Cbr Pkn Kel 5.docx

CRITICAL BOOK REVIEW PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

OLEH KELOMPOK 5 :

UTAMI RAMADHANI

5171131017

ANDRE BENDICTUS SIANTURI

5172131002

CINDY PATI KARLINA

5172131013

GESTY NOVIANTI SIMANJUNTAK

5182131012

Dosen Pengampu : Sri Hadiningrum. SH, S.H., M. Hum

JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 2019

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan berkat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Critical Book review ini dengan baik untuk memenuhi tugas dari mata kuliah “Pendidikan Kewarganegaraan”. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tugas ini, terutama kepada Dosen pengampu Ibu Sri Hadiningrum. SH, S.H., M. Hum. Terlepas dari itu semua, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan dan kesalahan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka penulis menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar penulis dapat memperbaiki tulisan ini ke waktu yang akan datang. Akhir kata penulis berharap Critical Book Review ini dapat memberikan manfaat kepada semua pembaca. Terimakasih.

Medan, Maret 2019

CRITICAL BOOK REVIEW

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................... 2 DAFTAR ISI.............................................................................................................................. 3 BAB I ......................................................................................................................................... 4 PENDAHULUAN ..................................................................................................................... 4 B.Tujuan Penulisan CBR ....................................................................................................... 4 C. Manfaat CBR ..................................................................................................................... 4 IDENTITAS BUKU UTAMA ................................................................................................... 5 IDENTITAS BUKU PEMBANDING ....................................................................................... 5 BAB II........................................................................................................................................ 6 PEMBAHASAN ........................................................................................................................ 6 Ringkasan Buku Utama ............................................................................................................. 6 KELEMAHAN DAN KELEBIHAN ISI BUKU .................................................................... 40 BAB III .................................................................................................................................... 41 PENUTUP................................................................................................................................ 41 3.1

Kesimpulan................................................................................................................ 41

3.2

Saran .......................................................................................................................... 41

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................................. 42

CRITICAL BOOK REVIEW

3

BAB I

PENDAHULUAN A.Rasionalisasi Pentingnya CBR Perkembangan ilmu pengetahuan yang minim di karenakan rendahnya minat baca masyarakat pada saat ini. Mengkritik buku salah satu cara yang dilakukan untuk menaikkan ketertarikan minat baca seseorang terhadap suatu pokok bahasan. Mengkritik buku (critical book report) ini adalah suatu tulisan atau ulasan mengenai sebuah hasil karya atau buku, baik berupa buku fiksi ataupun nonfiksi, juga dapat diartikan sebagai karya ilmiah yang melukiskan pemahaman terhadap isi sebuah buku. Mengkritik buku dilakukan bukan untuk menjatuhkan atau menaikkan nilai suatu buku melainkan untuk menjelaskan apaa danya suatu buku yaitu kelebihan atau kekurangannya yang akan menjadi bahan pertimbangan atau ulasan tentang sebuah buku kepada pembaca perihal buku-buku baru dan ulasan kelebihan maupun kekurangan buku tersebut. Yang lebih jelasnya dalam mengkritik buku, kita dapat menguraikan isi pokok pemikiran pengarang dari buku yang bersangkutan diikuti dengan pendapat terhadap isi buku. B.Tujuan Penulisan CBR 1. Menambah pengetahuan tentang suatu pembelajaran dalam setiap buku yang ingin dijadikan bahan. 2. Melengkapi tugas perkuliahan mata kuliah. 3. Meningkatkan daya analisa dan pengetahuan berkaitan dengan sistem pembelajaran. 4. Menguatkan kemampuan melakukan Critikal book Review. C. Manfaat CBR 1. Membantu pembaca mengetahui gambaran dan penilaian umum dari sebuah buku atau hasil karya lainnya secara ringkas. 2. Mengetahui kelebihan dan kelemahan buku yang diresensi. 3. Mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan. CRITICAL BOOK REVIEW

4

4. Menguji kualitas buku dengan membandingkan terhadap karya dari penulis yang sama atau penulis lainnya. 5. Memberi masukan kepada penulis buku berupa kritik dan saran terhadap cara penulisan, isi, dan substansi buku.

IDENTITAS BUKU UTAMA

Judul

Pendidikan Kewarganegaraan

Cetakan

Pertama

Pengarang

Apiek gandamana

Penerbit

Harapan Cerdas

Tahun Terbit

2019

ISSBN

978-602-5799-426

IDENTITAS BUKU PEMBANDING

Judul

Pendidikan kewarganegaraan

Cetakan

Pertama

Pengarang

Muhammad Junaidi, SH, I, MH

Penerbit

GRAHA ILMU

Tahun Terbit

2013

ISSBN

978-602-262-022-8

CRITICAL BOOK REVIEW

5

BAB II

PEMBAHASAN

Ringkasan Buku Utama BAB I HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MATERI PEMBELAIARAN 1. Pendahuluan Sesara konsertual. pendidikan kewarganiegarazan di Indonesi als dilaksamalkan dalam rangka mewujudkan amanat pendidikan nasional Dalam Undang-Undang No. 20 Talnun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dinyatałan bahwa pendidikan nasional herfungsi Nasional diorganisasil tujuan . mengembangkan kemampuan das membangun watak seita e yang bermartabat dailam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa" Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah belajar tentang ke Indonesiaan, belajar unuk menjadi manusia yang Indonesia, rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia (Nurwardani 2016:1). Peristiwa yang merupakan kaum intelektual atau bisa disebut dengan agen perubahan sangat perlu untuk memahami Indonesia Indonesia dan memiliki rasa kebangsaan akan tanah air Indonesia. Dengan demikian ia menjadi warga negara yang diharapkan mempunyai sikap kritis analitis bersikap dan bertindak demokratis dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan undangundang Dasar NRI 1945 2. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan Kewarganegaraan dibentuk oleh dus kata, ialah katai "pendidikan" dan kata "kewarganegaraan". Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal Ayat (I) definisi pendidikan sebagai berikut; pendidikan aćalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, keerdacan. akhlak mulia, serta

CRITICAL BOOK REVIEW

6

kelerampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1) Menurut winataputra( Winarno 2014 : 16) Pendidikan Kewarganegaraan sudah menjadi bagian dari instrumentasi serta praksis pendidikan nasional Indonesia dalam status. pertama sebagai mata pelajaran di sekolah kedua sekolah mata kuliah perguruan tinggi ketiga Sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka program pendidikan guru ke-4 sebagai pedoman pendidikan politik yang dikemas dalam bentuk Penataran penuh Penghayatan dan pengamatan Pancasila atau jasa jenisnya yang pernah dikelola oleh pemerintah sebagai salah satu program kelima sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individual dan kelompok pakar terkait yang dikembangkan sebagai landasan dan kerangka berpikir mengenai Pendidikan Kewarganegaraan pertama kedua ketiga dan keempat.7 Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan pengertian pendidikan kewarganegaraan adalah mata peljaran atau mata kuliah yang membentuk peserta didik menjadi warga negara yang berkarakter, cerdas, terampil, dan bertanggang jawab sehingga dapat berperan aktif dalam masyarakat, bangsa, dan negara sesuai ketentuan Pancasila dan UUD NRI 1945. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan proses pembelajaran yang berusaha untuk membangun civic knowledge, skill dan disposition peserta didik sehingga tujuan untuk membangun warga negara yang baik dapat terwujud. Dengan demikian Seorang warga néeara pertama -tama perlu memiliki pengetahuan kewarganegaraan yang baik, torutama pengetahuan di bidang poltik, hukum dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Selanjutnya seorang warga negara diharapkan memiliki keterampilan micektual misupun secara partisipatif dalam berepara. Pada akhimya, pengetahuan dan keterampifannya itu ala mermbentuk suatu karakter atau watak yang baik, sehirgga menjadi sikap dan kebiasaan dalam berbangsa dan bernegara Karakter atau sikap hidup sehari hari yang mencerminkan warga negara yang baik adalah mengetahui akan hak de kewajibannya sebagai warga negara. 3. Landasan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Landasan/dasar pembelajaran pendicikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah: 1) Landasan idiil yaitu Pancasila CRITICAL BOOK REVIEW

7

Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia ideologi adalah seperangkat nilai yang mengarahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2) Landasan ilmiah setiap warga negara diharapkan dapat berperan aktif dalam masyarakat agar berguna bagi bangsa dan negaranya serta mampu mengetik spasi perkembangan dan perubahan zaman di masa yang akan datang 3) landasan yuridis atau hukum 

Undang dasar negara Republik Indonesia 1945 undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945



undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional atau sisdiknas

4. Tujuan pendidikan kewarganegaraan Tujuan pendidikan kewarganegaraan menurut Kosasih tahun 1995 10 adalah sebagai berikut secara umum tujuan pendidikan kewarganegaraan harus mendukung keberhasilan pencapaian pendidikan nasional secara khusus tujuan pendidikan kewarganegaraan yaitu moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang mencerminkan iman dan takwa terhadap tuhan yang maha esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan perseorangan dan golongan hingga perbedaan pemikiran pendapatan atau kepentingan diatasi melalui masyarakat mufakat serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial rakyat indonesia.

Sedangkan tujuan pendidikan kewarganegaraan menurut Pusat Kurikulum 1. Berfikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan 2. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan bertindak secara (2003: 3) memberikan kompetensi sebagai berikut: kewarganegaraan cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain CRITICAL BOOK REVIEW

8

4. Berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfatkan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB II IDENTIAS NASIONAL MATERI PEMBELAJARAN 1. Pendahuluan Indonesia adalah negara yang memiliki keunikan di banding negara yang lain. Indonesia adalah negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia, negara tropis yang hanya mengenal musim hujan dan panas, negara yang memiliki suku, tradisi dan bahasa terbanyak di dunia. Itulah keadan Indonesia yang bisa menjadi ciri khas yang membedakan dengan bangsa yang lain (Dirjendikti, 2012:11). Identitas nasional pucuk pada identitas-identitas yang bersifat nasional identitas nasional merupakan suatu transmisikan dari masa lalu dan di rasakan sebagai pemilik bersama sehingga tampak kelihatan di dalam keseharian tingkah laku seseorang dalam komunitasnya ( tilar 2007:7) 2. Pengertian Identitas Nasional Setiap bangsa memiliki karakter dan identitasnya masing-masing bila mendengar bangsa barat tergambar masyarakat yang kehidupannya cenderung bebas dan baju dalam ilmu pengetahuan teknologi apabila mendengar bangsa Jepang bergambar masyarakat penuh disiplin dan berteknologi tinggi namun tetap melaksanakan tradisi adat istiadat ketimuran nya bagaimana dengan Indonesia bangsa Indonesia tergambar dengan keramahan kekayaan budaya dan atau bineka. Bangsa Indonesia adalah bangsa agraris sebagai besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani hal secara umum di sebagian suku-suku Indonesia adalah sistem paguyuban. Identitas nasional berasal dari kata National Identity dapat diartikan sebagai kepribadian nasional atau jati diri nasional kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa. kepribadian atau jati diri bangsa Indonesia akan berada dalam kepribadian diri CRITICAL BOOK REVIEW

9

bangsa Amerika Inggris dan lain-lain kepribadian atau jati diri nasional itu kita adopsi dari nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama yang tidak kebenarannya Jika ada yang orang yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah bangsa yang besar adalah bangsa yang berbudaya Maka itulah yang kita

katakan kepribadian atau jati diri nasional bangsa

Indonesia. Tilaar (2007) mengatakan identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa menurut nya bangsa adalah suatu keseluruhan dari seorang karena seorang individu memperoleh realitasnya. 3. Konsep bangsa Indonesia secara umum pengertian bangsa telah didefinisikan oleh para ahli mereka mengatakan bahwa pengertian bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terkait karena kesatuan bangsa di wilayah tertentu di muka bumi Terangkan pengertian bangsa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang pertama asal keturunan adat bahasa dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri. Dari nation yang sudah lama ada di kepulauan nusantara, seperti bangsa Batak bangsa Jawa, bangsa Minang, bangsa Minahasa, bangsa Papua dan sebagainya Demikian pula suku bangsa yang lainnya di nusantara termasuk suku-suku keturunan China, Arab, dan lainya yang telah menganggap kepulauan musantara ini sebagai tanah airnya Menurut Winarno (2007:42) faktor-faktor penting bagi pembentukam 

Adanya persamaan nasib, yaitu penderitan bersama dibawah penjajahan bangsa asing



Adamya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu Penjajahan



Adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah nusantara yang membentang dari sabang sampai marauke

4. Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai hangsa. Indonesia adalah sebagai berikut: bangsa asing penjajahan dari Sabang sampai Merauke. suatu bangsa. Menurut Tilaar (2007:32) seseorang termasuk bangsa Indonesia adalah seseorang yang memiliki perilaku tertentu yang merupakan perilaku Indonesia, perasaan-perasaan teutentu yang merupakan jati diri (identitas) bangsa indonesia bangsa Indonesia. CRITICAL BOOK REVIEW

10

4. Unsur-unsur pembentukan Identitas Nasional Dilihat dari proses lahirnya identitas nasional, maka identitas nasional itu sendiri dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: 1. Identitas kesukubangsaan (identity cultural unity) Cultural nity merujuk pada bangsa dalam pengertian k ebudayaan atau bangsa dalam arti sosiologis dan antropologis. Cultural unity disatukan oleh adanya kesamaan ras, suku, agama, adat budaya, keturunan, dan daerah asal. Unsur-unsur i menjadi identitas kelompok bangsa yang bersangkutan sehingga bisa dibedakan dengan bangsa lain. Identitas yang dimiliki oleh sebuah cultural unity bersifat ascribtife (sudah ada sejak lahir), bersifat alamiah, primer dan etnik. Setiap anggota cultural unity memiliki kesetiaan atau loyalitas pada identitasnya. 2. Identitas Kebangsaan (identity political unity) Political unity merujuk pada bangsa dalam pengertian politik yaitu bangsa -bangsa. kesamaan primordial dapat saja menciptakan bangsa tersebut untuk bernegara namun dewasa ini negara yang relatif homogen yang hanya terdiri dari satu bangsa tidak banyak terjadi. negara baru perlu menciptakan identitas yang baru untuk bangsanya yang disebut juga sebagai identitas nasional. kebangsaan merupakan kesepakatan dari banyak bangsa di dalamnya identitas bangsa yang bersifat buatan sekunder etis dan nasional (Budi Juliardi, 2016:36). beberapa bentuk identitas nasional Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut: 1.

bendera negara sang merah putih

2.

bahasa negara bahasa Indonesia

3.

lambang negara Garuda Pancasila

4.

lagu kebangsaan Indonesia Raya

5.

Pancasila sebagai dasar negara

6.

undang-undang NRI 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar negara

7.

Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara

8.

bentuk negara adalah kesatuan Republik Indonesia

9.

konsepsi wawasan nusantara

10. kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional

CRITICAL BOOK REVIEW

11

BAB III INTEGRASI NASIONAL Materi Pembelajaran 1. Pendahuluan Masalah integrasi nasional merupakan persoalan yang dialami hampir semua negara, terutama negara-negara yang usianya masih relatif muda, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan karena mendirikan negara berarti menyatukan orang-orang dengan segala perbedaan yang ada menjadi satu entitas kebangsaan yang baru menyertai berdirinya negara tersebut. Begitu juga negara Indonesia yang usianya masih relatif muda. Sejak proklamasi kemerdekaarn sampai sekarang negara Indonesia masih menghadapi persoalan bagaimana menyatukan penduduk Indonesia yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam suku, memeluk agama yang berbcda-beda, berbahasa dengan bahasa daeralh yang beranekaragam, serta memiliki kebudayaan daerah yang berbeda satu sama lain, untuk menjadi satu entitas baru yang dinamakan bangsa Indonesia. 2.Pengertian integrasi nasional Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya (Saafroedin Bahar,1998) Mengintegrasikan" berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisahpisah. Menurut Howard Wrigins (1996), integrasi berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadulkan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak menjadi satu bangsa. Tentang integrasi, (Myron Weiner (1971) dalam Ditjendikti, 2012:178) memberikan lima definisi mengenai integrasi, yaitu: 1. Integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu wilayah dan proses pembentukan identitas nasional, membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan pada ikatan- ikatan yang lebih sempit. 2 Integrasi menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompokkelompok sosial budaya masyarakat tertentu. 3. Integrasi menunjuk pada masalah menghubungkan antara pemerintah dengan yang diperintah Mendekatkan perbedaanCRITICAL BOOK REVIEW

12

perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. 4. Integrasi menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. 5. integrasi integrasi merujuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. sejalan tersebut definisi tersebut, Myron Weirner dalam

Ramlan Surbakti 2010

membedakan lima tipe integrasi yaitu 1. integrasi bangsa 2. integrasi wilayah 3. integrasi nilai 4. integrasi elit massa 5. integrasi tingkah laku atau perilaku integratif 3.Pentingnya Integrasi Nasional Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap masyarakat di samping membawakan potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerjasama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat, merupan potensi yang mengintegrasikan. .

Al Hakim (2001) mengemukana ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk

membangun wawasan kebangsaan Indonesia yang solid dan integrasi yang mantap serta kokoh. (1) Kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaan-perbedaan suku, agama, ras, dan golongan (SARA) dan keanekaragaman budaya dari adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di wilayah nusantara. Perbedaan-perbedaan itu bukanlah sebagai suatu hal yang harus dipertentangkan, akan tetapi harus diartikan sebagai kekayaan dan potensi bangsa. 4.Perkembangan Sejarah Integrasi di Indonesia Menurut Suroyo (Nurwardani, 2016:67-69), ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya, ada tiga model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia,

CRITICAL BOOK REVIEW

13

yakni 1) model integrasi imperium Majapahit, 2) model integrasi kolonial, dan 3) model integrasi nasional Indonesia. dalam sejarahnya penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut di lalui dengan tahapan sebagai berikut: 1. masa perintis 2. masa penegas 3. masa percobaan 4. masa pendobrak 5.Strategi Intergasi Dijelaskan oleh Ditjendikti (2012:190) dalam rangka mengupayakan terwujudnya integrasi nasional yang mantap ada beberapa strategi yang mungkin ditempuh, yaitu: (1) strategi asimilasi, (2) strategi akulturasi, dan (3) strategi pluratis. 6.Integrasi Nasional Indonesia Integrasi nasional dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horisontal. Dimensi vertikal dari integrasi adalah dimensi yang berkenaan dengan upaya menyatukan persepsi, keinginan, dan harapan yang ada antara elite dan massa atau antara pemerintah dengan rakyat. Jadi integrasi vertikal merupakan upaya mewujudkan integrasi dengan menjebatani perbedaan-perbedaan antara pemerintah dan rakyat. Integrasi nasional dalam dimensi yang demikian biasa disebut dengan integrasi politik. Sedangkan dimensi horisontal dari integrasi adalah dimensi yang berkenaan dengan upaya mewujudkan persatuan di antara perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, baik perbedaan wilayah tempat tinggal, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Jadi integrasi horisontal merupakan upaya mewujudkan integrasi dengan menjenbatani perbedaan antar kelompok dalam masyarakat. Integrasi nasional dalam dimensi ini biasa disebut dengan integrasi teritorial (Ditjendikti, 2012:192193).

BAB IV NEGARA DAN KONSTITUSI E. MATERI PEMBELAJARAN CRITICAL BOOK REVIEW

14

1. PENDAHULUAN Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu nega ardan harus tunduk pada kekuasaan negara, karena organisasi negara sifatnya mencakup semua orang yang ada di wilayahnya dan kekuasaan negara berlaku bagi orang-orang tersebut. Sebaliknya negara juga meniliki kewajiban tertentu terhadap orang-orang yang menjadi anggotanya. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintahan yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya kctenteraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa melalui organisasi negara kondisi masyarakat yang semacam itu sulit untuk diwujudkan, karena tidak ada pemerintahan yang mengatur kehidupan mereka bersama. 2.Konsep Negara Secara etimologi, kata negara berasal dari kata slaat (Belanda dan Jerman); state (Inggris); etat (Prancis); status atau statum (Latin). Dalam setiap kata tersebut berarti meletakkan dalam keadan 'berdiri; menempatkan'; atau membuat berdiri'. Secara historis pengertian negara berkembang sesuai denga kondisi masyarakat pada saat itu. Pada zaman Yunani kuno para ahli filsafat negara merumuskan pengertian negara secara beragam. Aristoteles (384-522 SM) merumuskan negara dalam bukunya politica yang disebut negara polis, yang saat itu masih dipahami dalam suatu wilayah terkecil.

3.Unsur-Unsur Negara Dari beberapa pengertian negara sebagaimana tersebut diatas, kita dapat mengidentifikasi beberapa unsur negara. Secara teoritis, berdasarkan Konvensi Montevideo tahun 1933 yang diselenggarakan oleh negara-negara Pan Amerika di kota Montevideo Uruguay, suatu negara harus mempunyai unsur-unsur terbentuknya negara, unsur negara dapat dibedakan menjadi unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Menurut Dikdik B. Arif (2014:92-95) unsur-unsur terbentuknya negara sebagai berikut: 1) Unsur Konstitutif Unsur konstitutif adalah unsur pembentuk yang harus dipenuhi agar terbentuk negara. Unsur ini terdiri atas rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat. Pertama, rakyat CRITICAL BOOK REVIEW

15

yaitu orang-orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah suatu negara, tunduk pada kekuasaan negara dan mendukung negara yang bersangkutan. 2) Unsur Deklaratif Unsur deklaratif adalah unsur yang sifatnya menyatakan, bukan mutlak harus dipenuhi. Unsur ini terdiri atas tujuan negara, adanya konstitusi, darn pengakuan dari negara lain Pertama, tujuan negara merupakan unsur deklaratif pertama yang menentukan arah penyelenggaraan negara 4.Teori Terbentuknya Negara Secara umum, untuk mempelajari asal mula terjadinya negara dapat digunakan pendekatan teoritis, yaitu suatu pendekatan yang didasarkan kerangka pemikiran logis yang hipotesanya belum debuting secara kenyataan. 5.Sifat Negara Negara sebagai salah satu bentuk organisasi mempunyai kekuasaan yang sifatnya berbeda dengan organisasi lainnya. Negara memiliki sifat-sifat khusus sebagai manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada negara saja, tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Secara umum setiap negara memiliki sifat memaksa monopoli dan sifat mencakup semua(budiardjo,2008:50). 1) sifat memaksa 2) sifat memonopoli 3) sifat mencakup semua 6.Tujuan dan Fungsi Negara Mengena tujuan negara ini, beberapa ahl telah mengemukakan pendapatnya yang beragam, antara lain 

Roger H Soltau, menyatakan bahwa tujuan negara adalah memungkinkan rakvatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkn (MIriam Budiardjo 200 45 )



Lord Shang mengemukakan bahwa di dalam seap negara terdapat subjek vang selalu berhadapan dan berentangan yaito pemer ntals dan rakyai Yang satu kual dan lainnya lemah Pihak pemerintah harus lebih kual darıpada rakyal Pemerintah harus selalu

CRITICAL BOOK REVIEW

16

berusaha lebib kuat daripada rakyat agai tidak teradı kekacauan dan anark (Solly Lubis. 1990 44 

Niccolo Machavelli 11429. 1527), mengemuk akan bahwa pemerintah harus senant iasa berusaha tetap berada di atas aliran-aliran yang ada dan betapa pun lemahnya pemexintah harus tetap memperlihaıkan bahwa pemerintahlah yang en bk Apbib konaiar dcemikan terepai makca banygk tangan terciptanya kemakmuran rakyal Inilah yang menjadi tujuan utama negara Kemudian Machiavelli mengemukakan bahwa pemerintah harus dapat bersikap sebagai singa bagi rakyatnya agar rakyat takut kepada pemerintah dan kadang-kadang harus bersikap sebagai kancil yang cerdik untuk menguasai rakyat nya.

Namun mengenai fungsi negara ini pun ada beberapa ahli yang telah mengemukakan pendapatnya, antara lain (F. Isjwara, l990:172-182) 1. Jacobsen dan Lipman mengemukakan bahwa fungsi negara dibedakan dalam 

Fungsi esensial, yaitu fungsi yang diperlukan demi kelanjutan negara dan meliputi pemeliharaan angkatan perang untuk pertahanan terhadap ar ataupun untuk menindak pergolakan dalam negeri, pemeliharaan angkatan kepolisian untuk menanggulangi kejahatan, pemeliharaan pengadilan, untuk mengadili pelanggar hukum, mengadakan serangan dari hubungan luar negeri, mengadakan pemungutan pajak, dan sebagainya



Fungsi jasa ialah seluruh aktivitas yang mungkin tidak akan ada apabila tidak diselenggarakan oleh negara, misalnya pemeliharaan fakir miskin, pembangunan jalan-jalan, jembatan, dan sebagainya.



Fungsi perniagaan ialah fungsi yang dapat diselenggarakan oleh individu dengan motif untuk memperoleh laba apabila fungsi ini tidak dilaksanakan sendiri oleh negara.

6. Pengertian Konstitusi Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara. Setiap negara pasti memiliki konstitusi. Karena tanpa adanya konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Sebagai hukum dasar negara, kostitusi berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam

CRITICAL BOOK REVIEW

17

kehidupan suatu negara. Jadi segala praktik-praktik dalam penyelenggaraan negara harus didasarkan pada konstitusi dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi tersebut. 7. Kedudukan Konstitusi Konstitusi

menempati

kedudukan

yang

sangat

penting

dalam

kehiduparn

ketatanegaraan suatu negara karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu. Meskipun konstitusi yang ada di dunia ini berbeda-beda baik dalam hal tujuan, bentuk dan isinya, tetapi umumnya mereka mempunyai kedudukan formal yang sama, yaitu sebagai 1. Konstitusi sebagai hukum dasar, karena ia berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. 2. Konstitusi sebagai hukum tertinggi, artinya bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi, secara hierarki mempunyai kedudukan lebih tinggi terhadap aturan-aturan lainnya, sehingga aturan-atur dengan undang-undang dasar. Sejarah Konstitusi di Indonesia Undang yang penting bagi kehidupan dari kenyataan sejarah Indonesia sendiri, ketika tanggal 7 Undang-Undang Dasar memegang perat suatu negara, terbukti pemerintah militer Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia melalui Perdana Menteri Koiso yang diucapkan pada September 1944, maka dibentuklah badan yang bernama Dokuritsu Zyunbi Choosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Di. Radjiman Wedyodiningrat dan Ketua Muda R.P. Socroso, yang tugasnya menyusun dasar Indonesia merdeka Amandemen atau Perubahan UUD NRI 1945 Amandemen dalam bahasa Inggris "amandemen" artinyap Mengamandemen artinya mengubah atau mengadakan perubahan yang mana menjadi hak parlemen untuk mengubah atau mengusulkan perubahan rancangan undang-undang dasar. Menurut Taufiqurohman Syahuri, (Winarno, 2007) istilah perubahan konstitusi itu sendiri mencakup dua pengertian, yaitu amandemen konstitusi (constitutional amandement) dan pembaruan konstitusi (constitutional reform).

CRITICAL BOOK REVIEW

18

BAB V HAK ASASI MANUSIA E. MATERI PEMBELAJAR 1.Pendahuluan Warga negara merupakan salah satu unsur pokok dalam suatu negara, selain adanya wilayah dan pemerintahan berada di suatu negara tentu perlu mengerti tentang status atau kedudukan baik menyangkut hak dan kewajibannya sebagai anggota dari sebuah negara. Sctiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan dan yang berdaulat. Semua orang yang kescjahteraan terhadap warga negaranya. 2.Konsep Warga Negara Warga negara dalam bahasa Inggris disebut "cilizen", dalam bahasa ng berarti penduduk sipil (citizen). Yunani "civics" (asal katanya civicus) ya Merujuk kepada bahasa Yunani kuno "polites" atau Latin "civis", yang didefinisikan sebagai anggota dari "polis (kota) Yunani Kuno atau "res publica" (perkumpulan orang-orang atau masyarakat) Romawi bagi persekutuan orang-orang di Mediterania kuno, yang selanjutnya ditransmisikan kepada peradaban Eropa dan Barat (Kalidjernih, 2007). Selanjutnya, Sri Wuryan dan Syaifullah (2009.108) menjelaskan bahwa warga negara dibagi ke dalam dua golongan, yaitu (1) yang menguasai atau yang memerintah, (2) yang dikuasai atau yang diperintah. Warga negara yang menguasai haruslah memiliki kebajikan dan keutamaan yakni sifat kebaikan dan kearifan. Berkaitan dengan posisi warga diperintah tidaklah berlaku untuk waktu yang selamanya. Dalam waktu tertentu keadaan itu bisa bertukar posisi, dimana yang diperintah berganti menjadi yang memerintah. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa seluruh warga negara adalah orang-orang bebas dan sederajat sehingga mereka semua harus siap negara yang memerintah dan yang sedia untuk memerintah dan diperintah, maka seluruh warga negara itu harus memiliki satu keutamaan dan kebajikan yang sama. Selanjutnya, Aristoteles menegaskan bahwa kebajikan yang harus dimiliki oleh seluruh warga negara k ialah kemampuan untuk menguasai dan dikuasai dengan ba kemampuan untuk memerintah dan diperintah dengan baik. 3.Warga Negara Indonesia CRITICAL BOOK REVIEW

19

Siapa warga negara Indonesia itu? Secara teoritis, upaya mendefinisikan warga negara dan siapa yang menjadi warga negara untuk suatu negara tidak yatan karena definisi warga negara untuk suatu negara berbeda dengan definisi warga negara untuk negara lainnya. Jauh sebelunm adanya konsep negara modern, Aristoteles (Barker, 1995: 84-85) pernah mengantisipasi bahwa "The defimition of a citizen is a question which is ofien emikian, ada suatu landasan pikir yang dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk mengetahui pengertian warga negara dan siapa yang menjadi warga negara. Dasar pertimbangan yang dimaksud adalah konstitusi negara. Aristoteles menyatakan "diferent constinutions require different types of good citizen" mudalh. Hal ini suatu ken disputed, there is no general agreement on who is a citizen". Namun d ataan ini memberikan indikasi bahwa untuk mengetahui pengertian warga Perny negara serta siapa yang menjadi warga negara suatu negara tergantung konstitusi yang berlaku di negara tersebut. Saat ini undang-undang tentang kewarganegaraan republik Indonesia yang berlaku yang berlaku adalah UU No. 12 Tahun 2006 yang menurut para ahli mencerminkan penghargaan dan menghilangkan diskriminasi. Tentang siapa warga negara Indonesia, dinyatakan pada pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006, yaitu: 1) setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undangundang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. 2) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah yang Ibu warga negara Indonesia 3) anak yang lahir dari perkawinan sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing 4) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia 5) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari sore Ibu warga negara Indonesia tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asalnya ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anda tersebut 4.Asas Kewargancgaraan Seseorang dapat dinyatakan sebagai warga negara apabila memenuhi ketentuanketentuan dari suatu negara. Ketentuan ini biasanya ini menjadi asas atau sebagai pedoman untuk menentukan kewarganegaraan seseorang. Setiap negara memiliki kebebasan dan CRITICAL BOOK REVIEW

20

kewenangan

untuk

menentukan

asas

kewarganegaraannya.

Dalam

penentuan

kewarganegaraan ada 2 (dua) asas atau pedoman, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegraan berdasarkan perkawinan. Tetapi dalam berbagai literatur hukum dan dalam praktek, dikenal adanya tiga asas kewarganegaraan, masing- masing adalah ius soli, ius sanguinis dan asas campuran. Dari ketiga asas itu, yang dianggap sebagai asas yang utama adalah asas ius soli dan ius sanguinis (Asshiddiqie, 2006: 132). 5.Cara Memperoleh dan Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia Dalam

literatur

hukum

di

Indonesia,

biasanya

cara

memperoleh

status

kewarganegaraan hanya terdiri atas dua cara, yaitu status kewarganegaraan dengan kelahiran di wilayah hukum Indonesia dan dengan cara pewarganegaraan atau naturalisasi (naturalization). Dalam praktek ketatanegaraan di berbagai negara paling tidak terdapat 5 cara untuk memperoleh kewarganegaraan. Di India misalnya telah dikembangkan 5 praktik tersebut sejak tahun 1950, bahkan di Inggris terdapat 9 (sembilan) kategori kewarganegaraan (Jimly Assiddiqie, 2006: 146). Adapun 5 (lima) prosedur metode perolehan status kewarganegaraan yang dikenal dalam praktik tersebut adalah: 1. Citizenship by birth Adalah cara perolehan ke yang lahir dalam wilayah hukum suatu negara, yang menganut prinsip tus so sebagaimana dikemukakan di atas, maka yang bersangkutan secara langsung mendapatkan status kewarganegaraan, kecuali apabila yang bersangkutan ternyata menolak atau mengajukan. warganegaraan berdasarkan kelahiran. 2. Citizenship by descent Adalah cara perolehan kewarganegaraan berdasarkan keturunan, di mana seseorang yang lahir di luar wilayah suatu negara dianggap sebagai warga negara karena keturunan, apabila pada waktu yang bersangkutan dilahirkan, kedua orang tuanya adalah warga negara dari negara tersebut. 3. Citizenship by naturalisation Adalah pewarganegaraan orang asing melalui permohonan menjadi warga negara setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan. memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan dalam BAB II UU No. 12 Tahun 2006 pasal S dan 9. Pasal 8 Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui kewarganegaraan. 4. Citizenship by registration Adalah perolehan kewarganegaraan bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dianggap cukup dilakukan melalui prosedur

CRITICAL BOOK REVIEW

21

administrasi pendaftaran yang lebih sederhana dibandingkan dengan metode naturalisasi yang lebih rumit. 5. Citizenship by incorporation of territo Adalah proses pewarganegaraan karena terjadinya perluasan wilayah negara. 6.Konsep Dasar Hak Asasi Manusia (HAM) Dewasa ini isu mengenai HAM telah menjadi perhatian dunia, bahkan tidak jarang suatu negara dalam memberikan bantuan atau kebijakan lainnya dikaitkan dengan pelaksanaan HAM. Sejumlah negara maju mencanangkan HAM sebagai bagian dari program nasionalnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menjadikan HAM sebagai salah satu agenda yang perlu ditangani secara serius. Penghormatan terhadap HAM telah menjadi ukuran bagi diakuinya suatu pemerintahan. Pemerintah suatu negara yang tidak menghargai HAM mendapat kecaman bahkan bisa dikucilkan dari pergaulan internasional (Winataputra, 2010). Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM) 1. Piagam Madinah (Madinah 622) Pada masa kenabian, di Kota Madinah disusun sebuah Piagam Madinah (Shahifatul Madinah atau Mitsaagu al Madinah). Piagam ini merupakan dokumen kesepakatan masyarakat Madinah untuk melindungi dan mejamin warga masyarakat tanpa memandang latar belakang, suku, ng tradisi hak-hak sesama dan agama. Piagam Madinah bersifat revolusioner, karena menenta kesukua n orang-orang Arab pada saat itu. 2. Magna Charta (Inggris 1215) Di kawasan Eropa, pada tahun 1215 lahir Magna Charta. Piagam ini menupakan perjanjian antara Raja John dari I nggris dan sejumlah bangsawarn Melalui piagam ini, raja harus mengakui beberapa hak dari para bangsawarn sebagai imbalan untuk dukungan mereka dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan perang. 3. Declaration of Independence (Revolusi Amerika 1276)Declaration of Independence yan Amerika dari tanga Thomas Jefferson yang bersumber dari ajaran Montesquieu yang lebih modern ditandai dengan lahirnya rupakan deklarasi kemerdekaan Inggris pada 4 Juli 1776.

CRITICAL BOOK REVIEW

22

4. Declaration des Droits de'i lhomme et du Citoyen (Revolusi Prancis 1789) Di Prancis, pada tahun 1789 lahir pernyataan Declaration des Droits de i lhomme et du Citoyen atau pernyataan hak-hak manusia dan warga negara. Prinsip-Prinsip Hak Asasi(HAM) Menurut Didik B. Arif (2014: 133-134) menjelaskan, ada beberapa prinsip pokok yang terkait dengan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, dan perlindungan HAM. Prinsipprinsip tersebut adalalh: 1. Prinsip universal, bahwa HAM itu berlaku bagi semua orang, apa pun jenis kelaminnya, statusnya, agamanya, suku bangsa atau kebangsaannya. 2. Prinsip tidak dapat dilepaskan (inalienable), yaitu siapapun, dengan alasan apapun, tidak dapat dan tidak boleh mengambil hak asasi seseorang. Seseorang tetap mempunyai hak asasinya kendati hukum di negaranya tidak mengakui dan menghormati hak asasi orang itu atau bahkan melanggar hak asasi tersebut. Prinsip keseimbangan, artinya bahwa perlu ada keseimbangan dan keselarasan diantara HAM perorangan dan kolektif di satu pihak dengan tanggung jawab perorangan terhadap individu yang lain, masyarakat dan bangsa di pihak lainnya. Hal ini sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Keseimbangan dan keselarasan antara kebebasan dan tanggung jawab merupakan faktor penting dalam penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM. 6. Prinsip partikularisme, yaitu bahwa kekhususan nasional dan regional serta berbagai latar belakang sejarah, budaya, dan agama adalah sesuatu yang penting dan harus terus menjadi pertimbangan. HAM dalam UUD NRI 1945 Hak-hak asasi manusia sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filosofis tentang manusia yang melatar belakanginya. Menurut Pancasila sebagai dasar dari bangsa Indonesia hakikat manusia adalah tersusun atas jiwa dan raga, kedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi, adapun sifat kodratnya sebagai mahluk individu dan makhluk sosial. Dalam pengertian inilah maka hak-hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan hakikat kodrat manusia tersebut. Konseksuensinya dalam realisasinya maka hak asasi manusia senantiasa memilik hubungan yang korelatif dengan Wajib asasi manusia karena sifat kodrat manusia sebaga individu dan mahluk sosial. Tujuan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal maupun material tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi CRITICAL BOOK REVIEW

23

seluruh warganya dengan suatu undang-undang terutama untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi untuk kesejahteraan hidup bersama. Bab VI Demokrasi 1. Pendahuluan Pada tahun 1949 menyatakan bahwa mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial, yang diperjuangkan oleh para penduduknya yang berpengaruh Miriam Budiardjo 2019. hal tersebut tidaklah berlebihan sebab sebagai suatu sistem demokrasi telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat berbangsa dan bernegara Pada hampir sebagian besar negara di dunia. Mengapa demokrasi cenderung menjadi pilihan, dan mengapa ia diperlukan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat berkenaan dengan pertanyaan berikut ukiran Dahl dalam bukunya Wan demokrasi menyatakan bahwa dibandingkan dengan alternatif manapun yang mungkin ada demokrasi paling tidak lebih unggul dalam 10 hal yaitu (1) demokrasi menolong mencegah timbulnya pemerintah oleh kaum otokrat yang kejam dan (2) demokrasi menjamin bagi warga negaranya sejumlah hak asasi yang tidak diberikan dan tidak dapat diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis (3) demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negara daripada alternatif lain yang memungkinkan (4) demokrasi membantu orang-orang untuk melindungi kepentingan pokok mereka (5) hanya pemerintah yang demokrasi yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang yang untuk menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri yaitu untuk hidup di bawah hukum yang mereka pilih sendiri.(6) hanya pemerintah demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya. (7) demokrasi Membantu perkembangan manusia lebih total daripada alternatif lain yang memungkinkan. (8)hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif tinggi. (9) negara negara demokrasi perwakilan modern tidak berperan satu sama lain dan 10 negaranegara dengan pemerintahan yang demokratis cenderung lebih makmur daripada negaranegara dengan pemerintahan tidak demokratis. 2. Konsep Demokrasi Kata demokrasi sudah terbiasa terdengar di kalangan masyarakat umum dalam berbagai peristiwa dan konteks, kita sering menyebutkan. Kata demokrasi dan demikian pula CRITICAL BOOK REVIEW

24

dalam bentuk sifatnya yaitu demokratis kita gunakan untuk berbagai tingkatan mulai individu masyarakat bangsa maupun negara. Walaupun demikian Kata demokrasi, ataupun sifat demokratis tidak jarang dipakai dalam kontek yang justru bertentangan dengan makna demokrasi itu sendiri secara etimologi Kata demokrasi berasal dari istilah demokrasi yang berarti rule of Survival merupakan paduan dari 2 kata demos berarti rakyat dan Kratos berarti kekuasaan power atau pemerintahan. 3. Bentuk Demokrasi Menurut Budi juliardi (2016:88-89) menjelaskan secara teoritis demokrasi yang dianut oleh negara-negara di dunia terbagi menjadi dua yaitu: 1. Demokrasi langsung direct demokrasi yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum dan undang-undang. 2. Demokrasi tidak langsung indirect demokrasi yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui Sistem perwakilan yang biasa dilakukan melalui pemilihan umum. Dalam hubungannya dengan implementasi ke dalam sistem pemerintahan demokrasi melahirkan sistem yang bermacam-macam seperti demokrasi dengan sistem presidensial demokrasi dengan sistem parlementer dan demokrasi dengan sistem referendum. 4. Prinsip-Prinsip Demokrasi Menurut Ranney ada empat prinsip yang terkait dengan pemerintahan demokrasi yaitu : 1. Kedaulatan rakyat 2. Persamaan politik 3. Konsultasi kepada rakyat 4. Mayoritas Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis, apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendpaatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil (Nurwardani 2016: 172-173). Berikut Penjelasan dan pernyataan dia atas : 5. Demokrasi di Indonesia CRITICAL BOOK REVIEW

25

Demokrasi Indonesia dikatakan demokrasi Pancasila dimana prinsip-prinsip demokrasi yang dijalankan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit sebagai berikut : 1. Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilainilai Pancasila baik sebagai pedoman penyelenggaraan maupun, sebagai cita-cita dua secara sempit demokrasi. Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang penting yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila demokrasi. 2. Pancasila dalam arti sempit adalah berdasar pada sila keempat Pancasila yaitu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan demikian, demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah masalah pengambilan keputusan yaitu pengambilan keputusan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan wujud dari pengambilan keputusan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan adalah musyawarah mufakat.

6. Pendidikan Demokrasi Pendidikan demokrasi diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negaranya agar memahami menghayati mengamalkan dan mengembangkan konsep prinsip dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat. S. winataputra pada dasarnya pendidikan demokrasi dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu : 1. Pendidikan demokrasi secara formal pendidikan yang lewat tatap muka diskusi timbal balik presentasi serta studi kasus. 2. Pendidikan demokrasi secara informal pendidikan yang lewat tahap pergaulan di rumah maupun masyarakat sebagai bentuk aplikasi nilai demokrasi demokrasi sebagai hasil interaksi terhadap lingkungan sekitarnya dan langsung dapat dirasakan hasilnya pendidik. 3. Pendidikan demokrasi secara non formal pendidikan yang melewati lingkungan masyarakat secara lebih makro karena pendidikan luar sekolah memiliki parameter CRITICAL BOOK REVIEW

26

yang signifikan terhadap pembentukan jiwa seseorang seperti kelompok masyarakat lembaga swadaya partai politik dan lain-lain BAB VII NEGARA HUKUM 1. Pendahuluan Indonesia adalah salah satu negara yang merupakan negara hukum, kedudukan Indonesia sebagai bidang lain, realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan hukum yang melekat pada masyarakat yang multi etnis dan multikultur istilah negara hukum tidak asing lagi dalam pengetahuan ketatanegaraan sejak zaman dulu hingga sekarang ini. Indonesia adalah negara hukum artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan serta kemasyarakatan berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Menurut di bawah negara hukum Indonesia lahir bukan sebagai manifestasi dari tuntutan kebebasan lawan absolutisme akan tetapi terdorong oleh keinginan baik menuju terwujudnya cita-cita nasional yang telah disepakati bersama. 2. Pengertian Negara Hukum Thomas Hobbes dalam bukunya leviathan pernah mengatakan homohominilupus artinya manusia adalah Serigala bagi manusia lainnya.manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya nafsu yang memiliki manusia ada yang baik ada yang tidak baik inilah salah satu argumen Mengapa aturan hukum diperlukan. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara, dengan adanya keadilan dalam masyarakat maka, akan tercapai kebahagiaan dalam masyarakat itu untuk mendasari keadilan tersebut pada setiap warga negara perlu diajarkan norma Susila agar mereka menjadi warga negara yang baik, demikian pula peraturan hukum yang sesungguhnya itu hanya ada apabila peraturan dimaksudkan mencerminkan keadilan dalam pergaulan hidup antar warga negara (Arumandi dan Sunarto 1990). Ketentuan pasal 1 ayat 3 berasal dari penjelasan UUD NRI 1945 yang diangkat ke dalam UUD NRI 1945 negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum CRITICAL BOOK REVIEW

27

untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan tidak bertanggung jawabankan. Mustafa Kamal 2003 dalam negara hukum kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan

kedaulatan

hukum

atau

supremasi

hukum

dan

bertujuan

untuk

menyelenggarakan ketertiban Hukum Dasar yuridis. Bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada pasal 1 ayat 3 UUD negara RI 1945. Amandemen ketiga Negara Indonesia adalah negara hukum konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis dan terlindungi hak asasi manusia serta kesejahteraan yang berkeadilan lebih lanjut Djoko Sutomo menjelaskan negara menurut UUD NKRI 1945 didasarkan pada aturan hukum karena negara dipandang sebagai subjek hukum Jadi jika bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena kesalahan hukum membentuk dasar dari tindakan masing-masing negara ada 4 alasan mengapa negara mengatur dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum 1 demi kepastian hukum 2 tuntunan tuntutan perlakuan yang sama 3 legitimasi demokrasi keempat tuntutan akal budi.

3. Konsep Negara Hukum Konsep negara hukum yang berkembang pada abad 19 cenderung mengarah pada konsep negara hukum formal yaitu pengertian negara hukum dalam arti sempi,t dalam konsep ini negara hukum diposisikan ke dalam ruangan gerak dan peran yang kecil atau sempit pemerintah dan unsur-unsur lembaganya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terikat oleh hukum yang berlaku peran pemerintah sangat kecil dan pasif. Unsur-unsur rule of Law dalam arti yang klasik sebagaimana yang dikemukakana av dicey dalam Introduction To The Law of the Constitution mencakup tiga hal yaitu : 1. Supermasi aturan aturan hukum atau supremacy of the law tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang dalam arti seseorang boleh dihukum apabila melanggar hukum. 2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum Equality before the law ketentuan ini berlaku untuk orang biasa maupun pejabat. 3. Terjamin hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan keputusan pengadilan.

CRITICAL BOOK REVIEW

28

Budiardjo atau Tukiran taniredja at all 2017. Menjelaskan pada tahun 1965 International commision of jurist organisasi ahli hukum internasional dalam Konferensi di Bangkok memperluas konsep rule of Law ditemukan bahwa syarat syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dibawah rule of Law adalah : 1. Perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara proses prosedur untuk memperoleh perlindungan atas hak yang terjamin. 2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. 3. Pemilihan umum yang bebas. 4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat. 5. Kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi dan beroposisi. 6. Pendidikan kewarganegaraan. Menurut Budiardjo 1982 menyimpulkan bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai demokratis perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut : 1. Pemerintahan yang bertanggung jawab. 2. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan kepentingan dalam masyarakat yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi. 3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik. 4. Media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat. 5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan. Lima konsep negara hukum Konsep ini dikenal dengan The rule of Law yang menurut Av Dicey konsep negara hukum harus mengandung tiga unsur yaitu : 1. Supremasi of Law bahwa dalam suatu negara hukum mempunyai kedudukan yang tertinggi agar pelaksanaan kekuasaan pemerintahan tidak menyimpang dari undang-undang. 2. Equality before the law bahwa dalam negara hukum kedudukan warga negara termasuk pejabat pemerintah adalah sama dan tidak ada beda di muka hukum. 3. Human Rights yang terutama ada tiga yaitu (a) The right of personal Freedom merupakan hak kemerdekaan pribadi berupaya hak untuk melakukan yang CRITICAL BOOK REVIEW

29

dianggap baik bagi dirinya tanpa merugikan orang lain ataupun menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekelilingnya, (b) The to freedom of discussion hak kemerdekaan berdiskusi yaitu hak untuk memberikan pendapat dan kritik dengan ketentuan harus pula bersedia mendengar kata memperhatikan pendapat dan kritik orang lain. (c)Ppublik meeting hak kemerdekaan dan hak ini harus dibatasi jangan sampai menyebabkan atau menyebarkan kekacauan sehingga perdamaian menjadi rusak.

4. Konsep Negara hukum (Eropa Kontinetal ) Tukiran Taniredja rt al (2017:140-141) menjelaskan mengenai konsep negara hukum aliran eropa kontinental dan anglo saxon sebagai berikut : No

Teori

Penjelasan

1

Immanuel Kant

Konsep negara hukum kant mengandung dua unsur penting yaitu : (1) Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusi adan (2) Pemisahan kekuasaan (Busrh dan Busroh, 1985:1 11)

2

F.J Stahl

Konsep negara hukum stahl sering disebut negara hukum dalam arti formal. Stahl berpendapat, bahwa negara hukum harusla memenuhi empat unsur penting yaitu (1) adanya perlindungan hak asasi manusia (2)Pemisahan kekuasaan, (3) setiap tindakan pemerintahan peraturan

harus

didasarkan

perundang-undangan

pada

dan

(4)

adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri. 3

Paul Scholten

Menurut Natohamidjojo (1970:25-26) asas ini meliputi dua segi yaitu 1) manusia itu mempunyai suasana tersenidiri,yang

pada

asasnya terletak di luar wewenang dan 2)

CRITICAL BOOK REVIEW

30

pembatasan asuasan manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan undang-undang dengan peraturan umum.

5. Makna Indonesia Negara hukum Negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan maksudnya rumusan ini ke dalam UUD NRI 1945 merupakan salah satu contoh pelaksanaan kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan UUD NRI 1945 yakni kesepakatan untuk memasukkan hal-hal normatif yang ada di dalam penjelasan kedalam pasal-pasal. Makna negara Indonesia sebagai negara hukum Dinamis esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif adaptif dan progresif akomodatif artinya mampu menyerap menampung keinginan masyarakat yang dinamis makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom pelindung masyarakat adaptif artinya Mampu menyesuaikan dinamika perkembangan zaman sehingga tidak pernah usang progresif artinya selalu berorientasi kemajuan reseptif masa depan makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktik yang mencairkan kebekuan keburukan dogmatika hukum dalam menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat Ditjen Dikti 2012. 6. Implementasi hukum di Indonesia adalah negara hukum Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman (Sudikno Mertokusumo 1986:130) Menyatakan bahwa untuk mengekkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu : (1) Gerechigheit, atau unsur keadilan (2) Zeckmaessigkeit, atau unsur kemanfaatan (3) Sicherheit, atau unsur Kepastian. 1. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum artinya, bahwa dalam pelaksanaan hukum para aparat penegakan hukum harus bersikap adil. 2. Pemanfaatan selain unsur keadilan para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat.

CRITICAL BOOK REVIEW

31

3. Kepastian hukum unsur ketiga dari penegakan hukum adalah kepastian hukum artinya penegakan hukum pada hakikatnya nya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang.. Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban perlindungan warga negara dan keadilan dan kepastian hukum maka disusunnya peraturan peraturan yang disebut peraturan hukum peraturan hukum mengatur hubungan antar manusia yang satu dengan manusia lainnya disamping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara ada dua pembagian besar hukum yaitu satu hukum privat hukum yang mengatur hubungan manusia individu yang menyangkut kepentingan pribadi misalnya masalah jual beli sewa menyewa Pembagian warisan 2 hukum publik hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum Dalam rangka menegakkan hukum aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan sumber yang ada dalam hukum, sumber, hukum digolongkan menjadi dua yaitu 1. hukum material hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. 2. hukum formal atau disebut juga hukum acara peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material Dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI 1945 bukan hanya diperlukan pembaruan materi hukum tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparatur hukum sebagai pelaksanaan dan penegakan hukum di negara Indonesia pemerintah bukan hanya harus tunduk dan menjalankan hukum tetapi juga harus aktif memberikan penyuluhan hukum kepada segenap masyarakat agar masyarakat semakin sadar hukum Dengan cara demikian akan terbentuknya perilaku warga negara yang menjunjung tinggi hukum serta taat pada hukum nurwahdania at all 2016.

CRITICAL BOOK REVIEW

32

BAB VIII WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA 1. Pendahuluan Setiap bangsa mendapatkan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa berupa alam dengan segala isinya yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Demikian pula manusia sebagai ciptaan tuhan yang maha esa dibekali dengan akal budi yang mewajibkan untuk mengarungi samudra kehidupan ini dengan senantiasa dalam mengembangkan hubungan yang baik antar sesama lingkungan alam hubungan dan penciptaan. Manusia dan bumi merupakan dua unsur yang tidak dapat dipiasahkan setelah manusia membentuk kelompok dan membentuk kumpulan bangsa, manusia itu kemudian menyatakan, bahwa tana (bumi)yang dipijkannya sebagai tempat tinggalnya daoat dipisahkan, sudah barang tertentu perebutan ruang/wilayah akan tinggalnya tidak dapat dipisahkan, sudah barang tentu perebutan dengan apa yang dimilikinya. 2. Pengertian Geopolitik Istilah geopolitik semula diartikan oleh frederich ratzel 1844 sebagai ilmu bumi politik atau political geografi istilah ini kemudian dikembangkan dan diperluas oleh sarjana ilmu politik Swedia Rudolf kjellen 1864 dan Karl haushofer dari Jerman menjadi geografi politik dan disingkat geopolitik perbedaan dari dua istilah di atas terletak pada titik perhatian dan tekanannya Apakah pada bidang geografi atau politik ilmu bumi politik atau political Geografi mempelajari fenomena geografi dari aspek politik sedangkan geopolitik mempelajari fenomena fenomena politik dari aspek. Berdasarkan pengertian di atas geopolitik dapat diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh yang didorong oleh aspirasi National Geographic atau kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi wilayah atau teritorial dalam arti luas lautan negara yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara. (Kaelan dan Zubaidi 2007 : 122) 3. Paham geopolitik Indonesia Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dengan jelas tertuang di dalam Pembukaan UUD NRI 1945 CRITICAL BOOK REVIEW

33

bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai Tetapi lebih cinta kemerdekaan bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan Oleh karena itu wawasan nusantara adalah geopolitik Indonesia. Berdasarkan pengertian bahwa dalam wawasan nusantara terkandung konsepsi geopolitik Indonesia yaitu unsur ruang yang kini berkembang tidak saja secara fisik geografis melainkan dalam pengertian secara keseluruhan.

4. Konsep dasar wawasan nusantara Wawasan nusantara merupakan cara pandang cara melihat cara meninjau bangsa Indonesia terhadap terhadap diri dan lingkungannya wawasan ini berkembang Berdasarkan sejarah. Budaya, falsafah keadaan geografis serta kepentingan bangsa yang bersangkutan wawasan nusantara. bagi bangsa Indonesia merupakan pegangan dalam menyikapi permasalahan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan nasional Wawasan nusantara. Sebagai wawasan Nasional Indonesia merupakan penjabaran tujuan nasional yang telah dijelaskan dengan kondisi posisi dan geografis Indonesia dan merupakan pedoman pola pikir serta pola tindak dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional. Sifat dan ciri wawasan Nusantara 1. Manunggal maksudnya keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam segala aspek kehidupan baik aspek alamiah maupun aspek sosial Manunggal meliputi a) Manunggal di bidang wilayah maksudnya wilayah Republik Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil dan dipisahkan serta dihubungkan oleh lautan dan selat harus dijaga dan usahakan tetap menjadi satu kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya. b) Manunggal di bidang bangsa bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan berbicara di dalam berbagai macam bahasa daerah c) Maunggal di bidang politik karena bahasa Indonesia hanya mengenai satu ideologi yaitu ideologi Pancasila maka di bidang politik perlu diwujudkan membina kestabilan politik . d) Manunggal di bidang ekonomi bahwa kekayaan wilayah bangsa yang baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa dan 2 kebutuhan hidup sehari-hari tersedia merata di seluruh wilayah indonesia. CRITICAL BOOK REVIEW

34

e) Manunggal di bidang sosial bahwa masyarakat Indonesia adalah satu berkehidupan bangsa harus merupakan satu kehidupan homogen dengan tingkat kemajuan masyarakat yang seimbang . f) Manunggal di bidang kebudayaan bahwa kebudayaan Indonesia adalah salah satu corak agama Buddha yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa. g) Manunggal di bidang pertahanan keamanan bahwa seluruh kepulauan nusantara harus merupakan satu kesatuan pertahanan dan keamanan h) Manunggal di bidang psikologi bahwa secara psikologis bangsa Indonesia merasa dirinya satu merasa senasib dan sepenanggungan sebangsa dan setanah air. i) Berkeseimbangan bahwa selain orientasi hidup meninggal harus juga berimbang antara dunia dan akhirat antara jiwa dengan pikiran. 2. Utuh menyeluruh artinya untuh menyeluruh bagi nusantara dan rakyat indonesia sehingga merupakan satu kestuan yang bulat dan tidak dapat dipecah-pecah oleh kekuatan dan kekuasaan apapun dan bagaimana pun sesuai dengan satu nusa, satuu bangsa dan satu bahasa. BAB XI Ketahanan Nasional 1. Pendahuluan Dalam pembukaan UUD NRI 1945 menyatakan bahwa bangsa indonesia memiliki cita0cita yang luhur menjadi bangsa yang adil dan makmur. Untuk mencpai cita-cita tersebut setiap bangsa selalu menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan. Maka setiap bangsa harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan kekuatan agar dapat memiliki ketahanan nasional. 2. Pengertian Ketahanan Nasional Ketahanan nasional merupakan istilah khas indonesia yang muncul pada tahun 1960an. Istilah ketahanan nasional dalam bahasa inggris bisa disebut sebagai national resillence. Dalam terminologi barat, terminologi yang kurang lebih semakna dengan ketahanan nasional, dikenal dengan istilah national power (kekuatan nasional) (Ditjendikti, 2012:153) Pada tahun 1973 Konsepsi ketahanan nasional dimasukkan ke dalam garis Besar Haluan Negara (GBHN), yakni mulai GBHN 1973 sampai dengan GBHN 1998. Adapun rumusan konsep ketahanan nasional dalam GBHN tahun 1998. Adalah sebagai berikut : CRITICAL BOOK REVIEW

35

1. Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, ancaman dan gangguan yag timbul baik dari luar maupun dalam. 2. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara 3. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial budaya dan ketahanan pertahanan keamanan 3. Sifat-sifat ketahanan Nasional Sifat-sifat ketahanan nasional adalah sebagai berikut : 1) Mandiri, artinya ketahanan nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan dan keuletan dan ketangguhan yang menyandang prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas dan kepribadian bangsa. 2) Dinamis, artinya ketahanan nasional tidaklah tetap melainkan dapat meningkat dan menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan startegisnya. 3) Manunggal, artinya ketahanan nasional memiliki sifat integrative yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi danselaras diantara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 4) Wibawa, artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dapat diwujudkan kewibaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. 5) Konsultasi dan kerjasama, artinya ketahanan nasional tidak menutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebh pada sikap konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Basrie mengemukakan bahwa unsur yang diperlukan untuk membangun ketahanan nasional yaitu : 1. Ketahanan individu yaitu ketahanan dimiliki oleh seorang warga negara yang sehat jasmani dan rohani 2. Ketahanan keluarga yaitu ketahanan dimiliki oleh suami istri dan anak dalam keluarga yang harmonis dalam menciptakan kerukunan.

CRITICAL BOOK REVIEW

36

3. Ketahanan wilayah yaitu ketahanan yang dimiliki oleh masyarakat di daerah dengan menciptakan stabilitas wilayah secara sejahtera dan aman. 4. Ketahanan nasional yaitu pertahanan yang dimiliki oleh negara untuk menciptakan stabilitas nasional. Menurut Hans morgenthau ada dua faktor yang memberikan kekuatan bagi suatu negara yaitu pertama faktor-faktor yang relatif stabil terdiri atas geografi dan sumber daya alam dan kedua faktor-faktor yang relatif berubah terdiri atas kemampuan industri militer demografi

karakter

nasional

moral

nasional

kualitas

diplomasi

dan

kualitas

pemerintahkualitas diplomasi.James Lee RayUnsur kekuatan nasional negara terbagi menjadi dua faktor, yaitu a.Tangible factors terdiri atas penduduk, kemampuan industry, dan militer. b. Intangible factors terdiri atas karakter nasional, moral nasional, dan kualitaS kepemimpinan. Kekuatan nasional menurut Palmer & PerkinsUnsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas tanah, sumberdaya, penduduk, teknologi, idiologi, moral, dan kepemimpinan.Unsur kekuatan nasional menurut Parakhas ChandraUnsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas tiga, yaitu a. Alamiah terdiri atas geografi, sumberdaya, dan penduduk; b. Sosial terdiri atas perkembangan ekonomi, struktur politik, budaya dan moral nasional; c. Lain-lain: ide, inteligensi, dan diplomasi, kebijakan kepemimpinan. 5. Konsepsi ketahanan nasional Tidak memandang aspek aspek astagatra secara terpisah melainkan secara berhubungan di mana aspek yang secara satu senantiasa berhubungan erat dengan lainnya sedangkan keseluruhannya merupakan suatu konfigurasi yang menimbulkan daya tahan nasional. 1) Ketahanan Nasional dari Aspek Tri Gatra a. Aspek kedudukan geografi

CRITICAL BOOK REVIEW

37

Geografi atau wilayah menentukan kekuatan nasional negara karena geografis dalam merupakan bentuk luas posisi geografis dan daya dukung wilayah negara apabila secara geografi memiliki potensi yang besar seperti wilayah luas dan strategis dapat menjadi modal besar dalam mendukung ketahanan nasional. b. Aspek kekayaan alam pada dasarnya sumber kekayaan alam dalam suatu wilayah kualitas maupun kuantitas yang sangat diperlukan bagi kehidupan nasional untuk keberadaan perlu dijaga kelestariannya. c. Aspek keadaan dan kemampuan penduduk masalah penduduk sangat besar pengaruhnya terhadap upaya Membina dan mengembangkan ketahanan nasional. 2) Ketahanan nasional dari Aspek Panca Gatra Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturanaturan dan norma-norma tertentu. Seperti yang telah disebutkan diatas, terdapat beberapa hal yang termasuk aspek pancagatra adalah sebagai berikut. a. Aspek Ideologi Aspek Ideologi suatu negara diartikan sebagai guiding of principles atau prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa. Ideologi adalah pengetahuan dasar atau cita-cita. Ideologi merupakan konsep yang mendalammengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diiperjuangkan dalam kehidupan nyata. Ideologi dapat dijabarkan ke dalam sistem nilai kehidupan, yaitu serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran dan doktrin. b. Aspek Politik Aspek Politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik dapat dibagi kedalam dua sektor yaitu sektor masyarakat yang memberikan input (masukan) dan sektor pemerintah yang berfungsi sebagai output (keluaran). Sistem politik yang diterapkan dalam suatu negara sangat menentukan kehidupan politik di negara yang bersangkutan. Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik adalah upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara keluaran dan masukan berdasarkan Pancasila yang merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila. c. Aspek Ekonomi CRITICAL BOOK REVIEW

38

Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang dan jasa secara merata ke seluruh wilayah negara. Upaya untuk menciptakan ketahanan ekonomi adalah melalui sistem ekonomi yang diarahkan untuk kemakmuran rakyat. d. Aspek Sosial Budaya Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan (ATHG). Gangguan dapat datang dari dalam maupun dari luar, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan hidup sosial NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Esensi ketahanan budaya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya dimana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. e. Aspek Pertahanan dan Keamanan Aspek Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

CRITICAL BOOK REVIEW

39

KELEMAHAN DAN KELEBIHAN ISI BUKU Kelebihan Isi buku Utama 

Dalam hal penjelasan buku utama lebih ringkas penjelasannya namun mudah dimengerti oleh para reviewer.



Banyak mencantumkan pendapat beberapa para ahli sehingga mendukung dalam kegiatan informasi



Mencantumkan ilustrasi tentang berbagai materi sehingga mendukung dalam hal pemahaman



Pada bab yang menjelaskan negara konsitusi pembahasan yang dijelaskan sangat menarik terdapat banyak penjelasan yang dicantumkan oleh para ahli tersebut.

Kelebihan buku Pembanding 

Pada buku pembanding materi yang disajikan terkait materi demokrasi buku pembanding lebih mendalam penjelasannya dibandingkan buku utama.



Banyak mencantumkan contoh-contoh pada setiap materi yang dicantumkan



Banyak mencantumkan juga para pendapat dari para ahli yang terkait



Banyak mencantumkan UUD yang terkait akan materi

Kelemahan Buku Utama 

Materi yang disajikan tidak mendalam, materi yang disajikan hanya dasardasar dari teori tersebut.



Mencantumkan skema dalam materi tetapi tidak ada penjelasan pada skema terkait materi tersebut.

Kelemahan Buku Pembanding 

Dalam hal penulisan materi tersebut penulisannya kurang rapi dan jarak yang digunakan dalam hal penulisaannya sangatlah rapat.



Tidak mencantumkan gambar-gambar ataupun ilustarsi tentang materi seperti yang ada di buku utama

CRITICAL BOOK REVIEW

40

BAB III

PENUTUP 3.1 Kesimpulan Pendidikan kewarganegaraan diselenggarakan untuk membekali para mahasiswa selaku calon pemimpin di masa depan dengan kesadaran bela Negara serta kemampuan berpikir secara komprehensif integral dalam rangka ketahanan nasional kesadaran bela Negara ini berwujud sebagai kerelaan dan kesadaran melakukan kelangsungan hidup bangsa dan Negara melalui bidang profesinya masing-masing.Berfikir secara komprehensif integral disini memmiliki pengertian berfikir secara menyeluruh tanpa keluar dari pokok permasalahan atau pembahasan.

3.2 Saran Sebagai seorang mahasiswa kita harus menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap indonesia agar terwujudnya kelangsungan hidup bangsa dan negara yang berfikir secara komprehensif.

CRITICAL BOOK REVIEW

41

DAFTAR PUSTAKA Gandamana Apiek, 2019. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi,Medan. HARAPAN CERDAS Junaidi Muhammad, 2013. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogayakarta, GRAHA ILMU

CRITICAL BOOK REVIEW

42