Makalah Pkn Kel 1.docx

MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN “PENEGAKKAN HAM DI ERA REFORMASI”

OLEH Kelompok 1 Anggota : 1. Egy Permatasari Helmy 2. Fiyona Oksadela 3. Rika Permata Nesya 4. Velya Apro 5. M. Iqbal

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS 2016/2017

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Era reformasi yang telah bergulir semenjak tahun 1998, diharapkan akan membawa suatu perubahan yang lebih baik bagi Indonesia. Termasuk untuk perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, yang selama era orde baru kurang mendapat junjungan yang tinggi dari pemerintah. Hak Asasi Manusia (HAM) bukanlah sesuatu yang abstrak, jauh dari jangkauan, berat, ataupun rumit. Nilai-nilai HAM adalah nilai-nilai yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. HAM bukan sekedar aturan hukum, teori-teori, ataupun kebijakan politik. Tapi lebih dari itu, HAM adalah makna hidup diri kita sendiri. Memaknai HAM dimulai dari memaknai diri sebagai manusia. Untuk makalah ini, penulis memfokuskan kepada bagaimana penegakan HAM di era yang sedang kita jalani pada saat ini. Penulis memeberi judul makalah ini “PENEGAKAN HAM DI INDONESIA DALAM ERA REFORMASI”. Menurut pendapat penulis, penagakan HAM di Indonesia pada era reformasi sudah mengalami perkembangan dibandingkan dengan era orde baru. Ini bisa kita lihat dari mulai adanya progresifitas pemerintah meningkatkan kualitas hukum di Indonesia, terutama pasalpasal yang mengatur tentang hak-hak asasi warga negara. Untuk perlindungan HAM pun sudah mulai mengalami peningkatan yang cukup tajam, dengan mulai banyaknya LSMLSM yang mengabdikan diri untuk perlindungan HAM. Pada akhirnya, Hak asasi manusia bukan hanya sebagai hak kodrati manusia yang mutlak berasal dari tuhan semata dan diketahui saja, tetapi sebagai suatu hak paten yang harus dilindungi oleh Negara.

1.2 Rumusan Masalah 1. Apakah pengertian dari HAM? 2. Apa saja macam-macam HAM? 3. Apa sajakah penyebab permasalahan HAM pada Orde Baru di Indonesia ? 4. Bagaimana penegakan HAM pada era reformasi? 5. Apa saja jaminan konstitusi atas HAM? 6. Apa saja undang-undang yang mengatur tentang penegakan HAM?

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian HAM Hak Asasi Manusia atau disingkat “HAM” merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang didapatkan sejak lahir dimana secara kodrati HAM sudah melekat dalam diri manusia dan tak ada satupun orang yang berhak mengganggu gugat karena HAM bagian dari anugrah Tuhan, itulah keyakinan yang dimiliki oleh manusia yang sadar bahwa kita semua makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat yang sama dengan manusia yang lainnya. Berbicara tentang Hak Asasi Manusia (HAM), cakupannya sangatlah luas, baik ham yang bersifat individual (perseorangan) maupun HAM yang bersifat komunal atau kolektif (masyarakat). Upaya penegakannya juga sudah berlangsung berabad-abad, walaupun di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, secara eksplisit baru terlihat sejak berakhirnya perang Dunia II, dan semakin intensif sejak akhir abad ke-20. Pengertian HAM Menurut Ahli Landasan HAM tersebut menjadi cikal bakal hadirnya keadilan dan keberadaban, menyatukan perbedaaan tanpa membeda-bedakan antar agama, ras, suku, dan bangsa. Pernyataan ini juga mendapat dukungan dari para ahli sehingga memberikan beberapa pengertian HAM menurut para ahli, berikut pengertian HAM menurut para ahli: 1. JOHN LOCKE JOHN LOCKE mengartikan HAM ialah suatu hak yang dihadiahkan oleh Tuhan yang bersifat kodrati dimana hak asasinya tidak pernah dan tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya, sehingga hak asasi merupakan sesuatu yang suci dan mesti dijaga. 2. DAVID BEETHAM dan Kevin BOYLE Pengertian ham menurut david beetham dan kevin boyle adalah suatu kebebasan yang fundamental dan memiliki keterhubungan dengan kapasitas manusia dan kebutuhan manusia. 3. C. de Rover Pengertian ham menurut C. de Rover adalah hak hukum yang sama kepada setiap manusia baik miskin maupun kaya, perempuan atau laki-laki. Walaupun hak-hak yang telah mereka langgar akan tetapi ham mereka tetap tidak dapat dihilangkan. Hak asasi adalah hukum, yang mesti terlindungi dari aturan nasional agar semuanya terpenuhi sehingga ham dapat ditegakkan, dilindungi dan dijunjung tinggi. 4. Frans Magnis Suseno

Pengertian ham menurut frans magnis suseno adalah ham penjaga martabat kemanusiaan, manusia memiliki ham karena dia manusia 5. Miriam Budiarjo Ham merupakan hak-hak asasi manusia yang pada dasarnya dimiliki oleh setiap manusia dari lahir dan kehadirannya dalam masyarakat. 6. Oemar Seno Adji Beliau mengartikan ham adalah hak yang telah melekat bersama martabat kemanusiaan, dimana hak-hak inilah yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. 7. PG.J Wolhos HAM adalah sejumlah hak yang telah mengakar dan melekat dalam diri manusia, hak-hak inilah yang tidak boleh dihingkan, karena menghilangkan HAM sama saja anda menghilangkan derajat kemanusiaan itu. 8. Leah Kevin HAM adalah konsepsi tentang hak-hak asasi manusia mempunyai dua makna dasar. Yang pertama ialah bahwa hak-hak hakiki dan tak terpisahkan menjadi hak seseorang hanya karena ia adalah manusia. Hak-hak itu merupakan hak-hak moral yang berasal dari keberadaannya sebagai manusia dari setiap umat manusia. Makna kedua dari hakhak asasi manusia adalah hak-hak hukum, baik secara nasional maupun internasional. 9. Menurut KOMNAS HAM HAM adalah “Hak Asasi manusia mencakup segala bidang kehidupan manusia, baik sipil, politik, maupun ekonomi, sosial dan kebudayaan. Kelima-limanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hak-hak asasi politik dan sipil tidak ada artinya apabila rakyat masih harus bergelut dengan kemiskinan dan penderitaan. Tetapi, dilain pihak, persoalan kemiskinan, keamanan dan lain alasan, tidak dapat digunakan secara sadar untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan politik serta sosial masyarakat. .. Hak asasi manusia tidak mendukung individualisme, melainkan membendungnya dengan melindunginya individu, kelompok dan golongan , ditengahtengah kekerasan kehidupan modern. Ham merupakan tanda solidaritas nyata suatu bangsa dengan warganya yang lemah.

2.2 Macam-macam HAM 1. Hak asasi pribadi Hak asasi manusia ini bersifat pribadi sehingga dapat memberikan kebebasan semisal untuk bergerak, bepergian, bebas menyatakan pendapat, memiliki hak

kebebasan untuk aktif dalam suatu organisasi, dan hak dalam menjalankan perintah Tuhan. 2. Hak asasi Politik Hak asasi politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang berhak untuk memilih dan dipilih dalam setiap pemilihan. Kemudian hak asasi pilik adalah berhak untuk ikut dalam setiap kegiatan pemerintah, dan berhak membuat dan mengajukan suatu petisi. 3. Hak Asasi Hukum Hak asasi hukum adalah hak asasi manusia yang memiliki kesamaan dalam sebuah hukuman dan pemerintahan, semisal berhak dalam mendapatkan perilaku yang sama dalam hukum dan pemerintahan. 4. Hak asasi ekonomi Hak asasi ekonomi berhubungan dengan perekonomian dimana setiap orang berhak melakukan proses jual beli, berhak dalam mengadakan sebuah perjanjian kontrak, berhak memiliki sesuatu dan pekerjaan yang layak. 5. Hak Asasi Peradilan Hak asasi peradilan ini diperlukan dalam sebuah tata cara pengadilan, dimana anda berhak memperoleh persamaan derajat didepan hukum 6. Hak Asasi Sosial Budaya hak asasi ini berhubungan dengan kondisi masyarakat dimana setiap manusia berhak untuk memilih dan menentukan pendidikannya nanti, dan berhak untk memilih kemampuan sesuai dengan bakat dan minatnya.

2.3 Penegakan HAM di era orde baru Harus diakui pada masa Orde Baru dari segi pembangunan fisik memang ada dan keamanan terkendali , tetapi pada masa Orde baru demokrasi tidak ada, kalangan intelektual dibelenggu, pers di daerah dibungkam, KKN dan pelanggaran HAM terjadi dimana-mana. Penyebab permasalahan HAM : a. Kekuasaan pemerintah yang absolute Soeharto, presiden republic Indonesia ke-2, menduduki tahta kepresidenan Indonesia selama 32 tahun. Itu berarti, soeharto telah memenagani sekitar enam kali pemilihan umum (PEMILU). Pada waktu itu, kekuasaan soeharto didukung oleh partai golongan karya yang dibayang-bayangi oleh partai demokrasi Indonesia dan

partai persatuan pembangunan. Tampak jelas dalam pemerintahan soeharto dimana pemerintahan dijalankan secara absolute. Presiden soeharto mengkondisikan kehidupan politik yang sentralistik untuk melanggengkan kekuasaan. Salah satu hak sebagai warga Negara untuk mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan menjadi hak yang sulit didapatkan tanpa melakukan kolusi dan nepotisme. b. Rendahnya transparansi pengelolaan Rendahnya transparansi pengelolaan Negara juga menjadi salah satu keburukan pemerintah Orde Baru. Transparansi merupakan bentuk kredibilitas dan akuntabilitasnya. Suatu undang-undang tidak mengikat jika tidak diundangkan melalui lembaran Negara. Suatu sidang pengadilan dianggap tidak sah apabila tidak dibuka untuk umum. Penelitian yang dilakukan oleh lembaga peneliti yang menyangkut kepentingan masyarakat harus dipublikasikan. Pada masa Orde Baru, hak penyiaran dikekang. Berita-berita televisi dan surat kabar tidak boleh membicarakan keburukan-keburukan pemerintahan, kitik kepada pemerintah, dan berita-berita yang dapat menggangu stabilitas dan keamanan nasional. Keuangan negara juga menjadi rahasia internal pemirintah. Hutang Negara menjadi terbukapun saat krisis dunia melanda. Indonesia tidak mampu membayar hutang luar negri yang bertumpuk-tumpuk. Lebih dari itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika yang menurun tajam memaksa perusahaan-perusahaan memecat sebagian karyawannya untuk mengurangi biaya produksi. Bahkan, banyak perusahaan tumbang dan gulung tikar karena Negara kita tidak mampu membayar hutang luar negri. Bila dirunut lebih dalam semua itu berakar dari rendahnya transparansi pemerintah terhadap masyarakat. c. Lemahnya fungsi lembaga perwakilan rakyat Lemahnya fungsi lembaga perwakilan rakyat menjadi salh satu keburukan Orde Baru. DPR dan MPR menjadi semacam boneka yang dikendalikan oleh pemimpin Negara. Dalam hal ini aspirasi-aspirasi dan keinginan rakyat tidak mampu diwujudkan oleh pemerintah. Program-program pemerintah seperti LKMD,inpres desa tertiggal, dan seterusnya, menjadi semacam program penjinaka yang dilakukan oleh para penguasa agar para rakyat miskin tidak berteriak menuntut hak-hak mereka. d. Hukum yang diskriminatif Hukum diskriminatif menjadi keburukan Orde Baru selanjutnya. Hukum hanya berlaku bagi masyarakat biasa atau masyarakat menengah kebawah. Pejabat dan kalangan atas menjadi kebal hukum. Hak masyarakat untuk mendapatkan

perlakuan yang sama di depan hukum menjadi hal langka. Hak asasi soaial dilanggar oleh pemerintah. Beberapa kekurangan system Orde Baru dapat dirangkum dengan enam poin,yaitu: Semaraknya korupsi,kolusi nepotisme , pembanguan indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkab karena sebagian kekayayaan daerah disedot ke pusat, munculnya kekecewaan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan.Terlebih

lagi

terjadinya

kesenjangan social (perbedaan pendapat yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin), kritik di bungkam dan oposisi di haramkan, kebebasan pers sangat terbatas, Koran dan majalah dibreidel, penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lan dengan program “penembakan misterius” (petrus),dan tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah / presiden selanjutnya).

2.4 Penegakan HAM di era reformasi Penyebab utama masa orde baru runtuhnya kekuasaan orde baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi indonesia semakin memburuk seiring dengan krisisnya keuangan yang melanda asia. Keadaan terus memburuk , KKN semakin merajalela, sementara kemiskian terus meningkat. Terjadinya ketimpangan social yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusakan social. Muncul demonstrasi yang digerakan oleh mahasiswa. Tuntutan demonstrasi adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Periode Reformasi dimulai dari lengsernya Soeharto dari kursi presiden Indonesia oleh gerakan reformasi. Pada tanggal 21 mei 1998 presiden soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya masa Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi. Pada tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah HAM di Indonesia.Lengsernya masa orde baru sekaligus menandakan berakhirnya renzim militer di Indonesia dan datangnya era baru demokrasi dan HAM,setelah tiga puluh tahun lebih terpasung di bawah renzim otoriter. Pada masa ini adalah masa kepresidenan B.J.Habibie.Di masa ini perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Lainnya TAP MPR no. XVII/MPR/1998 tentang HAM merupakan salah satu indicator keseriusan pemerintahan era reformasi akan penegakan HAM.

Banyak kalangan yang berasumsi negative terhadap pemerintah dalam penegakan HAM. Sangat perlu diketahui bahwa pemerintah sudah sangat serius dalam menegakan HAM. Hal ini dapat kita lihat dalam upaya pemerintah sebagai berikut: 1. Indonesia menyambut baik kerja sama internasional dalam upaya menegakan HAM di seluruh dunia atau di setiap Negara dan indonesia sangat merespons terhadap pelanggaran HAM internasional hal ini dapat dibuktikan dengan kecaman presiden atas beberapa agresi militer di beberapa daeah akhi-akhir ini,contoh: Irak, Afganistan, dan baru-baru ini Indonesia memaksa PBB untuk bertindak tegas kepada Israel yang telah menginvasi Palestina dan menimbulkan banyak korba sipil, wanita dan anak-anak. 2. Komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujutkan penegakan HAM, telah diwujudkan prioritas pembangunan nasional tahun 2000 (propenas) dengan pembentukan kelembagaan yang berkaitan dengan HAM. Dalam hal ini kelembagaan telah dibentuk komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan kepres no.50 tahun 1993,serta pembentukan Komisi Anti Kekerasan terhadap perempuan. 3. Pengeluaran Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang – undang No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, serta masih banyak UU yang lain yang belum tersebutkan menyangkut penegakan HAM.

2.5 Jaminan Konstitusi HAM Dalam konteks jaminan HAM, konstitusi memberikan arti penting tersendiri bagi terciptanya sebuah paradigma negara hukum sebagai buah dari proses dialetika demokrasi yang telah berjalan secara amat panjang dalam lintasan sejarah peradaban manusia. Jaminan atas HAM meneguhkan pendirian bahwa negara bertanggung jawab atas tegaknya supermasi hukum. Oleh karena itu, jaminan konstitusi atas HAM yang penting artinya bagi arah pelaksanaan ketatanegaraan sebuah negara, sebagaimana ditegaskan oleh Sri Soemantri sebagai berikut : “ Adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenangwenang kepada warga negaranya. Bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan dalam negara, yaitu keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara”. Konstitusi merupakan napas kehidupan ketatanegaraan sebuah bangsa, tidak terkecuali bagi Indonesia. Konstitusi sebagai perwujudan konsensus dan penjelmaan dari kemauan rakyat memberikan jaminan atas keberlangsungan hidup berikut HAM secara

nyata. Oleh karena itu, jaminan konstitusi atas HAM adalah bukti dari hakikat, kedudukan dan fungsi konstitusi itu sendiri bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyikapi jaminan UUD 1945 atas HAM, terdapat pandangan yang beragam. Setidaknya, ada tiga kelompok pandangan, yakni : pertama, mereka yang berpandangan bahwa bahwa UUD 1945 tidak memberi jaminan atas HAM secara komprehensif ; kedua, mereka yang berpandangan UUD 1945 memberikan jaminan atas HAM secara komprehensif ; dan ketiga, berpandangan bahwa UUD 1945 hanya memberikan pokok-pokok jaminan atas HAM.

2.6 Undang undang penegakan HAM a. Pasal 27 UUD 1945, berbunyi: 1. “Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjungjung hukum dan pemerinatah itu dengan tidak ada kecualinya”. 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3. “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” b. Pasal 28 UUD 1945 ”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” c. Pasal 28 A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya d. Pasal 28 B 1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah 2. Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi e. Pasal 28 C 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya f. Pasal 28 D

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlidungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum 2. Setiap orang berhak untuk berkerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja 3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalm pemerintahan 4. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan g. Pasal 28 E 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. h. Pasal 28 F Setiap

orang

berhak

untuk

berkomunikasi

dan

memperoleh

informasi

untuk

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. i. Pasal 28 G 1. Setiap orang berhak atas perlindung diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya. 2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. j. Pasal 28 H 1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan 3. Setiap orang berhak atas imbalan jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat 4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapapun.

k. Pasal 28 I 1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yanbg bersifat diskriminatif atas dasar apaun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 3. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 4. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah 5. Untuk menegakkan dan melindungi hak asaso manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokrastis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. l. Pasal 28 J 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2. Dalam menajlan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimabangan moral, nilainilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrastis. m. Pasal 29 1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk berinadah menurut agama dan kepercayaannya itu. n. Pasal 30 ayat (1) 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. o. Pasal 31 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

p. Pasal 32 AYAT (1) 1. Negara mamajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. q. Pasal 33 1. Perekonomian disusun sebagi usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. r. Pasal 34 1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas, yaitu : a. Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrat yang harus dimiliki oleh setiap manusia, apabila seseorang di cabut salah satu hak kodratnya maka tidak dapat hidup secara normal. Hak kodrat ini bukan merupakan pemberian dari sebuah negara, akan tetapi sudah ada sejak kita terlahir sebagai manusia. b. Orde baru merupakan masa pemerintahan yang banyak terjadi penyimpangan, karena dalam orde baru terdapat pemerintahan yang otoriter yang hanya menghendaki kekuasaan dipegang oleh dirinya saja. Salah satu pelanggaran pada masa orde baru yaitu banyaknya terjadi pelanggaran HAM seperti penembakan misterius. Penembakan misterius pada masa orde baru merupakan salah satu pelanggarn HAM berat, yang mana penembakan tersebut merupakan salah satu penghilangan hak kodrat yang dimiliki setiap makhluk. c. Era reformasi merupakan suatu wujud tuntutan perubahan ke arah yang lebih baik. Reformasi ini muncul karena adanya tuntutan dari berbagai kalangan aktifis untuk menurunkan masa pemerintahan Soeharto yang dirasa penuh dengan keotoriteran. Keberhasilan para aktifis untuk menuntut penurunan penguasa orde baru tersebut, sehingga menyebabkan lahirnya reformasi sebagai pengganti dari era orde baru. Era reformasi ini setiap masyarakat menginginkan perubahan dari setiap pemerintah menuju kearah yang lebih baik dan positif, namun kita ketahui sekarang walaupun mendapatkan kebebasan, akan tetapi kita tidak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, terutama kalangan orang kecil. 3.2 Saran Adapun saran yang ingin penulis sampaikan yaitu untuk bangsa Indonesia, terlebih kami sebagai mahasiswa dimana akan meneruskan tonggak kehidupan sebagai penerus bangsa, sudah semestinya membantu pemerintah untuk terus menegakkan HAM di Indonesia. Kondisi HAM di Indonesia sudah saatnya dibenahi dan ditata ulang agar dapat terbentuk pemerintahan yang baik (good Government), dan segala bentuk penyimpangan serta hambatan yang dapat mengganggu terwujudnya pelaksanaan HAM harus segera dihilangkan.