Pph Ps 23

  • Uploaded by: Nur Titiarti
  • 0
  • 0
  • August 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Pph Ps 23 as PDF for free.

More details

  • Words: 571
  • Pages: 1
Pemotong  Badan pemerintah  WP Badan  Penyelenggara kegiatan  BUT atau perwakilan perusahaan LN lainnya  WP OP yang ditunjuk (OP Pembukuan, akuntan, notaris, konsultan, arsitek, dokter, PPAT kecuali camat, pengacara, konsultan

 





 

Dipotong  WP Badan  WP yang menerima bunga dan royalti  BUT

Objek  Dividen (termasuk yang termasuk dalam pengertian dividen)  Bunga, selain yang dikenakan PPh Final  Royalti  Penghargaan, Hadiah bukan undian, Bonus yang diterima oleh Badan DN Sewa dan penghasilan lainnya dari harta selain TB Semua jasa khususnya jasa apapun yang dibebankan pada APBN/D, kecuali :  Jasa drilling migas oleh BUT  Jasa penambangan dan penunjang usaha panas bumi dan migas  Jasa perdagangan surat berharga, yang oleh Bursa, KSEI dan KPEI  Jasa kustodian oleh KSEI  Jasa terkait konstruksi yang dilakukan oleh pengusaha konstruksi bersertifikasi  Jasa laboratorium oleh lembaga pendidikan penelitian akademis  Jasa pengangkutan yang dikenakan PPh Ps. 15

Sifat Tidak final

Saat Terutang  Dibayarkan  Disediakan untuk dibayarkan (dividen)  Jatuh tempo

Cara Hitung 15% x jumlah bruto

2% x jumlah bruto 2% x jumlah bruto exc. PPN : jasa catering : seluruh penghasilan selain jasa catering tidak termasuk :  Biaya tenaga kerja (dibuktikan dengan kontrak kerja/daftar gaji)  Biaya material/barang (faktur pembelian)  Biaya jasa (faktur tagihan/perjanjian tertulis)  Reimbursement (faktur tagihan/bukti bayar)

Cara Setor

Pengecualian • Penghasilan yang dibayar/terutang kepada bank, badan usaha jasa keuangan • SGU yang dibayar/terutang sehubungan Finance Lease • Dividen yang dibagikan kepada OP dan Dividen yang bukan merupakan objek pajak • Bagian laba yang dibagikan oleh bentuk usaha partnerships (persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, KIK) • Pembagian SHU koperasi

Dasar Hukum  PMK141/2015  KEP50/1994  PMK141/2015  PMK141/2015  SE-44/1994

Untuk yang dipotong tidak memiliki NPWP, tarif yang dikenakan 100% lebih tinggi Jasa Maklon (outsourcing) Jasa maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa. Jasa Event Organizer (EO) Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan. Jasa Forwarder Jasa freight forwarding adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua/sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan/atau udara, yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya. Untuk jasa yang disediakan oleh JO, maka harus dilakukan pemecahan bukti potong PPh ps 23 untuk masing – masing anggota. Untuk pembayaran bunga/royalti/jasa kepada Relpar yang melebihi batas kewajaran, maka selisih lebih pembayaran bunga di atas bunga yang wajar diperlakukan sebagai Dividen, sehingga pemotongannya juga menjadi 2, yaitu PPh Ps 23 atas bunga (yang wajar) dan PPh Ps 23 atas dividen (selisih lebih bunga di atas kewajaran, jika kepemilikan di bawah 25%). Perlakuan yang sama terhadap biaya derivatifnya, seperti selisih kurs, pengurusan notaris, dll. Bentuk ketidakwajara tersebut dimaknai dengan tingkat bunga yang lebih tinggi, proporsi DER yang tinggi.

Related Documents

Pph Ps 23
August 2019 17
Pph Pasal 23.docx
May 2020 18
Pph
August 2019 27
Pph
November 2019 19
Soal Pph Pasal 23.docx
December 2019 19

More Documents from "tszi"

Analisis Ind Income Tax
August 2019 20
Session10.ppt
December 2019 9
17pmk03_40.pdf
December 2019 9
Pph Ps 23
August 2019 17
Ps 15
August 2019 28