Pkn

3. Pemilihan Umum (Pemilu) a. Pengertian Pemilu Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana politik untuk mewujudkan suatu lembaga yang representative, akuntabel, dan berletimigasi. Makna pemilu yang paling esensial bagi suatu kehidupan politik yang demokratis adalah sebagai mekanisme pergantian kekuasaan (pemerintahan) berdasarkan regulasi, norma, dan etika, sehingga sirkulasi elit politik dapat dilakukan secara damai dan beradab. b. Tujuan Pemilu Melalui proses pemiludiharapkan akan dapat terwujud suatu mekanisme yang mampu menjamin pergeseran kekuasaan (transfer of power) dan kompetisi kekuasaan (power competition) di suatu negara secara damai dan beradab. Dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara, letimigasi pada pemerintah yang berkuasa diberikan melalui mekanisme pemilu. Dalam mekanismedemokrasi, seseorang atau sebuah kekuasaan politik tertentu yang mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan presiden, misalnya akan dipilih sebagai presiden atau berhak memegang kekuasaan pemerintahan negara, karena mereka mendapatkan letimigasi dari rakyat berdasarkan suara terbanyak melalui pemilu. Sepanjang sejarah berdirinya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan tahun 2004 telah diselenggarakan pemilu sebanyak sembilan kali, yakni pemilu pertama tahun 1955 di bawah UUDS 1950 untuk memilih anggota DPR dan Konstituante, kemudian pemilu dilanjutkan secara rutin dari pemilu kedua tahun 1971, pemilu ketiga tahun 1977, pemilu keempat tahun 1982, pemilu kelima tahun 1987, pemilu keenam tahun 1992, pemilu ketujuh tahun 1997, di bawah UUD 1945 yang dikenal dengan masa Orde Baru guna memiliki anggota DPR, DPRD, dan MPR. Pemilu kedelapan tahun 1999 dan kesembilan 2004 di bawah UUD 1945 yang dikenal dengan Era Reformasi. Secara umum pemilihan umum memiliki tujuan, antara lain sebagai berikut : 1. melaksanakan kedaulatan rakyat; 2. sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat; 3. untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR; 4. melaksanakan pergantian personel pemerintahan secara damai, aman, dan tertib (secara konstitusional); 5. menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Tujuan pemilu pada tahun 2004, berdasarkan penjelasan UU RI No. 12 Th 2003 adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah yang duduk di DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan UUD 1945. c. Prinsip-Prinsip dalam Pelaksanan Pemilihan Umum 1) Langsung; berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya. 2) Umum; berarti pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia. 3) Bebas; berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.

4) Rahasia; berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pemilihnya tidak diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. 5) Jujur; berarti dalam menyelenggarakan pemilu; penyelenggaraan/pelaksanaan, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 6) Adil; berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilumendapat perlakuan yang sama. d. Sistem Pemilihan Umum Pemilu ditinjau dari segi penyelenggaraannya dibedakan menjadi dua macam, yakni sebagai berikut : 1) Pemilihan Langsung Rakyat yang mempunyai hak pilih secara langsung menggunakan hak pilihnya atau memilih wakil-wakilnya. 2) Pemilihan Tidak Langsung (Pemilihan Bertingkat) Rakyat yang mempunyai hak pilih pertama-tama mereka memilih wali pemilih. Selanjutnya, wali pemilih memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat. Pemilu ditinjau dari segi pandangan rakyat dibedakan sebagai berikut : 1) Sistem Pemilihan Mekanis Sistem ini memandang rakyat sebagai massa atau kelompok individu yang mempunyai hubungan yang sama. 2) Sistem Pemilihan Organis Sistem yang menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu yang hidup, seperti halnya kelompok keluarga (geneologis) kelompok daerah/wilayah (teritorial), kelompok cendikiawan, buruh, tani, lapisan sosial dan lembaga sosial lainnya. Sistem pemilu yang dilaksanakan di negara demokrasi dibedakan menjadi dua, seperti berikut : 1) Sistem Distrik (Satu Daerah Pilihan Memilih Satu Wakil) Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Negara dibagi dalam sejumlah besar distrik. Jumlah wakil rakyat dalam DPR ditentukan oleh jumlah distrik. Sistem pemilihan ini diterapkan di Inggris, Kanada, Amerika Seriakat, dan India. Kelemahan sistem distrik ini, antara lain sebagai berikut : a) Sistem ini kurang memperhitungkan adanya partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan ini terpencar dalam beberapa distrik. b) Sistem ini kurang representative karena calon yang kalah dalam suatu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya. Kelebihan sistem distrik antara lain sebagai berikut : a) Karena kecilnya distrik, maka wakil yang dipilih dapat dikenal oleh penduduk distrik, sehingga hubungannya dengan penduduk distrik lebih kuat. b) Sistem distrik mendorong kea rah integritas partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu sehingga memotivasi partai untuk menyisihkan perbedaan yang ada dan mengadakan kerja sama. c) Berkurangnya partai dapat meningkatkan kerja sama antar partai mempermudah terbentuknya pemerintah yang stabil dan meningkatkan stabilitas nasional.

d) Sistem distrik sederhana dan mudah untuk diselenggarakan. 2) Sistem Perwakilan Seimbang (Satu Daerah Pemilihan Memilih Beberapa Wakil) Sistem ini untuk menghilangkan beberapa kelemahan sistem distrik. Gagasan pokoknya adalah jumlah kursiyang diperoleh. Sistem perwakilan berimbang dipakai di negara Belanda, Swedia, Belgia, dan Indonesia tahun 1955, 1971, dan 1976. Kelemahan sistem perwakilan berimbang ini, antara lain adalah sebagai berikut : a) Sistem ini mempermudah fragmentasi partai dan timbulnya partai baru. b) Wakil yang dipilih merasa dirinya lebih terikat kepada partai dan merasakan kurang loyalitas kepada daerah yang telah memilihnya. c) Banyaknya partai dapat mempersulit terbentuknya pemerintah yang stabil. D. Perilaku Demokrasi dalam Kehidupan Sehari-hari Dalam rangka tetap tegaknya demokrasi dan menyatukan persepsi dalam keberagaman dan kebhinekaan tersebut maka masyarakat harus dapat membudayakan perilaku-perilaku yang mendukung tetap tegaknya prinsip-prinsip demokrasi. Adapun perilaku-perilaku yang dimaksud dapat ditunjukkan dengan sikap-sikap sebagai berikut : a. Pembudayaan Sikap Terbuka Dengan membudayakan sikap terbuka dalam bermasyarakat akan memupuk sikap saling percaya dan menghilangkan rasa curiga. b. Mengutamakan Dialog dalam Penyelesaian Masalah Apabila suatu masalah dalam penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah atau dialog maka hasilnya pun akan lebih baik tanpa harus dengan kekerasan. c. Menghargai Pendapat Orang Lain Adanya perbedaan merupakan hal yang biasa dan sering terjadi, namun apabila kita sikapi dengan hati bersih dan kepala dingin tidak akan menimbulkan suatu perpecahan. Hal ini dapat kita lakukan dengan kesiapan dan kesanggupan menghargai pendapat orang lain. d. Mau Belajar Menerima Keberagaman Sikap toleran dalam menerima perbedaan dalam keberagaman, akan membawa kita kepada kehidupan yang rukun, damai, tentram, dan sejahtera.