen, GU : 1.198 dokumen, TU : 1.230 dokumen, LS : 1.210 dokumen, UM : 31 dokumen, UP : 78 dokumen, TU Nihil : 1.228 dokumen dan GU Nihil : 112 dokumen. Perkembangan jumlah penerbitan SP2D yang tidak sama per tahunnya. Pada tahun 2016-2017 berlaku kebijakan atas pengakuan belanja dengan penerbitan SP2D TU/GU Nihil. 8. Persentase peningkatan nilai aset pemerintah daerah Persentase peningkatan nilai aset pemerintah daerah pada tahun 2014-2017 adalah naik, namun tahun 2014 mengalami penurunan 34,24% karena dilaksanakannya sensus barang yang terdapat nama barang yang ditulis ganda/double serta harga barang disesuaikan dengan harga perolehan . Meskipun demikian, pada tahun 2015 nilai aset bertambah sebanyak 9,96%. Secara rinci nilai aset pemerintah daerah tahun 2014 adalah 1.806.912,04 (Rp.Jutaan) sedangkan tahun 2015 adalah 1.986.893,95 (Rp.Jutaan). Namun, pada tahun 2016 peningkatan nilai aset menjadi signifikan yaitu

Rp.2.682.479, 66

(Rp.Jutaan) karena terdapat pelimbahan asset dari Sri Ratu yang telah habis masa kontraknya. Sedangkan tahun 2017, nilai aset bertambah 9,18% yaitu sebesar Rp.2.928.633,40 (Rp.Jutaan). 9. Persentase bidang tanah bersertifikat

34

Berdasarkan hasil sensus yang diadakan pada tahun 2014, capaian bidang tanah yang bersertifikat sampai dengan 2015 terdapat 804 bidang tanah sedangkan jumlah seluruh bidang tanah sebanyak 876. Jumlah bidang tanah mengalami penurunan karena tercatat doble dalam buku inventaris aset. Pada tahun 2015 jumlah bidang tanah yang bersertifikat bertambah 20 bidang tanah dari 877 bidang tanah, sehingga capaian pada tahun 2015 naik menjadi 94%. Pada tahun 2016 jumlah bidang tanah yang bersertifikat mengalami penurunan menjadi 35,49%, hal ini dipengaruhi adanya kebijakan jalan sebanyak 1.497 bidang tanah yang harus disertifikatkan. Sedangkan tahun 2017 bidang tanah terdapat 1.556 bidang tanah, sehingga persentasenya naik menjadi 64,51%. Penambahan bidang tanah yang bersertifikat sebanyak 700 bidang tanah terdiri dari 18 bidang tanah dan 682 berupa jalan. 10. Persentase aset yang digunakan Pada tahun 2014-2015, hampir seluruhnya aset Pemerintah Kota Madiun atau 99% digunakan sesuai peruntukannya. Hanya sekitar 1% aset daerah yang tidak digunakan karena rusak dan berkurang masa manfaatnya sehingga kurang mendukung pelaksanaan tugas rutin kantor. Namun pada tahun 2016, persentase aset yang digunakan turun menjadi 83% dan capaian tahun 2017 sebesar 87% yaitu jumlah aset Kota Madiun yang digunakan sebanyak 1.276.112 buah dibanding jumlah aset seluruhnya 1.466.795 buah. 11. Persentase aset yang diasuransikan Perhitungan persentase aset yang diasuransikan adalah jumlah aset yang diasuransikan dibanding jumlah aset peralatan mesin dan gedung bangunan dikali 100%. Jenis barang yang diasuransikan adalah kendaraan dinas dan gedung/bangunan. Persentase aset yang diasuransikan pada tahun 2014-2015 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan jumlah barang yang diajukan ke BPKAD Kota Madiun untuk diproses asuransi menurun, selain itu jumlah pengadaan barang modal berkurang pula sehingga mempengaruhi capaian persentasenya. Adapun rincian jumlah aset yang diasuransikan pada tahun 20142015, adalah sebagai berikut : a. Tahun 2014

: 134 kendaraan dinas dan 33 gedung

b. Tahun 2015

: 148 kendaraan dinas dan 26 gedung

c. Tahun 2016

: 8 gedung

d. Tahun 2017

: 187 kendaraan dinas dan 92 gedung

35

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada BPKAD Kota Madiun, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

36

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPKAD Kota Madiun

Tahun 2015-2019 Anggaran Tahun ke- (Rp) No

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Anggaran

Realisasi

6.052.000.000

5.616.062.0 00

4.622.000.000

6.950.000.000

4.043.470.814

3.071.461.261

3.948.876.983

-

-

16,96

50,75

70,31

-

-

9.417.306.000

3.687.936.352,67

3.083.414.000

5.611.329.000

3.198.084.0 00

2.799.343.000

1.930.000.000

2.841.717.978

3.868.959.025

2.754.925.750

-

-

92,16

68,95

86,14

-

-

3.324.434.000

3.155.200.917,67

3

-

-

430.306.00 0

548.000.000

548.000.000

-

-

421.252.000

-

-

-

-

97,90

-

-

305.261.000

421.252.000

4

-

-

-

1.340.282.000

1.362.282.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

540.512.800

-

Program peningkatan dan pengembangan 23.846.468.000 pengelolaan aset daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan dan pengembangan penatausahaan keuangan daerah Pengelolaan Anggaran Daerah

Rata-rata Pertumbuhan (Rp)

2

1 1

Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)

Uraian

Sumber : BPKAD Kota Madiun

34

Review pencapaian kinerja pelayanan yang dijelaskan dari tahun 2015-2019, dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Pada Renstra sebelumnya, penganggaran pada tahun 2015 program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah adalah Rp.23.846.468.000,00 dengan realisasi

Rp.4.043.470.814,00 atau 16,96%. Pembengkakan anggaran

tersebut, karena terdapat kegiatan baru yaitu pengadaan tanah untuk kepentingan umum

sebesar

Rp.19.635.368.000,00.

Tahun

2016

dianggarkan

Rp.6.052.000.000,00 terealisasi Rp.3.071.461.261,00 atau 50,75%. Sedangkan pada

tahun

2017,

dianggarkan

Rp.5.616.062.000,00

terealisasi

Rp.3.948.876.983,00 atau 70,31%. Rata-rata pertumbuhan anggaran adalah Rp.9.417.306.000,00

sedangkan

rata-rata

pertumbuhan

realisasi

adalah

Rp.3.687.936.352,67. Sasaran program ini adalah persentase jumlah aset yang dikelola pemerintah daerah. 2. Pada Renstra sebelumnya, penganggaran pada tahun 2015 program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah adalah Rp.3.083.414.000,00 dengan realisasi

Rp.2.841.717.978,00 atau 92,16%. Tahun 2016 dianggarkan

Rp.5.611.329.000,00 terealisasi Rp.3.868.959.025,00 atau 68,95%. Sedangkan pada

tahun

2017,

dianggarkan

Rp.3.198.084.000,00

terealisasi

Rp.2.754.925.750,00 atau 86,14%. Rata-rata pertumbuhan anggaran adalah Rp.3.324.434.000,00

sedangkan

rata-rata

pertumbuhan

realisasi

adalah

Rp.3.155.200.917,67. Sasaran program ini adalah persentase pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan landasan hukum. 3. Pada Renstra sebelumnya, pada tahun 2015-2016 terdapat 5 kegiatan yaitu : penyusunan & penerbitan anggaran kas SPD dan SP2D, pengelolaan administrasi gaji, penyusunan data-data pemerintah pusat, rekonsiliasi data dana hibah Pemkot Madiun dan pengelolaan arsip perbendaharaan gabung pada program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, namun pada tahun 2017-2019 terpisah dan menyatu ke dalam program peningkatan dan pengembangan penatausahaan keuangan daerah. Adapun anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp.430.306.000,00 dengan realisasi Rp.421.252.000,00 atau 97,90%. Sasaran program ini adalah persentase pelayanan perbendaharaan sesuai dengan landasan hukum.

35

4. Pada Renstra sebelumnya, pada tahun 2015-2017 terdapat 5 kegiatan yaitu : penyusunan DPA & DPPA, penyusunan Raperda tentang APBD, penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD, pemeliharaan dan pengembangan aplikasi keuangan daerah serta penyusunan standar biaya umum dan standar biaya khusus gabung pada program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, namun pada tahun 2018-2019 terpisah dan menyatu ke dalam program pengelolaan anggaran daerah. Sasaran program ini adalah persentase pengesahan dokumen penganggaran tepat waktu. 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BPKAD Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi pelayanan ke dalam dan keluar, artinya BPKAD Kota Madiun diserahi tugas untuk memberikan pelayanan ke dalam yaitu kepada seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, maupun kepada masyarakat (penyedia barang/jasa) yang melaksanakan penyediaan barang dan/atau jasa dilingkungan instansi Pemerintah Kota Madiun. Selain itu dalam kaitannya dengan pembayaran sewa tanah, BPKAD Kota Madiun juga memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk membayar tanah sewa milik Pemerintah Kota Madiun. Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi Kota Madiun, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai visi yang berorientasi pada kepentingan manusia, bersifat jangka panjang, memberikan kekuatan dan mengilhami, berorientasi pada perubahanperubahan dan masa depan yang diharapkan. Penyusunan Renstra BPKAD tidak lepas dari Renstra K/L dan Renstra Provinsi, hasil telaahan RTRW dan analisis KLHS yang dijelaskan sebagai berikut : 1. Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota) Sebagai salah satu komponen dalam pembuatan Renstra BPKAD Kota Madiun, perlu dianalisis dan dikomparasi capaian sasaran Renstra BPKAD Kota Madiun dengan Renstra K/L dan BPKAD Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra BPKAD Kota Madiun terhadap sasaran Renstra K/L

36

dan Renstra BPKAD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Komparasi capaian renstra dimaksud dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 2.7 Komparasi Capaian Sasaran Renstra BPKAD Kota Madiun terhadap Sasaran Renstra BPKAD Provinsi dan Renstra K/L No

Indikator Kinerja

Capaian Sasaran Renstra BPKAD Kota Madiun

1 2 3 4

Ket

:

Sasaran pada Renstra BPKAD Provinsi -

Sasaran pada Renstra K/L -

- data tidak tersedia

2. Hasil telaahan terhadap RTRW Dalam penelaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), aspek yang perlu ditelaah adalah : 1.

Rencana struktur tata ruang;

2.

Struktur tata ruang saat ini;

3.

Rencana pola ruang;

4.

Polaruang saat ini;

5.

Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah. Berdasarkan hasil kajian Optimalisasi Pengembangan dan Pemanfaatan

Aset Strategis di Kota Madiun yang bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Manajemen dan Ekonomi Masyarakat (PPM EM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang pada Tahun 2012, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 37

Pemanfaatan Aset Strategis Kota Madiun terhadap RTRW No

Nama Aset

Alamat

1 2

Tanah kosong Tanah tegalan

3

Tanah persiapan SD

4

9

Tanah untuk bangunan jalan Tanah untuk bangunan jalan Tanah untuk bangunan jalan Tanah untuk bangunan rumah dinas Tanah lapangan parkir Tanah kampung

10

RTRW

Progres s.d. tahun 2016

Perdagangan Perumahan

belum belum

Perdagangan

belum

Jl. Tirta raya

Fasilitas umum, ruko, RTH Pengamanan aset, Fasilitas umum, RTH Pengamanan (pagar dan pemasangan papan), ruko, PAUD Pusat jajanan dan kuliner

Perdagangan

belum

Jl. Tirta raya

Pusat jajanan dan kuliner

Perdagangan

belum

Jl. Tirta raya

Pusat jajanan dan kuliner

belum

Jl. Salak tengah V No.5

Gudang penyimpanan inventaris, ruko

Perdagangan/ Pertokoan Perumahan

Jl. Mayjen Sungkono

Perdagangan

belum

Jl. Soekarno Hatta

Sport center, industri pengolahan kompos, ruko Fasilitas umum, RTH

belum

Tanah Emplasemen

Jl. Soekarno Hatta

Penyewaan papan iklan

11 12

Tanah kosong Tanah kosong

Jl. Soekarno Hatta Jl. Ringroad barat

Fasilitas umum, RTH Pemagaran, industri pengolahan kompos

13

Jl. Serayu

RTH

14

Tanah bundaran taman Pasar Mojorejo

Pengembangan toko modern Pengembangan toko modern Perdagangan Tempat istirahat, pertokoan,perd agangan dan jasa RTH

Jl. MT. Haryono

Optimalisasi fungsi

15

Pasar Sepur

Jl. Pahlawan

Optimalisasi fungsi

5 6 7 8

Jl. Gajah Mada Jl. Campursari Gg.1 Kel. Sogaten Jl. Tirta raya

Potensi Pemanfaatan Aset

Perdagangan dan jasa Perdagangan dan jasa

belum

belum belum belum

belum Sudah ditindaklanjuti Sudah ditindaklanjuti

Sumber : BPKAD Kota Madiun

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil rekomendasi kajian potensi pemanfaatan aset sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Madiun Tahun 2010-2030, dan beberapa aset telah dikembangkan sesuai dengan potensi pemanfaatan aset seperti Pasar Sepur dan Pasar Mojorejo yang dikembangkan menjadi

tempat

perdagangan

dan

jasa.

Lokasi

pasar

tersebut

kondisi

bangunannya baik, telah direhab oleh Dinas Pasar Kota Madiun. 3. Hasil analisis terhadap KLHS Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain :

38

1) Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan ; 2) Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup ; 3) Kinerja layanan/jasa ekosistem ; 4) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam ; 5) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim ; dan 6) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Berdasarkan data KLHS Kota Madiun tidak terdapat hubungan dengan pelayanan di SKPD BPKAD Kota Madiun.

39

BAB III ISU-ISU BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh BPKAD Kota Madiun. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran BPKAD Kota Madiun 2014-2019. 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BPKAD Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang. Sesuai dengan tugas dan fungsinya BPKAD Kota Madiun adalah SKPD yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kota Madiun. Perumusan isu-isu strategis dapat disusun kedalam tabel matriks sebagai berikut : Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPKAD Kota Madiun Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian

Hasil analisis gambaran pelayanan

Capaian/ Kondisi Saat ini

1. Belum optimalnya penatausaha an keuangan 2. Penyampaian laporan keuangan tepat waktu 3. Regulasi keuangan yang berubah 4. Implementasi akuntansi berbasis akrual 5. Pengelolaan kartu inventaris barang dan buku inventaris tidak memadai 6. Belum terintegrasinya administrasi barang ke SIPKD Sumber : BPKAD Kota Madiun

Standar yang Digunakan

Permendagri 13/2006 ttg Pedoman pengelolaan keuangan daerah Permendagri 64/2013 ttg Penerapan SAP berbasis akrual pada Pemda Permendagri 19/2016 ttg Pedoman pengelolaan barang milik daerah

INTERNAL (KEWENANGAN SKPD) 1. SOP pelaksanaan tugas 2. Kualitas SDM aparatur 3. Komitmen pegawai yang tinggi

EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD) 1. Koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan antar SKPD 2. Pengelolaan keuangan dan aset daerah di masing SKPD 3. Pengelolaan aset daerah yang disewakan untuk masyarakat

Permasalahan Pelayanan SKPD 1. Belum efektifnya pengelolaan keuangan dan aset daerah 2. Tanah milik Pemkot Madiun digunakan oleh masyarakat

40

Permasalahan pelayanan BPKAD Kota Madiun berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan sebagai berikut : 1. Belum efektifnya pengelolaan keuangan dan aset daerah, yaitu : a. Usulan RKA-SKPD yang diajukan tiap SKPD masih sering terlambat; b. Pengajuan SPM dari seluruh SKPD masih ada yang belum sesuai dengan anggaran kas yang mengakibatkan volume pengajuan SPM pada akhir tahun meningkat; c. Masih ada SKPD yang menyampaikan pertanggungjawaban keuangan yang terlambat; d. Penyampaian Daftar Transaksi Harian (DTH) pajak dari tiap SKPD masih terlambat; e. Masih ada SKPD yang menyampaikan akurasi data laporan keuangan yang terlambat; f. Kurangnya

pemahaman

pengurus

dan

penyimpan

barang

dalam

pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD); g. Belum tertibnya pengelolaan kartu inventaris barang dan buku inventaris. 2. Ada beberapa aset tanah milik Pemerintah Kota Madiun yang digunakan oleh masyarakat Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah : 1. Mengadakan bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan

kebutuhan dan penganggaran,

pengadaan,

penerimaan,

penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan

dan

pemeliharaan,

penilaian,

penghapusan,

pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi; 2. Mengoptimalkan pencatatan barang melalui kartu inventaris barang dan buku inventaris; 3. Mengoptimalkan

pengelolaan

keuangan

di

tiap-tiap

SKPD

dengan

mengadakan bimbingan teknis dan pendampingan terkait aplikasi sistem keuangan daerah; 4. Menegur dan memberikan pemahaman kepada masyarakat kaitannya dengan penggunaan aset daerah Pemerintah Kota Madiun.

41

Isu-isu strategis tersebut diatas dianalisis yang berhubungan atau mempengaruhi BPKAD Kota Madiun dari faktor-faktor eksternal diuraikan dalam tabel berikut ini : Tabel 3.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) No

Dinamika Nasional Penegakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan transparan melalui penegakan Pakta Integritas sebagai upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme 2 Tertatanya manajemen aset daerah Sumber : BPKAD Kota Madiun 1

Isu Strategis Dinamika Regional / Lokal Tuntutan penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual

Lain-lain -

Penertiban Aset daerah

-

Berdasarkan tabel di atas, isu-isu strategis (lingkungan eksternal) diidentifikasi menjadi 2 kelompok yang dilihat dari sudut dinamika nasional dan regional/lokal, dengan uraian sebagai berikut : 1. Penegakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan transparan melalui penegakan Pakta Integritas sebagai upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme; 2. Tertatanya manajemen aset daerah; 3. Tuntutan penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual; 4. Penertiban Aset daerah. 3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut : Visi : “Terwujudnya Kota Madiun yang Lebih Maju dan Sejahtera” Dimana Visi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih ini bermakna bahwa : 1. Kemajuan adalah suatu kondisi yang berproses untuk terus menerus berkarya yang dilandasi falsafah bahwa Hari Esok Harus Lebih Baik dari Hari Ini. 2. Sejahtera adalah suatu kondisi tercukupinya kebutuhan lahir dan batin.

Misi : 42

1. Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik 4. Meningkatkan dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat Berikut ini diuraikan faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPKAD Kota Madiun terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagai berikut : Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPKAD Kota Madiun Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi : Terwujudnya Kota Madiun yang lebih Maju dan Sejahtera Misi dan Program Faktor Permasalahan No KDH dan Wakil KDH Pelayanan BPKAD Penghambat Pendorong terpilih 1 Misi 2 : 1. Belum efektifnya  Kurang tertibnya  Landasan hukum Mewujudkan tata kelola pengelolaan dalam pengelolaan pengelolaan keuangan pemerintahan yang keuangan dan barang milik daerah dan aset daerah baik, bersih dan aset daerah  Usulan RKA-SKPD  Sistem Informasi berwibawa 2. Tanah milik masih sering terlambat Pengelolaan Keuangan Pemkot Madiun  Pengajuan SPM dari Daerah (SIPKD) digunakan oleh  Sistem Manajemen seluruh SKPD masih masyarakat ada yang belum sesuai Daerah Barang Milik dengan anggaran kas Daerah (SIMDA BMD)  Penyampaian  Ketersediaan dana dan pertanggung jawaban sarana prasarana yang keuangan SKPD yang memadai terlambat  Komitmen pimpinan dan  Penyampaian Daftar semua staf untuk Transaksi Harian melaksanakan tugas (DTH) pajak dari tiap SKPD masih terlambat  Penyampaikan akurasi data laporan keuangan SKPD yang terlambat  Masih rendahnya pengetahuan masyarakat Sumber : BPKAD Kota Madiun

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPKAD Kota Madiun, diharapkan kedepannya pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kota Madiun lebih efektif dan efesien. BPKAD Kota Madiun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mendukung Misi Walikota Madiun yang kedua yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dengan tugas sebagai berikut : 1. Membantu Walikota Madiun dalam melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah 43

2. Melakukan konsultatif serta koordinatif di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Fungsi BPKAD Kota Madiun yaitu: 1. penyusunan rumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan Walikota ; 2. pelaksanaan perumusan kebijakan operasional pengelolaan

keuangan

daerah sebagai pedoman pelaksanaan APBD ; 3. pelaksanaan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD ; 4. pelaksanaan

penyusunan

laporan

keuangan

daerah

dalam

rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ; 5. pelaksanaan pengesahan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD selaku PPKAD; 6. pelaksanaan penyusunan anggaran kas ; 7. pelaksanaan penetapan SPD selaku BUD ; 8. pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 9. penyaji informasi keuangan daerah ; 10. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 11. pelaksanaan penempatan kas daerah, mengelola, dan menatausahakan investasi daerah ; 12. penyiapan keputusan Walikota tentang penunjukan pejabat pengelola keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; 13. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah ; 14. pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan barang milik daerah ; 15. pelaksanaan pemberian pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan dan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada pengelola barang ; 16. pelaksanaan pemberian pertimbangan kepada pengelola barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Walikota ; 17. pelaksanaan pemberian pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur

pelaksanaan

penggunaan,

pemanfaatan,

pemusnahan

dan

penghapusan barang milik daerah serta pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui Walikota ; 18. pelaksanaan koordinasi kepada pengelola barang terkait inventarisasi barang milik daerah ; 44

19. pelaksanaan pencatatan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Walikota melalui pengelola barang, serta barang milik daerah yang berada pada pengelola barang ; 20. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah ; 21. pelaksanaan penyusunan laporan barang milik daerah ; dan 22. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. Pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Kota Madiun tersebut didukung 4 program yaitu program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah, program peningkatan dan pengembangan pengelolaan anggaran daerah, program peningkatan dan pengembangan pengelolaan penatausahaan keuangan daerah dan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SKPD PROVINSI Telaahan Renstra K/L dan Renstra BPKAD Provinsi mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan BPKAD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BPKAD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra BPKAD provinsi/kota. Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut : Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan BPKAD Provinsi/Kota berdasarkan

Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L

Permasalahan Pelayanan BPKAD Provinsi / Kota

1 2

Sebagai Faktor Penghambat -

Pendorong -

Ket : - data tidak tersedia 3.4.

TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN

45

HIDUP STRATEGIS Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat

mengidentifikasi

arah

(geografis)

pengembangan

pelayanan,

perkiraan

kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah: 1) Rencana struktur tata ruang ; 2) Struktur tata ruang saat ini ; 3) Rencana pola ruang ; 4) Pola ruang saat ini ; dan 5) Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah Hasil telaahan RTRW Kota Madiun dihubungkan dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Madiun bahwa terdapat hubungan dengan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis adalah pengelolaan aset daerah yang telah diuraikan pada tabel 2.8, dengan rincian sebagai berikut : 1. Tanah kosong di Jl. Gajah Mada diperuntukkan kawasan perdagangan 2. Tanah tegalan di Jl. Campursari Gg.1 Kelurahan Sogaten diperuntukkan kawasan perumahan 3. Tanah persiapan SD di Jl. Tirtaraya diperuntukkan kawasan perdagangan 4. Tanah untuk bangunan jalan di Jl. Tirtaraya diperuntukkan kawasan perdagangan 5. Tanah

untuk

bangunan

jalan

di

Jl.

Tirtaraya

diperuntukkan

kawasan

perdagangan/pertokoan 6. Tanah untuk bangunan rumah dinas di Jl. Salak tengan V No.5 diperuntukkan kawasan perumahan 7. Tanah lapangan

parkir di Jl.

Mayjen Sungkono diperuntukkan kawasan

perdagangan

46

8. Tanah kampung di Jl. Soekarno Hatta diperuntukkan kawasan pengembangan toko modern 9. Tanah emplasemen di Jl. Soekarno Hatta diperuntukkan kawasan pengembangan toko modern 10. Tanah kosong di Jl. Soekarno Hatta diperuntukkan kawasan perdagangan 11. Tanah kosong di Jl. Ringroad barat diperuntukkan kawasan tempat istirahat, pertokoan, perdagangan dan jasa 12. Tanah bundaran taman di Jl. Serayu diperuntukkan kawasan ruang terbuka hijau 13. Pasar Mojorejo di Jl. MT. Haryono diperuntukkan kawasan perdagangan dan jasa 14. Pasar sepur di Jl. Pahlawan diperuntukkan kawasan perdagangan dan jasa Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPKAD Kota Madiun yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS akan ditelaah dan diuraikan dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan BPKAD Kota Madiun berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Permasalahan Pelayanan BPKAD

No 1

Tanah milik Pemkot Madiun digunakan oleh masyarakat

Faktor Penghambat

 Masih rendahnya pengetahuan masyarakat

Pendorong  Landasan hukum pengelolaan keuangan dan aset daerah  Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)  Sistem Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD)  Ketersediaan dana dan sarana prasarana yang memadai  Komitmen pimpinan dan semua staf untuk melaksanakan tugas

Sumber : BPKAD Kota Madiun

Permasalahan pelayanan BPKAD Kota Madiun berdasarkan telaahan rencana tata ruang wilayah adalah tanah milik Pemerintah Kota Madiun yang digunakan oleh masyarakat.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 47

Faktor-faktor

dari

pelayanan

SKPD

yang

mempengaruhi

permasalahan

pelayanan SKPD ditinjau dari: 1. gambaran pelayanan SKPD; 2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3. sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota; 4. implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan 5. implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD sehingga dapat ditentukan isu-isu strategis BPKAD Kota Madiun sebagai berikut : 1. Belum efektifnya pengelolaan keuangan dan aset daerah; 2. Ada beberapa aset tanah milik Pemerintah Kota Madiun yang digunakan oleh masyarakat.

BAB IV 48

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang. Visi dan misi SKPD harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik SKPD baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan. Perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah (PPD) untuk menemukan perwujudan visi. Perwujudan visi merupakan gambaran paling sederhana dan dengan bahasa yang mudah dikomunikasikan tentang wujud nyata kondisi, keadaan dan impian SKPD dalam 5 tahun yang akan dicapai dimasa mendatang. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan, BPKAD Kota Madiun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dituntut untuk dapat menjawab tuntutan pembaharuan sistem keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, sehingga keuangan daerah dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat. Perwujudan visi BPKAD Kota Madiun dapat diuraikan dalam tabel berikut : Tabel 4.1 Perumusan Perwujudan Visi Isu Strategis Permasalahan Pembangunan Daerah

Data keuangan tidak valid

Data aset tidak valid

Kurang cepat dan Kurangnya tertib tepatnya masingdalam inventarisasi masing SKPD dalam aset dari masingmenyusun laporan masing SKPD keuangan Pemberian pelayanan x √ yang jelas Pengelolaan keuangan yang √ x akuntabel Pengelolaan aset √ yang akuntabel x

Sumber : BPKAD Kota Madiun

49

Inti

dari

perumusan

perwujudan

visi

BPKAD

Kota

Madiun

diatas

dipergunakan sebagai dasar dalam perumusan pokok-pokok visi BPKAD Kota Madiun. Selanjutnya dari keseluruhan pokok-pokok visi yang dilakukan dengan mencari inti (kalimat) perwujudan visi maka dibuatlah pernyataan visi BPKAD Kota Madiun, sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel 4.2 Perumusan Visi No.

Perwujudan Visi

1

Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah secara akuntabel

2

Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah secara akuntabel

Pokok-pokok Visi Akuntabel

Pernyataan Visi Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah secara akuntabel

Sumber : BPKAD Kota Madiun

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana suatu organisasi dalam hal ini instansi pemerintah harus dibawa agar tetap eksis dan inovatif serta inspiratif sehingga memiliki gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Dari tabel diatas, maka Visi BPKAD Kota Madiun adalah: “TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SECARA AKUNTABEL” Visi BPKAD Kota Madiun diatas dijelaskan masing-masing pokok visinya dalam tabel penyusunan penjelasan visi, sebagai berikut : Tabel 4.3 Penyusunan Penjelasan Visi Visi Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah secara akuntabel

Pokok-pokok Visi Akuntabel

Penjelasan Visi Mampu serta ahli dalam bidangnya serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administrasi

Sumber : BPKAD Kota Madiun

Pernyataan visi dapat dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, 50

efektif, transparan dan bertanggung jawab sebagai wujud pertanggungjawaban kewenangan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka mendukung kepemerintahan yang baik. Selanjutnya, misi BPKAD Kota Madiun disusun sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi BPKAD Kota Madiun. Rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi SKPD. Misi tersebut disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi BPKAD Kota Madiun. Adapun perumusan misi BPKAD Kota Madiun adalah sebagai berikut : Tabel 4.4 Perumusan Misi No. 1

Visi Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah secara akuntabel

Pokok-pokok visi Akuntabel

Misi Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku

Sumber : BPKAD Kota Madiun

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Misi BPKAD Kota Madiun adalah “Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

51

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2014-2019. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Berdasarkan visi dan misi BPKAD Kota Madiun maka pernyataan tujuan dan sasaran BPKAD Kota Madiun beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja sebagai berikut :

Visi Misi

: Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah secara akuntabel : Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan

52

peraturan yang berlaku Berdasarkan visi dan misi diatas, BPKAD Kota Madiun menetapkan 2 tujuan, yaitu : 1. Optimalisasi kualitas pengelolaan keuangan daerah 2. Optimalisasi kualitas pengelolaan aset daerah Masing-masing tujuan diuraikan sebagai berikut : Tabel 4.5 Tujuan Pertama Jangka Menengah Pelayanan BPKAD Kota Madiun Tujuan

Indikator Tujuan

Optimalisasi kualitas Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan LKPD daerah Sumber : BPKAD Kota Madiun

Rumus

Kondisi 2013

Target 2019

WTP / WDP / Tidak Wajar / Disclaimer

WDP

WTP

Selanjutnya sasaran untuk pencapaian tujuan “Optimalisasi kualitas pengelolaan keuangan daerah” diuraikan dalam tabel berikut : Tabel 4.6 Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPKAD Kota Madiun Sasaran

Terwujudnya pengelolaan pendapatan dan belanja daerah yang efektif dan efisien

Indikator

Pengesahan Perda APBD tepat waktu Persentase OPD dengan realisasi belanja daerah diatas 80% Tingkat kemandirian keuangan daerah

Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP Penyampaian laporan pertanggung jawaban APBD tepat waktu Meningkatnya kelancaran penatausahaan keuangan daerah

Persentase penerbitan SP2D tepat waktu

Rumus

Tepat/tidaknya waktu penetapan Perda APBD Jumlah OPD dg realisasi belanja daerah diatas 80% x 100% Jumlah seluruh OPD Realisasi PAD x 100 % Realisasi Pendapatan Daerah Jumlah OPD yg menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP x 100% Jumlah seluruh OPD Tepat/tidaknya waktu penyampaian laporan pertanggung jawaban APBD Jumlah SP2D yang diterbitkan tepat waktu x 100% Jumlah pengajuan SPP, SPM secara lengkap & benar

Kondisi Awal Tahun 2013 Tepat waktu

2015

2016

Target Tahun 2017 2018

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

-

-

-

-

85%

90%

-

-

-

-

18%

20%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2019

Sumber : BPKAD Kota Madiun

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa untuk mencapai tujuan “Optimalisasi kualitas pengelolaan keuangan daerah”, dengan 2 sasaran, yaitu : 1. Terwujudnya pengelolaan pendapatan dan belanja daerah yang efektif dan efisien, diukur dengan 5 indikator sasaran : Pengesahan Perda APBD tepat waktu, Persentase SKPD dengan realisasi belanja daerah diatas 80%, Tingkat kemandirian

53

keuangan daerah, Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP, dan Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD tepat waktu ; 2. Meningkatnya kelancaran penatausahaan keuangan daerah, diukur dengan 1 indikator sasaran : Persentase penerbitan SP2D tepat waktu. Tabel 4.7 Tujuan Kedua Jangka Menengah Pelayanan BPKAD Kota Madiun Tujuan Optimalisasi kualitas pengelolaan aset daerah

Indikator Tujuan

Rumus

Kondisi 2013

Target 2019

Persentase OPD yang melaksanakan penatausahaan aset secara tertib

OPD yg melaksanakan tertib administrasi aset x 100% Jumlah OPD seluruhnya

74%

100%

Selanjutnya sasaran untuk pencapaian tujuan “Optimalisasi kualitas pengelolaan aset daerah” diuraikan dalam tabel berikut : Tabel 4.8 Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPKAD Kota Madiun Sasaran

Meningkatnya efektifitas pemanfaatan & perlindungan aset daerah

Indikator

Persentase peningkatan nilai aset pemerintah daerah Persentase bidang tanah bersertifikat Persentase aset yang digunakan

Persentase aset yang diasuransikan

Persentase peningkatan retribusi pemakaian kekayaan daerah Sumber : BPKAD Kota Madiun

Rumus

Nilai aset tahun n – nilai aset tahun n-1 x 100% Nilai aset tahun n-1 Bidang tanah yg bersertifikat x 100% bidang tanah seluruhnya Jumlah aset yang digunakan x 100% Jumlah seluruh aset seluruhnya Jumlah aset yang diasuransikan x 100% Jumlah aset peralatan mesin dan gedung bangunan Nilai retribusi tahun n – nilai retribusi tahun n-1 x 100% Nilai retribusi tahun n-1

Kondisi Awal Tahun 2013 6,16%

2015

2016

Target Tahun 2017 2018

6,3%

6,5%

6,7%

6,9%

7%

85,28%

86%

87%

38%

70%

75%

91%

100%

100%

100%

100%

100%

0,075%

0,025%

0,026%

0,071%

0,073%

0,075%

-

-

-

-

0,35%

0,70%

2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa untuk mencapai tujuan “Optimalisasi kualitas

pengelolaan

aset

daerah”,

dengan

sasaran

Meningkatnya

efektifitas

pemanfaatan dan perlindungan aset daerah, yang diukur dengan 5 indikator sasaran, yaitu : 1. Persentase peningkatan nilai aset pemerintah daerah 2. Persentase bidang tanah bersertifikat

54

3. Persentase aset yang digunakan 4. Persentase aset yang diasuransikan 5. Persentase peningkatan retribusi pemakaian kekayaan daerah Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa BPKAD Kota Madiun memiliki 2 tujuan, 2 indikator tujuan, 3 sasaran dan 11 indikator sasaran. Satu indikator sasaran mengacu pada RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019 yaitu capaian opini BPK terhadap laporan keuangan daerah adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 4.3.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN OPD Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam

kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah arah/tindakan untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan BPKAD Kota Madiun merupakan langkahlangkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kota Madiun. Sesuai dengan tujuan dan sasaran BPKAD Kota Madiun, maka perumusan strategi untuk pencapaian tujuan “Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efesien”, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9 Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Tujuan : Optimalisasi kualitas pengelolaan keuangan daerah Faktor Eksternal

Faktor Internal

Peluang:

Tantangan:

a. Tersedianya anggaran yang memadai sehingga menunjang dalam pelaksanaan tugas b. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, merupakan peluang dalam mencapai visi dan misi c. Mudah berkoordinasi dengan pusat dan provinsi

a. Kurangnya pemahaman dari masyarakat/ OPD terhadap ketentuan perihal pelaporan keuangan daerah b. Hasil temuan BPK RI masih ada yang menyebabkan opini masih WDP c. Informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang

55

sangat cepat

Kekuatan : a. SOTK BPKAD Kota Madiun diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 b. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan dan aset daerah c. Kualitas sumber daya manusia pada BPKAD Kota Madiun Kelemahan: a. Beban kerja BPKAD Kota Madiun sangat kompleks berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset b. Data mengenai keuangan dan aset yang diterima OPD tidak valid

Alternatif Strategi: 1. Perencanaan penganggaran daerah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku 2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan antar OPD 3. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi

Alternatif Strategi: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan 2. Bintek pengelolaan keuangan dan aset daerah 3. Meningkatkan penatausahaan keuangan

Alternatif Strategi: 1. Peningkatan professionalisme aparatur 2. Perencanaan penganggaran daerah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku 3. Meningkatkan sistem pengelolaan belanja dan pendapatan daerah

Alternatif Strategi: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan 2. Mensosialisasikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah kepada OPD 3. Menyediakan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan

Sumber : BPKAD Kota Madiun

Dari tabel diatas dapat ditentukan strategi untuk pencapaian tujuan ”Optimalisasi kualitas pengelolaan keuangan daerah”, sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel 4.10 Penentuan Strategi Pencapaian Tujuan : Optimalisasi kualitas pengelolaan keuangan daerah No.

Sasaran

1

Terwujudnya pengelolaan pendapatan dan belanja daerah yang efektif dan efisien

2

Meningkatnya kelancaran penatausahaan keuangan daerah

Indikator Kinerja Sasaran

Strategi

Persentase OPD dengan realisasi belanja daerah diatas 80%

Meningkatkan sistem pengelolaan belanja daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah

Meningkatkan sistem pengelolaan pendapatan daerah

Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP

Mensosialisasikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah

Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD tepat waktu

Meningkatkan professionalisme aparatur

Pengesahan Perda APBD tepat waktu

Merencanaan penganggaran daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Persentase penerbitan SP2D tepat waktu

Meningkatkan penatausahaan keuangan

Sumber : BPKAD Kota Madiun

Selanjutnya, perumusan strategi untuk pencapaian tujuan “Optimalisasi kualitas pengelolaan aset daerah”, adalah sebagai berikut : Tabel 4.11 Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Tujuan: Optimalisasi kualitas pengelolaan aset daerah

56

Peluang: Faktor Eksternal

Faktor Internal

Kekuatan : a. SOTK BPKAD Kota Madiun diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 b. Peraturan perundangundangan yang mengatur pengelolaan keuangan dan aset daerah c. Kualitas sumber daya manusia pada BPKAD Kota Madiun d. Meningkatnya legalitas aset milik Pemkot Madiun Kelemahan: Beban kerja sangat kompleks berkaitan dengan pengelolaan aset

Tantangan:

a. Pelaksanaan pemanfaatan pengamanan aset milik Pemerintah Kota Madiun b. Adanya kerjasama dengan pihak ketiga yaitu BPN c. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, merupakan peluang dalam mencapai visi dan misi d. Mudah berkoordinasi dengan pusat dan provinsi

a. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurusan administrasi pertanahan b. Instabilitas politik dan ekonomi serta lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan ancaman serius bagi optimalisasi peran pemerintah daerah c. Informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat

Alternatif Strategi: 1. Meningkatkan pemanfaatan dan pengamanan aset 2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, antar SKPD dan instansi terkait 3. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi 4. Meningkatkan manajemen aset daerah 5. Meningkatkan jaminan pengamanan aset daerah

Alternatif Strategi: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan 2. Mensosialisasikan kebijakan aset daerah 3. Mensosialisasikan sistem informasi aset daerah 4. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah

Alternatif Strategi: Meningkatkan kualitas aparatur pelayanan

Alternatif Strategi: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan 2. Mensosialisasikan tentang pengelolaan aset daerah

Sumber : BPKAD Kota Madiun

Dari tabel diatas dapat ditentukan strategi untuk pencapaian tujuan ”Optimalisasi kualitas pengelolaan aset daerah”, sebagaimana tabel dibawah ini: Tabel 4.12 Penentuan Strategi Pencapaian Tujuan: Optimalisasi kualitas pengelolaan aset daerah No.

Sasaran

1

Meningkatnya efektifitas pemanfaatan dan perlindungan aset daerah

Indikator Kinerja Sasaran

Strategi

Persentase peningkatan nilai aset pemerintah daerah

Meningkatkan manajemen aset daerah

Persentase bidang tanah yang bersertifikat

Menginventarisasi bidang tanah milik Pemerintah Kota Madiun

Persentase jumlah aset yang digunakan

Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah

Persentase aset yang diasuransikan

Meningkatkan jaminan pengamanan aset daerah

Persentase peningkatan retribusi pemakaian kekayaan daerah

Meningkatkan penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah

Sumber data : BPKAD Kota Madiun

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Penentuan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan BPKAD Kota Madiun, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut : Tabel 4.13 57

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI

: Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah secara akuntabel

MISI

: Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku

Tujuan Optimalisasi kualitas pengelolaan keuangan daerah

Indikator Tujuan Opini BPK terhadap LKPD

Sasaran Terwujudnya pengelolaan pendapatan dan belanja daerah yang efektif dan efisien

Meningkatnya kelancaran penatausahaan keuangan daerah Optimalisasi kualitas pengelolaan aset daerah

Persentase SKPD yang melaksanakan penatausahaan aset secara tertib

Meningkatnya efektifitas pemanfaatan dan perlindungan aset daerah

Strategi 1. Meningkatkan

Kebijakan

sistem pengelolaan belanja dan pendapatan daerah 2. Mensosialisasikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah 3. Merencanaan penganggaran daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 4. Meningkatkan professionalisme aparatur Meningkatkan penatausahaan keuangan

1. Peningkatan sistem

1. Meningkatkan

1. Peningkatan manajemen

2.

3.

4.

5.

manajemen aset daerah Menginventarisasi bidang tanah milik Pemerintah Kota Madiun Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah Meningkatkan jaminan pengamanan aset daerah Persentase peningkatan retribusi pemakaian kekayaan daerah

pengelolaan belanja pendapatan daerah 2. Pengadaan sosialisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah 3. Perencanaan penganggaran daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 4. Peningkatan professionalisme aparatur Peningkatan penatausahaan keuangan

aset daerah

2. Inventarisasi bidang

tanah milik Pemerintah Kota Madiun 3. Pengoptimalan pengelolaan aset daerah 4. Peningkatan jaminan pengamanan aset daerah 5. Peningkatan penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah

Sumber : BPKAD Kota Madiun

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATOR

58

Dalam

rangka

mendukung

pelaksanaan

program

pembangunan

yang

berkesinambungan yang tertuang dalam visi yang tercantum dalam RPJM Kota Madiun Tahun 2014-2019, BPKAD Kota Madiun membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah BPKAD Kota Madiun. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada tabel berikut :

59

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BPKAD Kota Madiun

Tujuan

Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah

Indikator Tujuan

Opini BPK terhadap LKPD

Sasaran

Meningka t nya kinerja BPKAD

Indikator Sasaran

Nilai akuntabili tas kinerja BPKAD

Program dan Kegiatan

Kode

10

1

1

10

1

1

10

1

1

10

1

1

10

1

1

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Kondisi kinerja pada awal Renstra (Tahun 2013)

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

OPD Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BPKAD Tahun 2019

Tahun 2018

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase terlaksananya administrasi perkantoran

100%

100%

16.824.333.000

100%

17.677.957.000

100%

24.777.000.000

100%

19.400.000.000

100%

20.425.000.000

BPKAD

1

Penyediaan Jasa , Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor

7 jenis

7 jenis

16.709.888.000

7 jenis

17.533.650.000

7 jenis

24.327.000.000

8 jenis

19.000.000.000

8 jenis

20.000.000.000

BPKAD

2

Koordinasi dan konsultasi keluar daerah

30 kali

35 kali

114.445.000

40 kali

144.307.000

103 kali

450.000.000

100 kali

400.000.000

100 kali

425.000.000

BPKAD

Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik

100%

100%

95.718.000

100%

254.464.000

100%

250.000.000

100%

247.000.000

100%

253.000.000

BPKAD

Jumlah gedung/kantor

1 gedung

1 gedung

2.000.000

1 gedung

150.000.000

1 gedung

125.000.000

1 gedung

125.000.000

1 gedung

125.000.000

BPKAD

Jumlah kendaraan dinas

2 kendaraan dinas

18 kendaraan dinas

48.168.000

38 kendaraan dinas

51.464.000

38 kendaraan dinas

55.000.000

38 kendaraan dinas

65.000.000

38 kendaraan dinas

70.000.000

BPKAD

Jumlah sarana dan prasarana kantor

17 jenis

5 jenis

42.550.000

8 jenis

53.000.000

9 jenis

70.000.000

10 jenis

57.000.000

11 jenis

58.000.000

BPKAD

% pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

100%

100%

421.450.000

100%

411.383.000

100%

340.000.000

100%

100.000.000

100%

100.000.000

BPKAD

Jumlah sarana dan prasarana

26 jenis barang

16 jenis barang

346.450.000

7 jenis barang

411.383.000

340.000.000

4 jenis barang

100.000.000

5 jenis barang

100.000.000

BPKAD

Jumlah gudang yang direncanakan

-

3 lokal gudang

75.000.000

-

-

-

-

-

-

-

BPKAD

Pemelihara an Barang Milik Daerah

1

10

1

1

2

10

1

1

3

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Prasarana kantor Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

10

1

1

10

1

1

1

10

1

1

2

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor DED Pembangu nan Gudang Pemkot Madiun

Jumlah perjalanan dinas keluar daerah

10 jenis barang

-

59

Tujuan

Indikator Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

% Peningka tan nilai aset pemerintah daerah

% bidang tanah bersertifi kat % aset yang digunakan

% aset yang diasuransi kan % peningkatan retribusi pemakaian kekayaan daerah

Kondisi kinerja pada awal Renstra (Tahun 2013)

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

Peningkatan Pengemban gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

% perencanaan dan pelaporan capaian kinerja BPKAD

-

100%

20.000.000

100%

20.000.000

100%

45.107.000

100%

35.000.000

100%

85.000.000

BPKAD

1

Penyusunan Renstra SKPD

Jumlah dokumen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 dokumen

50.000.000

BPKAD

2

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen

-

7 dokumen

20.000.000

6 dokumen

20.000.000

9 dokumen

45.107.000

7 dokumen

35.000.000

7 dokumen

35.000.000

BPKAD

Peningkatan dan pengemba ngan Pengelolaan Aset Daerah

% jumlah aset yang dikelola pemerintah daerah

100%

100%

23.794.918.000

100%

6.140.000.000

100%

5.919.562.000

100%

4.622.000.000

100%

6.950.000.000

BPKAD

Penghapusan Aset Daerah

Jumlah aset yang dihapus dari neraca

3 jenis aset

4 jenis aset

238.000.000

3 jenis aset

200.000.000

1 jenis aset

139.160.000

3 jenis aset

170.000.000

-

-

BPKAD

Jumlah bidang tanah yang diajukan sertifikat

21 bidang tanah

20 bidang tanah

100.000.000

16 bidang tanah

200.000.000

30 bidang tanah

115.000.000

30 bidang tanah

125.000.000

-

-

BPKAD

Jumlah aset daerah yang diasuransikan

3 jenis aset

3 jenis aset

2.500.000.000

2 jenis aset

3.000.000.000

2 jenis aset

3.945.402.000

2 jenis aset

3.500.000.000

2 jenis aset

3.000.000.000

BPKAD

Jumlah pengamanan aset tetap tanah dan bangunan

2 pengama nan

3 pengama nan

275.000.000

1 pengama nan

200.000.000

1 pengama nan

200.000.000

1 pengama nan

275.000.000

-

-

BPKAD

Jumlah arsip barang daerah yang dikelola

34 SKPD

34 SKPD

50.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

BPKAD

Jumlah laporan hasil rekonsiliasi

18 buku

18 buku

100.000.000

18 buku

150.000.000

18 buku

150.000.000

18 buku

100.000.000

18 buku

100.000.000

BPKAD

1 fitur

1 fitur

51.950.000

-

-

-

-

-

-

-

-

BPKAD

Program dan Kegiatan

Kode

10

1

1

10

1

1

10

Meningka t nya efektifitas pemanfaa tan dan perlindun gan aset daerah

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

1

1

10

1

1

10

1

1

1

10

1

1

2

10

1

1

3

10

1

1

4

10

1

1

5

10

1

1

6

10

1

1

7

Pensertifika tan Tanah Milik Pemerintah Kota Madiun Penyelengga raan Asuransi Aset Daerah Kota Madiun Pengamanan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemkot Madiun Peningkatan Administrasi Barang Daerah Rekonsiliasi Pencatatan Aset dengan Realisasi Belanja Modal Pemeliharaan dan Pengemba ngan

Jumlah perbaikan /penambahan fitur aplikasi

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

OPD Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BPKAD Tahun 2019

Tahun 2018

60

Tujuan

Indikator Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Kondisi kinerja pada awal Renstra (Tahun 2013)

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

1 kasus

1 kasus

20.000.000

1 kasus

20.000.000

1 kasus

20.000.000

1 kasus

20.000.000

-

-

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

OPD Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BPKAD Tahun 2019

Tahun 2018

Silapmata

10

1

1

8

Penyelesaian Tuntutan Perbendahara an dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah

10

1

1

9

Pengadaan tanah

Jumlah bidang tanah baru milik Pemkot Madiun

-

1 bidang tanah

19.635.368.000

1 bidang tanah

1.000.000.000

-

-

-

-

-

-

10

1

1

1 0

Pemeliharaan Aset-Aset Milik Daerah

Jumlah gedung

1 gedung

5 gedung

175.000.000

5 gedung

175.000.000

2 gedung

45.000.000

-

-

-

-

BPKAD

10

1

1

1 1

Penyusunan RKBMD dan RKPBMD

Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang

-

2 dokumen

50.000.000

2 dokumen

50.000.000

2 dokumen

75.000.000

2 dokumen

75.000.000

-

-

BPKAD

Jumlah wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah

-

500 WR

75.000.000

100 WR

90.000.000

50 WR

90.000.000

-

-

-

-

BPKAD

Jumlah kasus TPTGR

BPKAD

10

1

1

1 2

Inventarisasi Wajib Retribusi Pemanfaatan Aset Milik Daerah

10

1

1

1 3

Pengadaan Aplikasi Persediaan

Jumlah perbaikan /penambahan fitur aplikasi

-

-

0

2 fitur

50.000.000

2 fitur

40.000.000

2 fitur

50.000.000

-

-

BPKAD

10

1

1

1 4

Pendampi ngan penatausaha an aset daerah

Jumlah OPD yang didampingi

-

34 OPD

424.600.000

34 OPD

275.000.000

34 OPD

275.000.000

34 OPD

207.000.000

-

-

BPKAD

10

1

1

1 5

Optimalisasi pemanfaatan aset daerah

-

2 dokumen

100.000.000

3 dokumen

200.000.000

1 dokumen

295.000.000

1 dokumen

100.000.000

-

-

BPKAD

Jumlah database SIG

-

-

-

1 database

250.000.000

1 database

250.000.000

-

-

-

-

BPKAD

Jumlah peserta bintek

-

-

-

230 orang

-

-

-

-

BPKAD

Jumlah dokumen barang milik daerah

-

-

-

-

-

-

2 dokumen

350.000.000

BPKAD

10

1

1

1 6

10

1

1

1 7

10

1

1

1 8

Penyusunan Sistem Informasi Geografis (SIG) Bintek Pengelolaan Barang Milik Daerah Perencanaan dan penatausahaa n barang milik daerah

Jumlah dokumen kajian

280.000.000

-

230 orang

-

280.000.000

-

61

Tujuan

Indikator Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Terwujud nya Pengelola an pendapa tan dan Belanja Daerah yang efektif dan efisien

1

1 9

% penyera pan anggaran belanja daerah 10

% Realisasi Pendapa tan Daerah Meningka t nya kelanca ran penataus ahaan keuangan daerah

1

1

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

Jumlah barang milik daerah yang dipelihara

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 tanah/ bangunan

3.500.000.000

BPKAD

Peningkatan dan Pengemba ngan Pengelolaan Keuangan Daerah

% pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan landasan hukum

100%

100%

3.081.324

100%

5.611.339.000

-

-

-

-

-

-

BPKAD

Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan keuangan daerah

3 dokumen

1 dokumen

100.000.000

2 dokumen

100.000.000

-

-

-

-

-

-

BPKAD

Program dan Kegiatan

Kode

10

Kondisi kinerja pada awal Renstra (Tahun 2013)

1

Optimalisasi, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

OPD Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BPKAD Tahun 2019

Tahun 2018

10

1

1

1

Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

10

1

1

2

Penyusunan DPA dan DPPA

Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran

2 dokumen

2 dokumen

130.467.000

2 dokumen

226.568.000

-

-

-

-

-

-

BPKAD

Jumlah dokumen pengeluaran kas

3 dokumen

3 dokumen

110.000.000

3 dokumen

125.000.000

-

-

-

-

-

-

BPKAD

12 dokumen

12 dokumen

134.000.000

14 dokumen

150.000.000

-

-

-

-

-

-

BPKAD

% penerbi tan SP2D tepat waktu

% SKPD yang me nyampai kan laporan keuangan tepat waktu Pengesa han Perda APBD tepat waktu Penyampai an laporan pertang gungjawa ban APBD tepat waktu

10

1

1

3

Penyusunan dan Penerbitan Anggaran Kas SPD dan SP2D

10

1

1

4

Pengelolaan Administrasi Gaji

Jumlah dokumen administrasi gaji

10

1

1

5

Penyusunan Data-Data Pemerintah Pusat

Jumlah data

15 data

15 data

135.000.000

17 data

150.000.000

-

-

-

-

-

-

BPKAD

Jumlah produk hukum

2 produk hukum

2 produk hukum

408.608.000

2 produk hukum

612.659.000

-

-

-

-

-

-

BPKAD

Jumlah produk hukum

2 produk hukum

2 produk hukum

250.000.000

-

-

-

-

-

-

BPKAD

10

1

1

6

10

1

1

7

Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD Penyusunan Rancangan Perda Tentang Pertanggung jawaban

300.000.000

2 produk hukum

62

Tujuan

Indikator Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Kondisi kinerja pada awal Renstra (Tahun 2013)

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

Jumlah produk hukum

2 produk hukum

2 produk hukum

395.106.000

2 produk hukum

470.152.000

-

-

-

-

-

-

BPKAD

Jumlah perbaikan /penambahan fitur aplikasi

-

2 fitur

75.139.000

2 fitur

65.000.000

-

-

-

-

-

-

BPKAD

Jumlah laporan realisasi keuangan

1 buku

1 buku

75.000.000

1 buku

75.000.000

-

-

-

-

-

-

BPKAD

Jumlah peserta bintek

500 orang

305 orang

337.500.000

345 orang

300.000.000

-

-

-

-

-

-

BPKAD

Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran hasil rekonsiliasi

16 buku

16 buku

92.950.000

16 buku

120.000.000

-

-

-

-

-

-

BPKAD

Jumlah perbaikan /penambahan fitur aplikasi

-

2 fitur

53.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

BPKAD

Jumlah peserta bintek

-

40 orang

47.000.000

40 orang

50.000.000

-

-

-

-

-

-

BPKAD

Jumlah laporan hasil rekonsiliasi SKPD

-

4 buku

25.540.000

4 buku

50.000.000

-

-

-

-

-

-

BPKAD

Jumlah arsip yang dikelola

-

34 SKPD

65.000.000

34 SKPD

80.000.000

-

-

-

-

-

-

BPKAD

Jumlah dokumen standar biaya

-

2 dokumen

310.000.000

2 dokumen

150.000.000

-

-

-

-

-

-

BPKAD

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

OPD Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BPKAD Tahun 2019

Tahun 2018

Pelaksanaan APBD

10

1

1

8

10

1

1

9

10

1

1

1 0

10

1

1

1 1

10

1

1

1 2

10

1

1

1 3

10

1

1

1 4

10

1

1

1 5

10

1

1

1 6

10

1

1

1 7

Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD Pemeliharaan dan Pengemba ngan Aplikasi Sistem Informasi Keu. Daerah Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Bintek Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Verifikasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Pemeliharaan & Pengemba ngan Sistem Informasi Pengelolaan Gaji Bintek pendapatan daerah Rekonsiliasi Data Dana Hibah Pemkot Madiun Pengelolaan Arsip Perbendaha raan Penyusunan Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus

63

Tujuan

Indikator Tujuan

Sasaran

Terwujud nya Pengelola an pendapa tan dan Belanja Daerah yang efektif dan efisien

Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Kode

Kondisi kinerja pada awal Renstra (Tahun 2013)

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

Jumlah OPD yang didampingi

34 OPD

34 OPD

103.104.000

34 OPD

150.000.000

-

-

-

-

-

-

BPKAD

Jumlah pendampingan

-

1 kali

186.000.000

10 kali

1.500.000.000

-

-

-

-

-

-

BPKAD

Jumlah dokumen sistem dan prosedur

-

-

-

3 sisdur

230.000.000

-

-

-

-

-

-

BPKAD

-

-

-

4 buku

156.950.000

-

-

-

-

-

-

BPKAD

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

OPD Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BPKAD Tahun 2019

Tahun 2018

10

1

1

1 8

10

1

1

1 9

10

1

1

2 0

10

1

1

2 1

Evaluasi Penyerapan Anggaran

Jumlah ringkasan dan penjabaran realisasi anggaran

10

1

1

2 2

Penyusunan LKPD Kota Madiun

Jumlah dokumen

1 dokumen

-

-

1 dokumen

300.000.000

-

-

-

-

-

-

BPKAD

Jumlah laporan hasil rekonsiliasi

-

-

-

12 buku

150.000.000

-

-

-

-

-

-

BPKAD

Jumlah produk hukum

-

-

-

1 produk hukum

150.000.000

-

-

-

-

-

-

BPKAD

Peningkatan dan Pengemba ngan Pengelolaan Keuangan Daerah

% pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan landasan hukum

100%

-

-

-

450.000.000

100%

3.216.019.000

100%

1.930.000.000

100%

1.275.000.000

BPKAD

Penyusunan DPA dan DPPA

Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran

-

-

-

-

-

2 dokumen

226.568.000

-

-

-

-

BPKAD

10

1

1

2 3

10

1

1

2 4

% OPD dengan realisasi belanja daerah diatas 80%

Tingkat kemandirian keuangan daerah

Pendampi ngan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Pendampi ngan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

10

1

1

10

1

1

1

Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan SKPD Penyusunan Rancangan Perda Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

64

Tujuan

Indikator Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

% OPD yang menyampai kan laporan keuangan sesuai SAP Penyampai an laporan pertang gungjawa ban APBD tepat waktu

Program dan Kegiatan

Kode

10

1

1

2

10

1

1

3

10

1

1

4

10

1

1

5

10

1

1

6

10

1

1

7

10

1

1

8

10

1

1

9

10

1

1

1 0

10

1

1

1 1

Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD Pemeliharaan dan Pengemba ngan Aplikasi Sistem Informasi Keu. Daerah Penyusunan Rancangan Perda Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan Perda ttg Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Verifikasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Pendampi ngan sistem informasi pengelolaan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Kondisi kinerja pada awal Renstra (Tahun 2013)

Jumlah produk hukum

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

OPD Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BPKAD Tahun 2019

Tahun 2018

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

2 produk hukum

-

-

-

-

2 produk hukum

375.625.000

-

-

-

-

BPKAD

Jumlah produk hukum

2 produk hukum

-

-

-

-

2 produk hukum

384.295.000

-

-

-

-

BPKAD

Jumlah perbaikan /penambahan fitur aplikasi

-

-

-

-

-

1 aplikasi

65.739.000

-

-

-

-

BPKAD

Jumlah produk hukum

-

-

-

1 produk hukum

150.000.000

-

-

-

-

-

-

BPKAD

Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan keuangan daerah

3 dokumen

-

-

-

-

4 dokumen

100.000.000

2 dokumen

100.000.000

2 dokumen

100.000.000

BPKAD

Jumlah produk hukum

2 produk hukum

-

-

-

-

2 produk hukum

114.600.000

2 produk hukum

150.000.000

2 produk hukum

200.000.000

BPKAD

Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis

2 buku

-

-

-

-

2 buku

56.476.000

2 buku

60.000.000

2 buku

75.000.000

BPKAD

Jumlah peserta bimtek

500 orang

-

-

345 orang

300.000.000

300 orang

300.000.000

-

-

-

-

BPKAD

Jumlah laporan hasil rekonsiliasi

16 buku

-

-

-

-

16 buku

120.000.000

16 buku

120.000.000

-

-

BPKAD

-

-

-

-

-

34 OPD

150.000.000

34 OPD

150.000.000

-

-

BPKAD

Jumlah OPD yang didampingi

65

Tujuan

Indikator Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Kode

Kondisi kinerja pada awal Renstra (Tahun 2013)

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

Jumlah pendampingan dengan OPD

-

-

-

-

-

33 kali

462.460.000

25 kali

450.000.000

30 kali

500.000.000

BPKAD

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

OPD Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BPKAD Tahun 2019

Tahun 2018

keuangan daerah

Pengesa han Perda APBD tepat waktu

Pendampi ngan pengelolaan keuangan daerah

10

1

1

1 2

10

1

1

1 3

Evaluasi Penyerapan Anggaran

Jumlah ringkasan dan penjabaran realisasi anggaran

-

-

-

-

-

8 data

110.000.000

4 data

150.000.000

-

-

BPKAD

10

1

1

1 4

Penyusunan LKPD Kota Madiun

Jumlah dokumen

1 dokumen

-

-

-

-

1 dokumen

300.000.000

-

-

-

-

BPKAD

10

1

1

1 5

Jumlah laporan hasil rekonsiliasi

-

-

-

-

-

12 buku

150.000.000

12 buku

150.000.000

-

-

BPKAD

10

1

1

1 6

Jumlah peserta bimtek

500 orang

-

-

-

-

-

-

533 orang

400.000.000

533 orang

400.000.000

BPKAD

10

1

1

1 7

Perumusan & sosialisasi tambahan penghasilan ASN

Jumlah peserta sosialisasi remunerasi

-

-

-

-

-

428 ASN

300.256.000

428 ASN

200.000.000

-

-

BPKAD

10

1

1

Pengelolaan Anggaran Daerah

Persentase pengesahan dokumen penganggaran tepat waktu

100%

-

-

-

-

-

-

100%

1.340.282.000

100%

1.362.282.000

BPKAD

10

1

1

1

Penyusunan DPA dan DPPA

Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran

2 dokumen

-

-

-

-

-

-

2 dokumen

200.000.000

2 dokumen

200.000.000

BPKAD

10

1

1

2

Penyusunan Rancangan Perda ttg APBD

Jumlah produk hukum

2 produk hukum

-

-

-

-

-

-

2 produk hukum

470.282.000

2 produk hukum

490.282.000

BPKAD

10

1

1

3

Penyusunan Rancangan Perda ttg Perubahan APBD

Jumlah produk hukum

2 produk hukum

-

-

-

-

-

-

2 produk hukum

455.000.000

2 produk hukum

457.000.000

BPKAD

Jumlah perbaikan/ penambahan fitur aplikasi

2 fitur

-

-

-

-

-

-

3 fitur

65.000.000

3 fitur

65.000.000

BPKAD

Jumlah dokumen standar biaya

-

-

-

-

-

-

-

2 dokumen

150.000.000

2 dokumen

150.000.000

BPKAD

10

1

1

4

10

1

1

5

Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan SKPD Bimtek Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah

Pemeliharaan dan Pengemba ngan Aplikasi Keuangan Daerah Penyusunan Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus

66

Tujuan

Indikator Tujuan

Sasaran

Meningka t nya kelanca ran penataus ahaan keuangan daerah

Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Kode

% penerbi tan SP2D tepat waktu 10

1

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Kondisi kinerja pada awal Renstra (Tahun 2013)

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

100%

-

-

-

-

100%

548.000.000

100%

548.000.000

100%

264.000.000

BPKAD

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

OPD Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BPKAD Tahun 2019

Tahun 2018

1

Peningkatan dan Pengem bangan Penatausah aan Keuangan Daerah

% pelayanan perbendahara an sesuai dengan landasan hukum

Jumlah dokumen pengeluaran kas

3 dokumen

-

-

-

-

3 dokumen

130.000.000

3 dokumen

130.000.000

3 dokumen

130.000.000

BPKAD

Jumlah dokumen administrasi gaji

12 dokumen

-

-

-

-

14 dokumen

125.000.000

14 dokumen

134.000.000

14 dokumen

134.000.000

BPKAD

15 data

-

-

-

-

17 data

159.000.000

40 data

150.000.000

-

-

BPKAD

Jumlah laporan hasil rekonsiliasi SKPD

-

-

-

-

-

4 buku

50.000.000

4 buku

50.000.000

-

-

BPKAD

Jumlah arsip yang dikelola

-

-

-

-

-

34 SKPD

84.000.000

34 SKPD

84.000.000

-

-

BPKAD

10

1

1

1

Penyusunan dan Penerbitan Anggaran Kas SPD & SP2D

10

1

1

2

Pengelolaan Administrasi Gaji

10

1

1

3

10

1

1

4

10

1

1

5

Penyusunan Data-Data Pemerintah Pusat Rekonsiliasi Data Dana Hibah Pemkot Madiun Pengelolaan Arsip Perbendaha raan

Jumlah data

Sumber : BPKAD Kota Madiun

67

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kota Madiun sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Madiun. Keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan perlu ditetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian. Adapun Indikator kinerja BPKAD Kota Madiun yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut: Tabel 6.1 Indikator Kinerja BPKAD Kota Madiun yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD No

1

Indikator Sasaran Renstra Opini BPK terhadap laporan keuangan

Indikator Sasaran RPJMD Opini BPK terhadap laporan keuangan

Kondisi Kinerja pada awal Tahun 2013 WDP

Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 1 indikator kinerja BPKAD Kota Madiun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019.

68

BAB VII PENUTUP

Review Renstra BPKAD Kota Madiun Tahun 2014-2019 merupakan rencana pembangunan jangka menengah untuk 5 tahun mendatang, yang dalam penyusunannya memperhatikan pada RPJMN, RPJMD Provinsi

Jawa Timur dan mengacu RPJMD Kota

Madiun tahun 2014-2019, serta memperhatikan tugas dan fungsi dan sumber daya yang dimiliki OPD, yang setiap tahunnya akan dijabarkan menjadi rencana kerja OPD mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 termasuk satu tahun masa transisi. Review Renstra OPD menjadi acuan dalam evaluasi dan laporan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan adanya dokumen Renstra OPD akan sangat membantu Kepala OPD untuk melihat sejauh mana capaian dari target kinerja yang telah ditetapkan. Pada

hakekatnya

perencanaan

pembangunan

daerah

disusun

sebagai

pedoman

pelaksanaan pembangunan selama periode tersebut untuk perencanaan pembangunan jangka menengah 5 tahun sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro Nasional dan bahkan mungkin keadaan global sehingga kemungkinan adanya perubahan-perubahan kondisi makro yang tidak bisa diprediksi sebelumnya sangat mungkin berpengaruh terhadap kondisi daerah, sehingga Renstra mengalami perubahan. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya secara bertanggungjawab dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi Kota Madiun “Terwujudnya Kota Madiun yang Lebih Maju dan Sejahtera ” dapat tercapai. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan dan kemampuan baik lahir maupun batin kepada kita dalam melaksanakan tugas dan mengemban tanggung jawab sebagai abdi negara dan masyarakat.

69