Proses Penyelesaian Konflik Arab.docx

PROSES PENYELESAIAN KONFLIK ARAB-ISRAEL Akar-akar konflik Arab-Israel sudah terjadi sejak awal datangnya Islam. Konflik antara kedua belah pihak kadang-kadang mereda, tetapi jelas tidak pernah usai sampai dunia memasuki abad ke-21 sekarang ini. Pada tahun 1967 pernah terjadi perang Arab-Israel yang berakhir dengan kekalahan pihak Arab, walaupun pihak Arab pada waktu itu melibatkan Palestina, Syria, Yordania, dan Mesir. Dataran Tinggi Golan, milik sah Syria, masih dikuasai oleh Israel sampai saat ini. Masalah Palestina-Israel menjadi inti dari konflik Arab-Israel tersebut. Konflik Israel-Palestina boleh jadi merupakan konflik yang memakan waktu panjang setelah Perang Salib yang pernah terjadi antara dunia Timur dan Barat di sekitar abad keduabelas. Konflik yang telah berlangsung enam puluhan tahun ini menjadi konflik cukup akut yang menyita perhatian masyarakat dunia. Jika ditinjau dari latar belakang sejarah, konflik Israel-Palestina merupakan bagian dari konflik Arab-Israel yang lebih luas sejak 1940-an. Agresi Meliter Israel terakhir yang dilancarkan sejak 26 Desember 2008 pada prinsipnya merupakan bagian yang tidak terpisah dari konflik Israel-Palestina sebelumnya. Berbagai Resolusi konflik Arab-Israel yang telah ditempuh sebagai berikut: 1. Melalui perundingan dan kesepakatan Berbagai perundingan dan kesepakatan yang telah ditandatangani namun tetap dilanggar antara lain: • Konferensi Madrid (1991) Upaya internasional melakukan perundingan secara multilateral akhirnya gagal. Konferensi Madrid tahun 1991 sebagai bukti dimana Suriah dan Libanon akhirnya keluar. Sikap ini yang memang ditunggu-tunggu Tel Aviv untuk selanjutnya melakukan perundingan bilateral dengan Yordania dan Palestina guna memecah kesatuan Arab hingga saat ini., • Perjanjian Oslo I (1993) Kesepakatan Oslo menyetujui pemerintahan mandiri rakyat Palestina atas wilayah Gaza, Jericho dan Tepi Barat melalui pembentukan Otoritas Palestina. Yasser Arafat ditunjuk sebagai pemimpin Otoritas Palestina dan pemilihan umum dipersiapkan hingga akhirnya Yasser Rafat dipilih menjadi Presiden Otoritas Palestina pada tahun 1996. Sejak itu pemerintahan otoritas Palestina menjadi satu-satunya pemerintahan yang sah dan diakui dunia internasional sebagai pemerintahan rakyat Palestina. Pembentukan Otoritas Palestina ini dengan demikian juga menafikan deklarasi kemerdekaan Palestina pada tahun 1988 di Al Jazair yang tidak pernah diakui oleh PBB tersebut., • Persetujuan Kairo (1994), • Perjanjian Oslo II (1995), • Persetujuan Hebron (1997), • Memorendum Wye River (1998), • Camp David II (2000), • Kesepakatan Sharm Seikh (2000), • Tenet Plan (2001), • Tawaran KTT Liga Arab 2002. KTT Liga Arab di Beirut tahun 2002, yang memunculkan inisiatif perdamaian Arab-Israel. Intinya bahwa negara-negara Arab bersedia menjalin hubungan diplomatik dengan Israel bila negara Yahudi itu telah mundur dari tanah Arab yang didudukinya, termasuk hak kembali bagi warga Palestina dari pengungsian. • Peluncuran roadmap 14 Maret 2003 yang diprakarsai AS, Uni Eropa, Rusia dan PBB pun kandas. • Pertemuan puncak Liga Arab di Riyadh, Arab Saudi, pada Maret 2007 • 23-Oktober-2007, konferensi perdamaian Timur Tengah yang digelar di Annapolis, Maryland, AS,

November 2007 untuk mendorong digulirkannya kembali pembicaraan damai Timur Tengah, yang telah menggantung selama sekitar tujuh tahun serta untuk mengevaluasi kemajuan dalam membangun demokrasi di kawasan tersebut. Namun, bagi Hamas dan sejumlah negara Arab, pertemuan Maryland adalah momentum untuk semakin mengucilkan Hamas dan memecah belah bangsa Palestina. Hamas praktis terisolasi sejak menguasai Jalur Gaza Juni 2007. Peristiwa ini sekaligus mengakhiri pemerintahan nasional bersatu Fatah-Hamas yang terbentuk melalui Kesepakatan Makkah yang digagas Raja Arab Saudi, Abdullah. 2. Berbagai Kunjungan resmi pemimpin negara Arab ke negara-negara barat dalam hal penyelesaian konflik, maupun sebaliknya, antara lain, seperti: • 17 April 2007 Presiden Mesir Hosni Mubarak melakukan kunjungan resmi ke Prancis untuk bertemu dengan Presiden Perancis Jacques Chirac. • Perundingan secara terpisah bertujuan untuk memperlemah solidaritas Arab dengan mengedepankan kepentingan nasional sempit dari masing-masing. Israel misalnya sukses ``berdamai`` dengan Mesir lewat persetujuan Camp David tahun 1978. Lalu dengan Yordania pada 1994, sedangkan persetujuan Oslo dengan Palestina pada September 1993 akhirnya terkubur sudah susuai pengakuan kedua pihak (Israel dan Palestina). 3. Peran PBB • Dewan Keamanan PBB pada tgl 11 Agustus 2006, akhirnya berhasil menyepakati suatu resolusi yang menyerukan penghentian serangan bersenjata timbal balik antara Israel dan Hizbullah. Resolusi yang bernomor 1701 itu disetujui oleh semua 15 anggota Dewan Keamanan termasuk Amerika Serikat (AS) yang mempunyai hak Veto. Resolusi itu mulai efektif pada Senin 14 Agustus pukul 12.00 GMT. • Wilayah Palestina itu, pada tahun 1947 atas mandat Liga Bangsa-Bangsa (LBB) diserahkan kepada Inggris selaku administrator. • Waktu Inggris mengemukakan keinginannya untuk menyerahkan mandatnya kepada PBB, sebagai kelanjutan LBB, PBB membentuk komite khusus untuk memecahkan masalah Palestina. • Atas rekomendasi komite itu, Majelis Umum PBB mengesahkan rencana pembagian wilayah Palestina menjadi dua yaitu Negara Yahudi dan Negara Arab Palestina dengan Yerusalem sebagai kota internasional. Rencana ini ditolak oleh orang-orang yahudi melalui gerakan zionisnya, dan negara-negara Arab di sekitarnya. • Perseteruan antara etnis Arab dan etnis Yahudi meningkat setelah berdirinya Israel, dan diperparah lagi dengan pengusiran besar-besaran warga Palestina keturunan Arab. Permusuhan terbuka setelah berdirinya Israel dapat dihentikan sementara oleh Dewan Keamanan (DK) PBB. • waktu krisis Suez pada 1956, juga perang Arab-Israel (1967 dan 1973), atas seruan masyarakat internasional, PBB berusaha menghentikannya dengan pertama-tama menyerukan gencatan senjata, lalu mengirim pasukan penjaga perdamaian. • Pada perang tahun 1967, Israel berhasil menduduki Jazirah Sinai, Dataran Tinggi serta Jalur Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem. Menghadapi kenyataan ini, DK PBB melalui Resolusi No 242 menyerukan gencatan senjata dan menetapkan prinsip-prinsip bagi penyelesaian yang adil dan langgeng. • Pada 1973 pecah lagi perang antara Mesir dan Suriah melawan Israel. Karena itu PBB mengeluarkan Resolusi No 338 (1973) yang menegaskan kembali prinsip-prinsip dari Resolusi 242 (1967) dan menyeru kembali pihak-pihak yang bertikai untuk berunding. Untuk memonitor gencatan senjata yang terjadi setelah keluarnya Resolusi No 338 itu, PBB membentuk pasukan perdamaian yang ditempatkan di

Dataran Tinggi Golan dan Sinai. • Di perbatasan Lebanon Selatan dengan Israel Utara, sebagaimana terjadi sekarang ini sering terjadi pertempuran antara pejuang Palestina yang dibantu rakyat Lebanon dan tentara Israel yang sering memasuki wilayah Lebanon. Saat terjadi pertempuran pada 1978 antara pejuang Palestina dan rakyat Lebanon melawan Israel, DK PBB mengeluarkan Resolusi No 425 dan 426. Resolusi itu menyeru Israel menarik diri dari Lebanon selatan dan membentuk the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Tugas UNIFIL itu untuk memastikan bahwa pasukan Israel mundur dari Lebanon dan memulihkan perdamaian. • Walaupun sudah ada pasukan PBB (UNIFIL), sejak tahun 1978, Israel tidak sepenuhnya mundur dari Lebanon. Malah pada tahun 1982 tentara Israel menyerang Beirut dan menghancurkan kamp pengungsi Palestina di Shabra-Shatila dan membuat zone keamanan yang ditempati pasukan Israel. Dengan tekanan masyarakat internasional melalui PBB dan perlawanan rakyat Lebanon yang dipelopori Hizbullah, Israel akhirnya mundur dari Lebanon selatan pada 2000. • Pada akhir September 2000, pecah lagi kerusuhan di Tepi Barat dan Jalur Gaza terutama di wilayahwilayah yang diduduki tentara Israel. Kerusuhan ini menimbulkan korban manusia, kehancuran prasarana dan tragedi kemanusiaan. DK PBB kembali mengeluarkan Resolusi No 1397 (2002) yang menyerukan penghentian tindakan kekerasan dan menegaskan kembali visi PBB yakni terwujudnya dua negara di wilayah itu: Palestina dan Israel. • Mundurnya Israel dari wilayah-wilayah Arab yang diduduki dan terselesaikannya masalah pengungsi Palestina secara adil, menjadi inti dari penyelesaian konflik Arab-Israel. Belum semua Resolusi PBB terlaksana, pecah perang lagi antara Arab-Israel pada Juli tahun ini. Perang ini diakhiri dengan Resolusi PBB No 1701 (2006) yang intinya: Israel harus menghentikan operasi meliter dan menarik diri dari wilayah Lebanon, Hizbullah menghentikan serangannya ke Israel, dan pembentukan pasukan perdamaian. • Pada 14 April 2009, Utusan khusus PBB untuk Timur Tengah, George Mitchell menekankan penyelesaian dua negara bagi konflik antara Israel dan Palestina. George Mitchell pada saat itu bertemu dengan para pejabat penting di wilayah-wilayah Israel dan Palestina, dan juga Mesir dan Teluk Persia. Para pemimpin Palestina dan negara-negara Arab lainnya, mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu karena tidak menyetujui rencana penyelesaian dua negara itu. 4. Pembentukan organisasi-organisasi dan utusan-utusan untuk penyelesaian konflik. Seperti: • Crisis Group Tugas Crisis Group di Israel, wilayah yang diduduki, dan tetangga-tetangga Arab Israel, difokuskan pada rencana-rencana politis dan diplomatis yang lebih komprehensif untuk menyampaikan sumber-sumber konflik, dan berurusan dengan faktor-faktor utama di dalam masyarakat Israel dan Arab yang menghalangi pencapaian perdamaian yang berkelanjutan. Namun semua kesepakatan, perjanjian dan keputusan PBB pada intinya menuntut kedua belah pihak menahan diri dari aksi kekerasan. Dan lebih khusus lagi meminta Israel untuk menarik diri dari wilayah Palestina yang didudukinya. Selain itu juga menuntut Israel menghentikan penyerangan warga sipil dan mengakui eksistensi Palestina. Namun semua kesepakatan dan resolusi itu tetap saja dilanggar oleh Israel. Sampai sejauh ini baik organisasi internasional maupun negara-negara yang sudah mengupayakan akan

adanya perdamaian di kawasan Timur Tengah ini antara Israel dengan lawan-lawannya, terutama dengan Palestina, bisa kita lihat tidak menghasilkan adanya perdamaian yang menguntungkan bagi kedua pihak. Hambatan Penyelesaian konflik Penyelesaian konflik Palestina-Israel sangat rumit untuk diselesaikan dan mengalami banyak kendala karena ternyata dalam tubuh Palestina itu sendiri terjadi konflik internal yakni antara Hamas dan Fatah. PLO yang awalnya diakui sebagai pemegang kekuasaan di Palestina berbeda pandangan dengan Hamas dan Faksi inilah yang kerap berkonflik dengan Israel, Pada perkembangannya, saat ini Hamas menjadi Pemegang kekuasaan di Palestina, Hamas (Harakah al muqawamah al Islamiyah) adalah sebuah organisasi politik beraliran militan. Diantara garis kebijakan resmi Hamas tersebut sebagaimana tertuang dalam Piagam Hamas adalah Penghancuran Israel. Piagam Hamas menyerukan untuk menguasai kembali seluruh wilayah Israel dan Palestina dan mendirikan sebuah negara palestina merdeka serta menghapus Israel dari peta dunia. Untuk beberapa kali momentum kemerdekaan Palestina disia-siakan oleh keberadaan faksi yang berkuasa di Palestina. Sebagai contoh pada tahun 2002 negara-negara Arab menawarkan kepada Israel pengakuan eksistensi negara Israel dan menandatangani perdamaian. Sebagai gantinya Israel diminta menyerahkan kembali wilayah yang dikuasainya. Tawaran yang sebenarnya dianggap baik oleh Israel tersebut tidak mungkin direalisasikan saat itu karena Faksi berkuasa di dalam Palestina sendiri justru gencar melakukan aksi-aksi teror dan tidak peduli dengan usaha negara-negara Arab untuk membantu kemerdekaan Palestina. Negara-negara Arab yang memberikan tawaran tersebut tentu saja tidak bisa menjamin dan menghentikan aksi teror dari kelompok-kelompok militan Palestina terhadap Israel. Persoalan internal umat Islam harus diselesaikan terlebih dahulu sehingga keruwetan konflik Timur Tengah bisa diurai. Caranya menjalin komunikasi intensif antarfaksi baik Sunni, Syiah, maupun yang lain. Hal lain yang tidak bisa diabaikan, Iran harus dilibatkan mengingat negara itu berpengaruh besar terhadap kelompok Syiah di Irak atau Hamas di Palestina. Prospek penyelesaian konflik Arab-Israel sampai sekarang belum pernah menemukan titik temu dan kesepakatan yang sesungguhnya. Apalagi konflik yang ada selain adanya masalah internal bangsa Arab sendiri juga dengan adanya intervensi asing yang memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari konflik tersebut lebih-lebih intervensi PBB tidak memiliki pengaruh yang signifikan bagi resolusi konflik Arab-Israel yang hingga sekarang masih berkecamuk.