ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN) KELOMPOK 10 Pesi susanti Nadya Pramitha Ade Juanda Suci Rahma Dalita
Definisi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Fungsi APBN
Fungsi otorisasi Fungsi perencanaan Fungsi pengawasan Fungsi alokasi Fungsi distribusi Fungsi stabilitasi
Peran APBN
APBN Sebagai Alat Mobilisasi Dana Investasi APBN sebagai Alat Stabilisasi Ekonomi
Struktur APBN
Struktur APBN terdiri dari : Pendapatan Negara dan hibah Belanja Negara Surplus/Defisit Pembiayaan
Proses Penyusunan APBN
Tahap Pendahuluan Tahap Pengajuan, Pembahasan, dan Penetapan APBN Tahap Pengawasan Pelaksanaan APBN Penyusunan APBN
Siklus APBN
Perencanaan dan penganggaran APBN Penetapan/Persetujuan APBN Pelaksanaan APBN Pelaporan dan Pencatatan APBN Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban APBN
Prinsip-Prinsip APBN
Prinsip Anggaran Defisit Prinsip Anggaran Dinamis Prinsip Anggaran Fungsional
Instrumen Dan Analisis Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau memperbarui penerimaan dan pengeluaran pemerintah
Macam-Macam Kebijakan Fiskal 1. Kebijakan Fiskal dari Segi Teori : Kebijakan Fiskal Fungsional Kebijakan Fiskal yang Disengaja Kebijakan Fiskal Tak Disengaja
2. Kebijakan Fiskal dari Jumlah Penerimaan & Pengeluaran : Kebijakan Fiskal Seimbang Kebijakan Fiskal Surplus Kebijakan Fiskal Defisit Kebijakan Fiskal Dinamis
Analisis Kebijakan Fiskal • • • •
Menciptakan stimulus fiskal Memperkuat Basis Penerimaan Mendukung Program Rekapitalisasi Perbankan Mempertahankan Prinsip Pembiayaan Defisit
Tujuan Kebijakan Fiskal • • • • • •
Mencapai kestabilan perekonomian nasional. Memacu pertumbuhan ekonomi. Mendorong laju investasi. Membuka kesempatan kerja yang luas. Mewujudkan keadilan sosial. Sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan. • Mengurangi pengangguran. • Menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi
Contoh Kasus APBN di Indonesia Kasus dugaan meminta suap dengan paksa disangkakan kepada mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, terus didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada 3 September 2014, KPK menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka. Jero diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan proyek dan Dana Operasional Menteri (DOM) di Kementerian ESDM pada tahun 2011-2013.
Jero diduga berusaha meningkatkan anggaran ini dengan setidaknya tiga modus. Pertama adalah mengambil dana sisa kegiatan di lingkungan ESDM, kedua mengumpulkan dana dari rekanan-rekanan atas program-program tertentu, dan ketiga dengan mengadakan rapatrapat fiktif. Total kerugian negara akibat korupsi ini ditaksir mencapai 9,9 milyar. Jero disangkakan dengan pasal 12 E Undangundang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No. 20 tahun 2001 juncto pasal 23 juncto pasal 421 KUHPidana.
Analisis Kasus Anggaran DOM ESDM Dari data dan fakta yang diperoleh, terjadi kenaikanan anggaran secara keseluruhan. Hal ini disebabkan adanya asumsi dasar yang tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Namun, perubahan APBN yang disebabkan karena hal ini merupakan hal yang ladzim, karena perubahan asumsi dasar seperti ini tidak bisa dicegah atau ditanggulangi. Jadi, perubahan APBN yang disebabkan perubahan asumsi dasar tidak bisa menjadi acuan dalam pengidentifikasian penyalahgunaan DOM ESDM. Kenaikan anggaran juga terjadi karena permintaan khusus dari lembaga dan kementerian yang bersangkutan. Dalam hal ini, Kementerian ESDM yang mengajukan kenaikan anggaran sebesar 27 persen. Perubahan ini terjadi dengan alasan bahwa ESDM mempunyai progam kerja baru yang membutuhkan dana tambahan. Namun dalam praktiknya, hal tersebut bisa jadi hanya rekayasa dan progam yang direncanakan tidak benar-benar terjadi.
TERIMAKASIH