Tabel Tarif Pph 22 Dan Pph 23.docx

PPH Pasal 22 Menurut UU (Undang-undang) Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008, PPh Pasal 22 (Pajak Penghasilan Pasal 22) adalah: Bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.

PPH Pasal 22  Merupakan pajak yang dipungut terkait impor  Dipungut oleh bendaharawan negara/pemerintah/BUMN

No 1 2 a b c d 3 I a b c d e II a b c III

4

Aktivitas Aktivitas pembayaran atas penyerahan barang pada pemungut Aktivitas impor barang. Impor : Pengguna Angka Pengenal Impor (API). Impor : Pengguna API untuk : kedelai, gandum, dan tepung terigu. Non pengguna API. Lelang untuk barang yang tidak dikuasai. Aktivitas penjualan atau pembelian barang di Industri tertentu. Hasil Produksi Industri Kertas Industri Semen Industri kendaraan bermotor/otomotif Industri Baja Industri Obat-obatan / Farmasi BBM, Gas & Oli BBM (Pertamina) BBM (Non-Pertamina) Gas dan Oli Pedagang Pengumpul Kegiatan transaksi dengan pedagang pengumpul (kegiatan usaha mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Aktivitas penjualan barang sangat mewah (PMK No. 253/ PMK. 03/ 2008)

DPP Harga Perolehan

Tarif 1.5%

2,5% Nilai Impor: CIF + Bea Masuk + pungutan lain

0,5% 7,5% 7,5%

Harga Jual Harga Jual Harga Jual Harga Jual Harga Jual Harga Jual Harga Jual Harga Jual Harga Jual

0,1% 0,25% 0,45% 0,3% 0,3%

Harga Beli

0,25%

Harga jual, tidak termasuk PPN dan PPnBM

5%

0,25% 0,3% 0,3%

PPH Pasal 23 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh21. 1. Pemotong PPh Pasal 23: a. badan pemerintah; b. Subjek Pajak badan dalam negeri; c. penyelenggaraan kegiatan; d. bentuk usaha tetap (BUT); e. perwakilan perusahaan luar negeri lainnya; f. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. 2. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23: a. WP dalam negeri; b. BUT Tarif 1

Dividen

2.

Bunga

Dalam Negeri

Dalam Negeri

3 4

5

Sewa Hadiah

Royalti Jasa Teknik, Manajemen, Konstruksi, dan Jasa Lain, selain yang telah dikenakan PPh pasal 21.

Dalam Negeri

Badan Reksa dana Pinjaman NonBank, Obligasi diterbitkan Badan Kompetisi atau Prestasi tertentu, Hadiah sehubungan dengan pekerjaan atau pemberi jasa

>25% <25%

Non Objek 15% Non Objek 15% 2%

15%

15%

2%