Ppt Pi.pptx

  • Uploaded by: jamilah
  • 0
  • 0
  • November 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Ppt Pi.pptx as PDF for free.

More details

  • Words: 538
  • Pages: 16
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN) KELOMPOK 10 Pesi susanti Nadya Pramitha Ade Juanda Suci Rahma Dalita

Definisi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Fungsi APBN

Fungsi otorisasi Fungsi perencanaan Fungsi pengawasan Fungsi alokasi Fungsi distribusi Fungsi stabilitasi

Peran APBN

APBN Sebagai Alat Mobilisasi Dana Investasi APBN sebagai Alat Stabilisasi Ekonomi

Struktur APBN

Struktur APBN terdiri dari : Pendapatan Negara dan hibah Belanja Negara Surplus/Defisit Pembiayaan

Proses Penyusunan APBN

Tahap Pendahuluan Tahap Pengajuan, Pembahasan, dan Penetapan APBN Tahap Pengawasan Pelaksanaan APBN Penyusunan APBN

Siklus APBN

Perencanaan dan penganggaran APBN Penetapan/Persetujuan APBN Pelaksanaan APBN Pelaporan dan Pencatatan APBN Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban APBN

Prinsip-Prinsip APBN

Prinsip Anggaran Defisit Prinsip Anggaran Dinamis Prinsip Anggaran Fungsional

Instrumen Dan Analisis Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau memperbarui penerimaan dan pengeluaran pemerintah

Macam-Macam Kebijakan Fiskal 1. Kebijakan Fiskal dari Segi Teori : Kebijakan Fiskal Fungsional Kebijakan Fiskal yang Disengaja Kebijakan Fiskal Tak Disengaja

2. Kebijakan Fiskal dari Jumlah Penerimaan & Pengeluaran : Kebijakan Fiskal Seimbang Kebijakan Fiskal Surplus Kebijakan Fiskal Defisit Kebijakan Fiskal Dinamis

Analisis Kebijakan Fiskal • • • •

Menciptakan stimulus fiskal Memperkuat Basis Penerimaan Mendukung Program Rekapitalisasi Perbankan Mempertahankan Prinsip Pembiayaan Defisit

Tujuan Kebijakan Fiskal • • • • • •

Mencapai kestabilan perekonomian nasional. Memacu pertumbuhan ekonomi. Mendorong laju investasi. Membuka kesempatan kerja yang luas. Mewujudkan keadilan sosial. Sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan. • Mengurangi pengangguran. • Menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi

Contoh Kasus APBN di Indonesia Kasus dugaan meminta suap dengan paksa disangkakan kepada mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, terus didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada 3 September 2014, KPK menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka. Jero diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan proyek dan Dana Operasional Menteri (DOM) di Kementerian ESDM pada tahun 2011-2013.

Jero diduga berusaha meningkatkan anggaran ini dengan setidaknya tiga modus. Pertama adalah mengambil dana sisa kegiatan di lingkungan ESDM, kedua mengumpulkan dana dari rekanan-rekanan atas program-program tertentu, dan ketiga dengan mengadakan rapatrapat fiktif. Total kerugian negara akibat korupsi ini ditaksir mencapai 9,9 milyar. Jero disangkakan dengan pasal 12 E Undangundang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No. 20 tahun 2001 juncto pasal 23 juncto pasal 421 KUHPidana.

Analisis Kasus Anggaran DOM ESDM Dari data dan fakta yang diperoleh, terjadi kenaikanan anggaran secara keseluruhan. Hal ini disebabkan adanya asumsi dasar yang tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Namun, perubahan APBN yang disebabkan karena hal ini merupakan hal yang ladzim, karena perubahan asumsi dasar seperti ini tidak bisa dicegah atau ditanggulangi. Jadi, perubahan APBN yang disebabkan perubahan asumsi dasar tidak bisa menjadi acuan dalam pengidentifikasian penyalahgunaan DOM ESDM. Kenaikan anggaran juga terjadi karena permintaan khusus dari lembaga dan kementerian yang bersangkutan. Dalam hal ini, Kementerian ESDM yang mengajukan kenaikan anggaran sebesar 27 persen. Perubahan ini terjadi dengan alasan bahwa ESDM mempunyai progam kerja baru yang membutuhkan dana tambahan. Namun dalam praktiknya, hal tersebut bisa jadi hanya rekayasa dan progam yang direncanakan tidak benar-benar terjadi.

TERIMAKASIH

Related Documents

Ppt
November 2019 88
Ppt
December 2019 96
Ppt
November 2019 82
Ppt
October 2019 87
Ppt
June 2020 22
Ppt
June 2020 25

More Documents from ""

Kel 1.docx
November 2019 19
Helvoni.docx
November 2019 18
Ppt Pi.pptx
November 2019 20
Akibat Obesiti.docx
November 2019 20
Bab I1_1_1.docx
May 2020 13
Makalah Kmb Tyas.docx
May 2020 15