Peranan Hk Dlm Eko

Para ahli berpendapat masalah mendasar organisasi sosial adalah bagaimana mengkoordinir kegiatan ekonomi jutaan individu. Hanya ada 2 cara yang dapat dilakukan : 2. Secara terpusat melalui paksaan seperti yang dilakukan oleh negara totaliter dengan menggunakan militer. 3. Kerjasama secara sukarela (voluntary) di antara Individu melalui mekanisme pasar. Model masyarakat seperti ini disebut

Ekonomi pro pasar yang berbasis kebebasan individu merupakan kondisi yang dibutuhkan untuk terjadinya kebebasan politik (political freedom). Kebebasan politik diartikan sebagai hilangnya paksaan dari satu individu terhadap individu lainnya. Ancaman terbesar atas kebebasan adalah paksaan dari pihak manapun datangnya. Kehadiran ekonomi pro pasar tidak menghilangkan peran pemerintah, sebaliknya sangat membutuhkan peran pemerintah yaitu sebagai forum untuk menetapkan rule of the game dan sebagai wasit yang menafsirkan dan menegakkan

Dalam pandangan hukum, ekonomi pro pasar tidaklah tanpa batas. Kebebasan dalam ekonomi pro pasar adalah kebebasan di bawah hukum. Pandangan ini sejalan dengan pendapat bahwa ekonomi pro pasar hanya berfungsi bila ada kerangka hukum yang mendasarinya. Adam Smith (1723 – 1790), guru besar bidang filosofi moral dari Glasgow university pada tahun 1750, juga ahli teori hukum, bapak ekonomi modern, telah melahirkan ajaran mengenai keadilan (justice) mengatakan bahwa tujuan keadilan adalah untuk melindungi

Ajaran Smith ini menjadi dasar hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara hukum dan ekonomi. Bahwa antara ekonomi dan politik mempunyai hubungan yang erat, yang pada gilirannya dikenal dengan istilah ekonomi politik (political economy) yang bertujuan menyediakan sejumlah daya bagi negara atau pemerintah agar mampu menjalankan berbagai tugas atau fungsinya dengan baik dimana ekonomi politik berusaha untuk merumuskan bagaimana memakmurkan rakyat dan pemerintah sekaligus. Namun demikian pentingnya peran negara atau pemerintah hanya sebatas fungsinya sebagai penonton (inpartial spectator)

Pemerintah hanya boleh masuk untuk menyeimbangkan pasar, dimana bila tidak ada intervensi pemerintah akan menimbulkan distorsi. Bila terjadi monopoli alamiah maka ada 3 pilihan untuk menghadapi : Pertama, monopoli dilakukan oleh swasta, Kedua, monopoli oleh pemerintah, Ketiga, dikeluarkan regulasi oleh pemerintah. Dari ketiga hal buruk di atas, Amerika Serikat berpendapat monopoli pemerintahlah yang lebih baik, Jerman memilih regulasi oleh pemerintah, demikian juga Indonesia. Dalam masyarakat berkembang, pemerintah harus menjalankan kekuasaannya untuk

Kegagalan pasar sebagai alasan utama untuk inetervensi pemerintah di bidang ekonomi, sekaligus harus membuat hukum untuk mengarahkan kegiatan ekonomi. Robert W Gordon menyatakan “hukum” adalah salah satu di antara berbagai system yang berarti bagi rakyat dalam rangka pembangunan. Namun sayang, pentingnya hukum dalam pembangunan kurang direspon oleh berbagai negara berkembang, karena menurut Gunnar Myrdal, negara-negara sedang berkembang cenderung memodernisasikan masyarakat dengan segera, tetapi landasan yang dipakainya adalah per UU an main sikat (sweeping

Antony Allot menyatakan pembuatan hukum yang kilat atau tergesa-gesa akan dapat mengakibatkan hukum menjadi tidak efektif, yg pada gilirannya membuat apa yang diinginkan hukum itu tidak tercapai. David M. Trubek mengatakan rule of law merupakan hal penting bagi pertumbuhan ekonomi dan membawa dampak yang luas bagi reformasi sistem ekonomi di seluruh dunia yang berdasarkan pada teori apa yang dibutuhkan untuk pembangunan dan bagaimana peranan hukum dalam perubahan

Perlunya Pengkajian teori hukum sebagai dasar dalam pembangunan dan peranan hukum dalam pembangunan ekonomi disebabkan pendekatan “satu sisi”, yg diterapkan IMF, dirasakan telah mengakibatkan kebijakan ekonomi tidak terkontrol, yang seterusnya menyebabkan market shock. Liberalisasi pasar keuangan tanpa disertai aturan hukum yang memadai merupakan resep bagi instabilitas ekonomi dan dapat memicu suku bunga tinggi yang pada gilirannya menyulitkan petani miskin untuk membeli benih dan pupuk. Privatisasi tanpa diiringi kebijakan dan pengawasan persaingan agar kekuatan monopoli tidak disalahgunakan tentunya akan menaikkan harga.

Kondisi ini sesuai dengan pendapat Trubek, yang mengatakan jika masalah hukum sudah jelas maka kita akan mudah menjawab pertanyaan, karena hukum adalah suatu ilmu yang praktis. Tiadk perlu menggali kepada hal-hal yang fundamental dari fungsi-fungsi sosial, ekonomi dan politik dari tatanan hukum. Trubek menjelaskan jika penyelesaian hukum terhadap masalah sosial gagal, maka perlu untuk menilai atau menggali teori-teori dasar. Dalam konteks itulah ia menekankan zaman sekarang ini adalah zaman dimana kita membutuhkan suatu upaya yang sistematis untuk memahami keterkaitan di antara hukum, sosial, ekonomi dan politik, kalau tidak bisa atau gagal melakukan upaya itu maka akan muncullah suatu pertanyaan, apakah telah

Analisis The European Bank for Recosntruction and development (EBRD) terkait dengan infrastruktur hukum pada negara yang sedang berkembang dan transition economies yg menunjukkan korelasi signifikan antara efektivitas sistem hukum dan pertumbuhan ekonomi. Analisis EBRD memperlihatkan bahwa keberhasilan reformasi perekonomian tergantung pada berfungsinya sistem hukum dengan baik. Sir Henry Maine (1822–1888), Emil Durkheim (1858-1917) dan Max Weber (1864-1920) memahamkan bahwa hukum merupakan faktor utama dalam

Max Weber mengatakan hukum relatif otonom, meskipun dipengaruhi oleh sistem ekonomi akan tetapi hukum juga mempengaruhi ekonomi dan proses lainnya yang terjadi di masyarakat. Kondisi ekonomi tidak secara otomatis melahirkan suatu bentuk sistem ekonomi yang baru. Ekonomi hanya memberikan kesempatan untuk berkembangnya teknik-teknik hukum yang telah ditemukan meskipun hukum tidak ditentukan oleh kekuatan ekonomi, tetapi Weber melihatnya sebagai sesuatu yang sangat krusial.

Weber memperlihatkan kapitalisme modern tidak hanya membutuhkan teknik-teknik produksi, tetapi juga membutuhkan sistem hukum yang dapat diprediksi. Perusahaan-perusahaan kapitalisme modern sangat tergantung kepada prediksi. Sistem hukum dan sistem administrasi hukum yang dapat diprediksi haruslah rasional. Menurut Weber, hukum yang rasional adalah sistem hukum yang dipandu oleh prinsip-prinsip yang berasal dari hukum itu sendiri bukan sistem hukum yang disebut sebagai “law prophet”, tetapi sistem hukum yang dielaborasi melalui

Bagaimana peran hukum dalam pembangunan dapat dilihat dalam fungsi hukum di masyarakat yaitu : 2. Law as social control ( sebagai sosial kontrol) 3. Law as a tool of social engineering (alat rekayasa sosial). Apakah fungsi ini relevan pada era globalisasi saat ini di tengah krisis global ?.

Dalam Law as social control ( sebagai sosial kontrol) hukum hanya menjaga ketertiban masyarakat agar setiap orang menjalankan peranannya sebagaimana yang telah ditentukan sehingga dapat dikatakan fungsi hukum di sini “statis”. Hukum berfungsi apabila masyarakat telah menjalankan peranannya sebaikbaiknya. Dalam Law as a tool of social engineering (alat rekayasa sosial), hukum berfungsi dinamis, bukan saja meneguhkan polapola yang telah ada melainkan berfungsi untuk menciptakan hubungan-hubungan atau hal-hal baru bahkan hukum diarahkan untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat

Proses pembuatan UU (Law making) terdiri atas :  Pembuatan UU, dilakukan dengan melembagakan atau memformalkan apa yang telah ada dan berjalan di masyarakat (formalizing);  Pembuatan UU dilakukan dengan membuat aturan yang bertentangan sehingga dapat mengubah masyarakat (law as a tool for social engineering). Melembagakan atau memformalkan nilainilai yang hidup dalam masyarakat adalah pembentukan peraturan perUUan melalui proses Bottom Up. Dalam proses ini pemerintah bertindak selaku fasilitator. Dalam hal ini penegakan hukum tidak perlu dilakukan secara ketat sebab masyarakat telah mengetahui dan menganut nilai-nilai

Law as a tool for social engineering dikenal sebagai proses top down, dimana pemerintah memvisikan arah perubahan. Visi ini diterjemahkan dalam UU. Muncul perbedaan antara nilai-nilai yang dianut masyarakat dengan nilai-nilai dalam UU. Dalam proses top down perlu penegakan hukum yang tegas agar tidak menjadi makna simbolis. Di Indonesia cara yang paling dominan adalah top down, dimana rakyat digunakan sebagai alasan terbitnya

Proses top down yang terjadi di Indonesia dilakukan dengan alasan :  Di Indonesia, demokrasi belum berjalan dengan sempurna;  Proses top down dianggap proses yang paling mudah untuk dilakukan mengingat budaya di masyarakat yang menyerahkan segala sesuatu kepada pimpinan;  Masyarakat madani belum terbentuk secara sempurna sehingga memberi peluang bagi pengambil kebijakan untuk melakukan berbagai manuver

Sebelum krisis ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 7 atau 8 % pertahun (Asian Tigers, The Asian Miracles). Syarat utama bagi kegiatan ekonomi adalah faktor kepastian berusaha, dan adanya kebijakan pemerintah yang pro business. Hal ini dibuktikan di era Orde Baru dimana kedudukan pemerintah jauh lebih kuat dibandingkan dengan lembagalembaga kenegaraan lainnya. sayangnya, pemerintah lupa melakukan penataan atas berbagai aspek penunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan terutama aspek hukum. Penerapan prinsip-prinsip ketatanegaraan berdasarkan rule of law yang salah satu faktor pentingnya adalah

Rule of law menurut Dicey adalah : 2. The supremacy of regular law as opposed to regular power, i.e. the rule of law not men; 3. Equality before the law of all persons and classes, I ncluding governmental officials; 4. The incorporation of constitutional law as a binding part of the ordinary law of the land Secara praktis rumusan di atas menjadi tiga konsep dasar yaitu : 7. Asas konstitusionalisme, 8. Proses pembuatan kebijakan berdasarkan hukum (rule based), dan 9. Adanya pemisahan kekuasaan antara cabang pemerintahan yaitu eksekutif,

Hayek menyebutkan bahwa rule of law mempunyai karakteristik terapan yaitu : 2. Rule of law mengharuskan keputusan atau kebijakan pemerintah dilakukan melalui peraturan atau kebijakan yang telah ada terlebih dahulu (ex ante) sebelum kebijakan itu berlaku. 3. Kebijakan itu harus bersifat pasti dan dipahami masyarakat sehingga anggota masyarakat harus mampu menyesuaikan diri dengan kebijakan termaksud. 4. Kebijakan itu harus berlaku umum dan sama bagi setiap orang. Equality before the law merupakan salah satu esensi dari asas konstitusionalisme.

Salah satu unsur rule of law yang dapat mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi adalah kepastian hukum yaitu kepastian berusaha. Lamanya prosedur dalam berusaha mengakibatkan sulitnya pertumbuhan ekonomi. Banyak aturan yang tumpang tinggi mengakibatkan prosedur yang lama, berbelibeli dan ekonomi biaya tinggi. Data yang terkait dengan korupsi, belum berjalannya e Governement dan tranparansi. Aspek certainty dan predictability belum dilaksanakan secara menyeluruh. Kepastian berusaha serta aturanaturan yang akan ditetapkan harus melalui proses keterbukaan dan terutama tidak berlaku surut tanpa alasan yang jelas serta tidak diubah dari waktu ke waktu (predictable), sehingga pengusaha dapat menyesuaikan kegiatan usahanya berdasarkan aturan dan kebijakan yang sudah ada.

Fungsi Negara hukum (rechstaat) berdasarkan rule of law, sangat penting untuk adanya kegiatan ekonomi (investasi dan perdagangan). rule of law akan sangat menentukan dalam melindungi hak milik perorangan (invidual property) dari tindakan perorangan atau Negara yang dapat merugikan hak dan kepemilikan seseorang. Perlindungan terhadap hak milik perorangan menimbulkan jaminan kepemilikan sehingga secara kolektif bila dilakukan secara konsisten mengakibatkan besarnya kekuatan ekonomi yang ada dalam suatu masyarakat. Rule of law akan sangat berperan dalam

Fungsi negara hukum (rechtsstaat) berdasarkan rule of law, sangat penting untuk adanya kegiatan ekonomi (investasi dan perdagangan) yang berkelanjutan. Karena negara melalui penguasa tidak akan melakukan tindakan, kalaupun ada negara dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Kepastian berusaha serta aturan-aturan yang akan ditetapkan harus mlalui proses keterbukaan terutama tidak berlaku surut tanpa alasan yang jelas serta tidak diubah dari waktu ke waktu (predictable), sehingga para pengusaha dapat menyesuaikankegiatannya berdasarkan aturandan kebijakan yang sudah ada. Dalam hal terjadi sengketa maka sengketa tersebut akan diselesaikan oleh badan independen dan mampu memutuskan perkara secara adil. Akhirnya investor

Dalam suatu penelitian Hernando de Soto, di Peru mengemukakan bahwa masalah yang berkaitan dengan kemiskinan bukannya karena masyarakat itu malas atau secara kultur dan tradisionil sudah miskin. Pada dasarnya kelompok masyarakat mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti pedagang kaki lim, petani penggarap, buruh tambang. Pertanyaanya adalah mengapa mereka melakukan perdagangan seperti itu ? berdasarkan penelitian ternyata penyebab utama masyarakat melakukan kegiatan illegal (underground economy) adalah karena banyak proses untuk memperoleh izin

Akibatnya kegiatan itu illegal dan tidak menjadi wajib pajak. Akhirnya di Peru terjadi gerakan-gerakan kiri yang bertujuan revolusioner seperti The Shining Path dan Tupac Amaru bertujuan menggulingkan pemerintah karena ketidak adilan di bidang ekonomi. Oleh karena itu menurut de Soto, reformasi di bidang hukum perlu dilakukan untuk memberdayakan birokrasi karena merekalah yang menangani masalah proses pemberian izin usaha dan pelayanan masyarakat pada umumnya, sehingga rakyat dapat

Perlindungan bagi anggota masyarakat atas hak atas tanahnya dan hak-hak atas kebendaan lainnya (property rights), akan memperlancar kegiatan ekonomi karena dengan demikian pemilik hak kebendaan terutama tanah akan dapat mempunyai akses ke kredit perbankan. Negara melalui rule of law akan mampu mengatasi masalah-masalah kesenjangan dan mampu memberdayakan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi secara normal. Permasalahan yang dihadapi Indonesia meliputi, proses pendirian PT, perolehan kredit, pelaksanaan putusan pengadilan (data Bank Dunia termasuk dalam rangking yang rendah), perbaikan iklim investasi, perpajakan, ketenagakerjaan dan

Di Cina, rule of law belum dilaksanakan secara menyeluruh. Pertumbuhan ekonomi di Cina lebih banyak diakibatkan oleh adanya faktorfaktor kultural, suatu bentuk khusus dari “kapitalisme Cina” yang didasarkan pada hubungan-hubungan pribadi atau g uan xi. Sistem kapitalisme Cina lebih banyak dikaitkan dengan hubungan bisnis keluarga (family business), serta kecenderungan untuk menyelekan sengketa melalui mekanisme informal daripada melalui badan peradilan. Tradisi seperti ini lebih banyak didasarkan pada tradisi Konfusius (Confusionism) dan karenanya dijumpai juga di negara-negara yang menganut tradisi ini yaitu Taiwan, hongkong, Singapura dan Korea Selatan dan Jepanga (The Asian Dragon). Hasil penelitian menunjukan sistem rule of law ternyata lebih disukai oleh investor internasional, karena

Di Indonesia dalam rangka meningkatkan investasi permasalahan utamanya bukan terletak pada apakah Indonesia negara hukum (rechtsstaat) yang menerapkan rule of law tetapi pada tataran implementasi dan formulasi kebijakan. Untuk itu langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintaha adalah :  debirokratisasi atas proses administrasi pemerintah;  reformasi sistem kepegawaian negara;  reformasi di bidang sistem peradilan;  penerapan good corporate governance secara komprehensif;  kejelasan kemauan politik pemerintah untuk melaksanakan rule of law secara



Peranan Hukum Dalam Kegiatan Ekonomi



Globalisasi Ekonomi (joint venture, sub cantracting, licensing inter firm agreement sbg pola baru hubungan aktivitas industri internasional) menuntut liberalisasi dan reformasi di bidang ekonomi dan keuangan. Hal yang perlu diantisipasi : tingginya tingkat ketergantungan semakin tajamnya persaingan di pasar dunia. Harmonisasi Hukum Jaminan Kepastian Hukum



 

Pembaharuan hukum ekonomi Indonesia merupakan konsekuensi dari penandatangangan perjanjian WTO. Tahun1970 pengkajian hukum difokuskan pada bagaimana hukum itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Yaitu bagaimana peranan hukum sebagai alat perubahan sosial (law is a tool of social engineering) dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Tahun 1990 kajian hukum sebagai rekayasa sosial bergeser dari lingkup domestik ke masalah-

Harmonisasi hukum sebagai tuntutan globalisasi ekonomi dilakukan dengan cara melakukan berbagai structural adjusment policies berupa serangkaian deregulasi, liberalisasi, debirokratisasi dan swastanisasi. Pembaharuan hukum sangat penting dan mutlak untuk dilakukan yang berorientasi pada jaminan dan kepastian hukum yang lebih jelas dan pasti. Legislasi nasional harus memberikan prioritas pada peraturan per UUan yang berkaitan dengan tujuan Putaran Uruguay. Selain itu perlu suatu kebijakan

Globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan dilakukan melalui wadah WTO, AFTA, NAFTA, SEM, EFTA, ANCERTA, APEC menimbulkan interdependensi dan integrasi perdagangan di antara bangsabangsa di dunia. Sektor perdagangan dan perekonomian mengakibatkan perekonomian Indonesia berhadapan langsung dengan perekonomian negara lain misalnya bidang ekspor impor, direct investmen atau indirect investmen (Investasi portofolio). Hal ini mengakibatkan Indonesia harus merumuskan kembali kebijakan pembangunan, perdagangan

Implikasi terhadap hukum tidak dpt dihindarkan.Pranata hukum “tidak bisa tidak” harus mengikuti globalisasi ekonomi, dalam arti substansi dari berbagai UU dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara (cross border). Lawrence M. Friedman : hukum tidak bersifat otonom, tetapi sebaliknya hukum terbuka setiap waktu terhadap pengaruh luar. Hukum Investasi dan perdagangan harus disesuaikan dengan batasan investasi dalam globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas.

Upaya yang harus segera dilakukan di bidang hkm inevstasi adlh pembenahan UU di bidang investasi dengan menitik beratkan pengaturannya, agar dapat berfungsi mendorong investasi melalui penyederhanaan prosedur investasi, desentralisasi beberapa kewenangan investasi dan peninjauan daftar negatif investasi secara berkala, transparansi hasilhasil kegiatan investasi. Di bidang perdagangan, pembenahan dilakukan antara lain pada tarif protektif, kuota, quality control

Dalam globalisasi ini maka perlu dilakukan pembaharuan produkproduk hukum kolonial dengan hukum ekonomi yang lebih efektif untuk sesuai dengan perjanjian WTO dan AFTA. Pembangunan hukum (Law Making) harus dilakukan dengan pendekatan yang tepat, memiliki arah dan tujuan yang relevan yaitu mencapai adanya jaminan dan kepastian hukum bagi perdagangan global. Pembaharuan yang dilakukan

Selain itu perlu dikaji perUUan di bidang akumulasi modal, standar wajib bagi mutu dan keamanan produk, bea cukai dan peraturan lain yang dapat dianggap sebagai hambatanhambatan dlm penanaman modal. Menurut studi yang dilakukan Burg,s mengenai hukum dan pembangunan terdapat 5 (lima) unsur yang harus dikembangkan supaya tidak menghambat pertumbuhan ekonomi yaitu stabilitas (stability), prediksi (predictability), keadilan (fairness), pendidikan (education), dan

Burg,s menjelaskan bahwa unsur pertama dan kedua merupakan prasyarat agar sistem perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Dalam hal ini, stabilitas berfungsi untuk mengakomodasi dan menghindari kepentingan-kepentingan yang saling bersaing (cnflict of interest), sedangkan prediksi merupakan suatu kebutuhan untuk bisa memprediksi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan perekonomian suatu negara. J.D. Hart mengemukakan konsep

1.

2.

Hukum harus dapat membuat prediksi (predictability), yaitu apakah hukum itu dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi dalam memprediksi kegiatan apa yang dilakukan untuk proyeksi pengembangan ekonomi. Hukum itu mempunyai kemampuan prosedural (procedural capability) dalam penyelesaian sengketa. Misalnya dalam mengatur peradilan tribunal (court or administrative tribunal), penyelesaian sengketa di luar pengetahuan (alternative dispute resolution) dan penunjukan arbiter konsiliasi (conciliation) dan lembaga-lembaga yang berfungsi sama dalam penyelesaian

1.

2.

3.

Pembuatan, pengkodifikasian hukum (codification of goals) oleh pembuat hukum hanya sematamata bertujuan untuk pembangunan negara. Setelah hukum memiliki keabsahan, dan agar hukum mempunyai kemampuan maka pendidikan (education) harus diselenggarakan, dan selanjutnya disosialisasikan. Hukum itu harus dapat berperan dalam upaya menciptakan keseimbangan (balance), yang

1.

2.

3.

Hukum itu juga berperan dalam menentukan definisi dan status yang jelas (definition and clarity of status). Dalam hal ini, hukum harus mampu memberikan definisi dan status yang jelas mengenai segala sesuatu dari orang. Hukum itu harus dapat mengakomodasi (accomodation) keseimbangan, definisi dan status yang jelas bagi kepentingan individu-individu atau kelompokkelompok dalam masyarakat. Satu unsur lagi yang tidak kalah pentingnya dan harus ada dalam pendekatan hukum sebagai dasar

Pranata hukum di bidang ekonomi harus menyesuaikan dengan asas-asas yang disepakati oleh para anggota GATTS/WTO : b. Principle of Moast Favoured Nation Treatment (MFN Treatment). artinya setiap anggota WTO harus segera dan tanpa syarat memberikan perlakuan yang sama terhadap jasa-jasa dan para pemasok jasa dari setiap anggota lainnya dari negara manapun juga kecuali dalam hal-hal tertentu yang merupakan pengecualian yang menurut GATTS. Dengan kata lain tidak boleh ada diskriminasi untuk memperlakukan jasa