Helvoni.docx

MAKALAH PEREKONOMIAN INDONESIA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN) Dosen : Helvoni Mahrina SE.,M.M

OLEH : KELOMPOK 10 MANAJAMEN 7.D Pesisusanti

1534020104

Ade Juanda

1634020116

Nadya Pramitha

1634020093

Suci Rahma Dalita

1634020087

PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU 2018

1

KATA PENGANTAR Ucapan puja-puji dan syukur hanya semata milik Allah SWT. Hanya Kepadanya lah kami memuji dan bersyukur, meminta ampunan dan pertolongan. Kepadanya juga lah kita meminta perlindungan dari kejelekan diri dari syetan yang senantiasa membisikkan kebatilan kepada hati kita. Dengan rahmat serta pertolongan-Nya, puji syukur, akhirnya makalah tentang “Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)” ini bisa terselesaikan dengan lancar. Kami menyadari sepenuhnya bahwa tetap terdapat kekurangan yang ada pada makalah ini. Kami menantikan kritik dan saran yang membangun dari setiap pembaca untuk materi evaluasi kami mengenai penulisan makalah selanjutnya. Kami berharap hal itu semua dapat dijadikan cambuk buat kami supaya lebih mengutamakan kualitas makalah ini di masa yang selanjutnya.

Bengkulu, Oktober 2018

Kelompok 10

2

DAFTAR ISI Halaman judul……………………………………………………………………1 Kata pengantar …………………………………………………………………..2 Daftar isi ………………………………………………………………………….3 Bab 1 Pendahuluan ……………………………………………………………...4 1.1 Latar belakang……………………………..…………………………………..4 1.2 Rumusan masalah…………………………………………………………...…4 1.3 Manfaat ……………………………………………………………………….5 Bab II Pembahasan ……………………………………………………………...6 2.1 Definisi APBN ………………………………………………………………..6 2.2 Fungsi dan peran APBN………………………………………………………8 2.3 Struktural dan Penyusunan APBN…………………………………………...11 2.4 Prinsip-Prinsip APBN………………………………………………………..21 2.5 Instrumen Dan Analisis Kebijakan Fiskal……………………………………24 2.6 Contoh Kasus APBN di Indonesia ………………………………………….31 Bab III Penutup………………………………………………………………....41 Kesimpulan ……………………………………………………………………...41 Saran ……………………………………………………………………………..41 Daftar pustaka…………………………………………………………………..42

3

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Anggaran pendapatan dan belanja Negara, bila kita simak secara seksama

bukanlah sekedar instrument untuk mencapai stabilitasi suatu pemerintahan dalam jangka waktu yang relatif pendek, namun pada esensinya sebuah APBN sebagaimana fungsinya, yakni Sebagai mobilisasi dana investasi yang merupakan instrument untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan Negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan berupa pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Dalam konteks yang lebih spesifik anggaran suatu Negara secara sederhana bisa pula kita ibaratkan dengan Anggaran Rumah Tangga ataupun Anggaran

Perusahaan

yang

memiliki

2

(dua)

sisi,

yakni:

sisi

penerimaan/pemasukan dan pengeluaran/pemakaian. Penyusunan anggaran senantiasa dihadapkan pada ketidakpastian antara kedua sisi tersebut, misalnya: sisi penerimaan Anggaran Rumah Tangga akan sangat tergantung pada ada/tidaknya perubahan upah/gaji. Demikian pula sisi pengeluaran Anggaran Rumah Tangga banyak dipengaruhi perubahan harga barang dan jasa yang di konsumsi. Jadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam suatu pemerintahan merupakan salah satu structural yang berperan sebagai tulang punggung dalam menopang kehidupan Negara baik itu dalam hal kemakmuran, kesejahteraan, bahkan berlangsungnya perkembangan suatu Negara untuk mencapai sebuah kemajuan.

1.2

Rumusan Masalah 1. Apa saja yang menjadi fungsi dan peran APBN ? 2. Bagaimana struktural dan penyusunan APBN ? 3. Apa saja yang menjadi prinsip-prinsip dalam APBN ? 4. Apa saja yang menjadi instrumen dan analisis kebijakan fiskal ? 5. Bagaimana contoh kasus yang ada di Indonesia ?

4

1.3

Manfaat 1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi fungsi dan mengetahui peran APBN bagi Negara. 2. Mengetahui bentuk sstruktural dan bagaimana rancangan penyusunan APBN. 3. Mengetahui hal-hal yang menjadi prinsip-prinsip dalam APBN. 4. Mengetahui apa saja instrumen serta analisis kebijakan fiskal. 5. Memahami contoh kasus yang ada di Indonesia dan dapat menganalisis masalah yang ada dari pemahaman mahasiswa mengenai APBN.

5

BAB II PEMBAHASAN II.1 Definisi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. Suparmoko (2002) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anggaran ialah suatu alat perencanaan tentang penerimaan dan pengeluaran di masa yang akan datang umumnya disusun dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan menurut Kementerian Keuangan (2004), Pasal 1 ayat 7 UU Nomor 17 Tahun 2003, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. APBN merupakan instrument untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Dalam menyusun APBN, perencanaan alokasi belanja negara diarahkan untuk mendorong alokasi sumber-sumber ekonomi agar dapat digunakan secara produktif, yaitu terjadinya realokasi faktor-faktor produksi yang akan digunakan secara lebih efisien dan efektif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi khususnya dalam stabilitas perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun langkah-langkah peningkatan kualitas belanja negara dengan mengutamakan belanja modal sebagai pendukung pendanaan bagi kegiatan pembangunan, mengefisienkan pendanaan bagi kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif, dan menghindari peningkatan pengeluaran wajib. Belanja modal difokuskan untuk mendukung program infrastruktur, mendukung target pertumbuhan ekonomi, dan perbaikan kesejahteraan rakyat, infrastruktur pertanian, dan infrastruktur energi serta komunikasi (Lestari, 2011).

6

Sebelum tahun 1999 prinsip APBN adalah anggaran berimbang dinamis, dimana jumlah penerimaan negara selalu sama dengan pengeluaran negara, dan jumlahnya diupayakan meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 1999 hingga sekarang, prinsip anggaran yang digunakan adalah anggaran surplus/defisit. Sejalan dengan itu, format dan struktur APBN berubah dari T-Account menjadi IAccount. Perbedaan antara prinsip anggaran surplus/defisit dengan prinsip anggaran berimbang adalah bahwa : 1. Pinjaman luar negeri tidak dicatat sebagai sumber penerimaan, melainkan sebagai sumber pembiayaan. 2. Defisit anggaran ditutup dengan sumber pembiayaan dalam negeri ditambah sumber pembiayaan luar negeri bersih. Apabila belanja lebih kecil daripada anggaran, disebut sebagai anggaran surplus. Sebaliknya, apabila anggaran lebih kecil daripada pengeluaran atau pengeluaran lebih besar daripada anggaran, disebut anggaran defisit. Masing-masing kebijakan anggaran mempunyai kecenderungan tersendiri. Pada sistem anggaran berimbang misalnya, perekonomian cenderung berjalan stabil jika dibandingkan dengan kebijakan anggaran defisit dan surplus. APBN terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, dan pembiayaan adalah merupakan instrumen utama kebijakan fiskal untuk mengarahan perekonomian nasional dan menstimulus pertumbuhan ekonomi sehingga besarnya penyerapan akan berdampak pada semakin besarnya daya dorong terhadap pertumbuhan dan sebaliknya. Kebijakan APBN diharapkan dapat merespon dinamika rakyat, baik yang terkait dengan perkembangan perekonomian secara luas, maupun perkembangan kehidupan rakyat itu sendiri, sehingga diperlukan kebijakan fiskal yang fleksibel (Lestari, 2011). Struktur APBN terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus/defisit, dan pembiayaan. Sejak tahun anggaran 2000, Indonesia telah mengubah komposisi APBN dari T-account menjadi Iaccount sesuai standar statistik keuangan pemerintah, Government Finance Statistics (GFS).

7

II.2

Fungsi dan Peran APBN

II.2.1 Fungsi APBN Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur material maupun spiritual berdasarkan sila ke 5 dari Pancasila dan UUD 1945. Dalam

penggunaannya

APBN

mempunyai

fungsi

dalam

mengatur

pengeluaran dan pendapatan negara yang digunakan dalam aktivitas pemerintahan dan pembagunan. Pada dasarnya semuanya bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi agar perekonomian stabil dan meningkatkan pendapatan nasional. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam APBN terdapat penerimaan dan pengeluaran dimana dapat terjadi kondisi Defisit dan Suplus. Apabila mengalami surplus maka dana digunakan untuk periode anggaran selanjutnya. 1. Fungsi otorisasi Mengandung arti bahwa anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, dengan demikian pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat. 2. Fungsi perencanaan Mengandung arti bahwa anggaran Negara dapat menjadi pedoman bagi Negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka Negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan baik dan lancar.

8

3. Fungsi pengawasan Berarti anggaran Negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelengaraan pemerintah Negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi masyarakat untuk menilai apakah tindakan pemerintah mengunakan uang Negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak. 4. Fungsi alokasi Berarti bahwa anggaran Negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian. 5. Fungsi distribusi Berarti bahwa kebijakan anggaran Negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 6. Fungsi stabilitasi Memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

II.2.2 Peran APBN A.

APBN Sebagai Alat Mobilisasi Dana Investasi Sumber dana investasi beasal dari tabungan (saving). Sumber dana

investasi swasta (perusahaan) berasal dari tabungan masyarakat yang terhimpun pada lembaga keuangan bank. Sedangkan sumber dana invstasi pemerintah berasal dari tabungan pemerintah. Tabungan pemerintah terbentuk dari sisa penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak (PNBP). Bagian terbesar dari penerimaan dalam negeri berasal dari penerimaan pajak. Untuk APBN 2001 dan 2002, masing-masing penerimaan pajak sebesar Rp 185,54 triliun (61,72%) dan Rp 214,71 triliun (70,42%). Jumlahnya mengalami kenaikan, namuin rasionya terhadap PDB hampir sama yaitu masing-masing 12,44% (2001) dan 12,51`% (2002) di bawah target 13,00%. Tahun 2001 terbentuk tabungan pemerintah sebesar Rp 81,68 triliun, karena besarnya penerimaan dalam negeri Rp. 300,60 triliun, sedang pengeluaran

9

rutin Rp 218,92 triliun. Sedang tahun 2002 terbentuk tabungan pemerintah Rp 186,19 triliun, karena penerimaan dalam negeri Rp 304,89 triliun sedang pengeluaran rutin turun menjadi Rp 200,38 triliun.

B.

APBN sebagai Alat Stabilisasi Ekonomi Pemerintah Orde Baru telah menentukan beberapa kebijaksanaan di bidang

anggaran belanja dengan tujuan mempertahankan stabilitas proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tindakan-tindakan ini dapat diringkas sebagai berikut : a. Anggaran belanja dipertahankan agar seimbang dalam arti bahwa pengeluaran total tidak melebihi penerimaan total. b. Tabungan pemerintah diusahakan meningkat dari waktu ke waktu dengan tujuan agar mampu menghilangkan ketergantungan terhadap bantuan luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan. c. Basis perpajakan diusahakan diperluas secara berangsur-angsur dengan cara mengintensifkan penaksiran pajak dan prosedur pengumpulannya. d.

Prioritas

harus

diberikan

kepada

pengeluaran-pengeluaran

produktif

pembangunan, sedang pengeluaran-pengeluaran rutin dibatasi. Subsidi kepada perusahaan-perusahaan negara dibatassi. e. Kebijaksanaann anggaran diarahkan pada sasaran untuk mendorong pemanfaatan secara maksimal sumber-sumber dalam negeri. (Anne Booth dan Peter McCawley, 1990) Relasi ekonomi antara pemerintah dengan perusahaan dan rumah tangga terutama melalui pembayaran pajak dan gaji, pengeluaran konsumsi, dan pemberian subsidi. Dalam sistem ekonomi tertutup tidak ada perdagangan (ekspor dan impor). Tujuan kebijakan fiskal adalah kestabilan ekonomi yang lebih mantap artinya tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran yang berarti atau adanya ketidakstabilan harga-harga umum. Dengan kata lain tujuan kebijakan fiskal adalah pendapatan nasional riil terus meningkat pada laju yang dimungkinkan oleh perubahan teknologi dan

10

tersedianya faktor-faktor produksi dengan tetap mempertahankan kestabilan harga-harga umum (Sumarmoko, 1992). Kebijakan fiskal tercermin pada volume APBN yang dijalankan pemerintah, karena APBN memuat rincian seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dengan demikian APBN dipakai oleh pemerintah alat stabilisasi ekonomi. Anggaran yang tidak seimbang akan bisa berpengaruh terhadap pendaptan nasional. Perubahan pendapatan nasional (tingkat penghasilan) akan ditentukan oleh besarnya angka multplier (angka pengganda). Angka pengganda ditentukan oleh besarnya marginal propensity to consume investasi (I) dan konsumsi ( C ) adalah 1/(1-MPC), sedangkan untuk lump-sum tax (Tx) dan pembayaran transfer (Tr) adalah MPC/(1-MPC).

II.3 Struktural dan Penyusunan APBN II.3.1 Struktur APBN Pemerintah sejak tahun 1969/1970 menggunakan Anggaran Belanja Seimbang Dinamis, hali ini dilaksanakan sebab belajar dari pengalaman sebelum orde baru yang menggunakan kebijakan pembelanjaan defisit telah membawa perekonomian negara ke dalam keadaan inflasi yang sangat parah, sehingga perekonomian tidak berkembang dan mengalami kemacetan dan keruntuhan diikuti oleh kekacauan sosial politik. Pada masa tersebut pembangunan tidak terjadi, investasi diganti dengan spekulasi, dan semua prasarana jalan raya, pelabuhan, listrik, irigasi mengalami kerusakan yang parah. Anggaran Belanja Seimbang Dinamis diwujudkan dalam format APBN yang menggunakan format T-account. Dalam T-account, sisi penerimaan dan sisi pengeluaran dipisahkan di kolom yang berbeda dan mengikuti anggaran yang berimbang dan dinamis, seimbang berarti sisi penerimaan dan pengeluaran mempunyai nilai jumlah yang sama. Jika jumlah pengeluaran lebih besar daripada jumlah penerimaan (defisit), maka kekurangannya ditutupi dari pembiayaan yang berasal dari sumber-sumber dalam atau luar negeri. Apabila yang terjadi adalah surplus maka kelebihan akan digunakan untuk keperluan lainnya. Intinya jumlah kedua sisi baik penerimaan dan pengeluaran selalu sama.

11

Format T-account dirasakan belum memenuhi tuntutan keterbukaan oleh masyarakat dimana pada format ini sumber pendanaan guna menutup defisit tidak secara jelas disebutkan, hal ini tampak pada hutang luar negeri yang disebut sebagai penerimaan pembangunan, padahal yang namanya hutang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman sedangkan penerimaan adalah dana yang diterima pemerintah tanpa perlu dikembalikan, sehingga hutang yang seharusnya akan memberatkan keuangan negara dianggap tidak memberatkan karena dianggap sebagai penerimaan, demikian pula pembayaran cicilan luar negeri dianggap sebagai pengeluaran rutin. Hal lain yang juga menjadi kelemahan format T-Account adalah ketidakjelasan komposisi anggaran yang dikelola pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hal ini disebabkan sistem anggaran terpusat yang dilaksanakan sebelum bergulirnya reformasi. Dengan berbagai kelemahan tersebut mulai tahun 2000 di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan yang dijabat Bambang Sudibyo saat itu, format APBN diubah menjadi I-account hal ini dilaksanakan dengan beberapa alasan yaitu penyesuaian format dengan Government Finance Statistics (GFS) sehingga meningkatkan transparansi dalam penyusunan APBN serta mempermudah analisis, pemantauan, dan pengendalian dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBN serta mempermudah analisis komparasi (perbandingan) dengan budget negara lain, perubahan ini juga dilaksanakan dalam rangka mengakomodir perhitungan dana perimbangan yang lebih transparan yang didistribusikan oleh pemeritah pusat ke pemerintah daerah mengikuti pelaksanaan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah pasca bergulirnya reformasi.Dalam format I-Account pinjaman luar negeri diperlakukan sebagai utang, sehingga jumlahnya harus sekecil mungkin karena pembayaran kembali bunga dan cicilan pinjaman luar negeri akan memberatkan APBN di masa yang akan datang. Struktur APBN sendiri terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus/defisit, dan pembiayaan. Sejak Tahun 2000, Indonesia telah mengubah komposisi APBN dari T-account menjadi I-account sesuai dengan standar statistik keuangan pemerintah, Government Finance Statistics(GFS).

12

1.

Pendapatan Negara dan Hibah Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber. Secara umum yaitu

penerimaan pajak yang meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan Pajak lainnya, serta Pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor) merupakan sumber penerimaan utama dari APBN. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) meliputi penerimaan dari sumber daya alam, setoran laba BUMN, dan penerimaan bukan pajak lainnya, walaupun memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap total penerimaan anggaran jumlahnya semakin meningkat secara signifikan tiap tahunnya Berbeda dengan sistem penganggaran sebelum tahun anggaran 2000, pada system penganggaran saat ini sumber-sumber pembiayaan (pinjaman) tidak lagi dianggap sebagai bagian dari penerimaan. Dalam pengadministrasian penerimaan negara, departemen/lembaga tidak boleh menggunakan penerimaan yang diperolehnya secara langsung untuk membiayai kebutuhannya. Beberapa pengeculian dapat diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

2.

Belanja Negara Belanja terdiri atas dua jenis : A. Belanja pemerintah pusat Belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan pemerintah

pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah. Belanja pemerintah pusat dapat di kelompokkan menjadi: a. Belanja pegawai b. Belanja barang c. Belanja modal d. Pembiayaan bunga utang e. Subsidi BBM dan subsidi non-BBM f. Belanja hibah g. Belanja sosial (termasuk penangulangan bencana)

13

h. Belanja lainnya. B. Belanja daerah Belanja yang dibagi-bagi ke pemerintah daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi: a. Dana bagi hasil b. Dana alokasi umum c. Dana alokasi khusus d. Dana otonomi khusus.

3.

Defisit dan Surplus Defisit atau surplus merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran.

Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut defisit; sebaliknya, penerimaan yang melebihi pengeluaran disebut surplus. Sejak Tahun 2000, Indonesia menerapkan anggaran defisit menggantikan anggaran berimbang dan dinamis yang telah digunakan selama lebih dari tiga puluh tahun. Dalam tampilan APBN, dikenal dua istilah defisit anggaran, yaitu: keseimbangan primer (primary balance) dan keseimbangan umum (overall balance). Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran bunga. Keseimbangan umum adalah total penerimaan dikurangi belanja termasuk pembayaran bunga.

4.

Pembiayaan

Pembiayaan disini meliputi: a. Pembiayaan dalam negeri, meliputi pembiayaan perbankan, privatisasi, surat utang Negara, serta penyertaan modal Negara. b. Pembiayaan luar negeri, meliputi penarikan pinjaman luar negeri, terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek. c. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, terdiri atas jatuh tempo dan monatorium.

14

II.3.2 Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN)

1. Tahap Pendahuluan a. Tahap Perancangan Pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dengan penentuan asumsi dasar APBN, perkiraan penerimaan dan pengeluaran, skala prioritas, serta penyusunan budget exercise. Asumsi dasar APBN meliputi : 1)

Pertumbuhan Ekonomi Negara

2)

Inflasi

3)

Nilai Tukar Mata Uang (Rupiah)

4)

Suku Bungan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tiga bulan terakhir

5)

Harga Minyak Nasional

6)

Lifting

b. Tahap Rapat antar komisi dengan mitra kerjanya untuk membahas rancangan tersebut (departemen/lembaga teknis) . c. Tahap finalisasi penyusunan RAPBN oleh pemerintah .

2. Tahap Pengajuan, Pembahasan, dan Penetapan APBN A.

Dimulai dengan pidato presiden sebagai pengantar RUU APBN dan Nota Keuangan.

B.

Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan baik antara Menteri Keuangan dan panitia anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau antar komisi dan departemen terkait.

C.

Menteri Keuangan dan panitia anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau antar komisi dan departemen terkait akan menetapkan penerimaan atau penolakan RAPBN tersebut.

15

D.

Jika RAPBN diterima, maka akan disahkan menjadi APBN dan disampaikan kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Tetapi jika RAPBN ditolak, maka pemerintah harus menggunakan APBN sebelumnya.

3. Tahap Pengawasan Pelaksanaan APBN A.

Tahap pengawasan dilakukan oleh pengawas fungsional baik berasal dari eksternal (luar pemerintah) maupun Internal (dalam pemerintah).

B.

Sebelum berakhirnya tahun anggaran, biasanya di bulan November, pemerintah melalui Menteri Keuangan membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan melaporkannya dalam bentuk Rancangan Perhitungan Anggaran Negara (RUU PAN) yang selambat-lambatnya dilakukan lima belas bulan setelah berakhirnya pelaksanaan APBN tahun anggaran terkait. Laporan ini harus disusun atas realisasi yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

4. Penyusunan APBN Proses Penyusunan dan Penetapan APBN dapat dikelompokkan dalam dua tahap, yaitu: A. Pembicaraan Pendahuluan antara Pemerintah dan DPR, dari bulan Februari sampai dengan pertengahan bulan Agustus. B. Pengajuan, Pembahasan dan Penetapan APBN, dari pertengahan bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Berikut ini diuraikan secara singkat kedua tahapan dalam proses penyusunan APBN tersebut. A. Pembicaraan Pendahuluan antara Pemerintah dan DPR. Tahap ini diawali dengan beberapa kali pembahasan antara pemerintah dan DPR untuk menentukan mekanisme dan jadwal pembahasan APBN. Kegiatan dilanjutkan dengan persiapan rancangan APBN oleh pemerintah, antara lain meliputi : penentuan asumsi dasar APBN, perkiraan penerimaan dan pengeluaran, skala Prioritas dan penyusunan budget exercise untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat antara Panitia Anggaran dengan Menteri Keuangan dengan atau tanpa Bappenas.

16

B. Pengajuan, pembahasan dan penetapan APBN. Tahapan ini dimulai dengan Pidato Presiden sebagai pengantar RUU APBN dan Nota Keuangan. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan baik antara Menteri Keuangan dengan Panitia Anggaran, maupun antara komisi-komisi dengan departemen/lembaga teknis terkait. Hasil dari pembahasan ini adalah Undang-undang APBN yang disahkan oleh DPR. UU APBN kemudian dirinci ke dalam satuan 3. Satuan 3 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari undang-undang tersebut adalah dokumen anggaran yang menetapkan alokasi dana per departemen/lembaga, Sektor, Sub Sektor, Program dan Proyek/Kegiatan. Apabila DPR menolak RAPBN yang diajukan pemerintah tersebut, maka pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya. Hal itu berarti pengeluaran maksimum yang dapat dilakukan pemerintah harus sama dengan pengeluaran tahun lalu. Pada saat APBN disusun, setidaknya terdapat tujuh sumber ketidakpastian yang berpengaruh besar dalam penentuan volume APBN baik sisi pendapatan maupun belanja. Sumber ketidakpastian itu menjadi asumsi dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun APBN. Asumsi dasar tersebut adalah sebagai berikut :

NO

ASUMSI APBN

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

1

Pertumbuhan

Pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya

ekonomi

Perkembangan ekonomi global dan tahun

tahunan (%)

berjalan Kondisi sosial, politik dan keamanan dalam negeri tahun berjalan Kebijakan restrukturisasi di berbagai bidang yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan Kebijakan ekonomi makro yang dilaksanakan pada tahun berjalan Pertumbuhan ekonomi : konsumsi swasta, investasi, ekspor

2

17

Produk

Domestik

Bruto (PDB) dalam rupiah 3

Inflasi (%)

Kenaikan TDL Menguatnya rupiah Lancarnya distribusi barang Kebijakan fiskal dan moneter yang hati-hati

4

Nilai

tukar

per USD 5

Suku

rupiah Koreksi undervalued, membaiknya konsisi keamanan, social, politik

bunga SBI 3 Menguat atau melemahnya nilai tukar rupiah

bulan (%) 6

Harga

minyak Permintaan dan penawaran minyak dunia

indonesia (USD/barel) 7

Produksi

minyak Kuota OPEC, kapasitas sumur yang semakin

Indonesia (barel/hari) menurun sementara penemuan sumur baru relatif kecil, gangguan keamanan

II.3.3 Siklus APBN Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai pada saat anggaran negara mulai disusun sampai dengan perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Ada 5 tahapan pokok dalam satu siklus APBN di Indonesia. Dari kelima tahapan itu, tahapan ke-2 (kedua) dan ke-5 (kelima) dilaksanakan bukan oleh pemerintah, yaitu masing-masing tahap kedua penetapan/persetujuan APBN dilaksanakan oleh DPR (lembaga legislatif), dan tahap kelima pemeriksaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan tahapan lainnya dilaksanakan oleh pemerintah. Tahapan kegiatan dalam siklus APBN adalah sebagai berikut:

18

1.

Perencanaan dan penganggaran APBN Tahapan ini dilakukan pada tahun sebelum anggaran tersebut dilaksanakan

(APBN t-1) misal untuk APBN 2014 dilakukan pada tahun 2013 yang meliputi dua kegiatan yaitu, perencanaan dan penganggaran. Tahap perencanaan dimulai dari: a.

Penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.

b.

Kementerian Negara/Lembaga (K/L) melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, menyusun rencana inisiatif baru dan indikasi kebutuhan anggaran.

c.

Kementerian

Perencanaan

dan

Kementerian

Keuangan

mengevaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan dan mengkaji usulan inisiatif baru berdasarkan prioritas pembangunan serta analisa pemenuhan kelayakan dan efisiensi indikasi kebutuhan dananya. d.

Indikatif dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah ditetapkan.

e.

K/L menyusun rencana kerja (Renja).

f.

Pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) dilaksanakan antara K/L, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan.

g.

Rancangan awal RKP disempurnakan.

h.

RKP dibahas dalam pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dengan DPR; (9) RKP ditetapkan.

A. Tahap penganggaran dimulai dari: a.

Penyusunan kapasitas fiskal yang menjadi bahan penetapan pagu indikatif.

b.

Penetapan pagu indikatif (3) penetapan pagu anggaran K/L.

c.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-K/L).

d.

Penelaahan RKA-K/L sebagai bahan penyusunan nota keuangan dan rancangan undang-undang tentang APBN.

e.

Penyampaian Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan Rancangan UU tentang APBN kepada DPR.

19

2.

Penetapan/Persetujuan APBN Kegiatan penetapan/persetujuan ini dilakukan pada APBN t-1, sekitar

bulan Oktober-Desember. Kegiatan dalam tahap ini berupa pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-undang APBN serta penetapannya oleh DPR. Selanjutnya berdasarkan persetujuan DPR, Rancangan UU APBN ditetapkan menjadi UU APBN. Penetapan UU APBN ini diikuti dengan penetapan Keppres mengenai rincian APBN sebagai lampiran UU APBN dimaksud. 3.

Pelaksanaan APBN Jika tahapan kegiatan ke-1 dan ke-2 dilaksanakan pada APBN t-1, kegiatan

pelaksanaan APBN dilaksanakan mulai 1 Januari - 31 Desember pada tahun berjalan (APBN t). Dengan kata lain, pelaksanaan tahun anggaran 2014 akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014 - 31 Desember 2014.Kegiatan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian/lembaga (K/L). K/L mengusulkan konsep Daftar

Isian

Pelaksanaan

Anggaran (DIPA)

berdasarkan

Keppres

mengenai rincian APBN dan menyampaikannya ke Kementerian Keuangan untuk disahkan. DIPA adalah alat untuk melaksanakan APBN. Berdasarkan DIPA inilah para pengelola anggaran K/L (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pembantu Pengguna Anggaran) melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai tugas dan fungsi instansinya. 4.

Pelaporan dan Pencatatan APBN Tahap pelaporan dan pencatatan APBN dilaksanakan bersamaan dengan

tahap pelaksanaan APBN, 1 Januari-31 Desember. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi, dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas, serta catatan atas laporan keuangan.

20

5.

Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban APBN Tahap

terakhir

siklus

APBN

adalah

tahap

pemeriksanaan

dan

pertanggungjawaban yang dilaksanakan setelah tahap pelaksanaan berakhir (APBN t+1), sekitar bulan Januari - Juli. Contoh, jika APBN dilaksanakan tahun 2013, tahap pemeriksaan dan pertanggungjawabannya dilakukan pada tahun 2014. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaksanaan APBN secara keseluruhan selama satu tahun anggaran, Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. II.4

Prinsip-Prinsip APBN Sejak Orde Baru mulai membangun, APBN kita disusun atas dasar tiga

prinsip : prinsip anggaran berimbang (balance budget), prinsip anggaran dinamis dan prinsip anggaran fungsional. Masing-masing prinsip ini dapat diukur dengan cara perhitungan tertentu (Susento, 1995). Namun sejak tahun 1999 tidak lagi digunakan prinsip anggaran berimbang dalam menyusun APBN. APBN disusun berdasarkan prinsip anggaran defisit. 1. Prinsip Anggaran Defisit Bedanya dengan prinsip anggaran berimbang adalah bahwa pada anggaran defisit ditentukan : a. Pinjaman LN tidak dicatat sebagai sumber penerimaan melainkan sebagai sumber pembiayaan. b. Defisit anggaran ditutup dengan sumber pembiayaan DN + sumber pembiayaan LN (bersih)

21

Sebagai perbandingan dapat diringkas sebagai berikut : Anggaran Defisit :

Anggaran Berimbang :

PNH – BN = DA

PDN – PR = TP

DA = PbDN + PbLN

DAP = AP – TP

PbDN = PkDN + Non – Pk DN PbLN = PPLN – PC PULN Keterangan :

Keterangan :

PNH = pendapatan negara dan hibah

PDN = Pendapatan DN

BN = belanja negara

PR = pengeluaran rutin

DA = defisit Anggaran

TP = tabungan pemerintah

PbDN = pembiayaan DN

DAP=

PkDN = Perbankan DN

pembangunan

Non-PkDN = Non-Perbankan DN

AP = anggaran pembangunan

PbLN = pembiayaan LN

BLN = bantuan luar negeri

defisit

anggaran

PPLN = penerimaan pinjaman LN PCPULN = pembayaran cicilan pokok Utang luar Negeri

2. Prinsip Anggaran Dinamis Ada anggaran dinamis absolut dan anggaran dinamis relatif. Anggaran dikatakan bersifat dinamis absolut apabila TP dari tahun ke tahun terus meningkat. Anggaran bersifat dinamis relatif apabila prosentase kenaikan TP (DTP) terus meningkat atau prosentase ketergantungan pembiayaan pembangunan dari pinjaman luar negeri terus menurun. Anggaran dinamis relatif dapat dihitung dengan cara :

(1) Prosentase perubahan TP (DTP) TPx - TP(x-1) DTP = ---------------------- . 100% TP(x-1)

22

(2) Prosentase Ketergantungan Pembiayaan BLN Bi = -------------- . 100% DP

Keterangan : TPz = tabungan pemerintah tahun x TP(x-1) = tabungan pemerintah tahun sebelumnya B1 = tingkat ketergantungan pembiayaan dari bantuan LN

3. Prinsip Anggaran Fungsional Anggaran fungsional berarti bahwa bantuan/ pinjaman LN hanya berfungsi untuk membiayai anggaran belanja pembangunan (pengeluaran pembangunan) dan bukan untuk membiayai anggaran belanja rutin. Prinsip ini sesuai dengan azas “bantuan luar negeri hanya sebagai pelengkap” dalam pembiayaan pembangunan. Artinya semakin kecil sumbangan bantuan/ pinjaman luar negeri terhadap pembiayaan anggaran pembangunan, maka makin besar fungsionalitas anggaran. Di sini perlu kiranya diberi tolok ukur kuantitatif untuk menentukann sampai seberapa jauh makna kata “sebagai pelengkap” misalnya : 1) Bila nilai Ri : > 50% = bantuan/pinjaman luar negeri sebagai sumber daya utama. 2) Bila nilai Ri : 20% - 50% = bantuan/ pinjaman luar negeri sebagai sumber dana penting. 3) Bila nilai Ri : < 20% = bantuan/ pinjaman luar negeri sebagai sumber dana pelengkap. Pada tahun 1974/1975 nilai Ri sebesar 213,9% (terkecil) dan tahun 1988/ 1989 nilainya 81,5% (terbesar). Selama Pelita I sampai Pelita V, rata-rata nilai Ri sebesar 46,3%. Jadi selama 25 tahun membangun, bantuan/ pinjaman luar negeri masih merupakan sumber dana yang penting bagi pembiayaan pembangunan di Indonesia.

23

II.5

Instrumen Dan Analisis Kebijakan Fiskal

II.5.1 Definisi Kebijakan Fiskal Kata fiskal berasal dari bahasa latin, fiscus yaitu nama seorang pemegang kuasa atas keuangan pertama pada zaman Romawi kuno. Secara harfiah berarti keranjang atau tas. Adapun kata fisc dalam bahasa Inggris berarti pembendaharaan atau pengaturan keluar masuknya uang dalam kerajaan. Fiskal digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan Negara atau kerajaan yang dikumpulkan dari masyarakat dan oleh pemerintahan Negara atau kerajaan dianggap sebagai pendapatan lalu digunakan sebagai pengeluaran dengan program-program untuk menghasilkan

pencapaian

terhadap

pendapatan

nasional,

produksi

dan

perekonomian serta digunakan pula sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau memperbarui penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Salah satu hal yang ditonjolkan dari kebijakan fiskal ini adalah pengendalian pengeluaran dan penerimaan pemerintah atau negara. Karena

disadari

adanya

pengaruh-pengaruh

penerimaan

maupun

pengeluaran pemerintah terhadap besarnya pendapatan nasional, maka timbul gagasan untuk dengan sengaja mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi. Teknik mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah inilah yang kita kenal dengan kebijakan fiskal (Suparmoko, 1992). Bagaimaan pemerintah melakukan kebijakan fiskal tergantung pada kondisi (perkembangan) ekonomi dan tujuan yang ingin dicapai. Ada beberapa kebijakan fiskal yang masing-masing akan menentukan yang digunakan.

II.5.2 Macam-Macam Kebijakan Fiskal Kebijakan fiskal dibagi menjadi 2 (dua) yaitu menurut segi teori dan menurut jumlah penerimaan dan pengeluaran.

24

A. Kebijakan Fiskal dari Segi Teori 1.

Kebijakan Fiskal Fungsional Merupakan kebijakan untuk pertimbangan pengeluaran anggaran dan

penambahan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah karena akibat tidak langsung dari pendapatan nasional. 2.

Kebijakan Fiskal yang Disengaja Merupakan kebijakan fiskal yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah-

masalah ekonomi yang sedang dihadapi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan maupun perubahan pengeluaran pemerintah. Ada tiga bentuk dari macam kebijakan fiskal ini yaitu. a. Membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah b. Membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak c. Membuat perubahan secara serentak baik pada pengelolaan pemerintah maupun sistem pemungutan pajak 3. Kebijakan Fiskal Tak Disengaja Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengendalikan kecepatan siklus bisnis supaya tidak terlalu fluktuatif. Dalam kondisi depresi, kebijakan ini dimaksudkan untuk menambah aktivitas kegiatan ekonomi yang terjadi. Sedangkan dalam keadaan inflasi, kebijakan ini akan mengurangi aktivitas tersebut. Jenis penstabil otomatis atau kebijakan fiskal tak disengaja yaitu pajak proporsional, pajak progresif, kebijakan harga minimum, asuransi pengangguran. B. Kebijakan Fiskal dari Jumlah Penerimaan & Pengeluaran 1.

Kebijakan Fiskal Seimbang Kebijakan fiskal seimbang merupakan kebijakan yang membuat antara

penerimaan dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya. Salah satu kelebihan dari kebijakan fiskal seimbang yaitu Negara tidak perlu meminjam dana dari pihak dalam Negeri atau luar Negeri.

25

Sedangkan kelemahannya, kondisi perekonomian akan menjadi terpuruk apabila keadaan perekonomian negara dalam kondisi tidak menguntungkan. 2.

Kebijakan Fiskal Surplus Kebijakan fiskal surplus merupakan kebijakan yang mana jumlah pendapatan

harus sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pengeluaran. Kebijakan fiskal ini merupakan cara untuk menghindari inflasi. 3.

Kebijakan Fiskal Defisit Kebijakan fiskal defisit yaitu kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan

surplus. Berarti jumlah pendapatan lebih rendah dari jumlah pengeluaran. Beberapa kelebihan dari kebijakan fiskal ini adalah bisa mengatasi kelesuan dan depresi pertumbuhan perekonomian. Sedangkan untuk kekurangannya adalah anggaran negara selalu dalam keadaan kekurangan. 4.

Kebijakan Fiskal Dinamis Kebijakan fiskal dinamis merupakan suatu kebijakan yang mirip dengan

kebijakan fiskal seimbang namun dengan ditambah improvisasi yaitu sama besar jumlahnya tetapi seiringnya waktu kedua-duanya akan bertambah besarnya. Kegunaan dari kebijakan ini adalah menyediakan pendapatan yang bisa untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring berjalannya waktu.

II.5.3 Instrumen Kebijakan Fiskal 1. Pembiayaan fungsional a. Pengeluaran pemerintah ditentukan dengan melihat akbiat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional. b. Pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta, bukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah. c. Sedang pinjaman dipakai sebagai alat untuk menekan inflasi lewat pengurangan dana yang ada di masyarakat. 2. Pengeluaran Anggaran

26

a. Pengeluaran pemerintah, perpajakan dan pinjaman dipergunakan secara terpadu untuk mencapai kestabilan ekonomi. b. Dalam jangka panjang diusahakan adanya anggaran belanja seimbang. Namun pada masa depresi digunakan anggaran defisit, sedang dalam masa inflasi digunakan anggaran belanja surplus.

II.5.4 Analisis Kebijakan Fiskal Kebijakan fiskal tahun anggaran 1999/2000 diarahkan pada empat sasaran utama : (Laporan Bank Indonesia tahun 1999). 1.

Menciptakan stimulus fiskal Guna menciptakan stimulus fiskal dengan sasaran penerimaan manfaat yang

lebih tepat, pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan administratif dan menciptakan mekanisme penyaluran dana secara transparan (dana JPS). 2. Memperkuat Basis Penerimaan Upaya

memperkuat

basis

penerimaan

ditempuh

melalui

perbaikan

administrasi dan struktur pajak, ekstensifikasi penerimaan pajak dan bukan pajak, seperti penjualan saham BUMn, penjualan asset BPPN. 3.

Mendukung Program Rekapitalisasi Perbankan Upaya untuk menunjang program rekapitalisasi dan penyehatan perbankan

dilakukan dengan memasukkan biaya restruktursiasi perbankan ke dalam APBN. 4.

Mempertahankan Prinsip Pembiayaan Defisit Pemerintah tetap memeprtahankan prinsip untuk tidak menggunakan

pembiayaan defisit anggaran dari bank sentral dan bank-bank di dalam negeri. Pemerintah tetap mengupayakan pinjaman dari luar negeri, yang diperboleh dari lembaga keuangan internasional seperti bank Dunia, ADB, dan OECF serta sejumlah negara sahabat secara bilateral, terutama dalam kerangka CGI. Dengan menempuh kebijakan fiskal seperti di atas, secara keseluruhan operasi keuangan pemerintah sampai dengan Desember 1999 mencapai defisit sebesar Rp 3,2 triliun atau 4% dari pada PDB. Dalam tahun 2002, kebijakan keuangann negara diarahkan pada upaya untuk mewujudkann ketahanan fiskal yang berkelanjutan (fiscal sustainability). Untuk itu ada dua langkah strategis yang tergambar dalam penyusunan APBN 2002.

27

a. Mengupayakan volume dan rasio defisit anggaran terhadap PDB menurun b. Menurunkan Rasio posisi utang pemerintah – baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri terhadap PDB. Oleh karena itu pemerintah mempersiapkan langkah-langkah guna meningkatkan

pendapatan

negara,

mengendalikan

belanja

negara,

dan

mengoptimalkan pilihan pembiayaan defisit anggaran. a. Penurunan defisit anggaran diupayakan dengan meningkatkan penerimaan terutama dengan mengoptimalkan penghimpunan pajak melalui perluasan basis pajak dan lebih mengefisienkan pengeluaran. b. Disisi pembiayaan, pemerintah berupaya mengoptimalkan hasil penjualan aset program restrukturisasi perbankan. c. Dari penjualan aset program restrukturisasi perbankan dan privatrisasi, pemerintah menggunakan sebagian hasilnya untuk mengurangi posisi utang dalam negeri. (Laporan Bank Indonesia tahun 2001) Dengan langkah-langkah kebijakan fiskal seperti di atas, maka realisasi APBN 2002 mencatat defisit anggaran sebesar Rp 27,67 trilin (1,66% dari PDB) menurun dibandingkan defisit APBN 2001 sebesar Rp 40,48 triliun (2,72% dari PDB).

II.5.5 Tujuan Kebijakan Fiskal Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Adapun tujuan-tujuan dikeluarkannya kebijakan fiskal secara rinci adalah sebagai berikut. a. Mencapai kestabilan perekonomian nasional. b. Memacu pertumbuhan ekonomi. c. Mendorong laju investasi. d. Membuka kesempatan kerja yang luas. e. Mewujudkan keadilan sosial. f. Sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan. g. Mengurangi pengangguran.

28

h. Menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi

II.5.6

Surat Utang Negara (SUN) Pada tahun 2002 pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 24

Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (SUN). Sebelum undang-undang ini disahkan, istilah Surat Utang Negara lebih dikenal sebagai obligasi pemerintah. A. Beberapa point yang penting mengenai SUN adalah : 3.

Tema pokok UU SUN adalah memberikan “standing appropriation”, yaitu jaminan pemerintah kepada pasar untuk membayar semua kewajiban pokok dan bunga utang yang timbul akibat penerbitan SUN.

4.

Surat Utang Negara terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara (SPN) semacam T-Bills di AS dan Obligasi Negara (ON).

5.

SPN merupakan SUN berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto (mirip SBI).

6.

ON merupakan SUN berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon dan/ atau pembayaran bunga secara diskonto.

B. Tujuan penerbitan SUN adalah : 1.

Membiayai defisit APBN.

2.

Menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian awntara arus

kas penerimaan dan pengeluaran pada rekening kas negara dalam satu tahun anggaran. 3.

Mengelola portofolio utang negara.

Pendapatan Tahun Anggaran

Belanja Negara

Negara (Rp) (Rp)

2018 APBN-P

29

n/a

n/a

Surplus / Defisi t (Rp)

n/a

Pendapatan Tahun Anggaran

Belanja Negara

Negara (Rp) (Rp)

APBN[2]

▲ 1.894,7 triliun

▲

APBN-P[3]

▼ 1.736,1 triliun

▲

APBN[4]

▼ 1.750,3 triliun

▼

APBN-P[5]

▼ 1.786,2 triliun

▼

APBN[6]

▲ 1.822,5 triliun

▲

APBN-P [7]

▼ 1.761,6 triliun

▼

APBN [8]

▲ 1.793,6 triliun

▲

APBN-P [9]

▼ 1.635,4 triliun

▲

APBN [10]

▲ 1.667,1 triliun

▲

APBN-P [11] ▼ 1.502,0 triliun

▲

▲ 1.529,7 triliun

▲

2012 APBN-P [13] ▲ 1.358,2 triliun

▲

2.220,7 triliun 2.133,3 triliun

Surplus / Defisi t (Rp)

▼

▲

-325,9 triliun -397,2 triliun

2017 2.080,5 triliun 2.082,9 triliun

▲

▲

-330,2 triliun -296,7 triliun

2016 2.095,7 triliun 1.984,1 triliun

▲

▼

-273,2 triliun -222,5 triliun

2015 2.039,5 triliun 1.876,9 triliun

▲

▲

-245,9 triliun -241,5 triliun

2014 1.842,5 triliun 1.726,2 triliun

▼

▲

-175,4 triliun -224,2 triliun

2013 APBN[12]

30

1.683,0 triliun 1.548,3 triliun

▼

▲

-153,3 triliun -190,1 triliun

Pendapatan Tahun Anggaran

Belanja Negara

Negara (Rp) (Rp) ▲ 1.311,4 triliun

▲

APBN-P [15] ▲ 1.169,9 triliun

▲

APBN [16]

▲ 1.104,9 triliun

▲

APBN-P[17]

▲ 992,4 triliun

▲

APBN[18]

▲ 949,7 triliun

▲

APBN-P [19] ▼ 871,0 triliun

▼

▲ 985,7 triliun

▲

APBN [14]

1.435,4 triliun 1.320,8 triliun

Surplus / Defisi t (Rp)

▼

▲

-124,0 triliun -150,8 triliun

2011 1.229,6 triliun 1.126,1 triliun

▼

▲

-124,7 triliun -133,8 triliun

2010 1.047,7 triliun 1.000,8 triliun

▼ -98,0 triliun

▲

-129,8 triliun

2009 APBN[20]

triliun

▼ -51,3 triliun

APBN-P [21] ▲ 895,0 triliun

▲ 989,5 triliun

▲ -94,5 triliun

▲ 781,4 triliun

▲ 854,7 triliun

▲

2008 APBN[22]

31

1.037,1

-73,3 triliun

II.6

Contoh Kasus APBN di Indonesia

II.6.1 Kronologis Kasus Anggaran Dana Operasional Menteri (DOM) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kasus dugaan meminta suap dengan paksa disangkakan kepada mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, terus didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada 3 September 2014, KPK menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka. Jero diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan proyek dan Dana Operasional Menteri (DOM) di Kementerian ESDM pada tahun 2011-2013. Pasalnya, menurut Juru Bicara Kementerian ESDM, Saleh Abdurahman menjelaskan DOM yang besarnya tiap bulan mencapai Rp 120 juta.Dengan DOM tersebut, dalam setahun ada jatah Rp 1,440 miliar untuk berbagai kegiatan Jero. Penggunaan uang sebesar itu, menurut Saleh, mutlak ada di tangan menteri. ’’DOM dibagikan ke seluruh kementerian, untuk menteri. Beliau yang tahu untuk apa dana itu,’’ ujarnya. Meski tidak tahu secara pasti bagaimana Jero mengelola uang tersebut, dia menegaskan bahwa anggaran boleh digunakan untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan menteri. Saleh lantas memberikan contoh saat Jero meresmikan sebuah kampus. Lantas, dia menyumbangkan sarana dan prasarana seperti laptop. Nah, uang pembelian perangkat itu boleh menggunakan DOM. Termasuk saat Jero menghadiri suatu perkawinan. Jika tidak ada kaitan dengan pekerjaan menteri, anggaran tersebut tak boleh digunakan secara pribadi. Dia mengatakan, Jero tidak bermasalah dengan DOM berdasar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ’’Kalau dari BPK, kita WTP (wajar tanpa pengecualian),’’ terangnya. Jumlah DOM yang sebesar itu bukanlah jumlah yang sedikit, tapi masih membuat Jero Wacik melakukan korupsi. Dan dengan modus korupsi tersebut, muncullah surat perintah penyidikan Jero Wacik yang diteken sehari sebelum pengumuman. Penetapan status tersangka ini merupakan hasil pengembangan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan di Sekretariat Jenderal ESDM

32

yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal ESDM Waryono Karno. Sebelum penetapan, Ketua KPK Abraham Samad, pernah menyebutkan menemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dan pemerasan di Kementerian ESDM. KPK juga telah melakukan ekspose atau gelar perkara terkait dugaan keterlibatan Jero, dan meminta keterangan dari berbagai pihak, termasuk Wayono, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa, serta istri Jero Wacik,

Triesnawati

Wacik.(JAKARTA, KOMPAS.com)

Dana

operasional

menteri yang diduga diperoleh mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik dengan cara memeras rekanan dan bawahannya ternyata mengalir ke mana-mana. Dari catatan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi, penerima aliran dana operasional Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) antara lain Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa, politisi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana, dan Pemimpin Redaksi Indopos Don Kardono. Catatan yang dimiliki KPK terkait aliran dana operasional menteri (DOM), yang diduga diperoleh Jero dengan cara memeras rekanan dan bawahan saat yang bersangkutan menjabat Menteri ESDM, memerinci sejumlah pengeluaran dan siapa saja pihak yang menerima. Indikasi penyelewengan muncul setelah KPK menemukan adanya perintah Jero kepada Waryono Karno saat Waryono masih menjabat sekretaris jenderal untuk “memainkan” anggaran di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jero telah membantah dan menyatakan anggaran DOM sudah ditetapkan dalam APBN melalui surat keputusan Menteri Keuangan. Dia juga mengaku baru menjabat Menteri ESDM pada Oktober 2011, sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam Kementerian ESDM pada 2010 hingga Oktober 2011. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengungkapkan, sejak menjabat sebagai Menteri ESDM pada 2011, Jero mengeluh kecilnya anggaran Dana Operasional Menteri.

33

Jero diduga berusaha meningkatkan anggaran ini dengan setidaknya tiga modus. Pertama adalah mengambil dana sisa kegiatan di lingkungan ESDM, kedua mengumpulkan dana dari rekanan-rekanan atas program-program tertentu, dan ketiga dengan mengadakan rapat-rapat fiktif. Total kerugian negara akibat korupsi ini ditaksir mencapai 9,9 milyar. Jero disangkakan dengan pasal 12 E Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No. 20 tahun 2001 juncto pasal 23 juncto pasal 421 KUHPidana. II.6.2 Penyelewengan Anggaran dalam DOM ESDM Penyelewengan dana yang terjadi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merupakan penyalahgunaan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menteri dan para petinggi lainnya seharusnya menjadi pihak yang bertanggung jawab penuh dalam hal penggunaan anggaran tersebut. Hal ini karena anggaran digunakan untuk membangun infrastruktur dan melakukan pembangunan nasional serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Namun

pada

kenyataannya,

anggaran

Kementerian

ESDM

mengalami

penyalahgunaan sehingga APBNP mengalami peningkatan dan dana sebesar 9,9 miliyar hilang dan merugikan negara. Berikut ini adalah fakta-fakta yang mendukung penyelewengan tersebut: No

Fakta-Fakta Kementerian

Sumber Energi

dan

SumberDaya Mineral (ESDM) mengusulkan kenaikan anggaran sebesar Anggaran Belanja

1.

34

27

persen Pendapatan

Negara

dalam dan

Perubahan

http://kemenkeu.go.id/Berit a/kementerian-esdm-

(APBN-P) tahun 2011.Dengan

usulkan-27-persen-

kenaikan anggaran sebesar 27

kenaikan-anggaran

persen tersebut, artinya total anggaran Kementerian ESDM pada

APBN-P

tahun

2011

mencapai Rp20,85 triliun, atau terjadi kenaikan sebesar Rp5,55 triliun

dari

pagu

Kementerian

APBN

ESDM

2011

sebesar Rp15,3 triliun. Alokasi

anggaran

belanja

pegawai dalam APBN-P2011 ditetapkan sebesar Rp182.875,0 miliar, yang berarti meningkat Rp2.050,1 miliaratau 1,1 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN 2.

tahun

2011

sebesar

Rp180.824,9miliar.

Nota Keuangan dan APBNP 2011 hal IV-4

Alokasi anggaran belanja gaji dan tunjangan dalam APBN-P 2011

dianggarkan

sebesarRp89.743,5

miliar.

Jumlah ini berarti mengalami peningkatan

sebesar

Rp17,3

miliar(0,02 persen) dari pagunya dalam 3.

APBN

tahun

2011

sebesar Rp89.726,2 miliar.

Nota Keuangan dan APBNP 2011 hal IV-4

Alokasi anggaran pada belanja honorarium, vakasi, lembur, dan lain-laindalam APBN-P tahun 2011, 4.

35

dianggarkan

sebesar

Rp31.018,2 miliar, yang berarti

Nota Keuangan dan APBNP 2011 hal IV-4

Rp1.227,0miliar

(4,2

persen)

lebih tinggi dari pagunya dalam APBN

tahun

2011

sebesar

Rp29.791,2miliar. KPK

menemukan

adanya

perintah Jero kepada Waryono Karno

saat

menjabat

Waryono

sekretaris

masih jenderal

untuk “memainkan” anggaran di Kementerian Energi dan Sumber 4.

Daya Mineral. Wakil

Ketua

Penyidikan KPK KPK, Bambang

Widjojantomengungkapkan, sejak menjabat sebagai Menteri ESDM

pada

mengeluh 5.

2011,

kecilnya

Jero

anggaran

Dana Operasional Menteri.

Penyidikan KPK

II.6.3 Ringkasan Kasus Anggaran DOM ESDM Dari data yang telah kami sebutkan di atas, maka berikut ini kami jabarkan sistematika penyalahgunaan anggaran yang terjadi di Kementerian ESDM: Tanggal

Investigasi/Peristiwa Korupsi

Dana

Menteri

dana Tahun 2011 2013

36

–

Operasional

ESDM

cara: Pertama, sisa

Keterangan

dengan mengambil

kegiatan

di

Tersangka:

Menteri

lingkungan

Energi dan Sumber

ESDM. Kedua mengumpulkan

Daya Mineral, Jero

dana dari rekanan-rekanan atas

Wacik

program-program tertentu. Ketiga dengan mengadakan rapat-rapat fiktif. Terhitung sejak tahun 2011 hingga 2013, total uang yang diperoleh Jero dari pemerasan itu mencapai Rp 9,9 miliar. Penerima

aliran

operasional

Sumber: KPK

dana

Menteri

Energi

dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

antara

Khusus

Presiden

lain

Staf

Bidang

Komunikasi

Politik

Daniel

Sparringa,

politisi

Partai

Demokrat Sutan Bhatoegana,

Catatan dari Komisi

dan

Pemberantasan

Pemimpin

Redaksi

Indopos Don Kardono.

Korupsi

Dana yang mengalir dari DOM ESDM

ke

koran

Indopos

Jakarta itu total berjumlah Rp 3 miliar, dan dana sebesar 2 miliar pemimpin

digunakan

oleh

redaksi

koran

tersebut.

Semua

uang

diduga

digunakan

itu

untuk

kepentingan pencitraan Jero

Catatan dari Komisi

melalui pemberitaan melalui

Pemberantasan

koran tersebut.

Korupsi

Dana kepada Daniel Sparringa

37

diduga

untuk

operasional

kepentingan staf

presiden.

khusus

Dan

sebagai

pencitraan di hadapan presiden SBY. KPK Energi

menetapkan dan

Menteri

Sumber

Daya

Mineral, Jero Wacik menjadi tersangka melakukan

karena

diduga

tindak

pidana

3

korupsi

terkait

pengadaan

September

proyek di Kementerian ESDM

2014

2011-2013 KPK memanggil Pemimpin

9 dan 11

Redaksi, Don Kardono sebagai

September

saksi kasus dugaan pemerasan

2014

di Kementerian ESDM. KPK memanggil istri mantan Menteri

ESDM

Jero

Wacik, Triesnawatisebagai saksi kasus dugaan pemerasan di Kementerian ESDM yang menjerat suaminya. Pasalnya 3 Juli dan

DOM yang dikorupsi diduga

16

untuk

September

perjalanan

2014

keluarganya ke luar negeri

17

KPK

September

Dewan

38

membiayai

biaya

anak

dan

memanggilAnggota Perwakilan

Rakyat,

2014

Sutan Bhatoeganasebagai saksi kasus dugaan pemerasan di Kementerian ESDM.

II.6.4 Analisis Kasus Anggaran DOM ESDM Dana Operasional Menteri (DOM) adalah dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, keamanan, dan biaya kemudahan dan kegiatan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Menteri/Pejabat setingkat Menteri sehari-hari. DOM digunakan berdasarkan kebijakan/Pejabat setingkat Menteri dengan pertimbangan asas manfaat, efisiensi, dan tidak untuk keperluan pribadi yang tidak berkaitan dengan kebutuhan dinas atau jabatan. Cairnya DOM, didasari oleh adanya usulan SPM melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KAP). Selain itu, pada akhir periode DOM juga membutuhkan laporan pertanggungjawaban atas dana yang

telah

digunakan

(Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

03/PMK.06/2006 tentang Dana Operasional Menteri/Pejabat Setingkat Menteri). Besarnya DOM setiap bulan adalah sekitar 120 juta. Tapi, ternyata jumlah dana ini tidak cukup untuk Jero Wacik dalam melakukan kegiatan opersionalnya sebagai menteri. Hal itu menyebabkan Jero Wacik untuk melakukan tindakan korupsi. Bagaimanapun, tindakan korupsi yang dilakukan Jero Wacik adalah tindakan pidana dan harus mendapatkan sanksi. Dan akibatnya, Anggaran Belanja Pemerintah Negara mengalami kebengkakan dan menyebabkan kerugian negara. Pasanya, uang hasil korupsi tersebut senilai 9,9 milyar. Penyelewengan dan korupsi anggaran yang terjadi mengidentifikasikan bahwa anggaran belum bisa berperan sebagaimana fungsinya. Dimana salah satu fungsi anggaran adalah sebagai regulator, yaitu anggaran membatasi banyaknya pengeluaran atau belanja yang digunakan oleh negara. Hal ini berarti, dalam sistem anggaran yang tepat, tidak akan muncul dana-dana yang tidak sesuai dengan dana yang telah dianggarkan sebelumnya.

39

Dari data dan fakta yang diperoleh, terjadi kenaikanan anggaran secara keseluruhan. Hal ini disebabkan adanya asumsi dasar yang tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Namun, perubahan APBN yang disebabkan karena hal ini merupakan hal yang ladzim, karena perubahan asumsi dasar seperti ini tidak bisa dicegah atau ditanggulangi. Jadi, perubahan APBN yang disebabkan perubahan asumsi dasar tidak bisa menjadi acuan dalam pengidentifikasian penyalahgunaan DOM ESDM. Selanjutnya, kenaikan anggaran juga terjadi karena permintaan khusus dari lembaga dan kementerian yang bersangkutan. Dalam hal ini, Kementerian ESDM yang mengajukan kenaikan anggaran sebesar 27 persen. Perubahan ini terjadi dengan alasan bahwa ESDM mempunyai progam kerja baru yang membutuhkan dana tambahan. Namun dalam praktiknya, hal tersebut bisa jadi hanya rekayasa dan progam yang direncanakan tidak benar-benar terjadi. Oleh sebab itu, maka pengawasan terhadap penggunaan anggaran harus dilakukan dengan lebih ketat dan terperinci. Sehingga nantinya dana yang dibelanjakan pemerintah sebagai anggaran negara sesuai dengan tujuannya dan tepat mencapai sasaran.

40

BAB III PENUTUP III.1

Kesimpulan

Anggaran pendapatan dan belanja negara ( APBN ),merupakan perwujudan dari usaha dan kewajidan pemerintah dalam mengolah keuangan negara.Menurut pasal 23 ayat ( 1 ) UUD 1945,menyebutkan bahwa ‘’ Anggaran pendapatan dan belanja negara adalah perwujudan dari pengolahan keuangan negara,di tetapkan setiap tahun menurut UU dan di laksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat’’. Anggaran pendapatan dan belanja negara ( APBN ),adalah rencana tahunan keuangan pemerintah republik ndonesia yang di setujui oleh DPR. APBN di tetapkan dengan UU .Tahun anggaran APBN meliputi masa satu tahun,mulai dari tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember. III.2

Saran Anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan instrumen yang

penting dalam pembangunan suatu negara dan penyusunan yang baik akan menghasilkan peningkatan yang di harapkan baik begitupun sebaliknya. Penyusun berharap,dengan adanya data – data dalam makalah ini,dapat menambah wawasan dan cara fikir kritis kita akan APBN,.dan semoga makalah ini dapat berguna di kalangan para pembaca yang budiman.

41

DAFTAR ISI 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11.

12. 13.

14. 15.

16. 17.

18. 19.

20.

^ Buku Dasar Penyusunan APBN ^ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 ^ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 ^ Undang-Undang No 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 ^ https://www.kemenkeu.go.id/apbnp2016/ ^ https://www.kemenkeu.go.id/apbn2016 ^ apbnnews.com: Tentang Postur APBN-P 2015 ^ Kementerian Keuangan RI : PAGU ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TA 2015 ^ ndang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 ^ Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 ^ Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 ^ Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 ^ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 ^ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 ^ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 ^ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 ^ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 ^ Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 ^ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 ^ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009

42

21. ^ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 22. ^ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 23. http://darikelas.blogspot.com/ 24. http://guruppkn.com/fungsi-apbn 25. http://contohdanfungsi.blogspot.com › Ekonomi.html 26. http://sarinahwiwid.blogspot.com/2015/07/peran-apbn-dalam-perekonomianindonesia.html 27. https://belajarkeuangannegara.wordpress.com/2011/03/18/struktur-anggaranpendapatan-belanja-negara-apbn/ 28. https://www.ilmudasar.com/2017/08/Pengertian-Struktur-Fungi-AnggaranPendapatan-dan-Belanja-Negara-adalah.html 29. https://aimiftah.wordpress.com/2015/01/08/studi-kasus-penyalahgunaandana-operasional-menteri-di-kementerian-energi-dan-sumber-daya-mineral/ 30. https://contohdanfungsi.blogspot.com/2013/03/prinsip-prinsip-dalamapbn.html

43