Pkn Kel 5.docx

A. SISTEM PEMERINTAHAN MENURUT UUD 1945 1. Pengertian Sistem Pemerintahan Secara luas pengertian sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan. Secara sempit, Sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama. Sistem pemerintahan dalam arti sempit, yaitu penyelenggaraan pemerintah eksekutif ataupun pemerintahan yang meliputi presiden, wakil presiden, dan para menteri. Jadi dapat kita simpulkan sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya.

2. Sistem Pemerintahan menurut UUD 1945 a. Sistem Demokrasi Demokrasi Indonesia dapat dipahami sebegai suatu mekanisme dan cita-cita hidup berkelompok dalam organisasi negara yang menurut Undang-Undang Dasar 1945

disebut

sebagai

kerakyatan.

Sistem

demokrasi

Indonesia

adalah

pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila atau sistem pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Falsafah Pancasila tidak hanya mengandung nilai-nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya, namun juga mengandung nilai religius. Hal ini berarti bahwa nilai yang terkandung dalam Pancasila meliputi tanggung jawab kemanusiaan dan sekaligus terhadap Tuhan. Demokrasi Indonesia pada dasarnya telah dilkasanakan bangsa Indonesia sejak dulu sampai saat ini masih dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dalam melaksanakan demokrasi secara musyawarah dan mufakat sesuai silai ke-4. Dalam perjalanan sistem pemerintahan, Indonesia pernah melaksanakan sistem Demokrasi Terpimpin berdasarkan ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965, pada saat pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dekrit Presiden

5

Juli

1955.

Namun

berdasarkan

ketetapan

MPRS

No.

XXXVII/MPRS/1968 sistem Demokrasi Terpimpin dicabut karena bertentangan

dengan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi Pancasila merupakan pengganti Demokrasi Terpimpin. Kemudian pelaksanaan Demokrasi Pancasila ini ditetapkan dan diatur berdasarkan ketetapan MPR No. 1/MPR/1978. Dengan demikian sistem demokrasi

Indonesia

adalah

sistem

Demokrasi

Pancasila

yaitu

sistem

pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat dalam bentuk musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual yang dilandasi nilai-nilai dasar negara yaitu Pancasila.

b. Sistem Konstitusional Konstitusi merupakan pemikiran atau paham yang menghendaki pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. Beberapa pengertian konstitusi, yaitu : a) Konstitusi sebagai pengertian sosial politik (politik decision). b) Konstitusi sebagai pengertian hukum c) Konstitusi sebagai peraturan hukum Sistem pemerintahan Indonesia sendiri dapat kita telusuri melalui UUD 1945, dimana secara jelas dalam Bab I Pasal 1 (3) disebutkan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sedangkan paska reformasi 1998, Indonesia telah memasuki tahap baru dalam demokrasinya. Setelah sekitar 32 tahun di bawah bayang-bayang demokrasi semu, warga negara Indonesia dapat mengecap indahnya ”fasilitas premium” demokrasi yaitu kebebasan berpendapat serta pemilihan umum langsung (sejak 2004). Demokrasi yang merujuk pada hukum sendiri merupakan bentuk dari demokrasi konstitusional. Indonesia merupakan sebuah Rechtstaat (negara hukum), bukan Machtstaat yang merupakan negara dengan berdasarkan kekuasaan saja. Demokrasi Konstitusional sendiri memiliki ciri tersendiri, yaitu terbatasnya kekuasaan pemerintah serta tidak dibenarkannya tindakan sewenang-wenang pemerintah kepada masyarakat. Kedua hal itu tergambar secara gamblang dalam konstitusi, yang menjadi acuan bagi pemerintah. Ciri tersebut memiliki nafas yang sama dengan pernyataan Lord Acton, “power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely” (manusia yang memiliki kekuasaan cenderung akan menyalahgunakannya, dan apabila manusia memiliki kekuasaan yang absolut atau

tidak terbatas, tentunya akan disalahgunakan”. Pemisahan dan pembagian kekuasaan, sehingga kekuasaan tidak terpusat hanya pada satu lembaga atau individu, dalam prakteknya di Indonesia dapat dilihat melalui tiga lembaga negara utama yang berperan dalam menjalankan roda pemerintahan, yaitu eksekutif (Presiden), legislatif (DPR dan MPR) serta yudikatif (MA).

c. Sistem Negara Hukum Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan beberapa sistem hukum. Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan dari hukum agama, hukum adat, dan hukum negara eropa terutama Belanda sebagai Bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Belanda berada di Indonesia sekitar 3,5 abad lamanya. Maka tidak heran apabila banyak peradaban mereka yang diwariskan termasuk sistem hukum. Bangsa Indonesia sebelumnya juga merupakan bangsa yang telah memiliki budaya atau adat yang sangat kaya. Bukti peninggalan atau fakta sejarah mengatakan bahwa di Indonesia dahulu banyak berdiri kerajaan-kerajaan HinduBudha seperti Sriwijaya, Kutai, Majapahit, dan lain-lain. Zaman kerajaan meninggalkan warisan-warisan budaya yang hingga saat ini masih terasa. Salah satunya adalah peraturan-peraturan adat yang hidup dan bertahan hingga kini. Nilai-nilai hukum adat merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar maka tidak heran apabila bangsa Indonesia juga menggunakan hukum agama terutama Islam sebagai pedoman dalam kehidupan dan juga menjadi sumber hukum Indonesia.

d. Sistem Presidential Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif. Badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan Parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah. Sehingga tidak ada kontrol antara kedua lembaga tersebut, baik eksekutif maupun legislative Ciri-ciri dari sistem pemerintahan Presidensial sebagai berikut : 1. Penyelenggara negara berada ditangan presiden.

Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis. 2. Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh Presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada Parlemen atau legislatif. 3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Parlemen. Hal itu dikarenakan Presiden tidak dipilih oleh parlemen. 4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer. 5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat. 6. Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial : 1. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. 2. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia adalah lima tahun. 3. Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. 4. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial : 1. Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. 2. Sistem pertanggung jawaban kurang jelas. 3. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawarmenawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.

B. SISTEM PEMERINTAHAN SEBELUM dan SESUDAH AMANDEMEN. 1. Sistem Pemerintahan Sebelum Amandemen Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasar UUD 1945 sebelum Diamandemen tertuang dalam penjelesan UUD 1945 yang membahas 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara Indonesia, yaitu : a. Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat) b. Sistem Konstitusinal. c. Kekuasaan tertinggi di tangan MPR. d. Presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi di bawah MPR. e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. f. Menteri Negara adalah pembantu presiden, dan tidak bertanggung jawab terhadap DPR. g. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Berdasarkan 7 kunci pokok diatas, Indonesia pada masa dahulu menganut sistem pemerintahan Presidensial (akan dibahas selanjutnya) menurut UUD 1945. Sistem pemerintahan tersebut dijalankan dimasa kekuasaan Presiden Suharto. Dimana presiden pada waktu itu memegang peranan yang amat besar dalam pemerintahan.

2. Sistem Pemerintahan Sesudah Amandemn Setelah terjadi amandemen, Sistem Pemerintahan Indonesia mengalami perubahan pokok-pokok kunci pemerintahan, yaitu : a. Bentuk Negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Wilayah Negara terbagi menjadi beberapa prvinsi. b. Bentuk pemerintahan adalah Republik. c. Sistem pemerintahan adalah presidensial. d. Presiden adalah kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan. e. Kabinet atau menteri diangkat leh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. f. Parlemen terdiri atas dua (bikameral), yaitu DPR dan DPD.

g. Kekuasaan yudikatif dijalankan leh mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya. Pada dasarnya tidak ada yang banyak berubah, Indonesia tetap menganut sistem pemerintahan Presidensial dimana Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Parlemen.Namun ada beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut : a. Presiden sewaktu – waktu dapat diberhentikan MPR atas usul dan pertimbangan dari DPR. b. Presiden dalam mengangkat pejabat Negara perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR. c. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR. d. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk Undang – Undang dan hak budget (anggaran).

C. FUNGSI DAN WEWENANG LEMBAGA NEGARA 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang diberi kekuasaan tak terbatas (super power) karena “kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” dan MPR adalah “penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia” yang berwenang menetapkan UUD, GBHN, mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Masa jabatan anggota MPR lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Sebelum memangku jabatannya, anggota MPR mengucapkan sumpah atau janji bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR. Dalam praktek ketatanegaraan MPR pernah menetapkan, antara lain : 1. Presiden sebagai Presiden seumur hidup. 2. Presiden yang dipilih secara terus menerus sampai 7 kali berturut-turut.

3. Memberhentikan sebagai pejabat Presiden. 4. Meminta Presiden untuk mundur dari jabatannya. 5. Tidak memperpanjang masa jabatan sebagai Presiden. 6. Lembaga Negara yang paling mungkin menandingi MPR adalah Presiden, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan partai politik yang paling banyak menduduki kursi di MPR. Wewenang MPR sebelum Amandemen, antara lain: 1. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara yang lain, termasuk penetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden/Mandataris. 2. Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan Majelis. 3. Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden Wakil Presiden. 4. Meminta pertanggung jawaban dari Presiden/ Mandataris mengenai pelaksanaan

Garis-Garis

Besar

Haluan

Negara

dan

menilai

pertanggungjawaban tersebut. 5. Mencabut mandat dan memberhentikan Presiden dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden/mandataris sungguhsungguh melanggar Haluan Negara dan/atau Undang-Undang Dasar. 6. Mengubah undang-Undang Dasar. 7. Menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis. 8. Menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh anggota. 9. Mengambil/memberi

keputusan

terhadap

anggota

yang

melanggar

sumpah/janji anggota. Wewenang MPR sesudah Amandemen, antara lain: 1. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara yang lain, termasuk penetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden atau Mandataris. 2. Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan Majelis.

3. Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden Wakil Presiden. 4. Meminta pertanggungjawaban dari Presiden atau Mandataris mengenai pelaksanaan

Garis-Garis

Besar

Haluan

Negara

dan

menilai

pertanggungjawaban tersebut. 5. Mencabut mandat dan memberhentikan Presiden dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden/mandataris sungguhsungguh melanggar Haluan Negara dan atau Undang-Undang Dasar. 6. Mengubah Undang-Undang Dasar 1945. 7. Menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis. 8. Menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh anggota. 9. Mengambil atau memberi keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah atau janji anggota.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Oleh karena itu Presiden tidak dapat membubarkan DPR yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala lima tahun sekali. Meskipun demikian, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat Provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di Kabupaten atau Kota disebut DPRD Kabupaten atau Kota. Wewenang DPR sebelum Amandemen, antara lain : 1. Memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan presiden. 2. Memberikan persetujuan atas PERPU. 3. Memberikan persetujuan atas Anggaran. 4. Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden. 5. Tidak disebutkan bahwa DPR berwenang memilih anggota-anggota BPK dan tiga hakim pada Mahkamah Konstitusi. Wewenang DPR sesudah Amandemen, antara lain:

1. Memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan Presiden. 2. Memberikan persetujuan atas PERPU. 3. Memberikan persetujuan atas Anggaran. 4. Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban Presiden. 5. Tidak disebutkan bahwa DPR berwenang memilih anggota-anggota BPK dan tiga hakim pada Mahkamah Konstitusi.

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DPD merupakan lembaga perwakilan yang mencerminkan perwakilan daerah (territorial reprentation). Keberadaan DPD terkait erat dengan aspirasi dan kepentingan daerah agar prumusan dan pengambilan keputusan nasisonal mengenai daerah, dapat mengakomodir kepentingan daerah selain karena mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah. Sebagai lembaga legislatif, DPD mermpunyai kewenangan di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, dan pertimbangan sseperti halnya DPR. Hanya saja konstitusi menentukan kewenangan itu terbatas tidak sama dengan yang dimiliki DPR. Di bidang legislasi. Wewenang DPD sebelum Amandemen, antara lain: Sebelum amandemen, belum ada Dewan Perwakilan Daerah. Keterwakilan daerah di MPR diwakili oleh utusan-utusan daerah.

Wewenang DPD setelah Amandemen, antara lain: 1. Mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya [pasal 22D (1)]. 2. Ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya [pasal 22D (2)]. 3. Memberi pertimbangan kepada DPR atas RUU yang berkaitan dengan RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama [pasal 22D (2)]. 4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU yang berkaitan dengan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA

dan sumber daya ekonomi lainnya, RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama [pasal 22D (3)]. 5. Memberi pertimbangan dalam pemilihan anggota BPK yang dipilih oleh DPR dan diresmikan oleh Presiden [pasal 23F (1)].

4. Presiden Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif. Maksudnya, Presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR. Wewenang Presiden sebelum Amandemen, antara lain: 1. Mengangkat dan memberhentikan anggota BPK. 2. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa) 3. Menetapkan Peraturan Pemerintah 4. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri 5. Presiden dan Wakil Presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR. Wewenang Preseden sesudah Amandemen, antara lain: 1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 2. Presiden tidak lagi mengangkat BPK, tetapi diangkat oleh DPR dengan memperhatikan DPD lalu diresmikan oleh presiden. 3. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara 4. Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU. 5. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa) 6. Menetapkan Peraturan Pemerintah 7. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri

8. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR 9. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR 10. Menyatakan keadaan bahaya 11. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat melalui Pemilu.

5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD. Wewenang BPK, antara lain : 1. Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. 2. Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap Provinsi. 3. Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK. 6. Mahkamah Agung (MA) Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negara kita. Perlu diketahui bahwa peradilan di Indonesia dapat dibedakan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara (PTUN). Wewenang MA sebelum Amandemen, antara lain : Sebelum adanya amandemen, Mahkamah Agung berwenang dalam kekuasaan kehakiman secara utuh karena lembaga ini merupakan lembaga kehakiman satusatunya di Indonesia pada saat itu. Wewenang MA sesudah Amandemen, antara lain:

1. Fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undangundang seperti Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain. 2. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang 3. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi 4. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi

7. Mahkama Konstitusi (MK) Kewenangan MK sebelum Amandemen, antara lain: Mahkamah konstitusi berdiri setelah amandemen. Kewenangan MK sesudah Amandemen, antara lain: Kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan (2) : 1. Untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap UUD, 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD, 3. Memutus pembubaran partai politik, dan 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Disamping itu, MK juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.Dengan kewenangan tersebut, jelas bahwa MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara yaitu apabila terdapat sengketa antar lembaga negara atau apabila terjadi proses judicial review yang diajukan oleh lembaga negara pada MK. 8. Komisi Yudisial (KY) Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) menegaskan bahwa calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan.

Keberadaan Komisi Yudisial tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dari ketentuan ini bahwa jabatan hakim merupakan jabatan kehormatan yang harus dihormati, dijaga, dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri. Dalam hubungannya dengan MA, tugas KY hanya dikaitkan dengan fungsi pengusulan pengangkatan Hakim Agung, sedangkan pengusulan pengangkatan hakim lainnya, seperti hakim MK tidak dikaitkan dengan KY.

Daftar Rujukan B. Hestu Cipto Handoyo. 2009. Hukum Tata Negara Indonesia. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. Budiyanto.2006. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas XII. Jakarta : Erlangga http://nugraha07wiguna.blogspot.com/2011/10/makalah-tentang-fungsi-dan-tugas.html, diunduh 16 Mei 2012 (online)