Pkn 7.docx

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN DINAMIKA SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

KELOMPOK 7 Nama Moderator : Taufikur Rahman

(30)

Notulis

: Dinda Aulia Zahra

(7)

Anggota

: Endri Mujiono

(10)

Erni Prawitasari

(11)

KELAS XII IPA 1

SMA N 1 PEGANDON TAHUN PELAJARAN 2017/2018

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN DINAMIKA SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

KELOMPOK 7 Nama Moderator : Taufikur Rahman

(30)

Notulis

: Dinda Aulia Zahra

(7)

Anggota

: Endri Mujiono

(10)

Erni Prawitasari

(11)

KELAS XII IPA 1

SMA N 1 PEGANDON TAHUN PELAJARAN 2017/2018 i

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyususnan makalah yang berjudul Dinamika Sistem Pemerintahan Di Indonesia. Tugas penulisan makalah ini di buat untuk melengkapi tugas pkn kelas XII SMA N 1 PEGANDON. Dalam penulisan makalah ini penulis merasa masih banyak kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini. Dalam penulisan makalah ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan makalah ini, khususnya kepada: 1. Bapak Suhanto selaku guru PKN kelas XII IPA 1 yang telah memberikan tugas dan petunjuk kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas makalah ini. 2. Bapak Sujarwo selaku Wali Kelas XII IPA 1 3. Teman – teman yang sudah membantu Penulis berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi kepada para pembaca.

ii

KATA MUTIARA  Jadikanlah karakter kita layaknya air, siapapun, apapun, dan sampai kapanpun akan terus dibutuhkan.  Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya, berikan aku 1 pemuda maka, niscaya akan kuguncangkan dunia. (Bung Karno).  Janganlah melihat ke masa depandengan mata buta! Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca bengala daripada masa yang akan datang.  Tuhan menciptakan bangsa untuk maju melawan kebohongan elit atas, hanya bangsanya sendiri yang mampu merubah nasib negaranya sendiri.  Jangan menyerah atas impianmu, impian memberimu tujuan hidup. Ingatlah, sukses bukan kunci kebahagiaan, kebahagianlah kunci sukses.  Seseorang akan mati, bangsa – bangsa akan bangkit dan runtuh, tetapi ide tetap hidup.  Jangan melihat masa depan di dalam cermin, karena semua yang anda lihat adalah apa yang ada di belakangmu.

iii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................................... ... i KATA PENGANTAR....... ..................................................................................................... .. ii KATA MUTIARA............. ..................................................................................................... . iii DAFTAR ISI........................ ................................................................................................... . iv BAB I PENDAHULUAN.... ................................................................................................... ...1 A. Latar Belakang Masalah .............................................................................................. ...1 B. Rumusan Masalah ...................................................................................................... ...1 C. Tujuan Penulisan ...................................................................................................... ...1 BAB II PEMBAHASAN ...................................................................................................... ...2 A. B. C. D.

Perkembangan sistem pemerintahan Indonesia dari tahun 1945 hingga sekarang ...... ...2 Ciri – ciri pokok sistem pemerintahan Republik Indonesia ......................................... ...3 Dampak amandemen UUD 1945 ................................................................................. ...4 Struktur ketatanegaraan RI sebelum amandemen ........................................................ ...4

BAB III PENUTUP........... .................................................................................................... ...5 A. Simpulan............... ...................................................................................................... ...5 B. Saran....................... .................................................................................................... ...5 DAFTAR PUSTAKA........ .................................................................................................... ...6

iv

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunya sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut. Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontiniu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh. Indonesia sebagai suatu negara yang independen memiliki suatu sistem yang digunakan untuk mengelola negaranya, sistem ini dikenal dengan sistem pemerintahan Indonesia. Dalam pertumbuhan dan perkembangan sejarah ketatanegaraan, Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam sistem pemerintahan sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Sistem pemerintahan RI menurut UUD 1945 tidak menganut suatu sistem dari negara manapun, melainkan suatu sistem yang khas bagi bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dari proses pembentukan bangsa NKRI yang digali dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia sendiri.

B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana perkembangan sistem pemerintahan Indonesia dari tahun 1945 hingga sekarang? 2. Apa saja ciri – ciri pokok sistem pemerintahan Republik Indonesia? 3. Bagaimana dampak amandemen UUD 1945 dalam tata pemerintahan Indonesia? 4. Bagaimana struktur ketatatnegaraan RI sebelum amandemen?

C. Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui perkembangan sistem pemerintahan Indonesia dari tahun 1945

hingga sekarang. 2. Untuk mengetahui ciri – ciri pokok sistem pemerintahan Indonesia. 3. Untuk mengetahui dampak amandemen UUD 1945 dalam tata pemerintahan Indonesia. 4. Untuk mengetahui struktur ketatanegaraan RI sebelum amandemen.

1

BAB II PEMBAHASAN A. Perkembangan sistem pemerintahan Indonesia dari tahun 1945 hingga sekarang. 1. Sistem Pemerintahan Periode 1945-1949 Lama periode : 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 Bentuk Negara : Kesatuan Bentuk Pemerintahan : Republik Sistem Pemerintahan : Presidensial Konstitusi : UUD 1945 Sistem pemerintahan awal yang digunakan oleh Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Namun, seiring datangnya sekutu dan dicetuskannya Maklumat Wakil Presiden No.X tanggal 16 November 1945, terjadi pembagian kekuasaan dalam dua badan, yaitu kekuasaan legislatif dijalankan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan kekuasaan-kekuasaan lainnya masih tetap dipegang oleh presiden sampai tanggal 14 November 1945. Berdasarkan Maklumat Pemerintah 14 November 1945 ini, kekuasaan eksekutif yang semula dijalankan oleh presiden beralih ke tangan menteri sebagai konsekuensi dari dibentuknya sistem pemerintahan parlementer.

2. Sistem Pemerintahan Periode 1949-1950 Lama periode : 27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950 Bentuk Negara : Serikat (Federasi) Bentuk Pemerintahan : Republik Sistem Pemerintahan : Parlementer Semu (Quasi Parlementer) Konstitusi : Konstitusi RIS Adanya Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Indonesia dengan delegasi Belanda menghasilkan keputusan pokok bahwa kerajaan Balanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada RIS selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Dengan diteteapkannya konstitusi RIS, sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer. Namun karena tidak seluruhnya diterapkan maka Sistem Pemerintahan saat itu disebut Parlementer semu. 3. Sistem Pemerintahan Periode 1950-1959 Lama periode : 15 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 Bentuk Negara : Kesatuan Bentuk Pemerintahan : Republik Sistem Pemerintahan : Parlementer Konstitusi : UUDS 1950 UUDS 1950 adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Pemilihan Umum 1955 berhasil memilih Konstituante secara demokratis, namun Konstituante gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut. Pada 5 Juli 1959 pukul 17.00, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka.Isi dekrit presiden 5 Juli 1959 antara lain: 1. Kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950 2. Pembubaran Konstituante 3. Pembentukan MPRS dan DPAS Dikeluarkannya dekrit presiden ini diiringi dengan perubahan sistem

2

pemerintahan dari

parlementer ke presidensial.

4. Sistem Pemerintahan Periode 1959-1966 (Orde Lama) Lama periode : 5 Juli 1959 – 22 Februari 1966 Bentuk Negara : Kesatuan Bentuk Pemerintahan : Republik Sistem Pemerintahan : Presidensial Konstitusi : UUD 1945 Dikeluarkannya dekrit Presiden 1959 mengembalikan sistem pemerintahan Indonesia ke sistem pemerintahan presidensial. 5. Sistem Pemerintahan Periode 1966-1998 (Orde Baru) Lama periode : 22 Februari 1966 – 21 Mei 1998 Bentuk Negara : Kesatuan Bentuk Pemerintahan : Republik Sistem Pemerintahan : Presidensial Konstitusi : UUD 1945

6. Sistem Pemerintahan Periode 1998 – sekarang Lama periode : 21 Mei 1998 – sekarang Bentuk Negara : Kesatuan Bentuk Pemerintahan : Republik Sistem Pemerintahan : Presidensial Sistem pemerintahan RI menurut UUD 1945 tidak menganut suatu sistem darinegara manapun, melainkan suatu sistem yang khas bagi bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dari proses pembentukan bangsa NKRI yang digali dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Menurut UUD 1945, kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem ketatanegaraan yang kepala pemerintahannya adalah Presiden dinamakan sistem presidensial . Presiden memegang kekuasaan tertinggi negara di bawah pengawasan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

B. Ciri – ciri pokok sistem pemerintahan Republik Indonesia 1. Bentuk negara adalah kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. 2. Wilayah negara terdiri dari 34 provinsi,yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Bali, Banten, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Sumatra Selatan. 3. Bentuk pemerintahan republik dengan sistem pemerintahan presidensial. 4. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah presiden yang menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Awalnya presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR debgan masa jabatab lima tahun. Namun, mulai pemilu tahun 2004 presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan yang sama. 5. Kabinet/menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, serta bertanggung jawab kepada presiden. 6. Parlemen terdiri dari dua badan (bikameral), yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD adalah anggota MPR. DPR terdiri dari para wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu. Anggota DPD merupakan wakil tiap provinsi. Selain itu, terdapat

3

pula DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang juga dipilih melalui pemilu. DPR mempunyai kekuasaan legislatif dan juga mengawasi jalannya pemerintahan. 7. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, serta sebuah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial

C. Dampak amandemen UUD 1945 terhadap tata pemerintahan Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan bermasyarakat 1. Dampak terhadap tata pemerintahan Indonesia 1. 2. 3. 4.

Lembaga – lembaga pemerintahan lebih proporsional Pemerintahan mulai berjalan transparan Kontrol terhadap kinerja mereka lebih ketat Rakyat mulai aktif mengktritisi kinerja pemerintah

2. Pengaruh terhadap kehidupan masyarakat 1. 2.

3.

4.

Kebebasan berekspresi dan berpartisipasi rakyat dilindungi oleh UUD 1945 sehingga rakyat lebih berani menyuarakan aspirasinya. DPR tidak lagi berperan sebagai lembaga yang mengikuti kemauan presiden, tetapi menjadi lembaga yang sangat ketat mengontrol kekuasaan presiden. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat sehingga mereka memiliki legitimasi yang kuat, tidak sekedar menjalankan kehendak MPR. Dibentuk lembaga-lembaga baru untuk meningkatkan kinerja pengelolaan negara.

D. Struktur ketatanegaraan RI sebelum amandemen

4

BAB III PENUTUP A. Simpulan Sistem pemerintahan di Indonesia pasca kemerdekaan silih berganti mengalami perubahan, sesuai dengan bergantinya elit yang memerintah, meskipun mengalami perubahan terus – menerus dari orde lama, orde baru, hingga era reformasi, namun secara umum sistem pemerintahan yang digunakan tetap memiliki benang merah yaitu demokrasi. Perubahan sistem pemerintahan Indonesia ini disebabkan karena penyimpangan terhadap sistem pemerintahan yang berlaku saat itu, sehingga sistem pemerintahan harus diganti untuk menyesuaikan. sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan negara Indonesia berbeda dengan sistem pemerintahan yang dijalankan di negara lain. Perubahan pemerintah di negara terjadi pada masa genting, yaitu saat perpindahan kekuasaan atau kepemimpinan dalam negara. Perubahan pemerintahan di Indonesia terjadi antara tahun 1997 sampai 1999.

B. Saran Dengan memahami dinamika sistem pemerintahan di negara ini diharapkan kita dapat mengevaluasi dan memperbaiki kekurangan dari sistem-sistem sebelumnya. Dan memahami/mengetahui bagaimana sistem pemerintahan terdahulu yang pernah diterapkan di indonesia. Sehingga kita dapat menyimpulkan mengapa negara kita sangat terlambat sekali maju.

5

DAFTAR PUSTAKA Sumber buku Budiyanto. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas XII. Jakarta : Erlangga. Sarwono, Atik Hartati. 2011. Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 12. Jakarta: BSE.

Sumber internet

http://serbasejarah.blogspot.com/2011/06/pergantian-sistem- pemerintahan.html http://uzey.blogspot.com/2009/09/sistem-pemerintahan.html http://panmohamadfaiz.com/2007/03/18/sistem-ketatanegaraan-indonesia-pascaamandemen/

6