Pkn Kel 4.pptx

KELOMPOK 4 :  BAYU FAJAR PUTRA P.  MEILANIE DWI A.  DIANA KURNIA A.  APRIDAYA MANULANG  DALIFA RAMADHANI

      

NUR HALIMAH M. RIZKY NANDA NADYA MEYDITA HANIK YULFAH PUTU LIVIA CESY FERENITHA DUWI MEILIYANI

 Konstitusi adalah ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaran atau undang

undang dasar suatu negara. Menurut Suharizal, secara sederhana, pengertian konstitusi adalah sejumlah ketentuan hukum yang disusun secara sistematis untuk

menata dan mengatur pokok pokok struktur dan fungsi lembaga lembaga pemerintahan termasuk hal ihwal kewenangan dan batas kewenangan lembaga lembaga itu. Konstitusi juga berarti hukum dasar.

 Secara politis, konstitusi adalah kesepakatan penyerahan kekuasaan pada

kedaulatan yang lebih tinggi atau kontrak social  Secara sosiologis, konstitusi adalah kesepakatan individu – individu dalam

mendirikan organisasi sebagai payung untuk menaungi kehidupan dan eksistensi individu dalam hidup bermasyarakat  Secara yuridis, konstitusi adalah perjanjian tertulis dari kesepakatan yang berisi

tujuan dan aturan untuk mengatur para pihak yang bersepakatan tersebut.

 Secara garis besar : konstitusi bertujuan untuk membatasi tindakan sewenang-

wenang pemerintah, menjamin hak-hak pihak yang diperintah (rakyat) dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Pada hakekatnya tujuan konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusionalisme yang berarti pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah disatu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk dipihak lain.

 Memberikan suatu pembatasan yang sekaligus digunakan sebagai pengawasan

atas kekuasaan politik dari pemerintah.  Melindungi HAM .  Melepas kendali kekuasaan atas hadirnya penguasaan sendiri atau absolut.  Memberikan sebuah batasan-batasan berupa ketetapan pada setiap penguasa

didalam melaksanakan kekuasaannya.  Pedoman penyelenggaraan negara.

 Konstitusi sangat penting sebab mempunyai dua fungsi utama, yaitu :  Membagi kekuasaan dalam Negara.  Membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam Negara.  Ada tiga hal yang diatur dalam sebuah konstitusi, yaitu jaminan hak asasi bagi

seluruh warga Negara dan penduduk. Sistem ketatanegaraan yang mendasar. Kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga Negara.

 Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan istilah Undang-Undang Dasar

negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI 1945) yang merupakan fundamen atau hukum dasar yang menentukan keberadaan suatu negara. UUD Negara Republik

Indonesia 1945 diberlakukan setelah Indonesia merdeka yang disusun sesuai kebutuhan negara. UUD Negara Republik Indonesia 1945 memiliki sejarah yang dinamis sejalan dengan dinamika ketatanegaraan yang berlaku dan berkembang. Terdapat beberapa UUD NRI 1945 yang pernah berlaku di Indonesia yaitu Undang-

Undang Dasar 1945 (1945-1949), Konstitusi Republik Indoesia Serikat/ RIS (1949-1950), Undang-Undang Dasar Sementara/ UUDS (1950-1959), dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 mulai 1959 hingga sekarang yang telah mengalamai empaat kali amandemen dalam satu angkaian perubahan sejak 1999 hingga 2002.

 Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau lebih dikenal dengan sebutan Konstitusi

RIS adalah konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 1949 (yakni tanggal diakuinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS) hingga diubahnya kembali bentuk negara federal RIS menjadi negara kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950.

 Periode UUD 1945 masa orde baru 11 Maret 1966- 21 Mei 1998.  Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD

1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun pelaksanaannya ternyata menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 yang murni, terutama pelanggaran pasal 23 (hutang Konglomerat/private debt dijadikan beban rakyat Indonesia/public debt) dan 33 UUD 1945 yang memberi kekuasaan pada pihak swasta untuk menghancur hutan dan sumber alam kita.  Periode 21 Mei 1998- 19 Oktober 1999.  Pada masa ini dikenal masa transisi. Yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh

B.J.Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI.

 Momentum Pemilu 1955 diwarnai berbagai pergolakan di dalam negeri. Partai-

partai politik yang saling berebut pengaruh bertikai satu sama lain. Selain itu, beberapa daerah dilanda kekacauan akibat gangguan keamanan yang dilancarkan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pimpinan Kartosuwiryo. Walaupun demikian, Pemilu 1955 tetap dapat dilaksanakan dengan baik dan tercatat sebagai

pemilu pertama yang demokratis dalam sejarah Indonesia. Kondisi politik yang tidak stabil tersebut ditambah dengan kinerja Konstituante yang tidak berhasil merumuskan naskah konstitusi. Untuk itu pemerintah mencoba melakukan ikhtiar dengan menggagas perllunya kembali ke UUD 1945.